JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Bulan Ramadan tetap diberikan. Hanya saja, mekanisme pemberiannya berbeda dari hari biasa.

"Untuk Ramadhan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka Program Makan Bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Dadan mengatakan bagi siswa yang berpuasa dapat memakannya setelah berbuka, bagi yang non muslim bisa membawa pulang makanannya. "Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka. Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," kata Dadan.

Dadan menyebut akan memberikan makanan yang tahan lama seperti telur hingga kurma. Jenis lainnya, akan memberikan makanan mortifikasi dan buah.

"Ya jadi bentuk makanannya, bentuk makanan yang tahan lama seperti contohnya susu, telur rebus, kurma, kemudian kue kering mortifikasi, buah, dan lain-lain. Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau, atau kolak yang jelas sumber komposisi gizinya tetap di mana di situ ada protein karbohidrat dan ada serat," ungkapnya.

Terkait pembungkus makanan, Dadan menyebut pihaknya telah melakukan uji coba di sekolah Sukabumi. Di sana, anak-anak diberi kantong makanan dan besoknya kantong tersebut dikembalikan lagi.

"Jadi ada uji coba di Sukabumi di mana anak-anak diberi makanan yang dibawa dengan kantong di rumah. Kemudian besoknya kantongnya harus dibawa kembali ditukar dengan kantong yang isi. Sehingga tidak menimbulkan sampah dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari. Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadan. Jadi kita akan tetap melaksanakan," kata Dadan.

"Pada 5 hari pertama kan libur ya. Begitu masuk kita langsung memberikan pelayanan makan bergizi sampai kemudian hari menjelang Idul Fitri," tandasnya.

JAKARTA - Kebutuhan rumah di Karawang, Jawa Barat terus meningkat. Hal itu terbukti sebanyak 112 unit rumah di Socia Garden Karawang terjual habis. Di Socia Garden Karawang, masyarakat yang membeli tidak hanya berkesempatan memilih unit-unit yang diidamkan, tetapi juga dapat langsung melakukan akad. Menggabungkan launching sekaligus akad kredit massal dalam satu kegiatan merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh Arrayan Group, pengembang properti.

Commercial & Retail Marketing Director Arrayan Group Stephanie Nany Ratnawati mengungkapkan, kesuksesan akad instant saat penawaran perdana tahap dua tidak lepas dari dukungan perbankan. "Kami sukses sold out sebanyak 112 unit. Kami ucapkan terima kasih kepada konsumen yang telah memilih Socia Garden Karawang," ucapnya dikutip Minggu (23/2/2025).

Menurut dia kawasan perumahan seluas 17 hektar ini berada pada wilayah paling strategis dan terus berkembang di Karawang, Jawa Barat, tepatnya Jalan Raya Lingkar Tanjungpura, Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur. Selain berbatasan langsung dengan Cikampek dan Bekasi, Karawang Timur juga tidak jauh dari Purwakarta dan Bandung.

"Lokasi kami berjarak hanya beberapa menit dari pusat kota Karawang," imbuhnya.

Dia optimistis wilayah ini menawarkan berbagai keuntungan menarik bagi penduduk sekitar mapun investor properti, lantaran didukung kawasan industri dengan upah minimun regional (UMR) terbaik di Indonesia. Selain itu, Karawang Timur juga didukung ketersediaan infrastruktur transportasi yang memadai dan terintegrasi, seperti jalan tol, LRT, MRT, dan Kereta Cepat Whoosh yang melintasi Karawang.

Di Socia Garden Karawang dikelilingi jogging track dan area terbuka hijau, bahkan tersedia club house dan kolam renang untuk menambah kebugaran setiap penghuni. Seiring dengan dengan ketersediaan fasilitas komersial dan rumah sakit dalam kawasan, ke depan perumahan ini bakal bersinar di Kota Karawang.

Pemasaran tahap pertama sebanyak 367 unit disusul pemasaran tahap kedua yang sold out dalam waktu singkat adalah bukti nyatanya. "Unit-unit rumah di tahap pertama akan kami serahterimakan pada April 2025," kata dia.



Dengan harga yang relatif terjangkau mulai Rp400 jutaan per unit, Arrayan Group optimistis keseluruhan hunian maupun ruko Socia Garden Karawang sebanyak 1.000 unit akan terjual habis di tahun 2025. "Kami terus berinovasi dalam pemasaran sehingga menjadi perumahan terbaik di Kota Karawang," jelasnya.

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan, beberapa nama seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dan Pandu Sjahrir bakal menjadi kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang baru.

