Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa asuransi untuk penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis masih sebatas wacana.

“Terkait dengan asuransi untuk penerima manfaat, ini masih dalam wacana karena produknya pun belum ada di Indonesia,” ujar Dadan saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5).

Akan tetapi, dia menjelaskan bahwa BGN telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna membahas wacana tersebut.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa BGN kemungkinan akan melibatkan dua asosiasi asuransi, yakni yang berkaitan dengan asuransi umum serta jiwa.

Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa BGN belum membicarakan secara detail terkait mekanisme asuransi tersebut, termasuk berapa besar premi yang harus dikeluarkan penerima manfaat.

“Jadi, belum sampai ke arah situ, dan terus terang kami kan belum secara intensif juga berbicara terkait ini dengan Presiden,” katanya.

Dengan demikian, dia mengatakan bahwa saat ini BGN baru mengkaji usulan dari Komisioner OJK terkait mekanisme asuransi tersebut, dan menunggu apakah diizinkan maupun ada mekanisme lain dari Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mencari mekanisme kompensasi keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami sedang mencari mekanisme bagaimana kompensasi untuk hal-hal yang seperti ini,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5).

Dadan menjelaskan bahwa mekanisme tersebut baru dikaji karena pemerintah ingin nol kejadian selama program MBG berjalan, atau tidak pernah menginginkan terjadinya kejadian keracunan makanan.

“Tidak pernah terpikirkan karena kami kan tidak menginginkan hal ini terjadi. Kami inginkan nol kejadian,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa untuk kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah, yakni Kota Bogor ataupun Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pemerintah telah turun tangan terkait biaya pengobatan korban.

Selain itu, Dadan mengatakan bahwa dirinya turut membantu pengobatan korban keracunan MBG.

“Secara personal sudah dilakukan, cuma saya tidak enak lah mengungkapkannya. Jadi, ada beberapa pasien yang kami datangi, kemudian ya bukan dari BGN lah, sementara ini dari personal ya,” ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan rencana menghadirkan asuransi untuk para karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG).

BGN mengaku telah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk mematangkan rencana ini, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terkait pemberian asuransi untuk karyawan SPPG, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Untuk karyawan, kami sudah bekerja sama dengan BPJS TK,” ujar Dadan, dikutip dari Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

Ia menyebut, jumlah karyawan SPPG saat ini mencapai 52.346 orang dan skema program asuransi akan diberikan kepada semua karyawan.

Petugas SPPG diketahui memiliki tugas utama dalam memastikan kualitas dan kelancaran distribusi MBG.

Menurut Dadan, skema pembayaran premi asuransi tersebut akan dilakukan di masing-masing SPPG. Dikatakan, untuk nilai premi per orang sebulannya sudah melalui perhitungan bersama BPJS Ketenagakerjaan, yakni Rp 16.000.

Lantas, bagaimana tanggapan pengamat kebijakan publik terkait rencana pemberian asuransi bagi pekerja SPPG?

"Pekerja memang harus dilindungi"

Pengamat Kebijakan Politik UGM, Bayu Dardias Kurniadi, menyatakan dukungan terhadap rencana BGN memberikan asuransi kerja terhadap para karyawan SPPG karena pemerintah memang harus melindungi setiap pekerja.

Ia menegaskan bahwa asuransi ketenagakerjaan merupakan hak pekerja.

"Pemerintah memang wajib memberi asuransi kepada pekerjanya. Asuransi ketenagakerjaan adalah hak pekerja dan pemerintah melakukannya dengan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan," terang Bayu saat diwawancarai Kompas.com pada Selasa (13/5/2025).

Menurut dia, angka premi yang direncanakan untuk jaminan ketenagakerjaan para karyawan SPPG senilai Rp 16.000 per bulan juga terbilang cukup kecil jika dibandingkan dengan yang dibayarkan pekerja swasta pada umumnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

"Preminya cukup kecil dibanding BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh pekerja swasta," ujar dia.

