JAKARTA - Wacana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk menjadikan serangga seperti belalang dan ulat sagu sebagai menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapat kritikan. Kali ini, kritikan dari Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago.

?Duh kenapa bikin pro kontra sih! Urusan variasi menu, nilai gizi, rasa, dan kualitas belum beres, sudah ngomongin serangga,? kata Irma kepada SindoNews, Selasa (28/1/2025).

Politikus Partai Nasdem ini pun bakal menegur Dadan Hindayana pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR bersama Badan Gizi Nasional nantinya. Irma menilai wacana yang dilempar Dadan bikin gaduh.



?Besok kalau RDP dengan Komisi 9 saya akan tegur beliau! Jika masih ada makanan bergizi lainnya ngapain pakai menu serangga! Yang begini ini bikin gaduh! Nggak bijak,? pungkasnya.

Wacana Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

JAKARTA - Survei terbaru Indikator Politik Indonesia mengungkap sebanyak 87,1% responden atau mayoritas masyarakat setuju dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak 6 Januari 2025.

?Pertama, kita tanya dulu, tahu tidak Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang sudah dilaksanakan sejak 6 Januari 2025. Yang tahu besar sekali, sebanyak 91,3%. Dari 91,3% yang mengaku sangat puas dan puas mencapai 64,6%,? ungkap Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam Rilis Temuan Survei Nasional: ?Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih? secara virtual, Senin (27/1/2025).

Dalam hasil survei yang sama turut terungkap mayoritas masyarakat menilai, Program Makan Bergizi Gratis tersebut akan membantu pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia dengan persentase sangat percaya dan percaya mencapai angka 76,9%.

Selain itu, sebanyak 78,4% responden meyakini Program MBG dapat membantu mengatasi masalah stunting di Indonesia. Adapun masyarakat yang menilai program MBG cukup atau sangat baik dalam membantu meningkatkan kegiatan usaha kecil di masyarakat mencapai 74,2%.

?Kemudian, meski tampak kritik warga juga sangat besar terkait kecukupan nilai gizi dan penyelenggaraan yang bersih dari praktik korupsi, mayoritas warga tetap puas atas pelaksanaan program yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu yakni, 64.6%,? kata Burhanuddin

Program Makan Bergizi Gratis, disebut Indikator Politik Indonesia, sangat erat kaitannya dengan isu-isu utama yang berkenaan langsung dengan kehidupan warga sehari-hari.

?Hampir separuh warga menilai bahwa program tersebut sebaiknya diberikan kepada seluruh anak di Indonesia (47.4%),? katanya.

GUNUNGKIDUL - Wacana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk menjadikan serangga seperti belalang dan ulat sagu sebagai menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai tanggapan beragam dari masyarakat Gunungkidul. Banyak yang menganggap wacana tersebut tidak realistis.

Pasalnya, harga kedua serangga itu tergolong mahal. Bahkan ada warga Gunungkidul yang menertawai rencana tersebut

Hendra Ary, warga Kapanewon Wonosari, menyebut rencana tersebut tidak masuk akal. Harga belalang dan ulat di wilayah Gunungkidul bahkan lebih mahal daripada daging ayam atau sapi.

?Ngawur itu. Kalau mau ngomong, lihat dulu kondisi di lapangan. Harga belalang di sini kayak emas, masa mau dimasukkan ke MBG dengan anggaran cuma Rp10 ribu?? ujar Hendra, Senin (27/1/2025).



Ia menambahkan, satu toples belalang goreng yang berisi sekitar 15 ekor bisa mencapai harga Rp35 ribu. Sementara itu, ulat seperti ulat jati juga memiliki harga yang tinggi dan cenderung musiman.

Hal serupa diungkapkan Hendro Ary, warga Paliyan. Menurutnya, selain mahal, tidak semua belalang dan ulat bisa dikonsumsi. Bahkan, belalang yang biasa dikonsumsi di Gunungkidul kini semakin sulit ditemukan.

?Kalau ulat itu musiman, sedangkan belalang sering didatangkan dari luar daerah. Jadi, kalau dipakai untuk menu MBG, ya tidak mungkin,? ungkapnya.

Produsen Belalang Goreng: Anggaran Tak Sesuai Realita

Sri Hawa, seorang produsen belalang goreng asal Ngawen, Gunungkidul, menilai wacana tersebut tidak realistis. Wanita yang sudah belasan tahun berkecimpung di bisnis kuliner ekstrem ini menyebut bahwa harga belalang dan ulat sangat tinggi, jauh di atas anggaran program MBG.

