Groundbreaking 1 juta rumah yang rencananya akan dilakukan dari investasi Qatar, batal digelar pada April ini. Pembangunan tersebut dapat dilaksanakan apabila Qatar telah memenuhi 3 syarat yakni membangun kantor di RI, menyerahkan sekian persen dana dari investasi yang dijanjikan, dan menggandeng kontraktor lokal dalam program ini.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan investasi tersebut akan tetap berjalan. Kabar terbaru yang ia dapat, Qatar telah menunjuk manajemen planning untuk membuka kantor di Jakarta. Selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan lahan untuk dinilai oleh pihak Qatar.

"Semalam mereka ngontak saya. Sudah menunjuk perusahaan manajemen planning yang buka kantor di Jakarta. Kami juga sudah berkoordinasi untuk menyiapkan lahan-lahan yang akan mereka studi karena setiap lahan itu tentu akan menghasilkan efek biaya yang berbeda," kata Fahri kepada awak media seusai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Nantinya setiap lahan tersebut akan dinilai yang paling efektif terutama soal biaya untuk dibangun rumah subsidi. Ketika Qatar telah menemukan lahan yang tepat, selanjutnya pemerintah akan membantu untuk melegalkan. Setelah itu, pembangunan baru dapat dilakukan.

"Karena tentunya kan harus dihitung dari awal. Nggak boleh orang sudah bangun baru harga ditetapkan. Nanti konsumennya kecewa kan. Misalnya harganya ternyata nggak murah. Itu juga nggak boleh. Ya itu tentu urusannya mereka ya," jelasnya.

Fahri menekankan selain investasi dari Qatar pemerintah juga sudah menjaring banyak investor yang tertarik untuk terlibat dalam Program 3 Juta Rumah.

"Kita tunggu aja. Tapi yang ngantri banyak, jadi nggak usah khawatir ya," ujarnya.

Ketika ditanya kapan kantor tersebut siap beroperasi di Jakarta, Fahri enggan membeberkan tanggal tepatnya. Namun, ia mengatakan paling cepat di bulan depan.

"(Kapan Qatar mulai berkantor di Jakarta?) Yah itu tunggu urusan mereka. (Kalau Mei bisa nggak Pak?) rencananya demikian," ungkap Fahri.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan 1 Juta Rumah masih menunggu kepastian dari Qatar. Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menjelaskan MoU yang berlangsung pada Januari lalu belum menjadi kontrak kerjasama. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah tengah mengusahakan agar kontrak tersebut dapat terealisasi.

"Setelah MoU itu, kami beri waktu tiga bulan untuk menunjukkan keseriusannya. Satgas menilai saat ini adalah waktunya menunjukkan komitmen nyata. Maka kami kirimkan surat kepada pihak Qatar agar MoU itu segera ditingkatkan menjadi kontrak," kata Bonny seusai acara Halal Bihalal Keluarga Besar Real Estate Indonesia di Sheraton Grand Jakarta, Senin (21/4/2025) lalu.

Qatar juga harus memenuhi beberapa persyaratan kepada Indonesia sebagai bentuk keseriusan melakukan investasi. Pertama mereka harus memiliki kantor di Indonesia. Kedua, mereka perlu memberikan sejumlah anggaran sebagai bentuk komitmen awal. Terakhir adalah melibatkan pengembang lokal dalam pembangunan 1 juta rumah di Indonesia.

"Pertama, mereka harus punya perwakilan atau kantor di Indonesia. Nggak bisa lagi (pemerintah) bolak-balik ke Doha. Pak Wamen saja sudah bolak-balik ke sana. Kita butuh perwakilan tetap untuk efisiensi administrasi dan koordinasi. Kedua, karena likuiditas perbankan kita terbatas, idealnya mereka menempatkan sebagian dana di bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara) sebagai bentuk komitmen awal. Ketiga, mereka wajib melibatkan kontraktor lokal dalam proyek tersebut. Ini penting demi pemberdayaan industri konstruksi nasional," terangnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Pemerintah telah menandatangani perjanjian nota kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) dengan Qatar pada Januari lalu. Satgas Perumahan menyampaikan ground breaking rencananya akan dilaksanakan setelah lebaran atau April 2025. Namun, hingga hari ini, belum ada kejelasan mengenai hal tersebut.

