Bisnis.com, JAKARTA – Dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, realisasi KPR Subsidi oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah mencapai 93.484 unit rumah.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam sambutannya di Kantor Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

“Datanya dari Tapera, sudah 93.000 [unit rumah] dari 20 Oktober 2024 - 5 Februari 2025,” kata Ara, Kamis (6/2/2025).

Dalam paparan yang disampaikan Ara, total KPR subsidi yang telah terealisasi itu terdiri atas realisasi KPR FLPP sebanyak 37.955 unit dan realisasi akad dari BP Tapera khusus ASN sebanyak 1.384 unit.

Kemudian, sebanyak 32.130 unit dalam proses persetujuan akad kredit, 11.783 unit rumah ready stock atau selesai dibangun tetapi belum akad, dan 10.232 unit dalam proses pembangunan atau konstruksi.

Masih dalam paparannya, sejumlah Bank tercatat menjadi penyalur KPR FLPP. Diantaranya, BTN sebanyak 23.306 unit, BTN Syariah 5.100 unit, BNI 2.172 unit, BRI 1.935 unit, dan bank-bank lainnya sebanyak 10.088 unit.

Dalam catatan Bisnis, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan siap mendukung pembiayaan penyaluran perumahan untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Erick menuturkan, program tersebut memang difokuskan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk itu, dirinya bakal menginstruksikan Himpunan Bank milik Negara (Himbara) untuk dapat berkontribusi secara optimal.

“Yang pasti kan kita support daripada tarif payment cicilan KPR-nya. Karena pasti kan nyicil. Nah, apalagi kemarin program itu kan fokus di menengah bawah, berarti pasti dan ada hubungan yang kami,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025).

Meski siap mendukung pembiayaan secara penuh, Erick tetap mewanti-wanti agar Himbara tetap memperhatikan profil risiko penyaluran KPR tersebut.

Salah satu yang perlu menjadi perhatian khusus yakni mengenai profil mitra developer. Hal itu guna menghindari adanya temuan sertifikat bermasalah yang bakal mengganggu laju bisnis Himbara akibat meningkatnya kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL).

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Permukiman, Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara merespons peringatan Presiden Prabowo Subianto yang bakal me-reshuffle menteri yang tidak bekerja maksimal. Menurut Ara, sebagai pembantu presiden, dirinya dan para menteri yang lain harus siap untuk menjalankan tugas yang diberikan presiden.

"Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap dan kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden," ujar Ara di gedung parlemen, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). 

Ara memastikan dirinya akan bekerja maksimal untuk memenuhi kepentingan masyarakat, khususnya di bidang perumahan dan permukiman sebagaimana tugas dan instruksi yang diamanatkan oleh Prabowo.

“Saya pikir begitu dan kita bekerja seperti kata visi Prabowo, bekerja keras. Tidak boleh korupsi, dan bisa bekerja sama, karena enggak mungkin kita bekerja sendirian," tandas Ara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle setelah 100 hari kerja pemerintahannya. Sinyal tersebut terlihat dalam sambutan yang disampaikan Prabowo Subianto dalam puncak hari lahir (Harlah) ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.

Prabowo mengatakan bahwa rakyat menuntut pemerintahan yang bersih dan benar. Kepala negara pun menegaskan ingin menegakkan kehendak rakyat tersebut.

"Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan!" ujar Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun tidak merinci apakah pernyataan tersebut menandakan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Dia hanya sempat mengeluarkan kelakar saat menutup pernyataannya.

"Mau lebih jelas lagi? hahaha," tukasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang 100 hari kerja, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya mendorong percepatan pembangunan sektor perumahan.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu menjelaskan, selain getol mendatangkan investasi pada sektor properti Presiden Prabowo Subianto juga kerap mendorong terobosan pada sektor perumahan agar lebih berpihak pada masyarakat kecil.

“Dalam tiga bulan kita telah memberi bukti kepada rakyat kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyatakan bahwa Qatar bukanlah satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan. Dia mengklaim sejumlah investor dari beberapa negara juga telah menyatakan minat untuk terlibat proyek perumahan di Indonesia.

“Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Maruarar mengatakan bahwa pemerintah menargetkan untuk menyediakan hunian layak sebanyak 3 juta dan kini telah berproses untuk pembangunan 1 juta rumah pertama.

“Kami diberikan target 3 juta untuk membangun perumahan. Dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah sekitar 40,000 dibangun,” imbuhnya.

Pembebasan BPHTP

Selain itu, Maruarar juga menyebutkan Presiden Prabowo telah melakukan sejumlah terobosan kebijakan yang diteken di sektor perumahan. Beberapa kebijakan tersebut di antaranya penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Di samping itu, SKB 3 Menteri itu juga mendukung percepatan proses perizinan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, Kementerian PKP juga tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Untuk diketahui, alokasi anggaran yang bakal disalurkan untuk menyukseskan program FLPP 2025 mencapai Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

Dari sisi fiskal, pemerintahan Prabowo juga telah mendorong perpanjangan guyuran insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kementerian PKP bersama Satuan Tugas (Satgas) juga terus berusaha meningkatkan minat investor asing untuk berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah, sehingga dengan anggaran yang terbatas pembangunan rumah untuk rakyat dapat terpenuhi,” pungkas Ara.

Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang 100 hari kerja, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya mendorong percepatan pembangunan sektor perumahan.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu menjelaskan, selain getol mendatangkan investasi pada sektor properti Presiden Prabowo Subianto juga kerap mendorong terobosan pada sektor perumahan agar lebih berpihak pada masyarakat kecil.

“Dalam tiga bulan kita telah memberi bukti kepada rakyat kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyatakan bahwa Qatar bukanlah satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan. Dia mengklaim sejumlah investor dari beberapa negara juga telah menyatakan minat untuk terlibat proyek perumahan di Indonesia.

“Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Maruarar mengatakan bahwa pemerintah menargetkan untuk menyediakan hunian layak sebanyak 3 juta dan kini telah berproses untuk pembangunan 1 juta rumah pertama.

“Kami diberikan target 3 juta untuk membangun perumahan. Dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah sekitar 40,000 dibangun,” imbuhnya.

Pembebasan BPHTP

Selain itu, Maruarar juga menyebutkan Presiden Prabowo telah melakukan sejumlah terobosan kebijakan yang diteken di sektor perumahan. Beberapa kebijakan tersebut di antaranya penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Di samping itu, SKB 3 Menteri itu juga mendukung percepatan proses perizinan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, Kementerian PKP juga tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Untuk diketahui, alokasi anggaran yang bakal disalurkan untuk menyukseskan program FLPP 2025 mencapai Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

Dari sisi fiskal, pemerintahan Prabowo juga telah mendorong perpanjangan guyuran insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kementerian PKP bersama Satuan Tugas (Satgas) juga terus berusaha meningkatkan minat investor asing untuk berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah, sehingga dengan anggaran yang terbatas pembangunan rumah untuk rakyat dapat terpenuhi,” pungkas Ara.

KOMPAS.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pada masa 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Masa 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jatuh pada 28 Januari 2025 setelah dilantik 20 Oktober 2024.

Ahli gizi dr Tan Shot Yen menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan MBG yang berlaku mulai 6 Januari 2025.

"Ada sebagian yang menerima program ini. Ada juga anak-anak yang bermasalah (usai mengonsumsi makanan dari program MBG)," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Menurut Tan, penilaian dan reaksi anak-anak sebagai penerima manfaat program MBG seharusnya menjadi bahan evaluasi oleh BGN.

PR untuk program Makan Bergizi Gratis

Menurut Tan, program Makan Bergizi Gratis yang dimulai sejak 6 Januari 2025 dengan target tiga juta penerima manfaat ini terlaksana dengan terburu-buru.

Padahal, dia menyebut, program tersebut tidak mempunyai assessment atau penilaian yang cukup sebelum resmi dilaksanakan.