?Belalang hidup saja harganya sudah Rp190 ribu per kilogram. Kalau sudah dibersihkan dan dimasak, harganya bisa sampai Rp400 ribu per kilogram. Kalau ulat, per kilogramnya Rp180 ribu. Jadi, dengan anggaran Rp10 ribu, jelas tidak mungkin,? tegas Sri.

Ia menjelaskan bahwa konsumsi belalang di Gunungkidul biasanya dilakukan dengan cara berburu langsung, bukan membeli. Permintaan belalang pun cenderung meningkat saat musim liburan, meskipun saat ini sedang menurun akibat daya beli masyarakat yang melemah.

?Banyak yang pesan belalang itu justru dari perantau Gunungkidul. Tapi sekarang sepi karena banyak yang kena PHK,? tambahnya.

Pernyataan Kepala BGN

Sebelumnya, pada Sabtu (25/1/2025), Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa belalang dan ulat bisa menjadi menu MBG di daerah tertentu. Ia mencontohkan warga Gunungkidul yang biasa mengonsumsi belalang, serta masyarakat Papua yang mengonsumsi ulat sagu.

?Beberapa jenis serangga layak untuk dikonsumsi, seperti belalang di Gunungkidul dan ulat sagu di Papua. Ini membuka peluang menjadikan serangga sebagai menu MBG,? ujar Dadan dalam sebuah acara di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Namun, wacana tersebut dianggap kurang mempertimbangkan kondisi di lapangan, terutama dari segi harga dan ketersediaan. Masyarakat berharap program MBG lebih memprioritaskan bahan pangan lokal yang terjangkau dan mudah didapatkan.

JAKARTA - Netizen ramai-ramai mengkritik Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ada juga netizen di media sosial X yang mengusulkan keluarga Dadan Hindayana menjadi kelinci percobaan makan serangga gratis.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).



Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," katanya.

Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah. "Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," imbuhnya.

Usulan Dadan itu menuai kritik dari netizen.?Sudah lah pak kalau kebijakan makan gratis tidak ada dana batalkan aja masa siswa sekolah di kasih makan serangga, keluarga bapak aja yg jadi kelinci percobaan,? kata netizen @DidiOppo71***, Senin (27/1/2025).

Hal senada juga dikatakan oleh akun @Ridwanhusa15***. ?Coba aja dulu makan serangga nya biar di live kan agar menjadi contoh buat makan gizi gratis... Aneh,? katanya.

Pendapat serupa disampaikan oleh akun @dp_koesmi***. ??Menjadi makanan gratis bergizi di daerah tersebut?. Jadi, karena pejabatnya bukan dari daerah tersebut, lauknya bukan serangga? Jangan gitu Pak. Membeda-bedakan jatah itu gak baik. Walau pun pejabat bukan dari daerah tersebut, layak bapak ikut nyoba makan,? tuturnya.

?Luar Biasa Ide Kepala Badan Gisi Nasional. Bagaimana Kalau Lu Jadi Bahan Uji Coba Menu Serangga?? ujar akun @Ary_Pras***.

Ada juga netizen yang mempertanyakan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). ?Emang dana buat makan gizi gratis dikemanain , sampe-sampe mau dikasih makan serangga,? kata akun @ArmanA76***.

JAKARTA - Netizen ramai-ramai mengkritik Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ada juga netizen di media sosial X yang mengusulkan keluarga Dadan Hindayana menjadi kelinci percobaan makan serangga gratis.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).



Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," katanya.

Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah. "Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," imbuhnya.

JAKARTA - Netizen ramai-ramai mengkritik Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ada juga netizen di media sosial X yang mengusulkan keluarga Dadan Hindayana menjadi kelinci percobaan makan serangga gratis.

?Sudah lah pak kalau kebijakan makan gratis tidak ada dana batalkan aja masa siswa sekolah di kasih makan serangga, keluarga bapak aja yg jadi kelinci percobaan,? kata netizen @DidiOppo71***, Senin (27/1/2025).

Hal senada juga dikatakan oleh akun @Ridwanhusa15***. ?Coba aja dulu makan serangga nya biar di live kan agar menjadi contoh buat makan gizi gratis... Aneh,? katanya.



Pendapat serupa disampaikan oleh akun @dp_koesmi***. ??Menjadi makanan gratis bergizi di daerah tersebut?. Jadi, karena pejabatnya bukan dari daerah tersebut, lauknya bukan serangga? Jangan gitu Pak. Membeda-bedakan jatah itu gak baik. Walau pun pejabat bukan dari daerah tersebut, layak bapak ikut nyoba makan,? tuturnya.