Maruarar berharap ke depan Danantara bisa berkontribusi dalam mewujudkan program 3 juta rumah sebagaimana target dan janji politik Presiden Prabowo. Terutama masalah pembiayaan karena keterbatasan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN di Kementerian PKP.

"Saya dengar, prinsip pak Rosan, dan pak pandu, mudah-mudahan nanti ke depan, kita berdoa jadi bos Danantara," kata Maruarar Sirait saat ditemui dalam acara Peluncuran Logo Kementerian PKP di Jakarta, Jumat malam (21/2/2025).

Pada kesempatan tersebut, pria yang akrban disapa Ara itu mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah lahan jika ada investor yang tertarik untuk membangun hunian. Baik di lahan yang tersedia di kota-kota besar termasuk Jakarta, atau pengembangan hunian di daerah-daerah.

"Pak Prabowo itu selalu mengendorse program 3 juta rumah, tindak lanjutnya kita siap, yang kita siapkan lahan, data lahan kita siapkan, kalau investor datang, ini lahannya, silakan lihat," tambahnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo berencana meluncurkan Danantara pada 24 Februari 2025. Kehadiran BPI Danantara ini nantinya bakal bertugas untuk melakukan pengelolaan aset BUMN dan pengembangan investasi.

Modal awal Danantara berasal dari modal konsolidasi yang dimiliki semua BUMN dibawah Danantara. Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 131, Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Danantara mendapatkan modal awal sebesar Rp 1.000 triliun setelah resmi dibentuk.

Sedangkan struktur organisasi BPI Danantara dijelaskan dalam Pasal 3L, terdiri dari Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana. Dewan Pengawas terdiri dari Menteri BUMN sebagai ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.

Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan dewan pengawas juga ditetapkan untuk 5 tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretariat, dan Komite. Sekretariat dan Komite. Komite yang dibentuk terdiri dari komite audit, komite etik. dan komite remunerasi dan sumber daya manusia. Sekretariat dan Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

Sedangkan untuk susunan organisasi Badan Pelaksana, terdiri dari 6 orang dari unsur profesional. Salah satu Badan Pelaksana diangkat menjadi Kepala Badan. Seluruh anggota Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

KOTABARU - Dalam rangka meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak di Desa Talusi, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-123 melaksanakan uji coba makan bergizi di beberapa sekolah dasar di Desa Talusi.

Kegiatan uji coba makan bergizi ini dilaksanakan di SDN Talusi dan SDN 3 Gunung Calang, Kecamatan Pamukan Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh siswa-siswi sekolah dasar, guru-guru, dan anggota Satgas TMMD ke-123.

Dalam sambutannya, Dansatgas TMMD ke-123 Letkol Inf Bayu Oktavianto Sudibyo mengatakan bahwa kegiatan uji coba makan bergizi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak di Desa Talusi.

"Kita berharap bahwa kegiatan ini dapat membantu meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak di Desa Talusi," kata Dansatgas.

Kegiatan uji coba makan bergizi ini meliputi penyajian makanan bergizi, seperti nasi, sayuran, dan buah-buahan, serta penjelasan tentang pentingnya gizi dan kesehatan bagi anak-anak.

Siswa-siswi sekolah dasar yang hadir dalam kegiatan uji coba makan bergiziini menyambut dengan baik. Mereka berharap kegiatan ini dapat membantu meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan mereka.

"Kita senang sekali dapat mengikuti kegiatan uji coba makan bergizi ini. Kita berharap bahwa kegiatan ini dapat membantu meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan kita," kata salah satu siswa.

Kegiatan uji coba makan bergizi ini merupakan salah satu program TMMD ke-123 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Talusi serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan.

JAKARTA -Ahmad Dhani akhirnya buka suara terkait Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mengundang band Dewa 19 menggelar konser di acara perkenalan logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia.

Pentolan band Dewa 19 ini pun menjelaskan di media sosialnya bahwa Dewa 19 memang diundang dan akan mengisi acara tersebut yang akan digelar Auditorium Kementerian PU pada malam hari ini.

?Halo teman-teman semua, khsusnya teman-teman wartawan, besok (Jumat) Dewa 19 manggung di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menterinya sahabat saya Maruarar Sirait. Kita mainnya gratis,? kata Ahmad Dhani di Instagram miliknya, @ahmaddhaniofficial, dikutip Jumat (22/2/2025).

Dalam video tersebut, Ahmad Dhani memerlihatkan momen saat para personel band Dewa 19 berkumpul bersama dengan penuh tawa dan canda riang. Dia mengatakan grup musiknya akan tampil tanpa dibayar sepeser pun di acara Pemerintahan Prabowo ini.

?Dewa 19 gratis untuk pemerintahan Prabowo,? kata Ahmad Dhani.



