Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan seharusnya pihaknya dilibatkan dalam proses pengawasan penyiapan makanan yang disajikan dalam Program Makan Bergizi Gratis) dan bukan hanya saat mitigasi kejadian luar biasa keracunan saja.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan dalam rapat bersama DPR RI di Jakarta, Kamis, bahwa seharusnya ada 13 item kerja dalam persetujuan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) yang melibatkan BPOM, namun pada kenyataannya tidak semua dari 13 itu melibatkan pihaknya.

"Contoh paling konkret, untuk penyiapan. Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian dalam hal pengawasan untuk produksi pangan itu. Nah, selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini, kami tidak dilibatkan dalam penanganan ini sudah layak dapurnya atau tidak, ini sudah sesuai standar atau tidak," kata Taruna Ikrar.

Selain itu, lanjut dia, BPOM memiliki pengalaman dan kompetensi seputar bahan-bahan yang digunakan untuk memasak makanan yang akan dibagikan dalam program itu. Namun, kata dia, dalam aspek itu pihaknya juga tidak dilibatkan.

Pihaknya pun mengkomunikasikan pada BGN tentang kewenangan BPOM dalam memastikan keamanan pangan, karena ingin melindungi anak-anak Indonesia yang menjadi penerima manfaat program tersebut.

Namun demikian, kata Taruna, dia menyadari bahwa otoritas dalam menjalankan MBG ada pada BGN dan pihaknya menghormati hal itu. "Jadi kita menghormati hal itu, bukan karena persoalan berani atau takut," ujarnya.

"Karena tidak mungkin sekonyong-konyong kami menugaskan kami punya tim, sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu. Tentu kita bisa menggunakan kewenangan yang kami miliki, sesuai dengan peraturan tentang keamanan pangan, tetapi kan kita harus sadar, ada otoritas masing-masing," kata Taruna Ikrar.

Pihaknya mencatat bahwa sudah ada 17 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan dalam Program MBG.

Dia pun berharap DPR RI dapat membantu memfasilitasi pertemuan antara BPOM dan BGN guna sinkronisasi kerja sama antara keduanya.

KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap sejumlah faktor yang menjadi penyebab kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (15/5/2025), Kepala BPOM Taruna Ikrar memaparkan temuan lembaganya terkait insiden yang terjadi di 10 provinsi.

Menurut Ikrar, salah satu penyebab utama adalah kontaminasi bahan pangan yang digunakan dalam program MBG.

"Kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan, dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola, penjamin, dan kita belajar dari kondisi kejadian ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi," ujarnya.

Bagaimana Proses Penyimpanan dan Pengelolaan Mempengaruhi Kualitas Pangan?

Selain kontaminasi bahan mentah, BPOM juga menemukan bahwa proses penyimpanan dan pengelolaan makanan yang tidak memadai menjadi pemicu pertumbuhan bakteri.

Taruna Ikrar menekankan bahwa bakteri dapat berkembang jika makanan disimpan dalam suhu yang tidak sesuai atau dikelola dengan cara yang tidak higienis.

"Kita juga mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan akan bakteri seperti suhu, kondisi makanan, proses," jelasnya.

Ia mencontohkan bahwa ada makanan yang dimasak terlalu cepat, namun tidak segera didistribusikan.

Akibatnya, makanan tersebut menjadi media tumbuh bagi bakteri dan menyebabkan keracunan.

Apa Langkah BPOM untuk Mencegah Kejadian Serupa?

Menanggapi insiden tersebut, BPOM berencana untuk mengevaluasi dan memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan di dapur-dapur pengolahan program MBG.

BPOM juga menyatakan komitmennya untuk memberikan pendampingan kepada para petugas pengelola makanan, khususnya yang bertugas di dapur.

"Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi, perlu diperbaiki. Badan POM berkomitmen untuk memberikan pendampingan pada petugas khususnya yang berhubungan dengan dapur," tutur Ikrar.