"Perjelas sumber anggaran"

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group, Agus Pambagio, menilai perlu diperjelas dulu mekanisme yang bakal diberlakukan dalam pemberian asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja SPPG.

"Apakah staf SPPG itu ASN atau pegawai BGN yang punya hak dan kewajiban dengan BPJS Ketenagakerjaan? Kalau bukan pegawai BGN atau ASN, apa status pekerja SPPG sehingga mereka mendapat asuransi BPJS Ketenagakerjaan?" sambungnya.

Agus mengatakan, jika SPPG bukan ASN atau karyawan BGN, maka alasan yang mendasari mereka untuk mendapat asuransi juga perlu diperjelas.

"Kalau SPPG bukan ASN atau karyawan BGN, apa underlying-nya sehingga mereka bisa mendapatkan dukungan asuransi?" kata Agus.

Lebih lanjut, Bayu menyinggung soal anggaran yang bakal dikeluarkan untuk membentuk program asuransi MBG ini.

"Lalu siapa yang harus membayar? Di sistem asuransi, karyawan mempunyai kewajiban tertentu per bulannya. Lalu apa saja yang akan di-cover? Kalau dari APBN juga harus ada underlying peraturannya," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Wacana penerapan asuransi dalam program makan bergizi gratis (MBG) mendapat kritik karena dikhawatirkan semakin membenani APBN. Bahkan, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) meminta wacana asuransi MBG dibatalkan.

Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman mengatakan pandangan penolakan tersebut memang valid, terutama jika pendekatan premi dilakukan secara konvensional dengan model perlindungan menyeluruh dan biaya klaim yang tinggi.

"Namun, kritik tersebut juga membuka ruang untuk memperkenalkan pendekatan baru yang lebih efisien dan kontekstual seperti asuransi mikro berbasis santunan dan parametrik," kata Wahyudin kepada Bisnis, Rabu (14/5/2025).

Wahyudin menjelaskan, dalam skema asuransi mikro memungkinkan premi dapat dipatok di bawah Rp500, sedangkan manfaat santunan bisa dibuat lebih kecil misalnya sebesar Rp1 juta hingga Rp2,5 juta per orang.

Sementara itu, melalui konsep asurasi parametrik dalam program MBG, Wahyudin menilai hal itu dapat meminimalisir biaya operasional sekaligus mempercepat proses klaim atas risiko yang terjadi.

"Misalnya jika terjadi insiden keracunan massal di suatu wilayah, maka klaim dibayarkan otomatis tanpa investigasi kasus per kasus. Ini meminimalkan biaya operasional dan mempercepat respons," ujarnya.

Selain itu, solusi lainnya adalah premi yang dikenakan dalam asuransi MBG terbatas hanya untuk perlindungan pada risiko besar atau berdampak sistemik seperti keracunan massal atau kematian akibat kecelakaan makanan.

"Selanjutnya juga bisa dilakukan kemitraan dengan sektor swasta, misalnya perusahaan makanan penyedia MBG diwajibkan ikut menanggung sebagian premi atau shared risk model," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira menilai pendekatan asuransi MBG tidak sesuai dengan semangat program sebagai bantuan sosial dan justru berpotensi membebani anggaran serta mengurangi manfaat yang diterima siswa.

“Asuransi MBG tidak diperlukan karena bisa menambah beban anggaran pemerintah dari sisi premi. Saya khawatir manfaat MBG yang diterima oleh siswa berkurang karena ada tambahan premi asuransi,” kata Bhima.

Bhima menekankan bahwa prioritas utama pemerintah seharusnya adalah menjamin penerima manfaat tidak keracunan. Dia mengingatkan bahwa aspek pengawasan makanan sudah menjadi tanggung jawab negara dan didanai oleh APBN.

