Seorang warga berjalan di dalam rumahnya di RW 12 Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024). Pemerintah Kota Administratif Jakarta Pusat berencana melakukan bedah kawasan permukiman padat penduduk RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, pada 2025 untuk meningkatkan kualitas hunian warga di kawasan tersebut.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat menemui nenek Hasna di kawasan Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan perhatian khusus kepada nenek Hasna yang tinggal dirumah berukuran 2�3 meter bersama 13 orang keluarga dengan membeli rumah disamping rumah nenek Hasna untuk diperluas agar layak untuk ditinggali, sebelumnya Maruarar Sirait memberikan bantuan kepada nenek Hasna berupa tempat tinggal layak ,yang disewa selama enam bulan Dengan fasilitas lengkap.

JAKARTA - Mabes TNI memastikan akan mengawal proses pengusutan atas kasus penyerangan oleh 33 oknum anggota TNI ke permukiman di kawasan Desa Cinta Adil, Sibirubiru, Deliserdang, Sumatera Utara pada Jumat (8/11/2024) lalu.

Kini puluhan prajurit itu tengah diperiksa di Polisi Militer Kodam I/Bukit Barisan.

"Beberapa prajurit saat ini sedang dalam pengusutan Danpomdam 1/BB. Mabes TNI akan terus mengawal proses anggota TNI tersebut," kata Kepala Pusat Penerangan TNI AD, Mayjen TNI Hariyanto saat dikonfirmasi, Senin (11/11/2024).

Hariyanto juga memastikan Pangdam I Bukit Barisan, Letjen TNI Mochammad Hasan telah mengambil langkah untuk menemui masyarakat.



"Pangdam I/BB telah mengambil langkah dengan menemui masyarakat di Makoyon Armed 2/KS dan menemui keluarga korban serta berjanji mengusut tuntas kasus tersebut," kata dia.

Dalam peristiwa ini sejumlah orang juga mengalami luka-luka. Sementara, korban tewas dipastikan Hariyanto berjumlah satu orang.

"Korban masyarakat ada yang terluka dan satu orang meninggal dunia," tandasnya.

JAKARTA - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyambut baik kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Kabinet Merah-Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (21/10) lalu. Hal itu menandai adanya perhatian yang positif dari pemerintah terhadap sektor perumahan.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan kehadiran kementerian yang mengurusi sektor perumahan merupakan bentuk keseriusan dan keberpihakan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan rumah rakyat dari kota hingga desa, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perumahan.

?Adanya kementerian sendiri ini patut kita syukuri, karena berarti ada keseriusan dan perhatian pemerintah terhadap industri perumahan nasional setelah melihat bahwa sektor perumahan ternyata memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menyerap banyak tenaga kerja, menekan stunting pada anak dan efektif mendukung pengentasan kemiskinan. Itu semua inline dengan semangat propertinomic REI,? ungkapnya, Kamis (24/10/2024).

Menurut Joko, adanya kementerian khusus perumahan berarti akan ada kebijakan yang mendorong akselerasi pembiayaan dan perbaikan regulasi menjadi lebih baik. Kebijakan pembiayaan diharapkan semakin memberi kemudahan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, demikian pula kebijakan regulasi yang baik akan positif karena ada kepastian berusaha termasuk prosedur perizinan yang mudah dan cepat seperti diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

?Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dari cara-cara yang dilakukan sebelumnya agar hasil yang dicapai dapat berbeda. Kita harus sadar ada angka backlog (kekurangan pasokan rumah) sebesar 12,7 juta unit yang dalam satu dekade hanya turun di bawah 10% saja. Jadi, cara tata kelolanya jelas harus diubah,? kata CEO Buana Kassiti Group itu.

Untuk itu, anggota Satgas Perumahan tersebut mendorong kementerian yang saat ini telah terbentuk menyiapkan ekosistem pasokan (supply) dan permintaan (demand) perumahan agar bisa berjalan lebih cepat, lebih terukur, dan lebih akomodatif. Ekosistem perizinan yang selama ini masih tersebar di beberapa kementerian/instansi pemerintah juga dapat segera direlaksasi, disimplifikasi dan diharmonisasi.