Hingga saat ini, BPOM mencatat setidaknya terdapat 17 kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan yang berkaitan dengan program MBG di 10 provinsi di Indonesia.

"Kejadian luar biasa keracunan pangan pada program MBG 2025, menurut data yang kami miliki bahwa ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi," ujar Taruna Ikrar.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BPOM Ungkap Penyebab Keracunan MBG di 10 Provinsi: Kontaminasi Bakteri".

Presiden Prabowo Subianto menambah kuota rumah subsidi melalui program kredit perumahan rakyat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) menjadi 350 ribu unit.

Awalnya, pemerintah menetapkan kuota rumah subsidi 220 ribu unit. Namun, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara selalu berkata ada kemungkinan penambahan kuota.

"Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220 ribu unit rumah menjadi 350 ribu unit rumah pada tahun ini," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Rabu (14/5).

Ara berkata penambahan kuota rumah subsidi menunjukkan kehadiran pemerintah. Menurutnya, pemerintah hendak membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.

Pada kesempatan itu, Ara menandatangani kesepakatan alokasi 3.000 rumah subsidi untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan P3K Penyuluh. Kesepakatan itu juga ditandatangani Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.

"Selanjutnya doakan semoga semua lapisan masyarakat, termasuk TPK dan Tenaga Penyuluh BKKBN, semakin mudah untuk memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi MBR," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah. Salah satu skema yang dipakai pemerintah adalah KPR FLPP.

Melalui skema FLPP, pemerintah menyubsidi pembelian rumah 75 persen. Adapun 25 persen sisanya didanai bank. Harga rumah subsidi berada pada rentang Rp166 juta hingga Rp240 juta, tergantung daerah.

Pada APBN 2025, anggaran untuk KPR FLPP Rp18,7 triliun dan ditargetkan membiayai pembangunan 220 ribu rumah. Namun, Ara sempat bertemu Bank Indonesia untuk menambah dukungan terhadap program ini.

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Rencananya Lapas Cipinang dan Salemba  akan disulap jadi Perumahan.

Terkait hal ini Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak bos-bos properti kelas kakap membangun perumahan di lembaga pemasyarakatan (lapas). 

Bahkan ia mengajak pengembang besar tersebut bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto membahas rencana pembangunan rumah di lapas. 

Pertemuan ini dilaksanakan pada Rabu 14 Mei 2025 guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan penjara di kawasan perkotaan menjadi lokasi pembangunan perumahan untuk rakyat.  Di Jakarta, terdapat dua penjara yang bisa diubah menjadi perumahan rakyat yakni Lapas Cipinang dan Salemba.

"Ini rapat kami yang kedua kali, untuk membahas bentuknya seperti apa, dan langkah-langkah berikutnya. Nanti kita akan dapat ada arahan, ini kan kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini adalah arahan yang kedua ya," kata Ara dalam keterangan resmi, Kamis (15/5/2025). 

1. Bos Properti Diajak Sulap Lapas Jadi Perumahan

Para bos-bos properti yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Harun Hajadi dari PT Ciputra Development Tbk, Herry Hendarta dari Sinarmas Land, Adrianto Adhi dari PT Summarecon Agung Tbk, Sutopo dari PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Stefanus Ridwan dari PT Pakuwon Jati Tbk, Eko Wibowo dari Paramount Land, Nitik Hening dari PT Metropolitan Land Tbk, Ryan, Albertus Tommy Pranoto dan Yunan Wirahadikusumah dari Lyman Group (Kota Baru Parahyangan).

"Kita persiapkan semua kepasilan hukum dan data-data pendukungnya, seperti yang tadi ada dari BPKP, Ditjen Kekayaan Negara, dan dari Bank Tanah. Semua sesuai aturan," ujar Ara.

2. Lapas Jadi Perumahan Arahan Presiden Prabowo Subianto

Ara siap melaksanakan pembangunan lapas menjadi perumahan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya bagaimana pemerintah memanfaatkan penjara-penajara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas itu untuk bisa bagaimana dipindahkan dan sesuai aturan yang berlaku.