"Assessment itu penjajakan sebelum program ini disusun, bukan uji coba. Penjajakan (terhadap) beberapa pihak (yang terlibat dalam MBG), seperti penyedia makanan," tuturnya.

Tan mencatat, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi BGN dan pemerintah dalam pelaksanaan program MBG.

1. Meninjau ulang pelaksana program

Saat ini, pemerintah memiliki 190 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia sebagai unit pelaksana MBG.

Namun, Tan menilai pemerintah, BGN, dan pihak katering kurang mengenal karakter murid yang menjadi konsumen MBG.

Daripada merekrut katering sebagai SPPG sehingga mematikan kantin, Tan lebih menyarankan pemerintah melakukan pembinaan untuk mengedukasi kantin sekolah agar bisa menjadi SPPG.

"Anak-anak biasanya dapat makan dari kantin. Ibu kantin yang paling mengenal anak-anak," kata dia.

Tan menambahkan, pemerintah seharusnya baru merekrut katering menjadi SPPG jika sekolah yang ikut program MBG tidak memiliki kantin.

2. Cek preferensi makanan anak

Tan menuturkan, BGN perlu melakukan penilaian terhadap preferensi makanan anak sebelum menentukan menu makanan gratis. Menu itu sebaiknya tidak ditentukan pemerintah.

Pasalnya, anak-anak tidak terbiasa makan makanan baru dan tidak doyan makan sayur. Akibatnya, sisa makanan mereka bisa menjadi sampah.

"Sambil training kantin (menjadi SPPG), anak diberi edukasi pentingnya makan sayur. Diajak mencicipi makanan. Anak tidak terbiasa makan sehat, perlu diajari," terang Tan.

Menurutnya, zat gizi dari makanan gratis tergantung apa yang diberikan SPPG. Namun yang penting, menu makanan tersebut sesuai preferensi anak agar tidak terbuang.

Katering selaku SPPG seharusnya menyiapkan menu makanan gratis yang bahan masakan dan cara memasaknya sesuai kearifan lokal daerah tempat tinggal para anak.

3. SOP harus dijalankan

Lebih lanjut, Tan juga menyoroti kasus keracunan MBG di Sukoharjo dan tumpukan sampah makanan di beberapa daerah.

"Ini menunjukkan Standard Operating Procedure (SOP) pemerintah tidak dijalankan dengan benar. Kalau dijalankan, tidak ada kejadian seperti ini," jelasnya.

Atas kejadian tersebut, Tan meminta daerah yang mengalami kendala tersebut untuk berhenti segera melakukan evaluasi.

Dia menerangkan, katering yang menyediakan makanan untuk anak-anak perlu menerapkan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) untuk memastikan keamanan pangan.

Misalnya, makanan jadi harus disimpan dalam suhu di atas 60 derajat Celsius. Sebab, makanan jadi yang berada di suhu 5-60 derajat celsius selama lebih dari dua jam berpotensi terkontaminasi. Kondisi ini mengakibatkan keracunan.

4. Harus menjangkau daerah 3T

Tan pun mempertanyakan janji pemerintah memberlakukan program MBG dengan target utama anak-anak di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal atau 3T

"Kenyataannya, yang dapat itu daerah Jabodetabek atau pusat pemerintah di pulau-pulau lain luar Jawa," ungkapnya.

Tak hanya itu, Tan pun menilai MBG diadakan di sekolah-sekolah yang anaknya mampu mendapatkan makanan lebih sehat dari keluarganya.

Kenyataan ini membuat program Makan Bergizi Gratis menjadi kurang tepat sasaran dan terkesan terburu-buru dilaksanakan.

5. Meninjau sumber pendanaan MBG

Terkait biaya MBG, Tan juga menyoroti program tersebut memiliki sumber pendanaan yang cenderung simpang-siur.

Pemerintah sempat menyebut uang zakat dari masyarakat Indonesia akan dipakai sebagai biaya MBG. Padahal, dia menilai peruntukan zakat untuk MBG tidak sesuai tujuannya.