Melihat potensi dampak negatif terhadap efektivitas dan tujuan program MBG, Bhima secara tegas meminta agar rencana kerja sama dengan perusahaan asuransi dalam skema MBG dibatalkan. “Oleh karena itu, wacana ini harus ditolak,” tandasnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan beberapa hal yang bakal dilakukan menyusul 223 siswa dari TK hingga SMA keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat.

Kepala BGN Dadan Hindayana jajarannya bakal lebih selektif memilih bahan baku MBG hingga mengatur ulang waktu penyiapan hingga pengiriman makanan kepada siswa.

"Kami menetapkan beberapa langkah. Pertama lebih selektif dalam pemilihan bahan baku," kata Dadan, di Gedung Ombudsman, Rabu (14/5)

"Kemudian, kami akan memendekkan waktu antara penyiapan dan processing, termasuk menyiapkan untuk delivery. Itu kami akan perpendek," ungkapnya.

Dadan menjelaskan bahwa memperpendek waktu proses pengiriman MBG dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) ke sekolah akan diperketat mekanismenya.

"Karena ada kejadian, delivery-nya tepat waktu, tetapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat, sehingga makanan itu terlalu lama disimpan. Nah sekarang kami perketat," katanya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa BGN akan memperketat dibawa pulangnya seporsi MBG oleh penerima sasaran ke rumahnya.

"Kan selama ini ada anak yang ingin bawa pulang ke rumah. Nah ini mungkin kami sudah harus perketat supaya tidak terjadi, karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk konsumsi," jelasnya.

Ia juga mengatakan, BGN akan melatih ulang petugas satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) agar kewaspadaan terhadap kualitas makanan dapat ditingkatkan, dan dijaga.

"Supaya rutinitas itu tidak membiuskan mereka dan kelancaran yang selama ini juga tidak membuat mereka terninabobokan, sehingga mereka selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan tetap menjaga kualitasnya," katanya.

Hingga Senin (12/5), 223 siswa dari TK hingga SMA di Kota Bogor tercatat mengalami keracunan usai menyantap MBG. Beberapa dari mereka menjalani rawat inap di RS.

Situasi itu membuat Pemerintah Kota Bogor menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Pemkot meminta siswa yang terdampak untuk segera berobat ke rumah sakit.

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan penetapan KLB, diperlukan untuk menindaklanjuti penanganan korban keracunan. Dia juga memastikan biaya pengobatan siswa korban keracunan gratis.

"Atas kejadian ini, Pemkot Bogor telah menetapkan status KLB. Jumat itu kami tetapkan KLB supaya siapa pun yang terdampak, terindikasi keracunan silakan berobat ke rumah sakit," kata Dedie.

Artinya, kalau biaya operasionalnya Rp2.500, maka itu nanti yang akan dibayarkan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika memandang bahwa pembiayaan secara at cost atau sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menutup ruang main-main atau penyelewengan.

“Ombudsman melihat bahwa yang at cost ini tidak ada ruang untuk main-main,” ujar Yeka saat memberikan keterangan usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI Jakarta, Rabu.

Oleh sebab itu, dia berharap peluang korupsi semakin ditutup dengan berbagai mekanisme pertanggungjawaban yang telah diatur oleh BGN.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa pembiayaan at cost untuk MBG diatur maksimal Rp15.000 yang terdiri atas Rp2.000 untuk sewa dapur, Rp3.000 biaya operasional, dan Rp10.000 makanan.

“Artinya, kalau biaya operasionalnya Rp2.500, maka itu nanti yang akan dibayarkan,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa bila biaya makanan seporsinya adalah Rp9.000, maka yang dibayarkan kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) adalah Rp9.000. Tidak kurang maupun lebih, atau at cost.