Menanggapi hal ini, anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menjelaskan MoU yang berlangsung pada Januari lalu belum menjadi kontrak kerjasama. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah tengah mengusahakan agar kontrak tersebut dapat terealisasi.

"Setelah MoU itu, kami beri waktu tiga bulan untuk menunjukkan keseriusannya. Satgas menilai saat ini adalah waktunya menunjukkan komitmen nyata. Maka kami kirimkan surat kepada pihak Qatar agar MoU itu segera ditingkatkan menjadi kontrak," kata Bonny seusai acara Halal Bihalal Keluarga Besar Real Estate Indonesia di Sheraton Grand Jakarta, Senin (21/4/2025).

Qatar juga harus memenuhi beberapa persyaratan kepada Indonesia sebagai bentuk keseriusan melakukan investasi. Pertama mereka harus memiliki kantor di Indonesia. Kedua, mereka perlu memberikan sejumlah anggaran sebagai bentuk komitmen awal. Terakhir adalah melibatkan pengembang lokal dalam pembangunan 1 juta rumah di Indonesia.

"Pertama, mereka harus punya perwakilan atau kantor di Indonesia. Nggak bisa lagi (pemerintah) bolak-balik ke Doha. Pak Wamen saja sudah bolak-balik ke sana. Kita butuh perwakilan tetap untuk efisiensi administrasi dan koordinasi. Kedua, karena likuiditas perbankan kita terbatas, idealnya mereka menempatkan sebagian dana di bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara) sebagai bentuk komitmen awal. Ketiga, mereka wajib melibatkan kontraktor lokal dalam proyek tersebut. Ini penting demi pemberdayaan industri konstruksi nasional," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Bonny sempat mengatakan pemerintah baru akan memberikan apa yang dibutuhkan Qatar untuk membangun rumah, contohnya seperti tanah yang bisa digunakan. Setelah rumah dibangun, nantinya bangunan akan dikelola oleh pemerintah.

"(Groundbreaking bulan Mei?) Kita kondisikan. Karena kan dari Januari ini, ya kan? Setelah sudah selesai, ya pemerintah mengelola. Mungkin pemerintah menunjuk Perumnas atau siapa (untuk mengelola)," katanya saat ditemui wartawan di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Ia mengatakan, saat ini tanah di kompleks perumahan DPR di Kalibata menjadi salah satu kandidat untuk pembangunan 1 juta rumah dari Qatar. Bonny menuturkan saat ini sedang dalam proses pelimpahan dari sekretariat DPR ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang selanjutnya akan diberikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"(Lokasi pembangunan) Kalibata sekarang yang bisa dikatakan 90 persen. Banyak lahan yang ada, tapi masih ditinggalin oleh masyarakat, kayak kemayoran," tuturnya.

Terpisah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan dirinya telah bertemu dengan beberapa investor, salah satunya Ooredoo Qatar pada saat kunjungan kerja ke Doha. Perusahaan ini sudah berinvestasi di Indonesia di bidang telekomunikasi yakni dengan PT Indosat Tbk.

"Kita kan sudah sampaikan data-data kita, kemarin saya bertemu dengan Ooredoo, grup besar yang sudah investasi di sini di bidang telekomunikasi. Kenapa saya pilih (Ooredoo) dari sekian banyak pilihan karena dia sudah pernah (investasi di Indonesia)," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut pihaknya telah melakukan penjajakan dan menyampaikan data-data terkait Program 3 Juta Rumah. Ia merasa Ooredoo cocok sebagai calon investor karena mereka sudah pernah berinvestasi di perusahaan di Indonesia, bahkan hingga saat ini.