"Penerima MBG tidak semua Muslim dan tidak mampu. Uang zakat itu harus diberikan sebaik-baiknya ke orang tidak mampu," kata Tan.

Di samping itu, pemerintah sebenarnya telah menganggarkan uang yang sangat besar untuk melaksanakan MBG yang mencapai Rp 71 triliun dari APBN 2025.

6. Sistem monitoring

Tan menambahkan, pemerintah mungkin membentuk SPPG sebagai mitra BGN dalam menyiapkan makanan gratis untuk mencegah korupsi.

Padahal untuk mencegah korupsi, pemerintah memerlukan sistem monitoring dan evaluasi yang baik.

"Ketakutan adanya korupsi berarti menunjukkan pemerintah tidak memiliki sistem monitoring yang baik. Kalau ada evaluasi, pelaksanaan program ini bisa lebih baik," tandas Tan.

KOMPAS.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pada masa 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Masa 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jatuh pada 28 Januari 2025 setelah dilantik 20 Oktober 2024.

Ahli gizi dr Tan Shot Yen menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan MBG yang berlaku mulai 6 Januari 2025.

"Ada sebagian yang menerima program ini. Ada juga anak-anak yang bermasalah (usai mengonsumsi makanan dari program MBG)," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Menurut Tan, penilaian dan reaksi anak-anak sebagai penerima manfaat program MBG seharusnya menjadi bahan evaluasi oleh BGN.

PR untuk program Makan Bergizi Gratis

Menurut Tan, program Makan Bergizi Gratis yang dimulai sejak 6 Januari 2025 dengan target tiga juta penerima manfaat ini terlaksana dengan terburu-buru.

Padahal, dia menyebut, program tersebut tidak mempunyai assessment atau penilaian yang cukup sebelum resmi dilaksanakan.

"Assessment itu penjajakan sebelum program ini disusun, bukan uji coba. Penjajakan (terhadap) beberapa pihak (yang terlibat dalam MBG), seperti penyedia makanan," tuturnya.

Tan mencatat, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi BGN dan pemerintah dalam pelaksanaan program MBG.

1. Meninjau ulang pelaksana program

Saat ini, pemerintah memiliki 190 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia sebagai unit pelaksana MBG.

Namun, Tan menilai pemerintah, BGN, dan pihak katering kurang mengenal karakter murid yang menjadi konsumen MBG.

Daripada merekrut katering sebagai SPPG sehingga mematikan kantin, Tan lebih menyarankan pemerintah melakukan pembinaan untuk mengedukasi kantin sekolah agar bisa menjadi SPPG.

"Anak-anak biasanya dapat makan dari kantin. Ibu kantin yang paling mengenal anak-anak," kata dia.

Tan menambahkan, pemerintah seharusnya baru merekrut katering menjadi SPPG jika sekolah yang ikut program MBG tidak memiliki kantin.

2. Cek preferensi makanan anak

Tan menuturkan, BGN perlu melakukan penilaian terhadap preferensi makanan anak sebelum menentukan menu makanan gratis. Menu itu sebaiknya tidak ditentukan pemerintah.

KOMPAS.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Pembagian makanan kepada para siswa dalam program tersebut telah mulai dilakukan pada 6 Januari 2025.

Dengan ini, MBG menjadi salah satu program yang berhasil direalisasikan di masa 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran usai keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024.

Lantas, apa saja hal yang perlu menjadi catatan dari program Makan Bergizi Gratis?

BGN klaim MBG berjalan baik dan lancar

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana Rp 71 triliun dari APBN 2025 untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis.

Anggaran sebesar itu digunakan untuk menyasar 15 juta hingga 17,5 juta penerima sepanjang tahun 2025.

Pemerintah menetapkan setiap penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis mendapatkan paket makanan bernilai Rp 10.000 per porsi.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menilai pelaksanaan Makan Bergizi Gratis pada tahap pertama sejak 6 Januari lalu secara umum telah berjalan dengan baik dan lancar.