REI sebagai pelaku usaha optimistis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menuntaskan berbagai hambatan terkait pasokan dan permintaan perumahan. Kementerian ini, kata Joko, nantinya akan menjadi konduktor, regulator dan juga eksekutor dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di lapangan. Dia juga merasa yakin berbagai persoalan yang muncul akan dapat diselesaikan bersama.

Lebih lanjut, nantinya REI berharap dapat segera duduk bersama dengan setidaknya 5 kementerian yang beririsan kuat dengan sektor perumahan untuk mengharmonisasikan berbagai kebijakan. Kelima kementerian itu antara lain Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai pengelola Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

?Perlu ada kesamaan dalam membaca data dan fakta. Karena selama ini untuk mengurus perizinan Amdal saja bisa lebih dari enam bulan, sehingga kalau paralel seluruh perizinan selesainya paling cepat setahun. Kami sudah sering memitigasi problem mendasar terkait perizinan, dan ini harus dituntaskan dulu,? ujar Joko Suranto

Partisipasi REI

Pemerintahan Prabowo Subianto menjadikan sektor perumahan sebagai salah satu pintu masuk untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Melalui penyediaan perumahan layak huni akan dibangun sebanyak 3 juta unit rumah setiap tahun, dengan perincian 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan.

Joko Suranto menegaskan, REI siap berpartisipasi dan diandalkan pemerintah untuk pembangunan 3 juta rumah, baik di perkotaan maupun di pedesaan Di pedesaan, partisipasi asosiasi perusahaan properti tertua dan terbesar di Tanah Air itu dapat dilaksanakan lewat pola pendampingan.

Menurutnya, REI bersedia memberikan program coaching dan mentoring untuk meningkatkan kemampuan kelompok komunitas desa dalam membangun rumah sesuai standar pemerintah. Terlebih, REI telah memiliki badan pendidikan dan diklat (diklat) yang berpengalaman. Bahkan, REI juga dapat menjadi mitra pembangunan.

?Anggota kami tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan merupakan pengembang lokal skala kecil yang jika dibutuhkan dapat diandalkan sebagai mitra dari komunitas atau entitas pembangunan desa,? ungkapnya.

Disebutkan, pendekatan pembangunan rumah di pedesaan akan diprioritaskan bagi masyarakat yang sudah memiliki tanah tetapi belum bisa membangun. Nantinya akan ada mekanisme subsidi angsuran dari pemerintah termasuk untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal (berpenghasilan tidak tetap). Selain itu, program ini akan menyasar pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) yang menurut data mencapai 26 juta rumah.

Selain berpartisipasi dalam pembangunan 2 juta rumah di pedesaan karena akan membuka lebih banyak kawasan dan pasar hunian baru hingga ke pedesaan, REI juga siap mendukung pembangunan 1 juta rumah di perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal (high rise). Pembangunan apartemen terjangkau ini akan dilakukan di atas lahan milik pemerintah, BUMN maupun BUMD yang sudah diinventarisasi.

?Data Satgas Perumahan, di DKI Jakarta saja ada 140-an pasar yang di atas lahan tersebut bisa didorong untuk lahan pembangunan hunian. Tanah sitaan dari Kejaksaan Agung pun memungkinkan, namun legalitasnya harus sudah clear and clean dulu,? jelas Joko Suranto.

Permintaan hunian di perkotaan dinilai sangat besar. Pasalnya, ke depan hampir 70% masyarakat Indonesia akan tinggal di perkotaan, namun lahannya semakin terbatas. Karena itu, arah pembangunan hunian harus tegas diarahkan ke penyediaan apartemen terjangkau agar masyarakat lebih dekat ke lokasi bekerja.

JAKARTA - Ketua Satgas Perumahan , Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa program 3 juta rumah yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto akan digarap secara bersama-sama baik oleh kontraktor UMKM maupun pemain besar.

Dalam acara Executive Dialogue Propertinomic Real Estate Indonesia (REI) yang digelar di Jakarta, Kamis (10/10/2024), Hashim menyebut ini dilakukan guna mewujudkan sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dijelaskan bahwa para kontraktor UMKM akan mendapat kesempatan untuk menggarap 2 juta rumah di wilayah pedesaan, sementara pemain besar bisa ikut tender untuk mengerjakan pembangunan 1 juta rumah di wilayah perkotaan.