"Saya mesti milih mana yang efektif. Bagi saya yang efektif yang sudah pernah ada di sini investasi dan sekarang masih investasi di sini. Kenapa? Jadi dia sudah mengerti kultur, struktur daripada bisnis di Indonesia. Nah, jadi kita bikin one-on-one meeting. Dari dia dua, dari saya tiga. Kita jelaskan satu setengah jam," jelas Ara.

Ada pun, mengenai kejelasan waktu groundbreaking, Ara tidak menjelaskan rinci. Ia hanya menyebutkan telah melakukan beberapa pertemuan dengan investor potensial di Qatar seperti Hilal Mohammed HK Al Khulaifi dan bertemu dengan CEO Standard Chartered di Qatar pada Minggu (13/4) lalu.

Pengembang Real Estate Indonesia (REI) telah menyiapkan program untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyampaikan pihaknya siap untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan tanpa bantuan anggaran negara yakni APBN.

"Hari REI me-launching Propertinomic 2.0. REI siap bangun 1 juta rumah di desa tanpa APBN. Kami berharap apa yang kita sampaikan, nanti dokumennya kita serahkan, ini cara kita untuk sama-sama mendorong program mulia, Program 3 Juta Rumah untuk segera bisa berjalan," kata Joko kepada awak media saat hadir di acara Halal Bihalal Keluarga Besar Realestate Indonesia di Hotel Sheraton, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Joko menyampaikan dalam dokumen Propertinomic 2.0 terdapat empat poin penting yang didorong oleh REI kepada pemerintah, yakni mengenai pertanahan, perizinan, perbankan atau pembiayaan, dan pengawasan.

"Membutuhkan 4 kebijakan, pertama adalah mengenai pertanahan, kebijakan perizinan untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)-nya, pertanahan berarti sertifikat dong, Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) dong. Ketiganya adalah kebijakan pembiayaan atau perbankannya. Yang keempat adalah kebijakan pengawasan," sebut Joko.

Pria yang juga sering disebut sebagai Crazy Rich Grobogan ini menjelaskan Propertinomic 2.0 dapat berjalan apabila pemerintah telah mengeluarkan mengesahkan kebijakan untuk mendukung program ini. Ia berharap lewat kebijakan tersebut tertera jelas mengenai target pasar konsumen rumah di desa, luas rumahnya, batasan penghasilan konsumen, dan lain-lain.

"Kalau sudah ada kriterianya, sudah ada kebijakan ini, kita tinggal bangun. Kita biasa bangun. Ketika bangun itu (Propertinomic 2.0 berjalan) karena sudah ada kriteria, batas pendapatannya, dan sebagainya," jelasnya.

Ia menilai dengan adanya program ini perekonomian di desa akan berjalan. Lalu, akan muncul pengusaha-pengusaha baru yang mendukung pasokan kebutuhan pembangunan seperti pengusaha batu bata, kusen, kayu, dan lain-lain.

"Karena kita tahu bahwa properti itu kan padat karya. Industri yang related ke sana (properti) itu 180 industri. Karena rumah itu kan hilir, bukan hulu. Hulunya pabrik-pabrik sama sumber daya alam," ujarnya.

Seusai acara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan dukungan untuk program yang diusung REI tersebut.

"Bagus dong. REI ini kan organisasi tertua, dan terbesar dari pengembang. (Apakah akan ada bantuan dari pemerintah agar program ini berjalan?) Sudah saya bilang, kami ini sudah punya track record. Kalau soal mendukung pengembang, misalnya soal ke OJK, saya bantu nggak ke OJK? (Iya). Saya berani ngomong bukti-bukti yang sudah saya dukung untuk pengembang," terangnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Bisnis.com, JAKARTA – Komitmen investasi pemerintah Qatar yang bakal membangun 1 juta rumah rakyat hingga saat ini belum terealisasi. Padahal, nota kesepahaman (MoU) investasi itu telah dilakukan sejak awal 8 Januari 2025.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang memberi sinyal proyek investasi 1 juta rumah tersebut selambat - lambatnya bakal dilakukan pada Mei 2025.