Ara menyebut langkah ini merupakan gagasan Presiden untuk bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang sangat strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruislag dengan tatakelola dan aturan yang benar. 

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkrit Presiden Prabowo mewujudkan program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kuliatasnya semakin bagus dan tempatnya strategis. Dengan pemanfaatan Lapas menjadi perumahan jangan sampai negara tidak diuntungkan, dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya," katanya.

Editor : Boby

Tasikmalaya -

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pusat menggelar pengawasan program makan bergizi gratis di Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (15/5/2025). Komisioner KPAI Pusat bersama Pokja kesehatan KPAI mendatangi SD Negeri Cikunir dan SMA Negeri 2 Singaparna.

Hal ini dilakukan menyusul banyak temuan keracunan yang diduga akibat program makan bergizi gratis.

"Ya, KPAI menjalankan pengawasan sesuai Undang-undang (Nomor) 35 Tahun 2014 kaitan Pengawasan Efektifitas Pemenuhan dan Perlindungan Anak Indonesia. Salah satunya program makan bergizi gratis yang jadi program strategis nasional dan bisa menjawab isu stanting," kata Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jastra Putra kepada detikJabar.

Jastra sempat berdialog dengan pelajar yang akan makan bergizi gratis. Pelajar mengeluh porsi makanan yang sedikit dan menu yang kurang variatif. Jastra sendiri ingin memastikan kerja satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah agar program makan bergizi gratis berpihak kepada anak.

"Kita ingin tau bagaimana satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah. Bagaimana SOP-nya, bagaimana kordinasinya dengan berbagai pihak supaya menjaga program ini dengan baik utamanya untuk pemenuhan gizi anak anak," kata Jastra.

Berdasarkan data yang diterima KPAI Pusat, Jastra Putra menyebut terdapat sekitar 1.300 anak jadi korban dugaan keracunan makan bergizi gratis di Indonesia.

"Data yang kami terima dan termasuk laporan media dari seluruh Indonesia ada 1300 anak korban yang diduga keracunan MBG. Meski angkanya kecil, tapi tentu kami tidak ingin kasus ini terulang, yang dirugikan anak-anak Indonesia," kata Jastra.

Sementara itu, banyak siswa yang mengeluh porsi makanan minim. Mereka terpaksa memakan dua porsi makan bergizi gratis milik temanya karena belum kenyang.

Ada juga siswa yang tetap membeli makanan dari kantin sekolah yang dianggap kurang bernilai gizi. Para siswa juga mengeluhkan menu makanan yang kurang variatif.

"Saya kurang kenyang, dikit pisan (sedikit banget) porsinya. Saya makan yang ada lagi. Kan teman nggak sekolah. Saya makan aja, sayang daripada dibuang. Tuh temen saya mah beli lagi seblak dari kantin. Kan nggak kenyang," kata siswa SMA Negeri 2 Singaparna, Aria Angga Kusuma.

Penyedia layanan makan bergizi gratis mengatakan porsi makanan sudah sesuai standar. Makan bergizi gratis yang disediakan hanya memenuhi 30 persen porsi harian.

"Kalau porsi sudah sesuai karena pemenuhan 30 persen saja. 70 persenya kan dari keluarga san lingkungan. Kami memenuhi standar gizi kalaupun harus menyesuaikan keinginan siswa kaitan menu," ujar Kepala Dapur Yayasan Titisan Welas Asih, I Dewa Gede Kharisma Yudha.

(orb/orb)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji sepakat mengalokasikan 3.000 rumah subsidi bagi tim pendamping keluarga (TPK) dan P3K penyuluh di lapangan.

"Malam ini, saya bertemu dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji dan Wakil Menteri guna membahas alokasi 3.000 rumah untuk penyuluh dan tim pendamping keluarga BKKBN, didampingi Komisioner BP Tapera dan Dirjen Kementerian PKP," ujar Ara dikutip dari Antara, Kamis, 15 Mei 2025.