?Kita mainnya gratis gak dibayar karena untuk sahabat-sahabat kita,? ucap dia lagi.

Sebelumnya, heboh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengundang band Dewa 19 menggelar konser dalam acara launching dan pentas seni di tengah
efisiensi ketat. Dalam surat edaran itu, Kementerian PKP mengajak pihak jajarannya untuk ikut serta memeriahkan acara.

"Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bersama ini dengan hormat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada Lounching Logo Kementeriab Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pentas Seni".

Tertulis, acara akan berlangsung di Auditorium Kementerian PU, Jl Pattimuta No20, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat, 21 Februrasi 2025, pukul 19.00 WIB.

Namun, acara launching dan pentas seni ini hadir di tengah efisiensi ketat, di mana Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga (K/L) , serta Pemerintah Daerah (Pemda) diberlakukan dua putaran dengan target dana yang bisa dihemat mencapai ratusan triliun rupiah. Angka efisiensi disampaikan Kepala Negara HUT ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025).

Adapun dasar hukumnya berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Fase pertama efisiensi anggaran tengah dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan target Rp300 triliun.

Sementara, untuk mendatangkan band Dewa 19, diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp500 juta sekali pentas. Angka ini pernah disebutkan Ahmad Dhani dalam YouTube Gofar Hilman pada 26 Maret 2021.

"Kalau tanpa vokalis, tarif manggung Dewa 19 itu Rp250 juta hingga Rp300 juta. Itu tanpa vokalis loh ya," ujar Ahmad Dhani.

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka suara soal penyelenggaraan acara pentas seni (pensi) yang mengundang Dewa 19 pada peluncuran logo di Kementerian PKP , hari ini 21 Februari 2025.

Maruarar Sirait berkelakar, bahwa pemanggilan Dewa 19 sebagai salah satu pengisi hiburan acara Kementerian PKP itu tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun dana pribadinya. Sebab Ahmad Dhani tidak mau memerima imbalan atas jasanya.

"Tidak ada APBN, tanya sama Ahmad Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar, dia tidak dibayar. Tanya Dhani saja, dia yang jelasin kok," kata Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Lebih lanjut, pria yang akrab siapa Ara itu menjelaskan bahwa sampai perangkat sound system pun juga akan menggunakan milik Ahmad Dhani dan tidak perlu membayar. Sehingga menurutnya tidak ada peran APBN terkait pemanggilan Dewa 19 dalam acara seremonial Kementerian itu.

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat itu dia tidak dibayar, termasuk besok tidak dibayar. Sampai sound systemnya itu adalah dari Dhani. Tidak tahu kenapa dia mau begitu, tanya sama Dhani saja," lanjutnya.

Sebelum ini, beredar surat Undangan Kementerian PKP terkait penyelenggaraan Launching Logo Kementerian PKP dan Pentas Seni menampilkan Dewa 19 pada Jumat 21 Februari. Surat tersebut terbit pada 18 Januari 2025 dengan tembusan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri PANRB.

Penyelenggaraan Pensi dan peluncuran logo akan diselenggarakan di Auditorium Kementerian PU mulai Pukul 19.00 WIB.

Surat tersebut lantas menjadi sorotan ditengah adanya efisiensi belanja Kementerian/Lembaga Kabinet Prabowo. Hal ini didasari oleh IInpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja Kementerian/Lembaga di Pusat dan Daerah.

Adapun rekonstruksi Anggaran 2025 hasil efisiensi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp3,46 triliun.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 telah ditetapkan target efisiensi baru Kementerian PKP dari Rp3,66 triliun, turun mmenjadi Rp1,81 triliun.

Sehingga anggaran final Kementerian PKP tahun 2025 adalah Rp3,46 triliun yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp671,05 miliar dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2,79 triliun.

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka suara soal penyelenggaraan acara pentas seni (pensi) yang mengundang Dewa 19 pada peluncuran logo di Kementerian PKP , hari ini 21 Februari 2025.

Maruarar Sirait berkelakar, bahwa pemanggilan Dewa 19 sebagai salah satu pengisi hiburan acara Kementerian PKP itu tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun dana pribadinya. Sebab Ahmad Dhani tidak mau memerima imbalan atas jasanya.

"Tidak ada APBN, tanya sama Ahmad Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar, dia tidak dibayar. Tanya Dhani saja, dia yang jelasin kok," kata Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Lebih lanjut, pria yang akrab siapa Ara itu menjelaskan bahwa sampai perangkat sound system pun juga akan menggunakan milik Ahmad Dhani dan tidak perlu membayar. Sehingga menurutnya tidak ada peran APBN terkait pemanggilan Dewa 19 dalam acara seremonial Kementerian itu.