“Kita telah tulis surat kepada mereka, untuk mereka [merealisasikan pembangunan] selambat-lambatnya bulan Mei. Tetapi bulan April dia harus datang di bulan ini untuk melaksanakan persyaratan formal,” tegasnya saat ditemui di Menara Mandiri I, dikutip Minggu (20/4/2025).

Pasalnya, tambah Bonny, komitmen investasi yang disampaikan oleh Qatar baru sebatas tandatangan MoU. Untuk dapat segera merealisasikan proyek tersebut, Qatar perlu terlebih dahulu melalui sejumlah tahap.

Salah satu yang harus dipenuhi yakni membentuk badan usaha yang bakal mengeksekusi proyek tersebut.

“Dia [Qatar] harus punya kantor, jalan-jalan. Kayak sekarang nih kita mau ngomong saya harus terbang ke Doha. Iya dong [harus buat badan usaha], di Indonesia,” tegasnya.

Adapun sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menjelaskan bahwa groundbreaking perdana program 3 juta rumah lewat skema investasi asing itu bakal dilakukan di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan.

“Kemungkinan yang pertama itu yang sudah siap lahannya dan perizinannya itu lahan bekas perumahan DPR di Kalibata,” kata Fahri saat ditemui di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Lebih lanjut, Fahri menjelaskan bahwa proyek perdana 3 juta rumah itu bakal dibangun di atas lahan seluas 24 hektare (Ha). Di mana 20 Ha berada di dalam kompleks perumahan dan 4 Ha lainnya berada di luar blok lantaran terbatas rel kereta api.

Berdasarkan perhitungan Kementerian PKP, realisasi investasi dari Qatar itu bakal membangun hingga 20.000 unit hunian vertikal.

“Ya kalau total-total di situ bisa 20.000-an unit ya. 20.000 unit Rusunami, kita mengarah kepada milik, semuanya mengarah kepada milik, tapi ya itu kan transisi ya. Artinya nanti kalau di tahap awal ada kepentingan menyewakan, yang saya bilang tadi demand side itu,” ujarnya.

Qatar akan membiayai pembangunan 1 juta rumah di Indonesia. Pembangunan tersebut masih termasuk dalam Program 3 Juta Rumah.

Pada awal Januari 2025, Qatar sudah menandatangani perjanjian nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo pernah mengungkapkan pembangunan 1 juta rumah dari Qatar akan dilakukan April 2025.

Kira-kira kapan groundbreaking untuk proyek tersebut?

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada pihak Qatar untuk melakukan groundbreaking setidaknya pada bulan Mei mendatang. Namun, pada bulan April ini setidaknya sudah menandatangani kontrak kerja sama agar pembangunan 1 juta rumah bisa terlaksana.

"Ya, Anda datang ke sini, buatlah SPV, buat kantor yang benar-benar di sini di Indonesia. Setelah mendapatkan kontrak, kita akan berikan apa yang Anda mau," tegas Bonny saat ditemui wartawan di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Jika sudah menandatangani kontrak untuk pembangunan, kata Bonny, pemerintah baru akan memberikan apa yang dibutuhkan Qatar untuk membangun rumah, contohnya seperti tanah yang bisa digunakan. Setelah rumah dibangun, nantinya bangunan akan dikelola oleh pemerintah.

"(Groundbreaking bulan Mei?) Kita kondisikan. Karena kan dari Januari ini, ya kan? Setelah sudah selesai, ya pemerintah mengelola. Mungkin pemerintah menunjuk Perumnas atau siapa (untuk mengelola)," katanya.

