JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mendapatkan keluhan dari pengembangan terkait permasalahan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) yang dinilai menghambat masyarakat mendapatkan KPR Perumahan .

"Kami mengajak pengembang dan perbankan untuk berdiskusi langsung dengan OJK terkait SLIK ini. Sebab masih banyak pengembang yang menyampaikan bahwa ada masyarakat yang ingin memiliki rumah namun terganjal SLIK," ujar Menteri PKP dalam keterangan resmi, Jumat (25/4/2025).

Guna mencari solusi bersama atas permasalahan tersebut, Menteri PKP mengajak para Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan seperti REI, APERSI, Himperra, Apernas, Apernas Jaya, Asprumnas dan Pengembang Indonesia dan perwakilan Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, BTN dan Bank BJB untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh.

Pertemuan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas masukan para pengembang yang mengalami masalah ketika banyak konsumen yang harusnya bisa memiliki rumah dengan KPR bersubsidi namun terganjal SLIK OJK.

"Kementerian PKP sebagai fasilitator tentunya harus bisa mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan mencari atas masalah ini. Apalagi saat ini pemerintah ingin kemudahan akses masyarakat untuk memiliki rumah," katanya.

SLIK OJK merupakan sistem yang dikelola oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang menyimpan informasi mengenai riwayat kredit debitur di berbagai lembaga keuangan. Sistem ini berfungsi untuk memberikan pelayanan informasi keuangan, termasuk penyediaan informasi debitur (iDeb).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan, OJK telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh Direksi Bank Umum dengan Nomor S-2/D.03/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Dukungan terhadap program pemerintah dalam pengadaan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan peningkatan kualitas pelaporan SLIK.

"SLIK pada dasarnya menjadi masalah bagi masyarakat yang ingin KPR. Kami juga menjalin kerjasama dengan perbankan agar terus mensukseskan Program 3 Juta Rumah," pungkasnya.

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan pelaksanaan dari amanat UUD 1945. Program ini juga langkah tepat untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Hal itu dibahas dalam diskusi interaktif yang digelar Pusat Kajian Strategis Indonesia (Pustaka Institute Indonesia) dengan mengangkat tema "Kehadiran Program MBG Sebagai Pemenuhan Gizi Anak Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045" di Tebet, Jakarta Selatan.

Hadir sebagai narasumber yakni Sekjen Pejuang Muda Demokrat Wawan Sugianto, Akademisi Andra Bani Sagalane, Pengamat Politik Hadi Suprapto Rusli, dan Sekjen DPP Papera Nandang Sudrajat.

Wawan Sugianto menjelaskan kehadiran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu aplikasi Sila ke 5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat. Hal ini merupakan jalan bagi anak Indonesia seluruhnya khususnya kalangan menengah ke bawah bisa merasakan makanan bergizi untuk kebutuhan pangan mereka.

Ex Tim Fanta Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 ini juga menyoroti adanya penolakan MBG di wilayah Indonesia Timur khususnya Provinsi Papua. Menurut Wawan hal itu terjadi karena kurang harmonisnya hubungan pemerintah pusat dengan daerah.

?Program MBG merupakan kebijakan yang baik untuk anak-anak Indonesia khususnya di Wilayah Timur karena hal ini merupakan agenda pemerintah pusat untuk memeratakan kebutuhan pangan yang bergizi. Maka dari itu pemerintah harus betul-betul memperhatikan distribusi MBG khususnya di wilayah Indonesia timur," ujurnya, Jumat (25/4/2025).

Wawan juga mendorong agar program yang baik seperti MBG harus diperhatikan, jangan sampai program sebagus ini hanya untuk bahan bancakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Sementara, Andra Bani Sagalane mengungkapkan Indonesia merupakan negara hukum, untuk itu segala sesuatu yang ada harus berlandaskan hukum. MBG merupakan turunan dari UUD 1945 karena seluruh rakyat harus merasakan pangan yang cukup.



?Hari ini pemerintah membuktikan masyarakat harus makan bergizi. Berkat perangkat hukum yang ada maka MBG merupakan hal yang penting untuk kehidupan bangsa Indonesia,? ucapnya.

Perpres 2024 tentang makanan bergizi adalah landasan MBG hadir di Indonesia untuk anak-anak yang akan mencapai Indonesia Emas 2045. Program MBG merupakan kebijakan yang digalang pemerintah untuk mengentaskan stunting agar anak Indonesia bisa tumbuh dengan baik.