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat itu dia tidak dibayar, termasuk besok tidak dibayar. Sampai sound systemnya itu adalah dari Dhani. Tidak tahu kenapa dia mau begitu, tanya sama Dhani saja," lanjutnya.

Sebelum ini, beredar surat Undangan Kementerian PKP terkait penyelenggaraan Launching Logo Kementerian PKP dan Pentas Seni menampilkan Dewa 19 pada Jumat 21 Februari. Surat tersebut terbit pada 18 Januari 2025 dengan tembusan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri PANRB.

Penyelenggaraan Pensi dan peluncuran logo akan diselenggarakan di Auditorium Kementerian PU mulai Pukul 19.00 WIB.

Surat tersebut lantas menjadi sorotan ditengah adanya efisiensi belanja Kementerian/Lembaga Kabinet Prabowo. Hal ini didasari oleh IInpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja Kementerian/Lembaga di Pusat dan Daerah.

Adapun rekonstruksi Anggaran 2025 hasil efisiensi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp3,46 triliun.

BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil berjanji menindaklanjuti permasalahan fasos-fasum di Perumahan Taman Cibalagung. Hal ini disampaikan usai menerima audiensi dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Nur Hidayah Taman Cibalagung di kantor DPRD Kota Bogor, Kamis (13/2/2025).

Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 09.30-10.30 WIB, warga Perumahan Taman Cibalagung menyampaikan aspirasi dan keresahan mereka terkait status tanah fasos dan fasum yang hingga kini belum mendapatkan kepastian hukum. Warga menuntut transparansi dan langkah konkret agar tanah tersebut dapat menjadi aset resmi Pemkot Bogor dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Adityawarman Adil mengataka, Komisi I DPRD Kota Bogor akan segera melakukan tindak lanjut untuk memastikan penyelesaian permasalahan ini. ?Kami akan mendorong penyelesaian sengketa tanah ini dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Pemerintah Kota Bogor, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta pihak pengembang,? katanya.

Diketahui, Sekda Kota Bogor telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait tanah fasos dan fasum di lokasi tersebut. Namun, implementasi dan kejelasan mengenai kepemilikan serta status hukum tanah masih menjadi kendala yang perlu segera dituntaskan.

?DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk memastikan hak masyarakat atas fasilitas umum terpenuhi. Oleh karena itu, kami akan terus mengawal permasalahan ini hingga ada kejelasan hukum yang mengikat dan menguntungkan masyarakat,? tambah politikus PKS ini.

Dalam waktu dekat, Komisi I DPRD Kota Bogor akan mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas penyelesaian sengketa ini secara menyeluruh. Dengan langkah ini, diharapkan ada solusi konkret yang dapat memberikan kepastian hukum bagi warga Perumahan Taman Cibalagung serta memastikan tanah Fasos dan Fasum dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat secara transparan dan berkeadilan.

JAKARTA - Sembilan tuntutan akan disuarakan para mahasiswa dalam demo bertajuk Indonesia Gelap pada hari ini. Unjuk rasa yang dijadwalkan hari ini merupakan lanjutan dari demo pada Senin, 17 Februari 2025 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

"Aksi di Patung Kuda Istana jam 14:00,? kata Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Herianto kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).



Dia membeberkan sembilan tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi puncak Indonesia Gelap nanti.

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

2. Tranparansi status pembangunan dan pajak rakyat.

3. Evaluasi besar-besaran Makan Bergizi Gratis.

4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah.

5. Tolak Dwifungsi TNI.

6. Sahkan RUU Perampasan Aset.

7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional.

8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat.

9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam Pemerintahan Prabowo.

GOWA - Aksi penyerangan brutal terjadi di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (16/2/2025). Belasan remaja yang diduga merupakan kawanan geng motor menyerang permukiman warga dengan panah, menyebabkan tiga korban luka.

Korban, yang terdiri dari remaja, terkena panah di bagian pipi, lengan, dan kaki. Mereka segera dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf, Kabupaten Gowa, untuk mendapatkan perawatan medis.

Tak hanya melukai warga, para pelaku juga melempari rumah-rumah dengan batu hingga menyebabkan kaca jendela pecah. Kejadian ini bermula ketika salah satu korban, Andika Putra (17), sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Inspeksi Kanal, Kecamatan Somba Opu. Ia mengaku sempat diikuti oleh kawanan pelaku. Saat berhenti di depan rumah warga, Andika yang berboncengan dengan temannya langsung diserang dengan busur panah, mengenai kakinya.



