Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, akan mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa ikut dikelola perguruan tinggi atau kampus-kampus di Indonesia. Usulan itu bakal disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah harapan bisa bersama-sama. Ada beberapa tadi masukan dari profesor kita dan pakar kita Universitas Mataram," kata Stella saat menyambangi Universitas Mataram (Unram), Minggu malam (18/5/2025).

Menurut Stella, MBG yang merupakan program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) niatnya sangat baik. Program ini bertujuan memberikan makanan yang bergizi kepada anak-anak Indonesia agar mereka bisa sekolah dan belajar dengan baik.

"Program ini juga akan menjadi sesuatu pertumbuhan ekonomi di daerah lokal," ujar wanita asal Medan, Sumatera Utara (Sumut) itu.

Sehingga, kata Stella, Kemdiktisaintek berharap bersama-sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) bisa menggandeng universitas untuk menyukseskan program MBG.

"Karena di universitas ini sangat banyak pakar-pakar kita yang mengetahui bagaimana kami menyuplai makanan yang bergizi. Untuk di daerah Lombok juga begitu," tandas lulusan Harvard University itu.

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Balikpapan (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa program rumah subsidi bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Ini bukan sekadar program fisik, ini adalah bagian dari pemenuhan keadilan sosial. Semua lapisan masyarakat harus punya kesempatan yang sama untuk hidup layak,” kata Maruarar Sirait, di Balikpapan, Minggu (18/5).

Dia di Balikpapan menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada penerima manfaat dari berbagai profesi seperti guru PAUD, pengemudi ojek dalam jaringan (daring) dan lain sebagainya dalam akad masal perumahan Mentari Village, Jalan poros Balikpapan-Samarinda Kilometer 21.

Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah konkret pemerintah dalam memastikan akses setara terhadap hunian layak dan terjangkau.

Maruarar Sirait menyebut pada tahun ini terdapat 350 ribu unit rumah yang telah memiliki pendanaan, atau meningkat sekitar 70 persen dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 200 ribu unit. Lonjakan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat.

“Ini bukti bahwa negara serius hadir. Kami ingin masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tapi juga merasakan keadilan,” tegasnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, katanya terus melakukan pembenahan terhadap sejumlah kendala klasik yang selama ini menghambat pelaksanaan program, seperti legalitas tanah, kualitas bangunan, dan ketepatan sasaran penerima.

Ia menekankan pentingnya pembaruan data sebagai kunci efektivitas program. “Dulu saya dengar, tiba-tiba dari 200 ribu turun ke 30 ribu karena tidak tepat sasaran. Sekarang kita perbaiki. Data BPS sekarang bisa diperbarui setiap tiga bulan,” ujarnya.

Dengan basis data yang dinamis, Maruarar Sirait optimistis pembangunan perumahan akan semakin menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan termasuk juga untuk awak jurnalis.

Sebagai bagian dari strategi pengawasan sosial, ia mengajak wartawan yang memenuhi syarat untuk turut mengambil bagian dalam program rumah subsidi.

Maruarar Sirait berharap, selain memperoleh manfaat hunian, para jurnalis diharapkan menjadi mata dan telinga publik terhadap pelaksanaan pembangunan.

"Kalau wartawan tinggal di perumahan, mereka akan menyuarakan masalah. Kalau rumahnya banjir pasti ditulis, kalau janji pengembang tidak ditepati akan dikritik. Kalau kementerian saya korupsi, saya ingin itu dilaporkan," katanya.

Dikemukakannya ajakan tersebut tidak bertujuan membungkam kritik, melainkan mendorong partisipasi aktif jurnalis sebagai warga negara yang juga berhak atas tempat tinggal.

“Lihat gajinya, belum punya rumah, dan tetap menyuarakan kebenaran. Itu syaratnya,” ucapnya.

Menurutnya, keberadaan wartawan sebagai penghuni perumahan subsidi akan menjadi kontrol sosial yang sehat, sekaligus memperkuat akuntabilitas program di lapangan.