Senada, Nandang Sudrajat juga mengungkap MBG merupakan jalan agar stimulus ekonomi berjalan pada kalangan masyarakat menengah dan ke bawah. Distribusi pasokan kebutuhan MBG adalah salah satu jalan agar kehidupan perekonomian Indonesia tetap berjalan.

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama untuk menentukan agar ketahanan pangan lewat MBG bisa berjalan dengan baik. ?Pemenuhan kebutuhan MBG harus dilakukan pemetaan yang benar agar distribusi yang ada bisa tetap sasaran,? ucapnya.

Sementara, Hadi Suprapto Rusli mengungkapkan Program MBG memiliki beberapa manfaat yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia dan menghilangkan stunting yang ada. MBG harus bisa menjadi pelopor untuk Indonesia 2045 agar bisa bersaing dengan negara maju lainnya. Tapi di sisi lain, pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik akan tetapi pertumbuhannya tidak merata.

?Kehadiran MBG di harapkan bisa memertakan perekonomian yang ada agar Asta Cita bisa berjalan dengan baik. Perputaran uang dengan hadirnya MBG dapat menciptakan perputaran perekonomian yang baik agar kemerataan bisa tercapai,? katanya.

Untuk itu MBG harus dengan pemerataan yang adil mulai dari awal hingga akhir jangan sampai dikuasai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena program yang baik harus di eksekusi dengan benar.

JAKARTA - Pemerintah menggencarkan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini untuk memastikan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, sebagai upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sosialisasi program MBG digelar di GOR Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (23/4/2025) dengan mengusung tema Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia. Kegiatan ini dihadiri sekitar 300 peserta, termasuk tokoh legislatif dan pakar gizi nasional.

Anggota Komisi IX DPR Surya Utama alias Uya Kuya, yang hadir sebagai pembicara utama, menegaskan pentingnya program MBG untuk masa depan Indonesia. "Program MBG bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, berlangsung dari Senin sampai Jumat, dan menjadi kunci dalam membangun generasi unggul menuju 2045," kata Surya dalam keterangannya dikutip, Kamis (24/4/2025).

Ia menjelaskan program MBG akan melibatkan masyarakat secara aktif, termasuk dalam pengadaan dapur dan penyediaan makanan, dengan memberdayakan UMKM lokal sebagai mitra. "Dengan begitu, selain menekan angka stunting, kita juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Surya berharap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat segera hadir di wilayah Jakarta Selatan dalam waktu dekat. "Mari kita dukung program MBG yang pertama kali diterapkan secara luas di Indonesia ini agar bisa berjalan sukses," katanya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional (BGN) Beny Sudarmaji memaparkan data perkembangan dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia. "Hingga Januari 2025, telah berdiri 245 dapur MBG di 38 provinsi. Target kami adalah membangun 30.000 dapur MBG di seluruh Indonesia secara bertahap," katanya.

Beny menyebutkan, pada tahap awal Januari hingga Maret 2025, program telah diluncurkan di 937 titik SPPG dengan skema bantuan pemerintah yang dikelola yayasan. Jumlah ini akan meningkat menjadi 5.000 titik hingga akhir tahun. "Presiden menargetkan 30.000 titik dapur MBG dengan 80 juta penerima manfaat hingga akhir 2025," imbuhnya.

Program MBG juga melibatkan lintas sektor, termasuk instansi pemerintah daerah, TNI, dan Polri, demi kelancaran pelaksanaan dengan prinsip gizi B2SA (Bergizi, Beragam, Seimbang, dan Aman).

Dalam sesi edukasi, Anggota DPRD DKI Jakarta, Astrid Margaretha menekankan pentingnya pemahaman masyarakat akan konsep makan bergizi seimbang. Ia memperkenalkan pendekatan Isi Piringku sebagai pengganti konsep lama 4 Sehat 5 Sempurna.

"Gizi seimbang sangat penting bagi ibu hamil, anak-anak, dan remaja untuk mendukung pertumbuhan fisik dan kognitif. Isi piring harus terdiri dari makanan pokok, lauk-pauk, sayuran, dan buah-buahan," kata Astrid.

Dengan adanya sosialisasi ini, pemerintah berharap seluruh elemen masyarakat dapat mendukung dan menyukseskan program MBG sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang sehat, cerdas, dan tangguh pada 2045.