Kementerian PKP terus mendorong penyediaan rumah layak huni berkualitas bagi masyarakat.
Ara siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat semua lapisan semakin mudah mengakses rumah subsidi termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN.

"Ini bukti nyata negara hadir untuk semua. Sebelumnya para guru, buruh, tenaga migran Indonesia, wartawan dan tenaga kesehatan masyarakat yang sudah mulai serah terima kunci rumah. Selanjutnya, doakan semoga semua lapisan masyarakat termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN semakin mudah untuk memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," katanya.

Dalam pertemuan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) terkait penyediaan rumah subsidi.

Ara berharap melalui alokasi rumah subsidi ini para TPK dan penyuluh bisa memiliki rumah yang layak dengan memanfaatkan KPR FLPP yang angsurannya tetap dan terjangkau selama masa tenor KPR.

"Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Ini saatnya rakyat punya rumah," jelas dia.

Sementara itu, Wihaji mengaku mendukung program 3 juta rumah Kementerian PKP. Menurutnya, dengan memiliki rumah layak huni, para TPK dan penyuluh bisa lebih semangat bekerja untuk melayani masyarakat.

"Kami siap menyukseskan program 3 juta rumah dan rumah subsidi dari Kementerian PKP, akan kami alokasikan untuk TPK dan penyuluh di lapangan," kata Wihaji.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto mengatakan bahwa lokasi markas TNI harus jauh dari permukiman masyarakat sipil sehingga tidak membahayakan masyrakat sekaligus memudahkan jika ada pergerakan pasukan atau kegiatan militer lainnya.

Hal itu disampaikan Utut menyikapi fakta bahwa markas-markas TNI yang ada saat ini berdampingan langsung dengan permukiman masyarakat.

Ditambah lagi, ada insiden ledakan yang menewaskan sembilan warga sipil saat pemusnahan amunisi afkir milik TNI di Garut, Jawa Barat pada 12 Mei 2025.

"Hemat saya, ke depan itu kita perbaiki, misalnya (markas) TNI itu harus jauh dari (permukiman) masyarakat sipil," kata Utut di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (14/5/2025), dikutip dari Antaranews.

Dia mencontohkan bahwa saat ini Markas Besar TNI berada di lokasi yang dekat dengan permukiman penduduk.

Demikian juga, markas brigade infanteri atau batalyon infanteri yang berada dekat dengan permukiman penduduk.

"Itu kalau ada apa-apa di Jakarta pergerakan pasukannya, tanknya mau keluar enggak bisa, orang depannya warung, pangkalan ojek,” ujar Utut.

Namun, dia tak menampik bahwa dulunya markas-markas militer tersebut berlokasi di daerah hutan yang kini lingkungannya sudah berubah.

Oleh karena itu, menurut Utut, Komisi I DPR RI pun bakal memikirkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

"Kejadian di Garut ini kan karena salah satu contohnya. Tahun 1984 di Marinir, dulu namanya KKO (Cilandak), itu meledak. Meledaknya tuh berjam-jam,” katanya.

Dia pun berharap insiden ledakan amunisi di Garut menjadi tragedi terakhir yang memakan korban warga sipil.

Lebih lanjut, Utut mengatakan, Komisi I DPR akan memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan jajarannya terkait insiden ledakan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat.

"Nanti Kita undang panglima, pangdam, danrem yang bertugas di sana, dan komandan-komandan lapangan" ujar Utut.

Meski begitu, dia belum bisa memastikan jadwal undangan untuk petinggi TNI tersebut.

"Jadi, kapan kita memanggil, kita akan segera. Tentu mudah-mudahan sebelum masa sidang ini," katanya.

Selain itu, Utut mengungkapkan, jajaran Komisi I DPR juga akan melakukan kunjungan kerja ke tempat kejadian perkara.