“Kalau masaknya Rp8.000, ya dibayarkan Rp8.000, dan itu untuk setiap level pendidikan berbeda-beda, untuk SD, SMP, dan SMA, -terkait pembiayaan secara at cost-,” ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Karena ada kejadian, delivery-nya tepat waktu, tetapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat, sehingga makanan itu terlalu lama disimpan. Nah sekarang kami perketat

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa bakal lebih selektif memilih bahan baku untuk Makan Bergizi Gratis usai kejadian luar biasa (KLB) terjadi di Kota Bogor Jawa Barat, imbas dari keracunan massal.

“Kemudian, kami akan memendekkan waktu antara penyiapan dan processing -pemrosesan makanan-, termasuk menyiapkan untuk delivery -pengiriman-, itu kami akan perpendek,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI Jakarta, Rabu (14/5).

Dadan menjelaskan bahwa pemendekan waktu proses pengiriman MBG dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) ke sekolah akan diperketat mekanismenya.

“Karena ada kejadian, delivery-nya tepat waktu, tetapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat, sehingga makanan itu terlalu lama disimpan. Nah sekarang kami perketat,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa BGN akan memperketat dibawa pulangnya seporsi MBG oleh penerima sasaran ke rumahnya.

“Kan selama ini ada anak yang ingin bawa pulang ke rumah. Nah ini mungkin kami sudah harus perketat supaya tidak terjadi, karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk konsumsi,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, BGN akan melatih ulang petugas satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) agar kewaspadaan terhadap kualitas makanan dapat ditingkatkan, dan dijaga.

“Supaya rutinitas itu tidak membiuskan mereka dan kelancaran yang selama ini juga tidak membuat mereka terninabobokan, sehingga mereka selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan tetap menjaga kualitasnya,” katanya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Dari 28.000 mitra, hingga saat ini baru direalisasikan atau yang sudah jalan itu sebanyak 1.335 SPPG.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menambah personel verifikasi mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

"Saran dari Ombudsman agar BGN segera meningkatkan personel untuk memverifikasi sehingga bisa mengakselerasi terkait dengan target SPPG ini," ujar Yeka saat memberikan keterangan usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu.

Dijelaskan oleh Yeka bahwa saran tersebut disampaikan Ombudsman RI usai diperlihatkan data mengenai jumlah yayasan atau mitra SPPG yang masih perlu diverifikasi oleh BGN pada rapat koordinasi tersebut.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa BGN pada tahun 2025 menargetkan pembentukan 30.000 SPPG.

Dari puluhan ribu SPPG itu, kata dia, sebanyak 2.000-an akan dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan sekitar 28.000 dibentuk oleh yayasan atau mitra.

"Dari 28.000 mitra, hingga saat ini baru direalisasikan atau yang sudah jalan itu sebanyak 1.335 SPPG," katanya.

Dengan demikian, kata dia, penambahan personel untuk memverifikasi sebanyak 26.700-an yayasan atau mitra SPPG tersebut.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

...Sesuai arahan Presiden, dapur harus dikelola masyarakat agar berdaya dan berkelanjutan

Jayapura (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo membuka ruang partisipasi masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Pendamping Mitra Sukses MBG Bagus Septiyan di Sentani, Rabu, mengatakan dirinya telah meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Robhing di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.

"Kami datang untuk menilai dapur dalam kondisi baik dan siap mendukung pelaksanaan program MBG. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, terutama di sekitar Danau Sentani," katanya.

Menurut Bagus, pentingnya kebersihan, kelengkapan fasilitas, serta sistem pengelolaan limbah dapur sebagai bagian dari kesiapan program, keterlibatan warga juga menjadi tulang punggung keberhasilan MBG.

"Sesuai arahan Presiden, dapur harus dikelola masyarakat agar berdaya dan berkelanjutan, siapapun yang memiliki semangat membangun dapur gizi secara mandiri akan mendapatkan dukungan pemerintah," ujarnya.

Ketua Yayasan Teker Harapan Papua Hesti Imelda Kere menjelaskan, dirinya mempelopori pembangunan dapur gizi mandiri pertama di Papua, sebagai respon terhadap peluang strategis dari program MBG.