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menambah standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) usai adanya insiden keracunan massal yang menimpa siswa-siswi di Cianjur, Jawa Barat.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menerangkan, SOP yang akan diterapkan yakni sisa dari makanan tersebut akan dibersihkan di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

?Dari peristiwa ini, Badan Gizi Nasional menambah satu SOP dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, yaitu, sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah tapi di SPPG,? kata Dadan dalam keterangannya dikutip Kamis (24/4/2025).

Selain itu, Dadan juga menerangkan pihaknyga juga akan memberikan pelatihan tambahan dalam rangka penguatan SDM di lapangan.



?Selain itu akan dilakukan beberapa pelatihan tambahan untuk penguatan SDM di lapangan,? jelas dia.

Siswa Keracunan Massal

Sebagai informasi, puluhan pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur, Jawa Barat diduga keracunan massal seusai menyantap makan bergizi gratis (MBG) pada Senin (21/4/2025). Para pelajar tersebut dirawat di dua rumah sakit yakni 28 siswa dirawat di RSUD Sayang Cianjur dan 10 pelajar dirawat di RS Bhayangkara Cianjur.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Frida Layla Yahya mengatakan, puluhan pelajar yang dirawat tersebut rata-rata mengeluhkan gejala meyerupai keracunan, seperti pusing, mual, muntah, hingga diare.

"Para pelajar tersebut mengeluhkan keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis (MBG) di sekolah. Namun berbeda-beda ada yang mengalami gejalanya disekolah dan ada juga yang merasakan sakit setelah di rumah. Jadi kemungkinan ada yang masih dirawat di rumah atau di Puskesmas," terang Frida.

Dia mengimbau kepada Puskesmas untuk mendata pasien yang diduga mengalami keracunan, terutama pelajar untuk memastikan jumlah korban.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) telah menggeledah Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lampung Tengah pada Selasa (22/4/2025). Dokumen hingga barang bukti elektronik disita KPK dari penggeledahan tersebut.

"Untuk hasil geledah disita dokumen dan BBE (barang bukti elektronik)," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya.

Diketahui, penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan kasus suap proyek di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan tahun anggaran 2024-2025. "Penyidik sedang melakukan tindakan penggeledahan di Kabupaten Lampung Tengah," kata Tessa.



Tessa belum menjelaskan lebih jauh terkait penggeledahan tersebut. Termasuk apa saja yang disita. "Untuk detailnya akan disampaikan setelah rangkaian kegiatan selesai," ujarnya.

KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan. Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari OTT yang digelar pada Sabtu (15/3/2025).

Adapun enam tersangka tersebut adalah, Anggota Komisi III DPRD OKU, Ferlan Juliansyah (FJ) dan M. Fahrudin (MFR); Anggota Komisi II DPRD OKU, Umi Hartati; Kepala Dinas PUPR Kab. OKU, Nopriansyah (NOP); serta dua pihak swasta M. Fauzi alias Pablo (MFZ) dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS).

"Dari hasil ekspose, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten OKU dari 2024-2025," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (16/3/2025).

Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka kemudian dilakukan penahanan 20 hari pertama. "Terhitung mulai tanggal 16 Maret-4 Maret 2025," ujarnya.

Atas perbuatannya, untuk Kadis PUPR dan para anggota DPRD OKU selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12 huruf f atau Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara para pihak swasta selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipukor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program Pemenuhan Gizi Nasional atau yang sering dikenal Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik karena banyak sekali pekerja yang terlibat di SPPG dan semua pekerja itu wajib dilindungi oleh negara. Wujud negara hadir adalah mereka terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan tertulis, Selasa (22/4/2025).

Anggoro menyatakan kesiapannya dalam memberikan layanan dan perlindungan maksimal kepada seluruh pekerja. Upaya ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo yang tertuang dalam Inpres 8/2025, yakni pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"Kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik, program strategis dan kami tentu saja siap mendukung program ini," ujar Anggoro.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut saat ini terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total pekerja mencapai lebih dari 50 ribu. Sesuai roadmap BGN jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga 1,2 juta pekerja.

"Kami tidak memotong gaji mereka tetapi kami membayar preminya untuk mereka sehingga semua yang terlibat di dalam program makan bergizi, secara sosial terlindungi," ujar Dadan

Tak hanya pekerja yang terlibat di SPPG, ke depan sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan akan terus diperluas hingga menjangkau para pekerja yang ada di dalam rantai pasok program tersebut.