Ia menegaskan, rumah subsidi harus menjadi instrumen perubahan sosial, bukan sekadar angka dalam laporan kementerian.

"Dengan pengawasan aktif dan data yang akurat, diharapkan masyarakat dapat menikmati hunian yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga adil secara sosial," ujar Maruarar Sirait.

Bandarlampung (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmawati Herdian mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menargetkan empat kelompok sasaran yakni peserta didik, ibu menyusui, ibu hamil, dan balita untuk mengurangi angka gizi buruk.

"Program MBG ini untuk mencukupi gizi kelompok sasaran. Program ini sangat membantu mengurangi angka stunting," katanya di Kecamatan Kedamaian, Bandarlampung, Minggu.

Rahmawati Herdian menekankan pentingnya Program MBG dalam menciptakan generasi unggul di masa mendatang. Selain itu, Program MBG juga akan membantu sirkulasi perekonomian lokal di mana dapur MBG membeli bahan masakan dari petani dan pelaku usaha di area sekitar.

"Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap harinya, ribuan porsi makanan disiapkan di dapur yang dikelola oleh tenaga kerja dari masyarakat sekitar," kata dia.

Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Mochamad Halim menjelaskan bahwa tujuan dari Program MBG adalah untuk memenuhi gizi kelompok sasaran.

"Untuk itu, kami mengajak masyarakat agar berperan aktif dalam Program MBG dengan menjadi petugas ataupun mitra di dapur sehat," ujar dia.

Camat Kedamaian Kota Bandarlampung Joni Efriadi menjelaskan Program MBG merupakan kegiatan yang baik karena dapat meningkatkan gizi masyarakat.

"Selain itu, sektor perekonomian di Bandarlampung juga akan terangkat dan terbukanya lapangan kerja baru. Oleh karena itu, kami mengajak para peserta sosialisasi Program MBG untuk turut membantu agar program ini bisa berjalan dengan baik dan berjalan maksimal khususnya di Kota Bandarlampung," kata dia.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmawati Herdian bersama Badan Gizi Nasional (BGN) kembali berkolaborasi menyosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis di Bandarlampung. Acara sosialisasi ini diikuti oleh 300 peserta di Kecamatan Kedamaian, Kota Bandarlampung.

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar), diberdayakan menjadi kru dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG baru saja dibuka di Sukamiskin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Adita Irawati, mengatakan pemberdayaan napi lapas merupakan salah satu contoh nyata dampak positif dari pelaksanaan program MBG.

"Lapas Sukamiskin sudah menerapkan pemberdayaan, sesuai tujuan dari program MBG. Warga binaan mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi untuk bisa terlibat dalam Program MBG. Jadi, semua sesuai standar yang sudah Badan Gizi Nasional tetapkan," kata Adita dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025) dilansir dari detikFinance.

Hal ini, ungkap Adita, menjadi bukti program MBG dapat memberdayakan seluruh unsur masyarakat sehingga tercipta efek berganda atau multiplier effect. Napi di Lapas Sukamiskin dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Bukan hanya napi, koperasi lapas juga mendapat keuntungan secara ekonomis. Sebab, lembaga usaha itu diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku memasak. "Koperasi di lapas juga diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku," sebut Adita.

Pendirian dapur MBG di Lapas Sukamiskin mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah.

"Sekarang hari-hari saya makin cepat berlalu karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG," kata Rijatono Lakka salah satu warga binaan yang ikut menjadi kru Dapur MBG.

Sebelum berada di Lapas, Tono mengaku dirinya pernah punya usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG memercayakan Tono menjadi juru masak.

"Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian. Dengan keahlian, warga binaan jadi punya tempat di masyarakat, punya kesempatan untuk bekerja ketika nanti sudah kembali ke masyarakat," ujar Tono.