Kronologi Kejadian

Sebelumnya, Brigjen Wahyu Yudhayana mengungkapkan bahwa ledakan amunisi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terjadi di salah satu lubang amunisi afkir atau tidak layak pakai.

Dia menjelaskan bahwa jajaran Gudang Pusat Amunisi dan Pusat Peralatan TNI AD telah melakukan pengecekan prosedur dan lokasi pada Senin pukul 09.30 WIB.

"Pada awal kegiatan secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personel maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman," ujar Wahyu dalam konferensi persnya, Senin.

Kemudian, tim penyusun amunisi dari TNI AD melakukan persiapan pemusnahan di dalam dua lubang sumur yang disiapkan sebelumnya.

Setelah itu, tim penyusun amunisi ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan. Peledakan amunisi afkir di dua lubang sumur tersebut pun berhasil dilakukan.

"Peledakan di dua sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman," kata Wahyu.

Namun, terdapat satu lubang sumur lain yang peruntukannya untuk menghancurkan detonator. Termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan amunisi tidak layak pakai tersebut.

"Saat tim penyusun amunisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia," ujar Wahyu.

Berikut daftar 13 korban ledakan amunisi di Garut:

1. Kolonel Cpl. Antonius Hermawan, Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD
2. Mayor Cpl Anda Rohanda, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD
3. Kopda Eri Triambodo, anggota gudang pusat amunisi 3 Gudang Pusat Peralatan TNI AD
4. Pratu Aprio Seriawan, anggota gudang pusat amunisi 3 Gudang Pusat Peralatan TNI AD
5. Agus bin Kasmin, masyarakat sipil
6. Ipan bin Obur, masyarakat sipil
7. Anwar, masyarakat sipil
8. Iyus bin Inon, masyarakat sipil
9. Iyus Rizal bin Saepuloh, masyarakat sipil
10. Totok, masyarakat sipil
11. Dadang, masyarakat sipil
12. Rustiawan, masyarakat sipil
13. Endang, masyarakat sipil.

Jakarta -

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menjabarkan temuan kejadian luar biasa keracunan pangan terkait makan bergizi gratis (MBG). Selama periode 2025 dilaporkan ada 17 kejadian keracunan MBG di 10 provinsi RI.

Hal itu disampaikan Taruna Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ikrar mengatakan laporan terkait keracunan itu terjadi pada periode 6 Januari sampai 12 Mei 2025.

"Kejadian luar biasa keracunan pangan pada program MBG 2025 menurut data yang kami miliki bahwa ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan," kata Ikrar dalam rapat.

Ia menyebut kontaminasi mayoritas terjadi pada bahan mentah. Ikrar mengatakan ada pula perkembangan bakteri akibat suhu kondisi makanan.

"Dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola penjamin dan kita belajar dari kondisi kejadian ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi," ujar Ikrar.

"Yaitu kita juga mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan akan bakteri bagi suhu, kondisi makanan, proses," tambahnya.

Ia mengatakan dari 17 temuan itu, beberapa makanan diketahui dimasak terlalu cepat tetapi lambat untuk didistribusikan. Akibatnya, makanan itu sampai ke siswa dalam keadaan yang tidak segar lagi.

"Contohnya ada beberapa makanan dimasak terlalu cepat sehingga lambat didistribusikan sehingga menimbulkan kejadian luar biasa atau poisoning pada anak-anak kita," ujar Ikrar.

"Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan betul tentang kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan higienis dan sanitasi," tambahnya.

Ia menyebut akan ada evaluasi dari pihak terkait supaya kejadian yang sama tak terulang. Ikrar mengatakan BPOM berkomitmen untuk memberikan pendampingan secara intens.

"Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi perlu diperbaiki. Badan POM berkomitmen untuk memberikan pendampingan pada petugas khususnya yang berhubungan dengan dapur," imbuhnya.

(dwr/maa)

Jakarta -

Kabar baik buat anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan P3K Penyuluh KB karena mendapat alokasi 3.000 rumah subsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)Maruarar Sirait (Ara) menggandeng Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN (Menduk Bangga/BKKBN) Wihaji untuk menyediakan rumah layak huni buat masyarakat.