"Ke depan perlu dilakukan kolaborasi untuk meningkatkan literasi dan kesadaran menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok ekosistem BGN, termasuk petani, peternak, dan pihak-pihak terkait lainnya," jelas Anggoro.

Pihaknya optimistis sinergi ini mampu mempercepat tercapainya universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan. Pasalnya saat ini dari 104,9 juta pekerja yang eligible menjadi peserta masih terdapat sekitar 61% yang belum mendapatkan perlindungan, yang didominasi oleh pekerja rentan.

Sementara, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mangga Dua Mu'minati juga menegaskan kesiapannya dalam hal layanan dan perlindungan yang maksimal bagi seluruh pekerja tim BGN. "Mari kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik dan strategis ini. Kami selalu siap mendukung program ini," ujar Mu'minati.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menggeledah Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lampung Tengah pada Selasa (22/4/2025). Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan kasus suap proyek di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan tahun anggaran 2024-2025.

"Penyidik sedang melakukan tindakan penggeledahan di Kabupaten Lampung Tengah," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya.

Tessa belum menjelaskan lebih jauh terkait penggeledahan tersebut. Termasuk apa saja yang disita. "Untuk detailnya akan disampaikan setelah rangkaian kegiatan selesai," ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan. Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari OTT yang digelar pada Sabtu (15/3/2025).

Adapun enam tersangka tersebut adalah, Anggota Komisi III DPRD OKU, Ferlan Juliansyah (FJ) dan M. Fahrudin (MFR); Anggota Komisi II DPRD OKU, Umi Hartati; Kepala Dinas PUPR Kab. OKU, Nopriansyah (NOP); serta dua pihak swasta M. Fauzi alias Pablo (MFZ) dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS).

"Dari hasil ekspose, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten OKU dari 2024-2025," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (16/3/2025).

Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka kemudian dilakukan penahanan 20 hari pertama. "Terhitung mulai tanggal 16 Maret-4 Maret 2025," ujarnya.

Atas perbuatannya, untuk Kadis PUPR dan para anggota DPRD OKU selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12 huruf f atau Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara para pihak swasta selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipukor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

CIANJUR - Puluhan pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur, Jawa Barat diduga keracunan massal seusai menyantap makan bergizi gratis (MBG) pada Senin (21/4/2025). Para pelajar tersebut dirawat di dua rumah sakit yakni 28 siswa dirawat di RSUD Sayang Cianjur dan 10 pelajar dirawat di RS Bhayangkara Cianjur.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Frida Layla Yahya mengatakan, puluhan pelajar yang dirawat tersebut rata-rata mengeluhkan gejala meyerupai keracunan, seperti pusing, mual, muntah, hingga diare.

"Para pelajar tersebut mengeluhkan keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis (MBG) di sekolah. Namun berbeda-beda ada yang mengalami gejalanya disekolah dan ada juga yang merasakan sakit setelah di rumah. Jadi kemungkinan ada yang masih dirawat di rumah atau di Puskesmas," terang Frida.

Dia mengimbau kepada Puskesmas untuk mendata pasien yang diduga mengalami keracunan, terutama pelajar untuk memastikan jumlah korban.



Guna memastikan kejadian tersebut langkah selanjutnya Dinkes mengambil sampel muntahan serta makanan sisa untuk diperiksa di laboratorium guna memastikan penyebab keracunannya.

"Iya kita ambil sampel muntahan dan makanan sisa untuk diuji dilaboratorium cari untuk memastikan penyebab keracunannya, apakah dari makanan MBG atau ada dari penyebab yang lain," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah MAN l Cianjur Erma menuturkan, sekolahnya memang mendapatkan MBG mulai dari kelas 10 hingga 11. Tercatat ada 800 siswa hampir mengkonsumsi makanan dari MBG.

"Para siswa makan MBG setelah istirahat. Namun setelah mengkonsumsi MBG banyak siswa yang mengeluhkan sakit seperti gejala keracunan. Ada sebagian siswa yang dibawa ke Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan sebagian lagi dibawa ke Puskesmas. Karena terus bertambah yang mengalami gejala keracunan kami intruksikan para guru untuk memantau siswanya guna memastikan jumlah siswa yang keracuna," jelasnya.

Sedangkan menurut salah seorang pelajar yang mengalami gejala keracunan, Muhammad Abdul Malik Kelas 11C mengatakan dirinya dan teman-temannya makan MBG setelah jam istirahat.