Selain Tono, ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari. Mulai dari menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

Video: Kuasa Hukum Sebut Pihak Yayasan Sempat Ingin Bayar Tunggakan Mitra MBG

Video: Kuasa Hukum Sebut Pihak Yayasan Sempat Ingin Bayar Tunggakan Mitra MBG

Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung diberdayakan menjadi kru Dapur Makan Bergizi Gratis. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG baru saja dibuka di Sukamiskin.

Hal ini menjadi bukti program Makan Gratis dapat memberdayakan seluruh unsur masyarakat sehingga tercipta efek berganda atau multiplier effect. Di Sukamiskin warga binaan dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Adita Irawati mengatakan pemberdayaan warga binaan merupakan salah satu contoh nyata dampak positif dari pelaksanaan Program MBG.

"Lapas Sukamiskin sudah menerapkan pemberdayaan, sesuai tujuan dari Program MBG. Warga binaan mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi untuk bisa terlibat dalam Program MBG. Jadi, semua sesuai standar yang sudah Badan Gizi Nasional tetapkan," kata Adita dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025).

Adita menyatakan bukan cuma warga binaan saja yang mendapatkan kegiatan. Secara ekonomis, koperasi lapas juga mendapat keuntungan karena diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku memasak.

"Koperasi di lapas juga diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku," sebut Adita.

Pendirian dapur MBG di Lapas Kelas I Sukamiskin pun mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah.

"Sekarang hari-hari saya semakin cepat berlalu, karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG," kata Rijatono Lakka salah satu warga binaan yang ikut menjadi kru Dapur MBG.

Sebelum berada di Lapas, Tono mengaku dirinya pernah punya usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG mempercayakan Tono menjadi juru masak.

"Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian. Dengan keahlian, warga binaan jadi punya tempat di masyarakat, punya kesempatan untuk bekerja ketika nanti sudah kembali ke masyarakat," ujar Tono.

Selain Tono, ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari. Dari mulai menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Firsa dan Dimas, warga binaan lainnya, mengaku bangga bisa terlibat di dapur MBG. Firsa mendapat tugas memasak protein. Sedangkan Dimas juru masak nasi atau karbohidrat lainnya.

"Kami jadi dapat ilmu, pengalaman, dan teman baru. Saya jadi tahu ternyata menjaga gizi sangat penting. Saya bangga karena ini termasuk pengabdian kepada Bapak Presiden," kata Firsa.

"Saya terharu, termotivasi, dan bangga ketika peralatan makan sudah kembali ke dapur, kami mendapat surat cinta dari siswa. Saya berharap program ini bisa terus berlanjut. Jadi ketika kami sudah kembali ke masyarakat, bisa terlibat di dapur lagi," ujar Dimas.

Sebanyak 3.300 pekerja dari 67 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Sumatera Selatan, mengikuti bimbingan teknis (bimtek) untuk penyediaan makan bergizi gratis (MBG). Mereka mendapat arahan terkait kesehatan, keamanan, dan higienitas makanan ketika proses pengolahan di SPPG.

Direktur Deputi Dialur Wilayah II Badan Gizi Nasional Brigjen Pol Sony Sanjaya mengatakan bimtek penjamah makanan program MBG untuk menyosialisasikan standar operasional prosedur (SOP) yang harus dilakukan para pekerja di dapur.

"Bimtek ini sangat penting dilakukan untuk menyampaikan SOP yang harus dilakukan SPPG. Baik dalam penyiapan bahan makanan, penyimpanan, pengolahan hingga di antar ke sekolah. Bimtek di Sumsel kita lakukan untuk 67 SPPG atau untuk 3.300 orang yang bertugas di dapur untuk tahap awal ini," ujar Sony, Sabtu (17/5/2025).

Dalam kegiatan itu, para narasumber yang dihadirkan berasal dari Dinas Pendidikan, persatuan ahli gizi Indonesia (Persagi), akademisi, BPOM, himpunan ahli kesehatan lingkungan Indonesia (HAKLI), dan dinas ketenagakerjaan. Kegiatan untuk 67 SPPG itu digelar di 5 lokasi di Kota Palembang selama 2 hari.