Ia mengatakan, saat ini tanah di kompleks perumahan DPR di Kalibata menjadi salah satu kandidat untuk pembangunan 1 juta rumah dari Qatar. Bonny menuturkan saat ini sedang dalam proses pelimpahan dari sekretariat DPR ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang selanjutnya akan diberikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"(Lokasi pembangunan) Kalibata sekarang yang bisa dikatakan 90 persen. Banyak lahan yang ada, tapi masih ditinggalin oleh masyarakat, kayak kemayoran," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Marc Marquez Juarai Sprint Race MotoGP Qatar 2025

Video Marc Marquez Juarai Sprint Race MotoGP Qatar 2025

Qatar dikabarkan akan membantu realisasi Program 3 Juta Rumah dengan membangun 1 juta rumah. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo bulan lalu mengungkapkan pembangunannya akan dilaksanakan pada April 2025.

"Ini akan segera dimulai bulan April setelah lebaran. Investor dari Qatar bawa modal bangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya US$ 18-20 miliar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar 3-5 apartemen dan rumah di pedesaan," kata Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim dan Energi dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, seperti yang dikutip Rabu (26/2/2025) lalu.

Terpisah, menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan lokasi pertama pembangunan 1 juta rumah oleh Qatar akan berada di Kalibata, Jakarta Selatan dengan jumlah rumah yang dibangun rencananya 20.000 unit.

Lantas, apakah saat ini program tersebut telah berjalan sesuai target?

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) mengatakan dirinya telah bertemu dengan beberapa investor, salah satunya Ooredoo Qatar. Perusahaan ini sudah berinvestasi di Indonesia di bidang telekomunikasi yakni dengan PT Indosat Tbk.

"Kita kan sudah sampaikan data-data kita, kemarin saya bertemu dengan Ooredoo, grup besar yang sudah investasi di sini di bidang telekomunikasi. Kenapa saya pilih (Ooredoo) dari sekian banyak pilihan karena dia sudah pernah (investasi di Indonesia)," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut pihaknya telah melakukan penjajakan dan menyampaikan data-data terkait Program 3 Juta Rumah. Ia merasa Ooredoo cocok sebagai calon investor karena mereka sudah pernah berinvestasi di perusahaan di Indonesia, bahkan hingga saat ini.

"Saya mesti milih mana yang efektif. Bagi saya yang efektif yang sudah pernah ada di sini investasi dan sekarang masih investasi di sini. Kenapa? Jadi dia sudah mengerti kultur, struktur daripada bisnis di Indonesia. Nah, jadi kita bikin one-on-one meeting. Dari dia dua, dari saya tiga. Kita jelaskan satu setengah jam," jelas Ara.

Ada pun, mengenai kejelasan waktu groundbreaking, Ara tidak menjelaskan rinci. Ia hanya menyebutkan telah melakukan beberapa pertemuan dengan investor potensial di Qatar.

Melihat catatan detikcom, Ara beserta tim sempat mengadakan one-on-one meeting bersama Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar pada Minggu (13/4) lalu. Ara menawarkan sejumlah lahan yang berada di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan oleh investor asal Qatar tersebut.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

Selain itu, Ara meminta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk mempresentasikan tentang tawaran kerja sama investasi. Kerja sama tersebut melalui dukungan demand and supply perumahan.

"Skema kerja sama melalui public private partnership (PPP) dalam pembangunan perumahan sangat penting dan dukungan dari Qatar sangat dibutuhkan," katanya.

Ia juga sempat menyebutkan akan bertemu dengan CEO Standard Chartered, investor asal Qatar sesampainya di Doha pada saat itu. Pihaknya akan membahas mengenai Program 3 Juta Rumah.