MBG dibagikan kepada siswa dari tempat makan bahan plastik. Lauknya teridiri dari ayam suwir, mi goreng dan satu potong tempe goreng ditambah sepotong buah semangka.

"Iya saya langsung menyantap makanan tersebut. Namun saat makan tempe terasa asem. Namun tiga jam setelah pulang sekolah dan di rumah tiba-tiba perut terasa mual-mual dan muntah, disertai kepala pusing," tutur Malik.

JAKARTA - Kabar yang menyebut adanya perlakuan khusus antara Billy Mambrasar dan Yayasan Kitong Bisa dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak berdasar.

?Saya mengapresiasi sedalam-dalamnya rekan-rekan media atas dedikasi dan konsistensinya dalam menyampaikan kritik serta informasi yang membangun. Ini sangat penting agar pemerintah senantiasa bekerja sesuai regulasi dan berpihak pada kepentingan masyarakat,? ujar Billy, Senin (21/4/2025).

Terkait keterlibatan Yayasan Kitong Bisa, Billy menjelaskan yayasan tersebut telah berdiri dan berkontribusi selama lebih dari 16 tahun, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia Timur.

Termasuk dalam program terbarunya, yakni pemberian beasiswa kepada 72 mahasiswa dari Sabang hingga Merauke yang mengalami keterbatasan ekonomi.



Billy menegaskan tidak ada perlakuan istimewa yang diterima Yayasan Kitong Bisa dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut. Semua proses dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

?Saya memang pendiri, namun saat ini hanya menjabat sebagai Dewan Penasehat Yayasan. Kami tetap mengikuti seluruh proses administratif yang ditentukan. Bahkan beberapa dapur masih belum beroperasi karena belum memenuhi syarat yang ditetapkan,? jelasnya.

Sebagai bagian dari tim kampanye Prabowo, Billy menegaskan dukungannya bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan lahir dari keyakinan terhadap visi besar Prabowo untuk kesejahteraan rakyat.

Kini di luar struktur pemerintahan, Billy aktif sebagai aktivis sosial dan lingkungan yang tetap berkontribusi dalam pembangunan negeri.

?Saya tidak mengharapkan jabatan. Saya mendukung karena saya percaya pada visi besar beliau. Sebagai masyarakat biasa, saya tetap memilih berkontribusi untuk Indonesia melalui jalur sosial dan aktivisme,? tambahnya.

Billy mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mendukung program pemerintah demi Indonesia yang lebih adil dan maju.

?Kalau ada kekurangan, mari kita beri kritik yang membangun. Tapi kalau programnya baik dan berpihak kepada rakyat, mari kita gotong royong untuk mendukungnya,? ujar Billy.

JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, data backlog terbaru di tahun 2025 naik menjadi 15 juta. Angka ini merupakan catatan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah keluarga baru yang belum mempunyai rumah.

"Backlog baru yang secara resmi diumumkan BPS kepada kami, mungkin belum kepada publik, bukan 9,9 juta atau 12 juta. Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta," ujarnya dalam acara Halal Bi Halal Apersi di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Fahri Hamzah menjelaskan angka tersebut merupakan akumulasi jumlah antrean keluarga untuk memiliki rumah baru. Sedangkan untuk backlog renovasi rumah terbaru dari BPS, jumlahnya sekitar 26 juta.

Pada kesempatan itu, Fahri Hamzah mengungkap, jumlah backlog yang meningkat ini sejalan dengan pertumbuhan populasi dan keluarga baru di Indonesia. Pada awal 2025, jumlah penduduk Indonesia sekitar 290 juta jiwa, jumlah keluarga baru naik menjadi 93,1 juta.

Masih mengutip survei BPS, Fahri Hamzah melanjutkan, jumlah orang dalam satu keluarga turun dari sebelumnya satu keluarga terdiri dari 5 orang, termasuk suami dan istri, menjadi 3,1 orang dalam satu keluarga pada tahun 2025. Jika dibulatkan, satu keluarga rata-rata hanya mempunyai satu anak.

"Dugaan saya, anak-anak muda dalam usia menikah, tapi ketika menikah mereka sulit punya rumah, maka backlog meningkat," tambahnya.

Menurut Fahri Hamzah, data BPS tersebut menggambarkan, bahwa suplai perumahan di Indonesia memiliki cukup jarak dengan pertumbuhan populasi dan pertumbuhan keluarga baru di Indonesia.