"Laporan-laporan masyarakat menjadi catatan evaluasi harian kami," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Dadan menjelaskan, BGN membagi proses pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Pada tahap pertama sepanjang Januari-April 2025, BGN menargetkan ada 3 juta orang yang akan menerima manfaat Makan Bergizi Gratis melalui pengoperasian 937 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) se-Indonesia.

Untuk tahap kedua pada April-Agustus 2025, BGN menargetkan terdapat 6 juta orang yang menerima manfaat program MBG melalui operasional 2.000 SPPG.

Selanjutnya, pada tahap ketiga mulai akhir Agustus hingga Desember 2025, ada 15-17,5 juta orang yang ditarget BGN bisa menerima bantuan melalui 5.000 SPPG.

Terkait pelaksanaan MBG sejak 6 Januari lalu, Dadan mengaku telah menerima laporan dari masyarakat.

Ia pun memastikan, BGN akan mencoba menindaklanjuti setiap laporan, catatan, atau masukan dari masyarakat tersebut.

Dadan menekankan, BGN salah satunya akan mengevaluasi persiapan anggaran Makan Bergizi Gratis sebagai perbaikan pelaksanaan program tersebut pada tahap selanjutnya.

"BGN fokus mengimplementasikan anggaran Rp 71 triliun. Kami usahakan BGN siap lebih awal," tuturnya.

Evaluasi makanan gratis dari MBG

Dalam pelaksanaan program MBG, BGN sebenarnya telah menunjuk kepala SPPG yang dapat bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan untuk mengawasi kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Namun, realita di lapangan, sejumlah masyarakat masih mengeluhkan soal menu makanan gratis, termasuk dianggap kurang layak dimakan, kurang mencukupi kebutuhan gizi, serta tidak dilengkapi susu.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah terkait menu makanan gratis dari program MBG.

1. Menu makanan gratis

Dokter Spesialis Gizi Klinik dari Universitas Indonesia (UI), Inge Permadhi, menilai beberapa menu makanan dalam program MBG kurang memiliki komposisi yang cukup untuk bisa disebut bergizi.

"Komposisinya ada yang baru terdiri dari nasi, lauk hewani, nabati, dan buah. Masih ada kekurangan untuk ketersediaan sayur," katanya, dikutip dari Kompas.com, Kamis (9/1/2025).

Menurut Inge, makanan bergizi harus memiliki komponen lengkap dengan zat gizi seimbang yakni terdiri dari sumber karbohidrat, lauk hewani dan nabati, sayur, serta buah.

Selain kelengkapan jenis, makanan bergizi juga perlu disajikan dengan memenuhi komposisi zat gizi seimbang sesuai kebutuhan setiap orang per hari.

Hal lain yang perlu diperhatikan yakni lauk dalam menu MBG sebaiknya tidak selalu digoreng. Sebab, kata Inge, gorengan bisa menjadi salah satu sumber lemak penyebab kegemukan dan penyakit lainnya.

2. Jika tak tersedia susu, bisa diganti telur atau ikan

Ahli gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Toto Sudargo mengungkapkan, makanan dalam program Makan Bergizi Gratis bisa saja diberikan tanpa susu.

Tapi, sebagai gantinya, menu makanan tersebut perlu dilengkapi dengan sumber protein dan mineral lainnya.

Ia menjelaskan, sumber protein bisa diganti telur, ikan, tempe, dan tahu. Sementara asupan mineral bisa didapat dari telur, ikan, buah, dan sayur.

Toto melihat, menu makanan dalam program MBG yang disediakan pemerintah secara umum sudah mengandung berbagai nutrisi penting, seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin.

“Karbohidratnya dari nasi, proteinnya dari telur dan penggantinya, lemak dari minyak dan sebagainya, lalu vitamin dan mineral dari sayur dan buah,” kata dia kepada Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Toto menilai, susu bisa dianggap menjadi sumber pangan pelengkap dalam gizi seimbang. Penderita alergi laktosa pun tak bisa meminumnya.

Karena susu bukan sumber pangan utama dan tidak mempunyai vitamin penting untuk tubuh, ia merasa, minuman tersebut tidak harus menjadi bagian dari menu MBG.

