Politikus dari Partai Gelora, Fahri Hamzah datang ke kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dalam pertemuannya, ia mengaku diminta oleh Prabowo untuk membantu masyarakat terkait perumahan.

"Tadi ketemu Pak Prabowo, dan beliau minta supaya beliau membantu karena masyarakat begitu banyak persoalan yang akan, mesti kita selesaikan pekerjaannya, dan ini terutama tentu kerama fungsi saya sebagai anggota satgas perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup insentif mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat. Khususnya yang paling bawah ya, ini yang akan diselesaikan lebih cepat," katanya kepada wartawan di lokasi, Selasa (15/10/2024).

Fahri tidak menjawab langsung ketika ditanya mengenai posisi jabatan yang akan diemban nantinya. Menurut Fahri, itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai pemimpin.

"Jadi, gini, posisi dan lain sebagainya itu hak prerogratif Pak Prabowo, karena beliau bisa melakukan apapun sampai terakhir. Tapi yang jelas kita diminta membantu pekerjaan-pekerjaan berat yang tadi sudah kita katakan," katanya.

"Jadi surat kesediaan sudah, pakta integritas sudah, baru sekarang bertemu langsung dengan Pak Prabowo dan mengkonfirmasi langsung," ujar Fahri.

Ia berharap, Prabowo bisa menggunakan hak prerogatifnya untuk menyelesaikan banyak agenda ke depannya.

"Mudah-mudahan dengan dilantiknya beliau nanti, dan dalam hak prerogatif beliau mengangkat tim untuk menyelesaikan banyak agenda. Mudah-mudahan bisa berjalan lebih cepat dari yang sudah ada sebelumnya," tuturnya.

Sebelumnya, santer kabar Fahri akan mengisi kursi Menteri Perumahan. Sinyal diungkap oleh Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Pada paparan acara Propertinomics, Hashim memberi sinyal nama yang akan mengisi kursi Menteri Perumahan.

Awalnya ia membahas program perumahan Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah dalam setahun. Ia lalu menyebut nama Fahri Hamzah sebagai sosok yang bakal punya tugas berat terkait program penyediaan hunian tersebut.

"Tugasnya Pak Fahri (Fahri Hamzah) dan rekannya nanti berat. Tapi kita di sini untuk menunjang, untuk membantu mereka. Untuk sukseskan program. Satu periode 5 juta (rumah). Insya Allah. Prabowo 2 kali. Bisa 10 tahun, 30 juta yang mau dibangun," ujarnya dalam kesempatan tersebut, Kamis (10/10/2024).

Usai paparan, Hashim menyebut sudah memiliki nama calon Menteri Perumahan. Namun dirinya mengatakan nama itu masih bisa berubah kapan saja.

"Saya paham dan menghayati. Saya sudah tahu pak namanya. Tapi saya sudah komit untuk tidak bocor sampai tanggal 20. Kita di tim transisi sudah diwanti-wanti nama itu bisa berubah dalam 5 menit terakhir," katanya.

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Jakarta Selatan pada hari presiden terpilih itu memanggil calon menteri dan wakil menteri tersisa, Selasa (15/10/2024).

Eks Wakil Ketua DPR RI itu mengungkit soal masalah perumahan.

"Masyarakat begitu banyak persoalan yang akan mesti kita selesaikan pekerjaan-pekerjaannya dan ini terutama karena fungsi saya sebagai anggota satgas perumahan yang dibentuk," kata dia kepada awak media.

"Dan itu sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya yang paling bawah. Ini yang akan diselesaikan dengan lebih cepat mudah-mudahan," ujar Fahri.

Eks politikus PKS itu enggan menyebutkan secara gamblang apa posisi yang akan ia emban nanti dalam kabinet.

Yang jelas, ia mengaku sudah menandatangani surat kesediaan dan pakta integritas berkaitan dengan hal tersebut.

"Itu tentu adalah hak prerogratif Pak Prabowo karena beliau bisa melakukan apa pun sampai terakhir, tapi yang jelas kita diminta untuk membantu pekerjaan-pekerjaan berat yang tadi saya sudah katakan," ujar Fahri.