"Program ini sangat baik, bukan hanya meningkatkan gizi, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi lokal, seperti pertanian dan peternakan," katanya.

Dia menambahkan sebagai bagian dari persiapan maka pihaknya telah mengunjungi dapur mitra BHN di Jakarta untuk memastikan kesesuaian standar.

"Kami pelajari langsung bagaimana standar BHN, dari sanitasi hingga sistem distribusi, ini peluang besar bagi mama-mama Papua untuk terlibat langsung," ujarnya.

Pewarta: Agustina Estevani Janggo
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Hari ini kami sosialisasikan rumah subsidi dengan DP 1 persen yang cicilannya bisa 15-20 tahun.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP membantu rakyat kecil untuk memiliki rumah subsidi.

"Hari ini kami sosialisasikan rumah subsidi dengan DP 1 persen yang cicilannya bisa 15-20 tahun. Program KPR FLPP ini sangat membantu rakyat semoga juga ini bisa tersosialisasikan dengan baik supaya rakyat-rakyat kecil juga punya kesempatan miliki rumah subsidi layak dan berkualitas," ujar Ara, di Jakarta, Rabu.

Dia mengajak Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk menyampaikan serta menyosialisasikan manfaat KPR FLPP untuk para pegawai perusahaan mitra Yayasan Buddha Tzu Chi.

KPR FLPP merupakan salah satu program unggulan pemerintah untuk menyediakan rumah subsidi berkualitas yang bisa dimiliki masyarakat dengan harga murah dan angsuran KPR yang terjangkau.

Ara menyampaikan komitmen Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan yang sangat pro wong cilik dan juga mendukung iklim usaha terus tumbuh.

Beberapa kebijakan karpet merah untuk rakyat seperti SKB 3 Menteri, alokasi kuota FLPP paling besar sepanjang Indonesia ada, sebelumnya 220.000 alokasi menjadi 350.000 alokasi dan anggarannya sudah tersedia, serta dukungan dunia usaha yang begitu besar mengalokasikan CSR di sektor perumahan, termasuk yang telah dilakukan Yayasan Buddha Tzu Chi karena kepercayaan yang begitu besar terhadap pemerintah.

Ara juga memberikan apresiasi karena Program Bebenah Kampung yang diinisiasi oleh Yayasan Buddha Tzu Chi sudah berjalan cepat sekali di Jakarta Pusat, tepatnya di Johar Baru.

Selain itu kegiatan serupa juga dilaksanakan di Kota Bandung tepatnya 2 minggu lalu.

"Hal ini merupakan bentuk nyata semangat gotong royong untuk membantu masyarakat untuk memiliki hunian layak bagi masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih pada Yayasan Buddha Tzu Chi yang paling banyak membantu untuk renovasi bagi perumahan rakyat, terutama rakyat yang tidak mampu," katanya lagi.

Pada kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah menyediakan karpet merah untuk masyarakat harus bisa punya rumah.

Berbagai kebijakan pun telah dikeluarkan oleh pemerintah, seperti PPN gratis, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) gratis dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis.

"Adanya tiga kebijakan itu merupakan kesempatan bagus buat rakyat untuk segera memiliki rumah karena sebelumnya kebijakan itu belum ada," kata Ara pula.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap memanfaatkan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan rumah bagi rakyat sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Salah satunya bagaimana pemerintah memanfaatkan penjara-penjara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas itu untuk bisa bagaimana dipindahkan dan sesuai aturan yang berlaku.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis," kata Ara dikutip dari Antara, Rabu, 14 Mei 2025.

Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan maka diupayakan negara diuntungkan, dan bisa digunakan untuk rumah rakyat.

Hal tersebut merupakan gagasan Presiden yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruslag dengan tata kelola dan aturan yang benar.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto kembali melakukan pertemuan di Ruang Rapat Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, Rabu (14/5) guna membahas progres pembangunan perumahan rakyat di atas lahan lapas.