"Materi yang disampaikan pata narasumber bertujuan agar mereka dapat melaksanakan tugas sebagai pejuang pembangunan gizi anak-anak bangsa. Sehingga mereka perlu dibekali pengetahuan," ungkapnya.

Bimtek itu sekaligus menjadi upaya BGN mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pihaknya tak ingin kecolongan kejadian keracunan makanan seperti yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

"Kita tak ingin lagi ada kejadian lauk yang tidak terjaga dengan baik, berbau dan hal-hal lainnya. Penanganan ayam, daging, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan harus sesuai SOP. Mudah-mudahan dengan bimtek ini kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tersebut bisa kita zero-kan. Insyaallah tidak ada lagi kasus-kasus jika bekerja sesuai SOP," katanya.

Katanya, 67 SPPG yang sudah berdiri di Sumsel sejak Januari-Mei akan terus diawasi oleh pihak-pihak terkait. Mulai dari ahli gizi yang memantau kandungan gizi pada makanan, asisten lapangan yang memonitor kegiatan harian di dapur dan lainnya.

"Termasuk inspektorat pemantauan dan pengawasan dari BGN untuk memastikan bahan makanan, pengolahan makanan, dan proses lain-lainnya berjalan dengan baik dan sesuai SOP. Bahkan, sebelum SPPG didirikan, kita juga akan memastikan air yang dipakai apakah itu dari sumur atau PDAM sesuai ketentuan, ada uji laboratorium yang dilakukan," terangnya.

Dia menambahkan, terhadap kasus siswa diduga keracunan yang terjadi beberapa waktu terakhir, tindakan terhadap SPPG dilakukan bertahap. Diawali dengan teguran hingga penindakan.

"Itu (kasus-kasus) terus kita evaluasi, sehingga ada perbaikan-perbaikan untuk ke depannya," ujarnya..

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Sumsel Awaludin mengatakan bimtek yang digelar untuk meningkatkan kualitas MBG di Sumsel. Terlebih MBG akan diterapkan kepada seluruh siswa di Sumsel secara bertahap.

"Kita terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi MBG. Tiap sekolah juga ikut membantu pendistribusian ke kelas, mengumpulkan ompreng dan lainnya. Kita juga mengevaluasi jika ada keterlambatan pengantaran. Komunikasi terus kita lalukan agar program berjalan sesuai harapan," terangnya.

Video: SMPN 41 Palembang Beri Bantahan soal Siswanya Disebut Duel

Video: SMPN 41 Palembang Beri Bantahan soal Siswanya Disebut Duel

Walau hanya satu tower akan bawa kemajuan, bahwa IKN juga sediakan hunian untuk masyarakat umum

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat umum di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Pemerintah sediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN," kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono saat ditanya mengenai konsep kota dunia untuk semua di Sepaku, Penajam Paser Utara, Minggu.

Komitmen pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat umum tersebut, lanjut dia, disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat melakukan peninjauan di wilayah IKN beberapa hari lalu.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan peninjauan sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur hunian yang telah dibangun di IKN.

"Kementerian PKP akan bangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat," ucapnya.

"Walau hanya satu tower akan bawa kemajuan, bahwa IKN juga sediakan hunian untuk masyarakat umum,” tambajnya.

Kementerian PKP menegaskan kebijakan pembangunan hunian mencerminkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Arahan kepala negara tersebut harus ada hunian masyarakat, terutama masyarakat kecil, sehingga rakyat mendapatkan kesempatan tinggal dengan layak di IKN yang sama pentingnya dengan TNI, Polri, dan ASN.

Basuki Hadimuljono mengatakan komitmen pemerintah mewujudkan IKN sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial memberikan akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah tengah membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Nusantara, Kalimantan Timur. Selain rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN) serta pertahanan dan keamanan (Hankam), pemerintah akan menyediakan hunian bagi masyarakat di sana.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah meninjau sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur hunian yang telah dibangun di IKN.