KOMPAS.com - Fahri Hamzah mengaku telah diminta masuk ke dalam Kabinet Prabowo-Gibran untuk membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Dia mengatakan, masyarakat memiliki banyak permasalahan yang pekerjaan-pekerjaan tersebut mesti segera diselesaikan oleh pemerintah.

"Dan ini terutama tentunya karena fungsi saya sebagai anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dan itu sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya yang paling bawah ini yang akan diselesaikan lebih cepat," ujarnya usai menemui Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Selasa (15/10/2024), dikutip dari tayangan kanal Youtube Kompas TV.

Ketika disinggung soal posisi yang akan dijabatnya di dalam Kabinet Prabowo, Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu masih enggan menjawab.

"Jadi gini, posisi dan lain sebagainya itu tentu adalah hak prerogatif Pak Prabowo karena beliau bisa melakukan apapun sampai terakhir, tapi yang jelas kita diminta untuk membantu pekerjaan-pekerjaan berat yang tadi saya sudah katakan," tuturnya.

Fahri menyebut telah menandatangi surat kesediaan dan pakta integritas beberapa hari yang lalu. Sehingga pertemuan pada Selasa hari ini dinilai sekadar follow up dan mengonfirmasi dari pertemuan dengan Prabowo sebelumnya.

"Mudah-mudahan apa namanya dengan dilantiknya beliau nanti dan dalam hak prerogatif beliau mengangkat tim untuk menyelesaikan begitu banyak agenda, mudah-mudahan bisa berjalan cepat dari apa yang sudah ada sebelumnya ya," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung Prabowo sempat menyinggung betapa beratnya tugas Fahri Hamzah dalam melaksanakan target program 3 juta rumah.

"3 juta setiap tahun, lima tahun 15 juta, tugasnya Pak Fahri dan rekannya nanti berat," ucap Hashim ketika memberikan keynote speech dalam acara Propertinomic oleh Real Estat Indonesia (REI) yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Ditemui usai mengantar Hashim ke mobilnya, Fahri tidak memberikan jawaban yang jelas terkait apa maksud penyebutan namanya oleh Hashim.

"Tanya ke Pak Hashim dong kok tanya saya," jawab Fahri singkat saat dikonfirmasi apakah dirinya masuk bursa Menteri Perumahan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menemui Presiden Terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Selasa (15/10).

Budi menemui Prabowo di tengah proses seleksi calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang memasuki hari kedua.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, Budi yang juga Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) tiba sekitar pukul 15.21 WIB. Ia mengenakan batik coklat.

Budi tak mengatakan apapun ketika hendak masuk ke Rumah Pribadi Prabowo. Ia hanya tersenyum sambil melambaikan tangan ke awak media.

Selain Budi Arie, Wakil Ketua Umum Partai Gelora juga menemui Prabowo hari ini.

Usai bertemu, Fahri mengaku bantu salah satu masalah yang masih dihadapi masyarakat Indonesia yaitu terkait perumahan.

"Terutama karena fungsi saya sebagai anggota satgas perumahan yang dibentuk dan itu sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya yang paling bawah," kata Fahri.

"Ini yang akan diselesaikan dengan lebih cepat mudah-mudahan," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemanggilan ini diperuntukkan kepada calon menteri, wakil menteri dan kepala badan.

Dasco mengatakan pemanggilan ini juga sebagai bentuk finalisasi sebelum Prabowo menentukan jajaran kabinet yang akan membantunya.

"Dari calon-calon wamen dan calon-calon kepala badan yang kemudian dinominasikan untuk nanti kemudian diambil pertimbangan oleh Pak Prabowo," kata Dasco.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan alasan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian Perumahan.

Hashim yang diketahui sebagai adik kandung Prabowo tersebut mengungkapkan, pembentukan Kementerian Perumahan bertujuan untuk memuluskan program pembangungan 3 juta rumah besutan Prabowo.

Menurutnya, program perumahan tersebut juga penting dalam menekan angka stunting dan pemberantasan kemiskinan yang selama ini menghantui Tanah Air.

Untuk itu, lanjut Hashim, pemerintah baru berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan untuk menjalankan program pembangunan 3 juta rumah, dengan rincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya

Hashim menegaskan bahwa program 3 juta rumah ini bakal dibandung tiap tahunnya, sehingga dalam satu periode kepimimpinan Prabowo maka bakal terbangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia.

“Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah. Dan nantinya dilanjutkan oleh presiden penerusnya,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (10/10).

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan untuk menggarap proyek perumahan bukan perkara yang mudah.

“Saya kira bagus (pembentukan Kementerian Perumahan), karena dengan program prioritas beliau (Prabowo) untuk 3 juta rumah, ini menjadi fokus,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu.

Basuki menyatakan, dalam menyelesaikan backlog, membentuk organisasi perumahan saja dirasa tidak cukup.

Tak hanya itu, kata dia, sektor perumahan punya 175 turunan industri untuk mendukung sektor properti di Indonesia.

“Jadi kalau ini beliau (Prabowo) membentuk perumahan, bagi saya pribadi bagus,” terangnya.

KOMPAS.com - Maruarar Sirait kemungkinan akan menjadi salah satu bakal calon menteri Prabowo Subianto pada masa pemerintahan mendatang.

Ia pun telah memenuhi panggilan Presiden terpilih itu di kediaman Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024).

Disinggung terkait isu bahwa dirinya akan menjadi Menteri Perumahan di dalam Kabinet Prabowo, pria akrab disapa Ara itu masih enggan memberikan jawaban pasti.

"Nanti Pak Prabowo yang sampaikan lah ya," ucapnya dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV.

Lebih lanjut, ketika ditanya apakah ia bersama Prabowo membahas bidang perumahan, Ara juga tidak menjawabnya secara spesifik.

"Ya yang penting doakan kami sehat ya, tetap rendah hati, dan bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan Kementerian lainnya, teman-teman dari Polri, karena memang tugas kami semoga bisa membantu rakyat Indonesia," ujarnya.

Ia mendapat pesan dari Prabowo yaitu harus bekerja keras sekali dalam menjalankan tugasnya kelak.

"Spesifiknya berbicara tentang tugas tadi, tugas yang diberikan kepada kami, jadi tugas yang ya semoga itu bisa bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia," pungkas mantan Politikus PDI-P itu.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan bahwa salah satu penyumbang target pertumbuhan ekonomi 8% gagasan Presiden terpilih Prabowo Subianto, datang dari sektor properti dan perumahan.

Hashim yang juga adik kandung Prabowo Subianto tersebut mengungkapkan, sektor properti dan perumahan memiliki keterkaitan dengan 185 industri turunan lain, sehingga dapat mengangkat dunia usaha dan perekonomian nasional.

“Itu luar biasa, sehingga dapat membantu target pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (10/10).

Hashim menuturkan, Indonesia bisa belajar banyak dari keberhasilan China yang mendorong pertumbuhan ekonominya lewat sektor properti dan perumahan.

Dia bilang, selama 35 tahun sektor properti dan perumahan menjadi tulang punggung ekonomi China, sehingga ini membuat China berhasil keluar dari kemiskinan.

Sementara itu, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menyatakan pada tahun 2025, anggaran belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.613 triliun, namun jumlah ini dinilai tidak cukup untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%.

Drajad menekankan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, Indonesia harus mencatatkan pertumbuhan minimal 5,8% hingga 5,9% pada 2025. Namun, dengan anggaran yang ada, pemerintah hanya menargetkan pertumbuhan 5,2%.

“Anggaran belanja Rp 3.600 triliun yang disiapkan Kementerian Keuangan tidak cukup untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% di masa mendatang,” terangnya pekan lalu.

Drajad menambahkan, untuk mencapai target pertumbuhan 6% hingga 8%, diperlukan tambahan anggaran sekitar Rp 300 triliun, sehingga total anggaran belanja negara mencapai Rp 4.000 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA –- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo mengungkap alasan Presiden terpilih Prabowo Subianto hendak membentuk Kementerian Perumahan.

Hashim yang juga adik kandung Prabowo Subianto itu menjelaskan kehadiran Kementerian Perumahan sebagai bentuk perhatian Prabowo terhadap kesejahteraan masyarakat RI. Khususnya, untuk memperlancar implementasi program pembangunan 3 juta rumah.

“Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak lama telah sering menyebut dan membahas tentang gangguan pertumbuhan pada anak atau stunting, serta pentingnya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (13/10/2024).