"Rencananya pada pukul 16.00 waktu setempat kami akan bertemu CEO Standard Chartered guna berdiskusi tentang program perumahan di Indonesia," katanya seperti yang dikutip detikcom dari keterangan tertulis, Minggu (13/4/2025).

Selain menemui investor, Ara menyampaikan dalam kunjungan itu ia turut membahas mengenai perumahan untuk tenaga migran dengan kedutaan besar di sana.

"Mensosialisasikan perumahan bagi tenaga migran karena kita alokasikan buat tenaga migran 20 ribu (rumah)," ujarnya.

Kemudian, Ara akan mengirimkan pihaknya ke Hong Kong dan Malaysia untuk melakukan sosialisasi terkait hal ini agar tenaga kerja migran bisa memiliki rumah.

"Saya ada minta, nanti staff saya datang ke Hong Kong, ke Malaysia untuk mensosialisasikan itu. Supaya apa? Nanti tenaga migran kita seperti guru, petani, menggunakan uangnya itu diedukasi buat investasi, jangan untuk hal yang konsumtif," ungkapnya.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo memastikan, Qatar akan membawa modal senilai 18 juta dollar AS-20 juta dollar AS (Rp 294 triliun-Rp 327 triliun) pada April mendatang untuk membangun 1 juta apartemen di perkotaan.

“Ya proyek pertama nanti bulan April setelah lebaran saya denger. Investor dari Qatar bawa modal untuk membangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha,” ungkap Hashim di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

“Dengan kawan-kawannya dari Qatar akan bawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar AS,” lanjutnya lagi.

Selanjutnya, Pemerintah Qatar pun akan membangun 3 juta rumah hingga 5 juta rumah lagi untuk dibangun di perdesaan.

Program 3 Juta Rumah akan dilanjutkan kembali apabila Presiden Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, total 3 Juta Rumah yang tiap tahun dijalankan selama 10 tahun berturut-turut akan menghasilkan 30 juta rumah.

“Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi 5 tahun. Jadi, nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah,” jelas Hashim di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim kembali menegaskan, program 3 Juta Rumah per tahun ini tidak hanya membangun rumah, namun juga apartemen.

Qatar telah resmi menjadi investor pembangunan satu juta rumah di Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan dapat memberi dukungan melalui pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) dan menata lahan di kawasan Transit Oriented Development (TOD).

Erick menjelaskan program 1 juta rumah tersebut akan berfokus pada masyarakat menengah ke bawah. Ia menekankan agar cicilan KPR pembeli tak sampai mengalami kemacetan.

"Yang pasti kan kita support daripada payment, cicilan KPR-nya karena kan pasti kan nyicil," ujar Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, program perumahan tersebut akan sukses kalau fokus menerapkan konsep TOD. Ia pun akan menata secara spesifik lahan yang dimiliki BUMN. Adapun daerah yang ia sarankan adalah Batuceper serta kawasan lain yang memiliki ekosistem transportasi publik.

"Dari survei yang kita lihat, kesuksesan pembangunan perumahan itu kalau ada akses dari transportasi publik. Nah itu yang kita lihat, kita juga nggak mau sembrono seakan-akan menawarkan hanya tanah-tanah aset tetapi transportasi publiknya tidak tersambung," jelasnya.

Sebelumnya, Qatar sudah menandatangi MoU investasi pembangunan satu juta rumah di Indonesia di Istana Merdeka. MoU itu ditandatangani oleh pihak investor Qatar yaitu Sheikh Abdul Aziz Al Thani sementara dari pihak Indonesia oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan nantinya ada tiga BUMN menyiapkan lahan untuk 1 juta rumah. Pembangunan satu juta rumah itu masih termasuk ke dalam Program 3 Juta Rumah. Untuk lokasi pembangunannya masih disiapkan oleh pemerintah, seperti di kawasan Kemayoran, Senayan, dan Kalibata.