?Luar Biasa Ide Kepala Badan Gisi Nasional. Bagaimana Kalau Lu Jadi Bahan Uji Coba Menu Serangga?? ujar akun @Ary_Pras***.

Ada juga netizen yang mempertanyakan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). ?Emang dana buat makan gizi gratis dikemanain , sampe-sampe mau dikasih makan serangga,? kata akun @ArmanA76***.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," katanya.

Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah. "Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," imbuhnya.

JAKARTA - Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai kritikan. Kali ini, kritikan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi.

Uchok menilai pemerintah pusing cari anggaran makan gizi gratis dengan membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program MBG. Karena, kata dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lagi kering.

Dia juga menduga tidak ada lagi negara lain atau lembaga keuangan yang mau memberikan pinjaman. ?Maka, rakyat disuruh makan serangga. Sebelum rakyat makan serangga, suruh para menteri atau pejabat negara yang makan duluan, ya makan serangga,? ujar Uchok kepada SindoNews, Minggu (26/1/2025).



?Selama ini mereka sudah merdeka, semua fasilitas dari duit pajak sudah mereka nikmati. Dengan menu para pejabat negara makan serangga tiap hari, berarti anggaran makan minum yang yang ada setiap lembaga negara bisa dihemat,? pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

JAKARTA - Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik. Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas meminta Dadan jangan aneh-aneh.

?Setelah beberapa waktu lalu membuka peluang daun kelor, kembali BGN membuka peluang menjadikan serangga menjadi menu makanan gratis. Wajar kalau banyak yang mengkritik atas rencana tersebut,? kata Fernando kepada SindoNews, Minggu (26/1/2025).

Sebab, kata dia, perlu melakukan kajian lebih lanjut atas kandungan serangga yang akan dijadikan menu makanan bergizi gratis. Fernando menuturkan, jangan-jangan pemerintah menyadari tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan program makan bergizi secara menyeluruh.



?Karena masih uji coba sudah menurunkan anggaran dari yang direncanakan dari Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi. Sangat mungkin makanan bergizi gratis tidak akan dikonsumsi apabila menggunakan bahan makanan yang tidak lazim seperti serangga,? tuturnya.

Dia mengatakan, sebaiknya menu makan gizi gratis menggunakan bahan yang memang selama ini yang sudah menjadi dikonsumsi masyarakat pada umumnya. ?Jangan merancang yang aneh-aneh, kalau memang perlu lakukan revisi sesuai kemampuan pemerintah,? pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

JAKARTA - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ( SIG ) mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dengan mendorong penggunaan bata interlock presisi sebagai solusi untuk mengejar target pembangunan 3 juta rumah. Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dalam industri bahan bangunan, SIG mendorong penggunaan bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau SIG.

"Untuk mendukung pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun perlu inovasi teknologi. Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah," ujar Direktur Utama SIG Donny Arsal pada Sabtu (25/1/2025).

Hal itu sebagai solusi untuk menjawab tantangan pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yaitu waktu pembangunan, biaya pembangunan, dan kualitas bahan bangunan. Setelah memperkenalkan rumah contoh bata interlock presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus 2024, SIG juga menghadirkan rumah contoh bata interlock presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego. Penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian yang membuat durasi pembangunan lebih cepat, serta telah dinyatakan ramah gempa.

Selain bata interlock presisi, SIG juga mendorong aplikasi beton inovatif berbasis semen hijau, seperti beton dekoratif, dan paving block berpori sebagai solusi kawasan tergenang. Hadirnya material bahan bangunan ramah lingkungan yang bisa mempercepat konstruksi rumah tersebut, diharapkan menjadi solusi konkret untuk mendukung Pemerintah menghadirkan sarana infrastruktur dan hunian yang layak bagi masyarakat.

Semangat ini sejalan dengan arahan Kementerian BUMN untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan. Menurutnya, untuk mendukung memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak.

Donny juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Satgas Perumahan Republik Indonesia, serta para pelaku usaha pengembang perumahan yang telah mengunjungi fasilitas produksi bata interlock presisi SIG yang dioperasikan oleh anak usaha SIG, yaitu PT Semen Padang di Indarung, Padang, pada Jumat (24/1).

SIG meyakini, berkumpulnya para pemangku kepentingan di bidang perumahan ini didasari oleh kesamaan visi untuk menghadirkan hunian yang ramah lingkungan, berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Sementara itu, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menilai bahwa solusi yang dihadirkan SIG adalah langkah terobosan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat sebagai salah satu langkah mengatasi kemiskinan.