Hashim menekankan, komitmen pemerintah ke depan menekan angka stunting tak hanya difokuskan lewat realisasi program makan bergizi gratis saja, melainkan juga melalui pengadaan hunian yang layak.

Pasalnya, tegas Hashim, tempat tinggal dan lingkungan juga memengaruhi tumbuh kembang anak-anak. Dengan demikian, untuk memberantas stunting dan mengentaskan kemiskinan masyarakat dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh termasuk pentingnya anak dan keluarga Indonesia tinggal di rumah layak huni dengan lingkungan perumahan yang baik.

Atas dasar pertimbangan yang jelas tentang pentingnya perumahan dalam menekan angka stunting dan memberantas kemiskinan, maka pemerintah baru mendatang berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan.

Dalam rencananya, implementasi 3 juta rumah itu secara rinci terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya.

“Saya mau sampaikan bahwa 3 juta rumah ini adalah per tahun, sehingga kalau satu periode (5 tahun) akan dibangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Senada, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memang sempat mengungkap sulitnya menggarap proyek perumahan. Karenanya, dirinya mengaku pembentukan Kementerian Perumahan baik untuk dijalankan.

Akan tetapi, hingga saat ini Basuki mengaku tidak mengetahui secara detail mengenai teknis pembentukan Kementerian Perumahan tersebut. Dirinya juga mengaku belum mengetahui siapa saja nama yang masuk ke dalam bursa Menteri Perumahan.

“Belum ada [pembicaraan Kementerian Perumahan], saya kira bagus karena dengan program prioritas bila untuk [menyukseskan] 3 juta rumah, itu menjadi bagus,” tuturnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (18/9/2024).

Basuki menuturkan, untuk mengentaskan backlog tak cukup hanya dilakukan dengan pembentukan organisasi perumahan semata. Terlebih, sektor perumahan memiliki multiplier effect yang luas mencapai hingga 175 turunan industri.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan alasan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian Perumahan.

Hashim yang diketahui sebagai adik kandung Prabowo tersebut mengungkapkan, pembentukan Kementerian Perumahan bertujuan untuk memuluskan program pembangungan 3 juta rumah besutan Prabowo.

Menurutnya, program perumahan tersebut juga penting dalam menekan angka stunting dan pemberantasan kemiskinan yang selama ini menghantui Tanah Air.

Untuk itu, lanjut Hashim, pemerintah baru berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan untuk menjalankan program pembangunan 3 juta rumah, dengan rincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya

Hashim menegaskan bahwa program 3 juta rumah ini bakal dibangun tiap tahunnya, sehingga dalam satu periode kepimimpinan Prabowo maka bakal terbangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia.

“Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah. Dan nantinya dilanjutkan oleh presiden penerusnya,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (10/10).

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan untuk menggarap proyek perumahan bukan perkara yang mudah.

“Saya kira bagus (pembentukan Kementerian Perumahan), karena dengan program prioritas beliau (Prabowo) untuk 3 juta rumah, ini menjadi fokus,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu.

Basuki menyatakan, dalam menyelesaikan backlog, membentuk organisasi perumahan saja dirasa tidak cukup.

Tak hanya itu, kata dia, sektor perumahan punya 175 turunan industri untuk mendukung sektor properti di Indonesia.

“Jadi kalau ini beliau (Prabowo) membentuk perumahan, bagi saya pribadi bagus,” terangnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto berencana menghapus pajak perumahan sebesar 16% pada awal tahun menjabat sebagai presiden.

Hal ini diungkapkan oleh Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang menyebut pajak yang akan dihapus itu terdiri dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.

"Ini rekomendasi kita ke pemerintah untuk dihapus 16% sementara waktu," kata Hashim dalam Propertinomic Executive Dialogue di Jakarta, Kamis (11/10).

Hashim menegaskan, mulanya ia mendapatkan usulan ini dari Dirut BTN, Nixon LP Napitupulu dan Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang agar industri properti lebih bergairah.

Adik Prabowo ini juga bilang, wacana ini sudah dibahas beberapa kali guna mengurangi beban pengembang.