Dalam kesempatan tersebut, Basuki menyampaikan bahwa Kementerian PKP akan mengambil langkah progresif untuk menyediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN.

"Kunjungan Pak Menteri PKP membawa inovasi bahwa beliau akan membangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat. Walaupun satu tower, ini akan membawa kemajuan bahwa IKN juga menyediakan hunian untuk masyarakat," ujar Basuki dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (18/5/2025).

Sementara itu, Ara menegaskan bahwa kebijakan pembangunan hunian harus mencerminkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

"Arahan Presiden harus juga ada hunian buat masyarakat, terutama masyarakat kecil. Memang penting TNI, Polri, dan ASN, tapi tentu rakyat kita juga penting untuk mendapatkan kesempatan," ucap Ara.

Kegiatan merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial. Hal itu dengan memberikan akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bisnis.com, MATARAM – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membutuhkan 450 dapur untuk menunjang kebutuhan Program Makan Siang Gratis (MBG).

Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, menjelaskan bahwa NTB saat ini memiliki 10.474 sekolah dengan jumlah murid mencapai Rp1,33 juta yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Dari kalkulasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, diperkirakan butuh 450 dapur MBG untuk menjangkau seluruh anak-anak di wilayah tersebut.

"Sehingga kebutuhan dapur diperkirakan sekitar 450 spot. Pembangunan dapur ini sepenuhnya menggunakan dana dari APBN," ucap Lalu Gita Ariadi dalam keterangan pers, Jumat (16/5/2025).

Gita menjelaskan, saat ini Pemprov NTB sedang melakukan pemetaan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kriteria dalam pemilihan spesifikasi lahan yang harus disiapkan pemerintah daerah yaitu memiliki luas lahan 800 m2 hingga 1.000 m2, lebar dengan minimal 25 meter.

Status lahan hak pakai, lokasi dekat dengan lingkungan sekolah dan terdapat kurang lebih 3.000 anak sekolah dengan waktu tempuh maksimal 20 menit dari lokasi.

Selanjutnya, kondisi lahan siap bangun, terdapat jaringan listrik PLN, terdapat sumber air tanah atau jaringan PDAM, terdapat akses jalan menuju lahan SPPG dengan lebar minimal 3 meter dan lingkungan harus higienis, tidak berdekatan dengan tempat pembuangan akhir.

BGN memberikan kewenangan untuk daerah memilih lahan yang tepat dan bukan milik instansi atau lembaga, melainkan tanah pribadi.

Dengan adanya program ini diharapkan dapat membangkitkan pengusaha bidang kuliner dan potensi lokal yang ada di daerah untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Staf Ahli Kepala Badan Gizi, Bobby Kusuma menjelaskan pembangunan SPPG dan Dapur Sehat ditargetkan tuntas pada September 2025 mendatang.

Bobby meminta kepada pemerintah daerah, sesegera mungkin memberikan data titik-titik lokasi lahan yang sudah bersertifikat, sehingga tim BGN dapat turun meninjau langsung lokasi tersebut.

"Kami berharap bisa mendapatkan feedback terkait lahan ini paling lambat pada tanggal 30 Mei 2025. Harapannya, pembahasan terkait izin pinjam pakai lahan di NTB sudah selesai semuanya," kata Bobby.

Ratusan siswa yang dirawat di rumah sakit dan puskesmas diduga keracunan saat menyantap makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten PALI, Sumatera Selatan (Sumsel), sudah kembali ke sekolah. Guru pun diminta untuk mengecek makanan siswa agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

Namun, Dinas Pendidikan Sumsel belum mengetahui penyebab ratusan siswa keracunan usai menyantap MBG tersebut.

"Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kita bersama, baik dalam pengolahan makanan, distribusinya dan proses-proses lainnya di SPPG. Kalau soal hasil laboratorium pengujian sampel seperti apa, kita tidak masuk ke wilayah itu. Kami hanya mendapat laporan jika ada siswa yang diduga keracunan usai MBG," ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Sumsel Awalluddin, Sabtu (17/5/2025).