Fahri Hamzah menuturkan bahwa Kementerian PKP berfokus untuk membantu mengatasi kemiskinan dan gap ekonomi, salah satunya melalui pembangunan perumahan yang masif di seluruh Indonesia yaitu program 3 juta rumah setahun. Ia menuturkan bahwa bersama beberapa lembaga pemerintah, Kementerian PKP tengah mengidentifikasi dan menyepakati data kemiskinan, termasuk dalam parameter kepemilikan rumah.

Ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 30-40 juta rumah keluarga dengan berbagai permasalahan. Di pedesaan, banyak orang punya rumah tapi tidak layak karena tidak teratur/rapi, kurang sanitasi, dan dihuni terlalu banyak orang dalam satu rumah. Sedangkan di kota, rumah bertumpuk tak teratur dan menjadi sumber polusi yang masif.

Pemerintah melalui Kementerian PKP akan mendorong system side ekonomi agar pembangunan rumah tidak terlalu memikirkan pasar. Pemerintah akan menjamin dan mengkonsolidasi dukungan yang dibutuhkan termasuk pembiayaan dan ketersediaan tanah dan berbagai skema dan perizinan yang dipermudah.

Ia menambahkan, pemerintah juga akan membantu untuk ketersediaan bahan bangunan, termasuk bata interlock presisi, tidak hanya untuk rumah tapak tapi juga hunian vertikal. "SIG harus terus fokus pada peluang blue ocean untuk mendukung proyek pemerintah, perkuat ekosistemnya, karena solusi ini adalah masa depan pembangunan rumah kita di Indonesia," jelas Fahri Hamzah.

Seperti diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis, siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo.

"Dalam 100 hari kerja pemerintahan, perusahaan BUMN terkait akan mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Erick.

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan tambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis sebanyak Rp100 triliun. Menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, usulan tambahan anggaran Bergizi Gratis didasari keinginan Presiden Prabowo Subianto agar anak Indonesia bisa mendapat manfaat.

Dadan mengatakan, Prabowo sempat meminta ke BGN agar anak-anak di Indonesia bisa cepat mendapat manfaat dari program tersebut. Merespons hal itu, kata Dadan, BGN butuh dana Rp100 triliun agar program itu bisa dipercepat.

"Ketika program ini dilaksanakan, kemudian banyak anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat. Kemudian Pak Presiden menginginkan ada percepatan. Jadi Pak Presiden bertanya kepada badan gizi, kalau dilakukan percepatan berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp100 triliun," kata Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).



Kendati demikian, Dadan menegaskan, BGN tak pernah usul tambahan anggaran untuk program MBG. Ia berkata, tambahan anggaran itu didasari atas keinginan Prabowo yang ingin program MBG dipercepat.

"Jadi bukan BGN yang mengajukan tambahan ya. Tapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, kemudian kalau mulai September berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab tambahan 100 triliun. Ingat sekali lagi, Badan Gizi sudah punya 300 triliun dan itu akan dilaksanakan," tutur Dadan.

"Tetapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya dan Pak Presiden bertanya kepada badan gizi, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta, maka kami menyampaikan tambahan Rp100 triliun," imbuhnya.

Dadan berkata, penambahan anggaran MBG sebesar Rp100 triliun itu konsekuensi dari keinginan Prabowo yang ingin program MBG cepat dinikmati anak-anak.

"Jadi bukan badan gizi yang minta tambahan. Tapi karena konsekuensi dari keinginan Presiden yang ingin melakukan percepatan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku akan mempertimbangkan penambahan dana untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp100 triliun. Hal itu sesuai permintaan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program besar Presiden Prabowo Subianto yang perlu diprioritaskan. Alhasil, ia harus mengurangi beberapa hal yang dinilai kurang efisien untuk dialokasikan.

"Ya Pak Presiden harapkan adanya fokus terhadap prioritas dan juga kurangi inefisiensi yang sudah diidentifikasi akan dilihat," ucap Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga.



"Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," katanya.

Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah.

"Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," imbuhnya.

JAKARTA - Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan skor positif paling tinggi dalam 100 hari kerja. Sementara usulan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD menjadi wacana yang mendapat respons paling negatif dari masyarakat.