"Jumlah keluarga terus bertambah, sedangkan jumlah rumah tidak. Mari kita lihat pasar yang lebih progresif di sektor perumahan ini," pungkasnya.

JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan melakukan peninjauan Dapur Badan Gizi Nasional (BGN) Era Mas 2000 milik Yayasan Salman Peduli Berkarya di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur. Dapur tersebut dinilai memenuhi persyaratan pemerintah dan tak ada masalah tentang pembayaran.

"Setelah rapat dengan Satgas Halal, kami melihat salah satu dapur yang merupakan dapur percontohan dari Badan Gizi Nasional. Saya sempat mencicipi makanannya enak banget, pintar yang masaknya sebagai penyedia makanan halal, tentunya ada karbohidrat, protein, sayuran, susu dan vitamin," ujar Kepala BPJPH, Hassan, Jumat (18/4/2025).

Menurutnya, Dapur BGN di Era Mas 2000, Pulo Gebang sebagai mitra kerja BGN dinilai telah lulus seleksi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat.



Kinerjanya dalam menyiapkan pemenuhan makanan halal bergizi gratis pun sudah baik, bersih, dan aman dengan menu yang disajikan lengkap sehingga bisa menjadi contoh pada dapur lainnya.

"Saya sempat menanyakan kepada Ketua Yayasan Salman Peduli Berkarya, Nofalia Heikal dan Pembina Yayasan Salman Peduli Berkarya, Heikal Safar soal pembayaran, semuanya terselenggara dengan lancar," tuturnya.

Selain melakukan monitoring Dapur BGN, Haikal Hassan juga melakukan pemantauan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) ke siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 dan 07 di Pulo Gebang sebagai penerima program gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

BINTAN - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Pemerintahan Prabowo-Gibran terus dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya kepada ratusan siswa di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Pimpinan PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) George Santos menegaskan dukungannya kepada program andalan Presiden Prabowo tersebut.

"Kami ikut serta dalam mendukung dan menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis ini. Ini adalah salah satu cara kami agar PT BAI selalu bermanfaat untuk Bintan, jadi tidak hanya investasi saja," ujar George Santos di lokasi pelaksanaan MBG, Kamis (17/4/2025).

Sebanyak 179 siswa dan guru dari dua sekolah yakni SDN 005 dan SMPN 27 Gunung Kijang mendapatkan Program MBG tersebut. Mereka begitu antusias dan menyambut gembira program MBG tersebut. "Jadi sekolah yang kita bangun yang masuk dalam kawasan KEK kita beri makanan Program MBG," terang George Santos.

George Santos berharap apa yang PT BAI dan KEK Galang Batang lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat Bintan. "Yang terpenting apa yang kami lakukan ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat Bintan. Ini juga berkat dukungan dari Bupati Bintan dan Gubernur Kepri," ucapnya.

Menariknya, George Santos yang juga pemilik Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Galang Batang tersebut tampak ikut menikmati secara langsung menu makanan MBG yang dibagikan kepada para siswa.

Untuk diketahui, Program MBG adalah program makan siang gratis Indonesia yang dicetuskan Pemerintah Prabowo Subianto. Program ini dirancang dengan tujuan untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Program ini juga merupakan rancangan pemerintah Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan terciptanya generasi emas dari bonus demografi, yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Program MBG mulai digulir sejak 6 Januari 2025 dengan menargetkan siswa-siswi PAUD hingga SMA serta ibu hamil dan menyusui dan balita. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 82,9 juta penerima.

Bupati Bintan, Roby Kurniawan menyambut baik dan berterima kasih kepada PT BAI atas dukungannya dalam menyediakan MBG untuk dua sekolah di Kabupaten Bintan.

"Kami ucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi contoh untuk pengusaha lainnya di Bintan dan seluruh Indonesia," kata Roby Kurniawan.

Dalam kesempatan tersebut PT BAI juga memberikan tas kepada para siswa di dua sekolah tersebut. Bupati Bintan menyerahkan secara langsung tas-tas tersebut kepada para siswa. PT BAI memang kerap memberikan CSR kepada masyarakan Bintan.

Selain mendukung Program MBG khusus kawasan KEK Galang Batang, program lainnya seperti program peduli kemanusiaan dalam hal ini rumah sakit kawasan KEK Galang Batang yang berjumlah 100 kamar sedang dalam proses Pembangunan dan nanti akan digunakan oleh masyarakat Bintan.