"Tugas kami selanjutnya adalah mempersiapkan lahan yang dimiliki negara untuk lokasi pembangunan. Pak Erick (Menteri BUMN) nantinya akan menyiapkan dari PTP, KAI dan Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," ujar Ara di Istana Merdeka, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (8/1/2025).

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan hunian yang akan dibangun oleh Qatar ini berupa hunian vertikal. Pembangunannya tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, tetapi seluruh Indonesia.

"(Pembangunan satu juta unit rumah) seluruh Indonesia karena di mana pun ada keperluan kita untuk membangun, terutama di kawasan yang perlu kita renovasi supaya lebih bagus, nah di situ kita masuk," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat masih memandang keliru terkait bantuan investasi dari Qatar yang akan membangun 1 juta rumah dengan program rumah gratis bagi masyarakat di pedesaan yang dibangun Pemerintah.

Berikut Kompas.com rangkaikan perbedaan serta penjelasakannya:

Pada 8 Januari 2025 silam, Pemerintah telah mendapatkan investor perdananya untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah dari Qatar.

Komitmen investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan, investasi ini merupakan kerja sama antar-pemerintah atau Government-to-Government (G2G).

"Ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan," ujarnya usai penandatanganan MoU.

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Dan lebih diprioritaskan sementara ini untuk investor yang sekarang adalah di perkotaan," imbuh Ara.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan, karena targetnya di perkotaan, jenis rumah yang akan dibangun berupa rumah susun (rusun).

"Ini yang lebih (pembangunan) rusun, lebih verticalhousing," katanya.

Diketahui, investasi yang masuk dari Qatar ini sudah termasuk skema pendanaan, kontraktor, serta isinya.

Sedangkan Pemerintah Indonesia bertugas menyediakan lahan-lahan yang akan digunakan membangun 1 juta rumah tersebut.

Perbedaan rumah investasi Qatar dan yang dibangun Pemerintah secara gratis

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, pembangunan rumah dari Qatar tersebut tidaklah gratis. Artinya, berbeda dengan yang dibangun Pemerintah.

Hashim mengutarakan hal ini usai menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

"Itu di kota, itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI, ada di luar negeri, ada di sini. Kalau di pedesaan (rumah gratis), itu nanti cicilannya ada, nanti cicilannya dijamin oleh pemerintah. Itu beda," tegas Hashim.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengutarakan, rumah gratis ini berbeda dengan yang akan dibangun Qatar. Sebab, Qatar akan menjual rumah tersebut kepada konsumen.

Sementara untuk rumah gratis, pembangunannya akan dilaksanakan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut nantinya akan mendaftar menjadi pengembang supaya bisa menjalankan strategi produktif.

"Dia lah (UMKM) yang beli tanah itu, dialah yang membangun," ungkap Bonny.

Untuk gratis, negara akan membayarkan cicilan Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun dengan pagu anggaran Rp 100 juta.

“Kalau Rp 600.000 cicilan rumah ini dijadikan satu Keputusan Presiden (Keppres), mereka yang miskin dapat berhak mendapatkan cicilan dari negara untuk membeli rumah,” ungkap Bonny.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) menjadi negara selanjutnya yang berminat menyuntikkan dana di bidang perumahan.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

"Qatar bukan satu-satunya negara yang berminat investasi di Indonesia, di bidang perumahan, ada lagi Uni Emirat Arab, ada juga beberapa negara lainnya," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa saat ini kementeriannya tengah mengonsolidasikan diri dalam menyiapkan lahan hingga aturan untuk itu. Bahkan, dia mengaku UEA bakal melakukan survei pasar dan lahan.

Apalagi, kata Ara jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah juga sangatlah tinggi sehingga berbagai investasi yang nantinya masuk akan dipersiapkan dengan baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Tentu namanya orang invest kan ada tahapannya, investornya dia akan melihat market Indonesia yang ya semua tahu sangat besar, sangat besar sekali market Indonesia," ujarnya.