Meski akan mengurangi potensi pendapatan negara dari pajak, namun ia bilang kehilangan ini bisa digantikan oleh pendapatan dari industri perumahan yang tumbuh bergairah.

"Kalau kita hapus (pajak perumahan) 16% ini, negara hilang revenue beberapa, tapi kita nanti akan dapat pajak dari yang lainnya seperti kontraktor, dan revenue lain," ungkapnya.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z Minang menjelaskan saat ini rencana tersebut hanya akan berfokus pada program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kendati begitu, tak menutup kemungkinan segmen kelas menengah atas juga akan ada skema-skema lainnya untuk mempermudah kepemilikan rumah.

"Hal lain akan dibicarakan nanti," jelasnya.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menyiapkan strategi komprehensif untuk mendukung realisasi Program 3 Juta Rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden Prabowo akan menjadikan sektor perumahan dan properti sebagai salah satu program prioritas untuk mencapai target ekonomi yang dijanjikan sebesar 8% per tahun.

Sektor properti diharapkan bisa menyumbang 25% terhadap prroduk domostek bruto (PDB) Indonesia ke depan. Maklum, sektor ini memiliki keterkaitan dengan sekitar 185 sektor industri lain. Adapun saat ini, kontribusi sektor ini baru sekitar 3%.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN terus berdiskusi secara intens dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto untuk membahas strategi yang menyasar dari hulu ke hilir ekosistem perumahan nasional, baik dari sisi pasokan (supply) maupun permintaan (demand).

“Sebagai mitra yang akan dilibatkan dalam program tersebut, BTN memberikan kontribusi dalam penggodokan strategi agar pemerintah dapat mencapai targetnya dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Nixon, Minggu (13/10).

Nixon menjelaskan bahwa strategi yang diusulkan BTN bukan hanya untuk mengatasi masalah pendanaan, namun juga memastikan agar sisi supply dan demand dapat terpenuhi dan saling melengkapi.

Dari sisi supplai ada masalah produksi dan ketersediaan rumah serta lahan, sedang di sisi permintaan berkaitan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen atau end-user.

Nixon menambahkan, BTN mendukung sisi supplai dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal). Sedangkan di sisi demand, BTN menyalurkan kredit kepada konsumen, baik untuk membeli rumah, membangun rumah di lahan yang sudah ada, maupun merenovasi rumah.

Dalam konteks sektor perumahan lebih luas, lanjut Nixon, BTN turut memberikan masukan kepada Satgas Perumahan dengan skema yang sama agar pemerintah dapat mewujudkan programnya.

Di sisi supply, BTN menyarankan agar sejumlah masalah di lapangan yang terkait dengan tata ruang serta sertifikasi tanah dan rumah selama ini dibereskan terlebih dahulu karena terkait dengan beragam institusi dan tumpang-tindih peraturan. Sedangkan di sisi demand, masyarakat perlu diberikan edukasi terus-menerus bahwa memiliki rumah tidak selalu berupa rumah tapak, melainkan juga hunian vertikal.

Selain itu, BTN juga telah mengusulkan skema pembiayaan subsidi yang baru kepada Satgas Perumahan agar subsidi yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan tidak membebani keuangan negara. Penyesuaian skema subsidi tersebut dikelompokkan berdasarkan desil (pemeringkatan kesejahteraan) pendapatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT).

Berdasarkan rencana pemerintahan Prabowo, program Tiga Juta Rumah terdiri dari pembangunan dua juta unit rumah di pedesaan dan satu juta unit apartemen di kota-kota besar. Pemerintahan Prabowo memprioritaskan pembangunan rumh di pedesaan karena proyek perumahan akan menggerakkan perekonomian di desa dan menyerap tenaga kerja lokal.

Pada kesempatan yang sama, Bonny Z. Minang, Anggota Satgas Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto, mengatakan program Tiga Juta Rumah berangkat dari visi pemerintahan baru untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi dari saat ini sekitar 5% menjadi minimal 8%. Program tersebut dijalankan dengan menggerakkan ekonomi dari desa, dengan instrumennya yakni pembangunan rumah di pedesaan.