Namun, dia memastikan seluruh siswa yang terdampak keracunan dan sempat dirawat di puskesmas dan rumah sakit seluruhnya sudah sehat. Mereka kini sudah melakukan aktivitas belajar seperti biasa.

"Sudah sehat seluruhnya dan mereka sudah kembali beraktivitas seperti biasa," ungkapnya.

Menurutnya, kasus keracunan siswa menjadi perhatian semua pihak. Pihaknya berharap proses memasak atau pengolahan makanan dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan SOP.

"Kita harap SPPG masak tepat waktu, sehingga tidak mengganggu distribusi. Kalau telat masaknya akan mengganggu pengiriman ke sekolah, tapi kalau masak terlalu cepat bisa mengakibatkan basi," ungkapnya.

Menurutnya, antisipasi harus dilakukan di semua proses. Tak hanya menyangkut distribusi dan waktu memasak. Para guru diwanti-wanti untuk memeriksa makanan sebelum dikonsumsi siswa.

"Kita juga sampaikan kepada guru-guru untuk memeriksa kembali makanan yang diberikan kepada siswa. Jika ada yang tidak beres, seperti berbau, ada ulat, berubah warna dan sejenisnya supaya dihindari. Kita tak ingin ada kejadian berulang," katanya.

Video: SMPN 41 Palembang Beri Bantahan soal Siswanya Disebut Duel

Video: SMPN 41 Palembang Beri Bantahan soal Siswanya Disebut Duel

KOMPAS.com -Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah kini menjadi sorotan banyak calon pemilik rumah.

Dengan penawaran rumah subsidi yang terjangkau melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), banyak opsi tersedia dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Hal ini membuat Palangkaraya menjadi alternatif menarik untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Berikut perumahan-perumahan yang layak dipertimbangkan:

1. Bumi Palangka III

Bumi Palangka III yang terletak di Jekan Raya merupakan proyek perumahan yang dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Proyek ini menawarkan tipe rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi.

Saat ini, tersedia 2 rumah dengan harga per unit Rp 95 juta.

2. Pesona Katimpun Permai

Pesona Katimpun Permai, juga berlokasi di Jekan Raya, dikembangkan oleh PTbKarya Griya Sejahtera.

Perumahan ini menawarkan 3 rumah tipe 36 dengan harga Rp 135 juta per unit.

Rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 150 meter persegi.

Saat ini, 2 unit telah terjual, dan 1 unit masih tersedia untuk dibeli.

3. Fajaray Permai

Fajaray Permai adalah proyek yang dikembangkan oleh PT Fajaray Multi Raya dan terletak di Jekan Raya.

Dengan harga Rp 136 juta per unit, rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 200 meter persegi.

Proyek ini telah terjual 13 unit, dengan 23 rumah masih tersedia, menanti calon pembeli.

4. Mahir Mahar Permai

Mahir Mahar Permai berlokasi di Sabangau dan juga dikembangkan oleh PT Fajaray Multi Raya.

Proyek ini menawarkan 8 rumah dengan harga per unit Rp 140 juta.

Rumah tapak berukuran 36 meter persegi ini memiliki luas total lahan 200 meter persegi, di mana 6 unit telah terjual dan masih tersisa 2 rumah.

5. Flora Permata Residence

Terletak di Pahandut, Flora Permata Residence merupakan proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Hm Nor Cipta Abadi.

Proyek ini menawarkan 14 rumah dengan harga Rp 142 juta per unit.

Setiap rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan lahan mencapai 150 meter persegi.

Saat ini, 10 unit telah terjual, meninggalkan 4 unit yang masih tersedia untuk dijual.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, Kota Palangkaraya menjadi pilihan menarik bagi mereka yang sedang mencari rumah baru.

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara setelah SDN Pandu, Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) mendapat hidangan ayam busuk saat pembagian makan bergizi gratis (MBG).