Sekadar informasi, Qatar menjadi negara perdana yang berkomitmen membangun 1 juta rumah di Indonesia dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun.

Proyek itu diharapkan tidak hanya menyediakan hunian bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan ekosistem perumahan yang produktif.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan kebutuhan lahan untuk mendukung proyek pembangunan 1 juta unit rumah oleh investor asal Qatar.

Maruarar, seusai memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan proyek ini menyasar masyarakat menengah ke bawah dan dilakukan melalui skema kerja sama antarpemerintah (G to G).

“Kami diminta Bapak Presiden menyiapkan lahan, termasuk tanah-tanah strategis seperti eks perumahan DPR, wilayah sekitar GBK, hingga tanah sitaan BLBI yang dikelola Dirjen Kekayaan Negara dan Bank Tanah,” ujar Maruarar.

Proses persiapan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian BUMN, yang akan menyediakan lahan dari Perumnas, PT KAI, dan BUMN lainnya. Selain itu, Kejaksaan Agung juga mendukung melalui lahan sitaan yang berada di Banten.

Maruarar menambahkan, Qatar bukan satu-satunya negara yang berminat berinvestasi di bidang perumahan. Negara lain, seperti Uni Emirat Arab, juga menunjukkan ketertarikan serupa. Saat ini, pemerintah sedang mengonsolidasikan data lahan, regulasi, dan potensi pasar untuk mempermudah proses survei dan persiapan investasi.

“Qatar dan negara lain akan memulai dengan survei lahan dan pasar. Sebagai investor, mereka perlu melihat potensi besar Indonesia, termasuk kebutuhan perumahan yang sangat tinggi,” ujarnya pula.

Proyek itu diharapkan tidak hanya menyediakan hunian bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan ekosistem perumahan yang produktif.

Maruarar mencontohkan, perumahan dapat diisi oleh kombinasi berbagai profesi, seperti guru, TNI berpangkat rendah, pelaku UMKM, dan dokter muda, untuk mendorong pembangunan yang inklusif.

Proyek perumahan ini direncanakan mulai berjalan pertengahan tahun 2025 dengan harapan dapat selesai tepat waktu.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rahman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa telah terdapat sejumlah lokasi sebagai lahan pembangunan 1 juta rumah hasil investasi dari Qatar.

Maruarar membenarkan bahwa wilayah di Kalibata seluas 24 hektare yang dimiliki Pemerintah Pusat atau Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), bekas kompleks perumahan DPR RI menjadi salah satunya.

“Dari Setneg itu saya sudah sampaikan kepada Kementerian Sekretaris Negara, arahan dari Bapak Presiden di Kemayoran, di sekitar GBK dan di Kalibata, khususnya bekas perumahan DPR,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (21/1/2025).

Kemudian, Ara melanjutkan bahwa Kementerian BUMN di bawah komando Erick Thohir juga membuka pintu bagi investor Qatar untuk dapat memfungsikan lahan milik perusahaan pelat merah sebagai lokasi proyek 1 juta rumah rakyat.

“Dari BUMN, saya sudah sampaikan sama Pak Erick langsung tolong disiapkan 1 dari Kereta Api, 2 dari Perumnas, 3 dari PTB, PTB. Kemudian dari Pak Nusron juga, Pa Nusron sudah sangat lengkap, sudah menyiapkan data-datanya, ada berapa ribu hektare itu, ada berapa titik, sudah dikasih datanya. Jadi tinggal kita rapat kordinasi,” imbuhnya.

Termasuk, Ara mengatakan telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar tanah-tanah sitaan dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) juga menjadi lokasi pembangunan dan juga kejaksaan yang selama ini telah banyak menyita hunian di daerah Banten.

“Itu kan nanti masuk ke Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, supaya nanti sesuai arahan Presiden kan ini kerjasamanya G to G, Government to Government. Jadi mereka bawa uang dan kita menyiapkan lahannya,” pungkas Ara.