3. Makanan diupayakan enak

Dalam tahap penyajian, Toto berharap BGN atau SPPG dapat menentukan menu MBG yang enak dan disukai kelompok penerima manfaat.

"Menu penting untuk enak, variasinya baik, dan tidak ketemu (disajikan sama) setiap hari. Pasti programnya akan diteruskan," lanjutnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Menu MBG yang enak, bervariasi, dan porsinya tidak terlalu banyak akan membuat penerima manfaat seperti anak-anak menghabiskan makanan yang diberikan.

Hal ini juga bisa menjadi sarana edukasi bagi anak-anak untuk menghabiskan makanan, tidak menyisakan sampah, sehat, dan menghargai.

4. Pengolahan baik untuk hindari keracunan

Chef & Beverage Manager Hotel Grandhika Semarang, Teguh Firmanto, menyebut anggaran Rp 10.000 bisa saja menghasilkan makanan bergizi, enak, dan layak dalam program MBG.

Namun, hal itu hanya terjadi jika makanan gartis dibuat pemerintah lewat dapur besar di setiap kota atau dimasak di kantin sekolah, bukan disediakan oleh vendor katering selaku pihak ketiga.

"Pihak ketiga perlu uang lebih banyak untuk menyiapkan makanan bergizi. Mereka perlu anggaran untuk membeli bahan, membayar tenaga, transportasi, dan keuntungan," ujarnya, diberitakan Kompas.com, Jumat (10/1/2025).

Teguh pun menyoroti pengolahan bahan makanan gratis harus benar untuk menghindari keracunan. Misalnya, bahan baku bisa disimpan di dalam kulkas dan didistribusikan dengan baik.

Insiden keracunan yang dialami siswa di Sukoharjo setelah makan menu MBG pada Kamis (16/1/2025) tentu diharapkan tidak terjadi lagi.

(Sumber: Kompas.com/Chella Defa Anjelina, Aditya Priyatna Darmawan, Erwina Rachmi Puspapertiwi | Editor: Irawan Sapto Adhi, Inten Esti Pratiwi)

KOMPAS.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Pembagian makanan kepada para siswa dalam program tersebut telah mulai dilakukan pada 6 Januari 2025.

Dengan ini, MBG menjadi salah satu program yang berhasil direalisasikan di masa 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran usai keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024.

Lantas, apa saja hal yang perlu menjadi catatan dari program Makan Bergizi Gratis?

BGN klaim MBG berjalan baik dan lancar

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana Rp 71 triliun dari APBN 2025 untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis.

Anggaran sebesar itu digunakan untuk menyasar 15 juta hingga 17,5 juta penerima sepanjang tahun 2025.

Pemerintah menetapkan setiap penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis mendapatkan paket makanan bernilai Rp 10.000 per porsi.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menilai pelaksanaan Makan Bergizi Gratis pada tahap pertama sejak 6 Januari lalu secara umum telah berjalan dengan baik dan lancar.

"Laporan-laporan masyarakat menjadi catatan evaluasi harian kami," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Dadan menjelaskan, BGN membagi proses pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Pada tahap pertama sepanjang Januari-April 2025, BGN menargetkan ada 3 juta orang yang akan menerima manfaat Makan Bergizi Gratis melalui pengoperasian 937 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) se-Indonesia.

Untuk tahap kedua pada April-Agustus 2025, BGN menargetkan terdapat 6 juta orang yang menerima manfaat program MBG melalui operasional 2.000 SPPG.

Selanjutnya, pada tahap ketiga mulai akhir Agustus hingga Desember 2025, ada 15-17,5 juta orang yang ditarget BGN bisa menerima bantuan melalui 5.000 SPPG.

Terkait pelaksanaan MBG sejak 6 Januari lalu, Dadan mengaku telah menerima laporan dari masyarakat.

Ia pun memastikan, BGN akan mencoba menindaklanjuti setiap laporan, catatan, atau masukan dari masyarakat tersebut.