"Pak Prabowo ingin yang 2 juta rumah dihandle kontraktor-kontraktor pengusaha kecil, UMKM. Kita mau bangun kembali middle class. Yang 1 juta di perkotaan terbuka lebar yang besar besar boleh ikut. Ciputra, 9 naga terbuka," ujarnya.

Pembangunan 3 juta rumah sendiri ditargetkan bisa terealisasi dalam jangka waktu satu tahun, yang artinya dalam satu periode kepemimpinan akan berdiri hingga 15 juta rumah. Hashim menyebut target tersebut harus dipasang setinggi mungkin untuk memberikan hunian layak kepada masyarakat.

"Kita perlu besar besaran. Ternyata setelah kita pelajari bukan 3 juta satu periode, tapi 3 juta setiap tahun. 15 juta berarti. Kalau Pak Prabowo menjabat 10 tahun, ada 30 juta yang dibangun. Kita harus betul-betul ambisius, pasang target tinggi," katanya.

Lebih jauh, Hashim menilai penyediaan rumah yang layak sangat penting untuk dilakukan guna mendongkrak kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, program ini tak kalah penting dengan makan bergizi gratis karena dengan rumah yang layak, anak-anak bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal sehingga angka stunting di Indonesia pun bisa semakin ditekan.

"Masalah stunting bukan hanya karena gizi buruk, itu juga karena lingkungan. Dan kalau anak kecil ini hidup dalam suasana dan lingkungan yang tidak sehat, minum air kotor, mandi dengan air kotor, maka terjadi stunting. Kalau mau berantas stunting tidak hanya makan bergizi tapi juga rumah yang layak," terangnya.

JAKARTA - Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program pengentasan kemiskinan yang akan dilakukan melalui berbagai upaya. Salah satunya melalui penyediaan perumahan layak huni sebanyak 3 juta unit rumah dengan perincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto pada pertemuan DPP REI dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa 24 September 2024.

Kata Joko Suranto, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi angka backlog (kekurangan) pasokan rumah yang sangat besar mencapai 12,7 juta unit. Angka itu tidak banyak mengalami perubahan setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

"Oleh karena, program pengentasan angka kemiskinan termasuk lewat penyediaan hunian secara masif sebanyak 3 juta unit bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan menjadi sejalan (inline) dengan usaha mengentaskan backlog," ucap Joko dalam keterangannya, Rabu (25/9/2024).

Upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni, tegasnya, sangat tepat karena industri perumahan ini melibatkan 185 industri ikutan sehingga membuka banyak lapangan kerja, menciptakan entitas usaha baru, dan menimbulkan titik-titik pertumbuhan baru yang pada akhirnya akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) nasional.

"Kalau program ini berjalan akan terjadi pemerataan distribusi pendapatan kepada masyarakat, termasuk di desa-desa," ungkap CEO Buana Kassiti Group itu.

Menurutnya, dengan mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pedesaan dan perkotaan, maka pemerintah mendatang sekaligus akan mampu mengatasi angka kemiskinan, menekan gangguan pertumbuhan pada anak (stunting), serta meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

Hal itu sesuai dengan apa yang dikehendaki presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dimana seluruh rakyat Indonesia harus merasa aman, rakyat tidak boleh kelaparan dan harus memiliki kehidupan yang baik termasuk bisa bertempat tinggal secara layak.

"REI mengapresiasi sekali program 3 juta rumah ini, karena menjadi sebuah loncatan tinggi bagi industri perumahan nasional di masa mendatang. Karena tidak akan ada hasil yang berbeda, jika cara (mengatasinya) masih tetap sama," tegas Joko Suranto.

Anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Minang menyatakan, pendekatan propertinomic yang digagas REI sejak 2023 menjadi salah satu semangat (spirit) bagi pihaknya dalam menyiapkan program 3 juta rumah yang berpijak kepada empat pilar, yakni penguatan institusi kelembagaan, kebijakan dan keberpihakan, optimalisasi anggaran perumahan, dan mendorong sektor perumahan menjadi program strategis nasional (PSN).