Hal ini merupakan hasil laporan LSI Denny JA yang menggunakan dua pendekatan yakni LSI Weight Scoring Model dan Aplikasi LSI Internet. Model pertama menentukan ranking program positif melalui kriteria berbobot yang mencakup dampak strategis (30%), dampak langsung (25%), keberlanjutan dan efisiensi (20%), sentimen publik (15%), serta dukungan politik dan internasional (10%).

Model kedua menganalisis frekuensi dan sentimen percakapan daring antara 20 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. Kombinasi metodologi ini memberikan gambaran kuantitatif dan kualitatif terhadap program yang dievaluasi.

"Program Makan Bergizi Gratis menempati peringkat pertama dengan skor 8,4 karena dampaknya yang langsung terhadap pengurangan stunting dan peningkatan kesehatan masyarakat, mendukung kualitas generasi mendatang. Efeknya juga akan terasa pada perekonomian melalui peningkatan permintaan pangan lokal," ujar peneliti senior LSI Denny JA Ardian Sopa, Jumat (24/1/2025).

Di peringkat kedua adalah program Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah dengan skor 8,0. Program memperbaiki infrastruktur pendidikan, mengurangi kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan kualitas belajar, ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap keadilan sosial.

Ketika seorang anak di pedesaan dapat belajar di ruang kelas yang layak, mereka diberi kesempatan untuk bermimpi lebih besar. "Pendidikan adalah fondasi untuk membangun masa depan bangsa dan investasi pada infrastruktur sekolah bukan hanya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, tetapi juga memberdayakan guru dan siswa untuk memberikan serta menerima yang terbaik," kata Ardian.

Program yang mendapat respons positif ketiga adalah Swasembada Pangan dengan skor 7,8. Program ini fokus pada pengurangan impor pangan, peningkatan ketahanan pangan, dan dukungan terhadap petani lokal menjadikan program ini sangat strategis untuk jangka panjang.

Swasembada pangan adalah cerminan kemandirian bangsa. Dalam dunia yang semakin rentan terhadap krisis global, kemampuan untuk memproduksi kebutuhan pokok sendiri adalah bentuk ketahanan nasional.

Program-program selanjutnya adalah Peningkatan Kesejahteraan Guru dengan skor 7,8; Kenaikan Upah Minimum Nasional dengan skor 7,8; Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dengan skor 7,8; Program Transisi Energi Hijau dengan skor 7,7; Pemberantasan Judi Online dengan skor 7,3; dan Penurunan Harga Tiket Transportasi Publik dengan skor 7,2.

"Transportasi publik yang terjangkau adalah fondasi mobilitas masyarakat. Ketika harga tiket turun, masyarakat dari berbagai lapisan memiliki akses yang lebih besar untuk bergerak baik untuk bekerja, belajar, maupun menjalani kehidupan sehari-hari," katanya.

Selain program/isu yang mendapat tanggapan positif, 100 hari kerja Presiden Prabowo-Wapres Gibran juga mendapat respons negatif pada tiga isu yakni Usulan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, Pembentukan Kabinet Jumbo, dan Penghapusan Piutang Macet UMKM.

Ardian menuturkan usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD mendapat skor -7,9 (minus 7,9). Kebijakan ini mendapat kritik tajam karena melemahkan partisipasi langsung masyarakat, meningkatkan risiko korupsi, dan menimbulkan resistensi publik.

Selain itu, mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka celah yang lebih besar untuk praktik politik transaksional yang merusak kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan.

Pembentukan kabinet jumbo oleh Prabowo-Gibran juga mendapat skor negatif yakni -6,8. Kabinet yang terlalu besar dianggap inefisien, membebani anggaran, serta memicu konflik kepentingan jika didasarkan pada utang budi politik semata.

Kabinet yang besar tidak selalu mencerminkan kekuatan melainkan seringkali simbol dari beban. Penambahan kementerian atau pejabat baru tanpa perencanaan yang matang berisiko menciptakan birokrasi yang lamban dan tidak efektif.

Kemudian, penghapusan piutang macet UMKM mendapat skor -5,7. Kebijakan ini memicu moral hazard, mengurangi likuiditas lembaga keuangan, dan dinilai tidak adil bagi debitur yang patuh. Meskipun niatnya baik untuk membantu UMKM yang kesulitan, kebijakan ini berisiko menciptakan preseden yang salah.

"Debitur lain mungkin merasa bahwa kewajiban finansial dapat diabaikan dengan harapan akan ada penghapusan di masa depan. Ini melemahkan kedisiplinan keuangan dan merugikan lembaga keuangan yang harus menanggung risiko lebih besar," ujarnya.