Pertemuan ini dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan penjara di kawasan perkotaan menjadi lokasi pembangunan perumahan untuk rakyat.

Sebagai informasi, lokasi lahan lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis nantinya diharapkan bisa dipindahkan keluar pulau dan lahan yang ada dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

Konsep pembangunan lapas menjadi hunian ini adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Selain itu supaya lapas yang sekarang penghuninya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain yang jauh dari kawasan perkotaan.

(KIE)

Ombudsman RI mengungkap sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipicu oleh belum memadainya anggaran.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menilai kurangnya dukungan anggaran menjadi penyebab utama berbagai masalah di lapangan, termasuk insiden keracunan makanan.

Hal ini disampaikan Yeka usai melakukan rapat koordinasi bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (14/5).

Rapat tersebut dilakukan menyusul laporan-laporan, baik langsung maupun tidak langsung, yang diterima Ombudsman terkait pelaksanaan program MBG.

"Memang diakui bahwa selama dari Januari sampai April lah kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan, karena Ombudsman melihat program ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," ujar Yeka, melansir detikfinance.

Ia menilai semestinya berbagai masalah teknis tersebut bisa dicegah sejak awal melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang matang oleh BGN sebelum program dijalankan.

"Harapannya Januari running. Persiapan teknis kan tentunya dilakukan jauh sebelum itu sehingga tidak mungkin Januari, Februari itu disetop. Apalagi program ini bobot politiknya sudah sangat tinggi sekali," ujarnya.

"Jadi tensi politik terhadap program ini tinggi sekali oleh karena itu jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah memang bahwa program ini harus running dengan berbagai macam keterbatasan yang ada," sambungnya.

Yeka juga menegaskan dengan evaluasi yang telah dilakukan, mulai Mei ke depan tidak seharusnya ada lagi masalah anggaran, termasuk soal pembayaran kepada mitra.

Lebih jauh, ia menyoroti praktik di lapangan yang tidak sepenuhnya sesuai harapan. Salah satunya terkait keterlibatan pihak ketiga yang tidak resmi.

"Memang ada mekanisme yang katakanlah selama ini masih belum, masih sifatnya itu bukan trial and error, tapi masih.... Artinya gini, BGN intinya di lapangan itu satu pemilik. Antara yayasan dengan pemilik dapur gitu, asumsi itu. Ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan, saya melihat bahwa bergentayanganlah calo-calo yayasan," ujarnya.

Sebagai langkah perbaikan, menurut Yeka, BGN telah meminta bantuan Kementerian Hukum untuk mempermudah proses pembentukan yayasan bagi masyarakat yang siap berkontribusi membangun dapur.

Ombudsman juga mendorong pelaksanaan SOP secara ketat oleh seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi mencegah isu kualitas makanan dan keracunan.

Program MBG sempat dilanda berbagai insiden, termasuk laporan polisi dari mitra dapur terhadap yayasan mitra Program MBG di Kalibata, Media Berkat Nusantara (MBN) atasdugaan penggelapan dana hampir Rp1 miliar.

Selain itu, serangkaian insiden keracunan terjadi di sejumlah daerah, seperti Sukoharjo, Batang, Cianjur, Bandung, Tasikmalaya, dan Pali.

Di Sukoharjo, gangguan terjadi akibat kegagalan proses memasak karena kehabisan gas.

Di Batang, makanan dikonsumsi terlambat akibat acara sekolah. Di Cianjur, 72 siswa terdampak meski hasil laboratorium menunjukkan tidak ada kontaminasi makanan.

Beberapa kasus lainnya diduga disebabkan makanan dimasak terlalu awal sehingga menurunkan kualitas saat dikonsumsi.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut insiden-insiden tersebut menjadi pelajaran untuk perbaikan SOP ke depan, dan menegaskan bahwa penyelesaian persoalan mitra dan yayasan merupakan urusan internal.