Ara bertemu dengan Wihaji dan juga Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti pada Rabu (14/5) malam guna membahas alokasi rumah subsidi untuk TPK dan P3K Penyuluh KB BKKBN. Pertemuan tersebut dilakukan di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut juga ditandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait alokasi rumah subsidi.

"Malam ini (14/5) saya bertemu dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Dr. H. Wihaji dan Wakil Menteri guna membahas alokasi 3.000 rumah untuk penyuluh dan tim pendamping keluarga BKKBN, didampingi Komisioner BP Tapera dan Dirjen Kementerian PKP," ujar Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (15/5/2025).

Ia berharap melalui alokasi rumah subsidi, para TPK dan penyuluh bisa memiliki rumah yang layak. Hal ini dengan memanfaatkan kredit pemilikan rumah fasilitias likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) yang angsurannya tetap dan terjangkau selama masa tenor KPR.

"Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220 ribu unit rumah menjadi 350 ribu unit rumah pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Ini saatnya rakyat punya rumah," katanya.

Sementara itu, Wihaji mengaku mendukung Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP. Menurutnya, TPK dan penyuluh dengan memiliki rumah layak huni bisa lebih semangat bekerja untuk melayani masyarakat.

"Kami siap menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan rumah subsidi dari Kementerian PKP akan kami alokasikan untuk TPK dan penyuluh di lapangan," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengajak pengembang besar bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk membahas rencana pembangunan rumah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Ara menerangkan, pertemuan ini dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memanfaatkan lahan Lapas di kawasan perkotaan menjadi lokasi pembangunan perumahan untuk rakyat.

"Kita persiapkan semua kepastian hukum dan data-data pendukungnya, seperti dari BPKP, Ditjen Kekayaan Negara, dan Bank Tanah. Semua sesuai aturan," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (15/5/2025).

Menurut Ara, pihaknya siap melaksanakan pembangunan Lapas menjadi perumahan sesuai arahan Presiden. Salah satunya bagaimana pemerintah memanfaatkan Lapas yang sudah penuh dan melebihi kapasitas itu untuk bisa dipindahkan dan sesuai aturan yang berlaku.

Langkah ini, kata dia, merupakan gagasan Presiden agar bagaimana memaksimalkan tanah Lapas yang sangat strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruislag dengan tata kelola dan aturan yang benar.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 Juta Rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis. Dengan pemanfaatan Lapas menjadi perumahan jangan sampai negara tidak diuntungkan, dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya," kata Maruarar.

"Ini rapat kami yang kedua kali, untuk membahas bentuknya seperti apa, dan langkah-langkah berikutnya. Nanti kita akan dapat ada arahan, ini kan kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini adalah arahan yang kedua ya," tandasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut para pengembang dari PT Ciputra Development Tbk (CTRA) Harun Hajadi, Sinarmas Land Herry Hendarta, PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Adrianto Adhi, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) Sutopo, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) Stefanus Ridwan, Paramount Land Eko Wibowo, PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) Nitik Hening, Lyman Group (Kota Baru Parahyangan) Ryan, Albertus Tommy Pranoto dan Yunan Wirahadikusumah.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Produk asuransi untuk program makan bergizi gratis (MBG) sedang disiapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Meski belum diumumkan resmi oleh pemerintah, sejumlah pengamat asuransi memberikan gambaran produk asuransi apa saja yang cocok diterapkan dalam program MBG.

Pengamat Asuransi dan Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Kapler Marpaung mengatakan ada tiga model asuransi yang bisa dipakai di program MBG. Menurutnya, asuransi MBG tidak hanya bisa memberi perlindungan kepada penerima program, namun juga bisa melindungi pihak produsen/supplier.