"Sebenarnya satgas ini melakukan propertinomic, karena keempat pilar itu sudah kami eksekusi untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan permintaan rumah dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Kami menganggap REI ini adalah ujung tombak perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan perumahan," tegasnya yang hadir didampingi anggota satgas lainnya, antara lain Budiman Sudjatmiko dan Panangian Simanungkalit.

Lebih lanjut Bonny Minang menyatakan, Pemerintahan Prabowo Subianto nantinya memang mengaitkan program penyediaan perumahan dengan upaya pengentasan kemiskinan.

"Dimensi kemiskinan ini dapat diukur secara langsung, misalnya dengan mengukur kekurangan gizi atau rendahnya tingkat pendidikan. Juga tidak memiliki aset properti sebagai kolateral yang dapat digunakan sebagai pinjaman modal usaha," kata Bonny.

Sementara pembangunan rumah di pedesaan nantinya akan dilakukan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

"Kami perlu menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan ini tidak akan mengganggu program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang selama ini sudah berjalan. Justru program FLPP akan ditingkatkan misalnya dengan menggunakan lahan-lahan idle milik pemerintah untuk hunian di perkotaan," jelas Bonny.

JAKARTA - Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut dalam rombongan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dalam kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/9/2024). Dalam kunjungan ini Presiden Jokowi akan meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, Fahri Hamzah hadir karena yang bersangkutan merupakan putra daerah dan juga diundang oleh PT Amman.

"Beliau adalah putra daerah dan diundang juga oleh PT Amman Smelter," kata Yusuf dalam keterangannya, Senin (23/9/2024).



Yusuf menjelaskan bahwa sewaktu menjabat pimpinan di DPR, Fahri selalu mendorong program hilirisasi.

"Bapak Presiden juga ingin mendapat masukan dari tokoh daerah terkait pembangunan di daerah," ungkapnya.

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan akan mengembalikan fokus pekerjaan masing-masing instansi.

"Kalau saya bilang organisasi hanya vehicle untik mencapai 1 tujuan, dulu PU ya PU saja, kemudian menjadi PU dan tenaga listrik, kemudian jadi PUPR, kalau mau dipisahkan lagi, Kementerian Perumahan, tidak masalah," kata Basuki saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (9/9/2024).

Lebih lanjut, Basuki mengatakan nantinya setelah Kementerian tersebut dipisah Kementerian Pekerjaan Umum akan fokus untuk menjadi pembina industri jasa konstruksi di Tanah Air.

"Kalau yang saya perhatikan dari pak Hasyim (satgas perumahan Prabowo), ini mengembalikan Kementerian PU (Pekerjaan Umum) kepada kiprahnya sebagai core bisnis PU, jadi hanya bina marga, cipta karya, dan SDA, tidak apa-apa," kata Basuki.

Sehingga menurut Basuki, Kementerian Pekerjaan Umum akan bisa lebih fokus terhadap kualitas jasa konstruksi, baik di sektor jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman dan wilayah, infrastruktur sumber daya air, hingga infrastruktur perumahan.

"Karena memang PU jadi pembinaa jasa konstruksi, jadi aturan bina konstruksi ada di Kementerian PUPR, yang lain akan mengikuti, jadi tidak ada masalah," pungkasnya.

Sekedar informasi tambahan, sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengatakan Pemerintahan Prabowo-Gibran akan mendirikan kembali Kementerian Perumahan.

Sebagai Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim menuturkan pendirian Kementerian Perumahan ini akan memisahkannya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Langkah pemisahan ini, merupakan bentuk komitmen Prabowo dan Gibran untuk mengembangkan sektor perumahan.

"Berarti Kementerian PUPR nanti tetap Kementerian PU, nanti urus hal ikhwal Infrastruktur PU, Perumahan Khusus untuk Perumahan. Dan itu adalah menunjukkan komitmen Pak Prabowo Mas Gibran untuk kita kembangkan pembangunan," kata Hashim dikutip (31/8).

JAKARTA - Kabar duka datang dari keluarga mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah . Ibunda Fahri Hamzah, Siti Nurjannah meninggal dunia, Rabu (4/9/2024) malam.

Kabar tersebut dibenarkan Sekjen DPP Partai Gelora Mahfuz Sidik. "Ya benar. Kemarin malam (meninggal dunia)," katanya, Kamis (5/9/2024).