Peristiwa tersebut terjadi ketika guru mengecek kelayakan MBG sebelum dikonsumsi oleh siswa, Rabu (14/5/2025).

Dadan mengatakan, pihaknya sudah meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk membiasakan uji organoleptik sebelum membagikan makanan ke sekolah.

Uji organoleptik yang dimaksud Dadan adalah pengujian menggunakan indera untuk menilai kualitas dan keamanan atau makanan maupun minuman.

Selain itu, ia juga mengimbau supaya sekolah atau SPPG tidak membagikan makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi.

“Kami sudah ingatkan agar uji organoleptik dibiasakan. Masakan yang sudah (tidak layak) tidak diusah lanjut dibagikan,” kata dadan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (17/5/2025).

Kronologi SDN Pandu dapat ayam busuk saat MBG

Rusmin Sigar selaku Kepala SDN Pandu membenarkan bahwa sekolahnya mendapat menu ayam yang sudah busuk ketika pembagian MBG, Rabu (14/5/2025).

Temuan hidangan tidak layak konsumsi bermula saat pembagian MBG untuk siswa kelas 4, 5, dan 6.

Seorang guru kemudian memeriksa MBG lalu menemukan menu ayam yang sudah berbau.

“Kami ada tim yang memeriksa kelayakan makanan sebelum dikonsumsi anak-anak dan diketahuilah ada makanan yang saat itu tidak layak,” kata Rusmin dikutip dari Tribun Manado, Kamis (15/5/2025).

Setelah mendapati menu ayam busuk, Rusmin bergegas menuju kelas supaya siswa tidak mengonsumsi MBG.

Ia juga langsung menjalin komunikasi dengan SPPG terkait temuan ayam busuk.

“Ada 20 kotak yang ayamnya sudah berbau busuk, ada juga yang kata siswa tidak, tapi kami memutuskan untuk tidak mengkonsumsi makanan itu,” jelas Rusmin.

Jajaran pemprov dan pemkot turun tangan

Temuan ayam busuk saat pembagian MBG langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas (Kadis) Pangan Sulut Franky Tintingon, Kadis Pendidikan Manado Steven Tumiwa, dan Kepala SPPG Mapanget Stevano.

Franky mengatakan, jumlah penerima MBG di SDN Pandu sebanyak 326 orang.

Sekolah tersebut sudah menjalankan MBG yang diinisiasi pemerintah sejak Senin (17/2/2025).

Namun, baru kali ini terjadi kasus makanan yang dibagikan dalam kondisi tidak layak.

“Baru saat ini ada kejadian seperti ini,” jelas Franky.

Sementara itu, Stevano menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemprov Sulut dan Pemkot Manado begitu ada temuan ayam busuk saat pembagian MBG di SDN Manado.

Berdasarkan hasil peninjauan, semua proses pengolahan dan penyimpanan makanan sudah sesuai prosedur yang ditetapkan.

Di sisi lain, sampel daging ayam juga sudah diuji dan hasilnya tidak mengandung bahan berbahaya.

Meski begitu, Stevano dan tim Pemprov Sulut serta Pemkot Manado sepakat untuk meningkatkan pengawasan dan kontrol kualitas makanan saat pembagian MBG.

Hal tersebut mencakup pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah, semuanya akan diawasi lebih ketat.

Stevano menambahkan, pihaknya juga berkomitmen untuk selektif memilih supplier bahan makanan guna memastikan semua bahan yang digunakan dalam kondisi aman dan berkualitas.

Setelah temuan ayam busuk, program MBG tetap dilanjutkan, namun dengan pengawasan lebih ketat supaya hidangan yang diterima siswa dipastikan bergizi dan aman untuk dikonsumsi.

Stevano menambahkan, SDN Pandu yang menemukan menu MBG tidak layak juga sudah melarang siswa untuk mengonsumsi hidangan.

“Pihak sekolah laksanakan sesuai protokol dengan tidak memberikan makanan itu ke siswa,” jelasnya dikutip dari Tribun Manado, Kamis (15/5/2025).