"Jenis asuransi untuk perlindungan risiko MBG ini bisa asuransi product liability, bisa juga asurani comprehensive general liability, atau jenis asuransi yang dibuat khusus atau tailor made insurance," kata Kapler kepada Bisnis, dikutip Kamis (15/5/2025).

Sebagai gambaran, product liability insurance atau asuransi tanggung jawab produk adalah asuransi yang melindungi bisnis dari tuntutan hukum yang diajukan akibat produk yang mereka jual, produksi, atau distribusikan menyebabkan cedera atau kerusakan pada pihak ketiga.

Bila product liability insurance ruang lingkupnya terbatas pada hasil produksi, comprehensive general liability (CGL) atau asuransi tanggung jawab umum komprehensif adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang timbul dari tanggung jawab hukum akibat cedera badan atau kerusakan properti yang dialami pihak ketiga yang disebabkan oleh proses operasional bisnis.

Sementara itu, tailor-made insurance adalah asuransi yang dirancang secara khusus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari pihak tertanggung. Produk ini memungkinkan pihak tertanggung untuk mendapatkan perlindungan yang paling sesuai dengan risiko yang dihadapi, sehingga tidak perlu membayar premi untuk perlindungan yang tidak dibutuhkan.

Sementara dalam hal penetapan premi asuransi, Kapler mengatakan ada dua opsi yang bisa dipilih, yaitu dibiayai oleh pemerintah atau dapat bisa ditanggung oleh pihak supplier MBG.

"Kalau oleh pemerintah maka akan ada kenaikan anggaran. Kalau premi ditanggung oleh supplier atau produsen maka akan naik biaya MBG, yang pada akhirnya akan menjadi beban pemerintah juga," kata Kapler.

Sementara itu, Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman melihat ada beberapa opsi produk asuransi MBG yang bisa diterapkan tanpa harus membebani anggaran negara.

Dengan sasaran program MBG mencapai 82,9 juta penerima, Wahyudin menjelaskan indikator tersebut telah memenuhi law of large number insucance atau hukum bilangan besar sehingga asuransi MBG dapat dikemas dalam skema asuransi mikro.

"Ini memungkinkan premi dapat di bawah Rp500 dan konsep santunan yang lebih kecil, misal Rp1 juta sampai Rp2,5 juta per orang," kata Wahyudin.

Opsi kedua menurut Wahyudin adalah menggunakan model asuransi parametrik. Asuransi parametrik adalah jenis asuransi yang memberikan pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan parameter atau indeks tertentu. Asuransi ini sering digunakan untuk risiko bencana alam seperti banjir, badai atau kekeringan.

Dalam konteks asuransi MBG, Wahyudin mencontohkan apabila terjadi insiden keracunan massal di suatu wilayah, maka klaim dibayarkan otomatis tanpa investigasi kasus per kasus.

"Ini meminimalkan biaya operasional dan mempercepat respons [pembayaran klaim]," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria mengatakan dua program pemerintah yakni Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa 6–7 kali lipat.

"Jadi, dua program ini saja akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa yang diperkirakan akan meningkat tidak kurang 6 sampai 7 kali lipat pertumbuhan di setiap desa," kata Ariza, sapaannya, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, kata dia, status desa pun dapat berubah menjadi desa mandiri.

Hal tersebut disampaikan Wamendes Ariza saat menghadiri Festival Bangun Desa dan Kirab 1.000 Tenong di Lapangan Gelora Suradiwangsa Desa Sirukun, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, pada Rabu (14/5).

Secara khusus Wamendes Ariza menyampaikan Program MBG tidak hanya soal mampu meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak, tetapi juga dapat meningkatkan ekonomi desa, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan produktivitas desa.

Menurut Wamendes, kesuksesan pelaksanaan program-program tersebut bergantung pada partisipasi aktif beragam pihak terkait.

“Belum lagi program-program lain yang sedang dan terus dilaksanakan oleh pemerintah dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Semua program ini sangat bergantung pada kita semua untuk terlibat aktif dan berpartisipasi,” katanya.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025