“Kami melihat program perumahan untuk pengentasan kemiskinan merupakan driver pertumbuhan yang paling efektif. Selama ini subsidi bahan bakar dinikmati oleh masyarakat mampu, sedangkan masyarakat tidak mampu seharusnya dapat menikmati subsidi berupa rumah yang terjangkau dan layak huni. Dengan adanya kepastian bahwa pemerintah membayar subsidi ini, maka terdapat kepastian. Jika ada kepastian, perbankan pasti akan bersedia untuk mendukung program ini, yang kemudian akan diikuti oleh developer dan kontraktor,” ujar Bonny.

BTN memiliki kapabilitas untuk mendukung program Tiga Juta Rumah karena telah menjadi tulang punggung bagi program Satu Juta Rumah di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, melalui program tersebut, BTN telah memiliki pangsa pasar sebesar 80% dari sekitar 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahunnya.

Dengan adanya target yang lebih tinggi dalam program Tiga Juta Rumah, Hirwandi mengatakan BTN secara konsisten melakukan transformasi bisnis dan pembenahan internal. Sebagai contoh, penguatan infrastruktur dengan bantuan teknologi, sehingga keputusan kredit menggunakan sistem yang tidak lagi manual agar lebih cepat dan efisien.

Dari sisi pendanaan, Hirwandi mengungkapkan bahwa BTN siap untuk mencari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri (offshore), termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR.

“Saat ini, nilai sekuritisasi KPR di Indonesia masih kecil sekali. Dengan adanya lebih banyak sekuritisasi, dana murah secara jangka panjang dapat terus tersedia. Selain itu, kita perlu mendorong dana investasi berkelanjutan, yang rencananya juga akan digulirkan oleh pemerintahan baru. Itu semua akan sangat membantu program Tiga Juta Rumah,” papar Hirwandi.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra buka suara soal sinyal Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah bakal menjadi Menteri Perumahan Rakyat di Kabinet Prabowo Subianto 2024-2029.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad berujar bahwa sinyal Fahri akan menjadi menteri merujuk pada tugasnya saat ini. Menurut Dasco, Fahri Hamzah saat ini merupakan anggota Satgas Perumahan pimpinan Hashim Djojohadikusumo.

Dasco mengatakan Satgas itu dibentuk untuk memenuhi target pembangunan perumahan di masa pemerintahan Prabowo ke depan.

"Karena kan memang Pak Fahri Hamzah itu anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dalam rangka janji kampanyenya Pak Prabowo," kada Dasco di kompleks parlemen, Jumat (12/10).

Di beberapa kesempatan, Hashim mengatakan bahwa Prabowo sebagai Presiden ke depan menargetkan membangun 15 juta rumah. Dia optimis target itu bisa dipenuhi dengan pembangunan tiga juta rumah setiap tahunnya.

"Jadi bukan 3 juta rumah sekian tahun tapi akan terus bertambah menjadi 15 juta rumah sehingga harusnya 3 juta rumah itu dia tertekan setiap tahun dan itu kalau 1 periode (kepemimpinan Prabowo) bisa 15 juta rumah kalau dia 2 periode bisa 30 juta rumah dan kita harus benar-benar ambisius,"ujar Hashim dalam dialog Propertinomic di Jakarta, Kamis (10/10).

Oleh karena itu, Hashim mengatakan tugas Fahri Hamzah ke depan akan sangat berat. Dia memang tak mengonfirmasi tegas ihwal sinyal jabatan baru bagi pendiri Partai Gelora itu.

Hashim menuturkan sang kakak sudah memiliki kriteria yang cocok untuk mengisi kursi menteri perumahan. Ini sekaligus menjawab pertanyaan salah satu anggota Real Estate Indonesia (REI).

"Tugasnya Pak Fahri (Fahri Hamzah) dan rekannya nanti berat. Tapi kita di sini untuk menunjang, membantu, menyukseskan program satu periode. Insyaallah Pak Prabowo dua kali (menjabat sebagai presiden) bisa 10 tahun, bisa 30 juta (rumah)," katanya.

Fahri yang mendampingi Hashim dalam agenda yang diadakan pengusaha properti itu irit bicara saat dikonfirmasi terkait sinyal tersebut. Ia tak membenarkan maupun membantah namanya sudah dikunci jadi menteri perumahan.

"Tanya Pak Hashim dong, ya," jawab Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu singkat selepas acara.