Setelah menyerang Andika, kawanan pelaku yang mengendarai motor melanjutkan aksinya dengan menyerang sekelompok remaja yang sedang nongkrong di sekitar lokasi. Muhammad Afif terkena panah di pipi, sementara Rahman mengalami luka di lengan akibat serangan tersebut.

Petugas Reserse Kriminal Polsek Somba Opu yang tiba di lokasi kejadian segera meminta keterangan warga untuk mengidentifikasi para pelaku.

"Kami masih melakukan penyelidikan terkait kasus penyerangan ini dan berupaya mengidentifikasi para pelaku," ujar Kanit Reskrim Polsek Somba Opu, IPTU Ruswanda.

Hingga saat ini, kasus penyerangan yang dilakukan oleh belasan kawanan geng motor tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Warga setempat berharap aparat segera menangkap para pelaku agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil menyeleksi 400 inovasi perumahan di ajang BTN Housingprenuer yang diselenggarakan oleh Bank Tabungan Negara (BTN). Dalam ajang tersebut, Ridwan Kamil mendapat kepercayaan sebagai salah satu juri BTN Housingprenuer.

Ridwan Kamil menyampaikan program pemerintah yakni menyediakan tiga juta rumah membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Apalagi, Kementerian PKP terus berusaha mempercepat eksekusi program tersebut. Menurut pria yang akrab dipanggil Kang Emil itu, langkah yang dilakukan oleh BTN sudah tepat.

?Saya mengapresiasi BTN yang berinisiasi melaksanakan award bagi inovasi bisnis, inovasi desain, inovasi material baru ramah lingkungan,? ungkap dia saat ditemui usai hadir dalam BTN Awards 2025 di Jakarta International Convention Center, Jakarta pada Minggu (16/2/2025).

Sebagai juri berlatar belakang arsitek, Kang Emil menyampaikan bahwa dia melihat ada banyak terobosan yang muncul dalam ajang tersebut. Menurut pria yang berpengalaman sebagai wali kota Bandung itu, terobosan-terobosan yang muncul sangat luar biasa. Terlebih bila melihat tantangan dunia saat ini. Termasuk diantaranya yang terkait dengan isu climate change.

Kang Emil menyampaikan dirinya sangat senang, bangga, dan merasa terhormat karena bisa terlibat menyeleksi ratusan inovasi yang lahir dari ide cemerlang dan tangan-tangan terampil para peserta. Secara keseluruhan, dia menyampaikan ada 400 inovasi yang muncul melalui ajang BTNhousingprenuer. Angka itu menunjukkan gairah yang besar dari para peserta untuk menghasilkan karya terbaik

?Pilihan juri adalah yang terbaik dan diharapkan akan jadi solusi dan inspirasi untuk Indonesia makin maju,? harapnya.

BTN menyelenggarakan BTN Awards 2025 sebagai apresiasi terhadap ekosistem yang selama ini menunjang penyediaan hunian bagi rakyat Indonesia. BTN menganugerahi para developer yang telah bermitra dengan mereka lewat BTN Property Awards. Sementara mitra bisnis potensial diberi penghargaan BTN Housingpreneur.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyampaikan bahwa pemerintah mendukung ide-ide inovatif dan kreatif yang mengusung budaya nusantara dan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan sebagai referensi bagi pembangunan rumah rakyat. Dia yakin, ide-ide dari pemenang BTN Housingpreneur selaras dengan semangat pemerintah dalam Program Tiga Juta Rumah.

?Kolaborasi ekosistem perumahan akan menjadi kunci sukses pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih maju melalui penyediaan rumah yang layak dan terjangkau. Kami memberikan apresiasi setingginya-tingginya kepada BTN atas perannya yang strategis dalam mendukung perumahan nasional,? katanya.

JAKARTA - Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu bersama Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang, dan Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran berfoto dengan para pemenang ajang Kompetisi BTN Housingpreneur di Jakarta, Sabtu (15/2).

BTN Housingpreneur yang diikuti hampir 1.000 peserta sukses digelar dengan 4 kategori yang dikompetisikan yakni Housing Related Inovation, Landed Residential, Eco House Design dan Rumah Nusantara. Adapun total hadiah yang dibagikan dalam ajang kompetisi BTN Housingpreneur sebesar Rp1 miliar.

BTN Housingpreneur merupakan ajang kompetisi yang tidak hanya diikuti oleh para wirausahawan sektor properti dan industri pendukungnya, namun juga oleh mahasiswa serta masyarakat umum untuk mendukung terciptanya wirausaha muda dalam ekosistem perumahan di Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan (sustainability) yang dapat mendukung Program 3 Juta Rumah.