Rencananya hari ini almarhumah ibunda Fahri Hamzah akan dimakamkan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Mahfuz menuturkan Fahri Hamzah yang juga politikus Partai Gelora sangat dekat dengan sosok sang ibunda. Selepas wafat ayahandanya, Fahri memboyong ibunda tinggal bersamanya di Jakarta.

"Selama 3 tahun Pak Fahri mendampingi ibunya yang sudah berusia 90-an dan terkena stroke," ujarnya.

JAKARTA - Profil Dadan Hindayana menarik perhatian public usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara Jakarta pada Senin (19/8/2024).

Pelantikan Dadan Hindayana berdasarkan Keputusan Presiden nomor 94P tentang Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Dalam kesempatan itu , Presiden Joko Widodo mengambil sumpah jabatan Kepala Badan Gizi Nasional.

?Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,? kata Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Profil Dadan Hindayana
Badan Gizi Nasional adalah lembaga baru pemerintah yang dibentuk oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.

Pembentukan lembaga ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang diterbitkan pada 15 Agustus 2024.

Dadan Hindayana tercatat sebagai Dosen aktif di Institut Pertanian Bogor (IPB) yang diketahui fokus di program studi Entomologi.

Jam terbang Dadan di sektor pangan dan lingkungan sudah tidak diragukan karena dia sendiri telah mengejar ratusan mata kuliah yang berfokus di sektor tersebut.

Beberapa di antaranya adalah Pengantar Ekologi, Pengendalian Hayati, Analisis Tapak, Biologi dan Ekologi Predator, Vertebrata Hama, dan ratusan mata kuliah lainnya.

Dalam dunia akademik, Dadan sudah menerbitkan puluhan karya tulis perihal pangan dan lingkungan yang dibukukan melalui jurnal ilmiah. Karya-karya saintifik itu pun kerap dikutip atau digunakan sebagai referensi.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan diwajibkan menyelenggarakan fungsi koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, pemantauan dan pengawasan pemenuhan serta gizi nasional.

Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Lalu, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Diikuti, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional.

Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kemudian, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasiona l kini dijabat oleh dosen IPB University, Dadan Hindayana . Ia resmi dilantik pagi ini di Istana Negara, Senin (19/8/2024).

Pada reshuffle kabinet keenam yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini ada dua badan yang baru dibentuk. yaitu Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Badan Gizi.

Baca juga: Jejak Pendidikan Hasan Nasbi, Alumnus UI Dilantik Jadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden

Jokowi mempercayakan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Agustus 2024.

Baca juga: Jokowi Lantik Angga Raka Prabowo Jadi Wamenkominfo, Ini Profilnya

Dadan Hindayana dilantik bersamaan dengan Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Riwayat Pendidikan Dadan Hindayana

Dadan Hindayana merupakan salah satu akademisi yang dilantik Jokowi pada pelantikan menteri, wakil menteri, dan kepala badan pagi ini di Istana Negara.

Pria kelahiran Garut itu menjabat sebagai dosen di IPB University dengan spesifikasi pada bidang Entomologi. Ia sebelumnya adalah alumnus S1 IPB dan jabatan terakhirnya adalah lektor dengan pendidikan tertinggi S3.

Baca juga: Profil Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM yang Baru Dilantik Jokowi

Di IPB University ia mengajar banyak mata kuliah seperti Agroekologi, Biologi dan Ekologi Predator, Agripreneurship, Manajemen Vertebrata Hama, Hama dan Penyakit Pertanian, dan mata kuliah lainnya.

Dadan akan menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang berada di bawah tanggung jawab Presiden. Ada empat subjek yang menjadi sasaran Badan Gizi Nasional. Pertama siswa, anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Daftar Lengkap Pejabat yang Dilantik Hari Ini, Senin (19/8/2024)

1. Supratman Andi Agtas ? Menteri Hukum dan HAM

2. Bahlil Lahadalia ? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

3. Rosan Roeslani ? Menteri Investasi/Kepala BKPM

4. Prof Dadan Hindayana ? Kepala Badan Gizi Nasional

5. Hasan Nasbi ? Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan

6. Angga Raka Prabowo ? Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika

7. Taruna Ikrar ? Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).