KOMPAS.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pada masa 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Masa 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jatuh pada 28 Januari 2025 setelah dilantik 20 Oktober 2024.

Ahli gizi dr Tan Shot Yen menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan MBG yang berlaku mulai 6 Januari 2025.

"Ada sebagian yang menerima program ini. Ada juga anak-anak yang bermasalah (usai mengonsumsi makanan dari program MBG)," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Menurut Tan, penilaian dan reaksi anak-anak sebagai penerima manfaat program MBG seharusnya menjadi bahan evaluasi oleh BGN.

PR untuk program Makan Bergizi Gratis

Menurut Tan, program Makan Bergizi Gratis yang dimulai sejak 6 Januari 2025 dengan target tiga juta penerima manfaat ini terlaksana dengan terburu-buru.

Padahal, dia menyebut, program tersebut tidak mempunyai assessment atau penilaian yang cukup sebelum resmi dilaksanakan.

"Assessment itu penjajakan sebelum program ini disusun, bukan uji coba. Penjajakan (terhadap) beberapa pihak (yang terlibat dalam MBG), seperti penyedia makanan," tuturnya.

Tan mencatat, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi BGN dan pemerintah dalam pelaksanaan program MBG.

1. Meninjau ulang pelaksana program

Saat ini, pemerintah memiliki 190 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia sebagai unit pelaksana MBG.

Namun, Tan menilai pemerintah, BGN, dan pihak katering kurang mengenal karakter murid yang menjadi konsumen MBG.

Daripada merekrut katering sebagai SPPG sehingga mematikan kantin, Tan lebih menyarankan pemerintah melakukan pembinaan untuk mengedukasi kantin sekolah agar bisa menjadi SPPG.

"Anak-anak biasanya dapat makan dari kantin. Ibu kantin yang paling mengenal anak-anak," kata dia.

Tan menambahkan, pemerintah seharusnya baru merekrut katering menjadi SPPG jika sekolah yang ikut program MBG tidak memiliki kantin.

2. Cek preferensi makanan anak

Tan menuturkan, BGN perlu melakukan penilaian terhadap preferensi makanan anak sebelum menentukan menu makanan gratis. Menu itu sebaiknya tidak ditentukan pemerintah.

Pasalnya, anak-anak tidak terbiasa makan makanan baru dan tidak doyan makan sayur. Akibatnya, sisa makanan mereka bisa menjadi sampah.

"Sambil training kantin (menjadi SPPG), anak diberi edukasi pentingnya makan sayur. Diajak mencicipi makanan. Anak tidak terbiasa makan sehat, perlu diajari," terang Tan.

Menurutnya, zat gizi dari makanan gratis tergantung apa yang diberikan SPPG. Namun yang penting, menu makanan tersebut sesuai preferensi anak agar tidak terbuang.

Katering selaku SPPG seharusnya menyiapkan menu makanan gratis yang bahan masakan dan cara memasaknya sesuai kearifan lokal daerah tempat tinggal para anak.

3. SOP harus dijalankan

Lebih lanjut, Tan juga menyoroti kasus keracunan MBG di Sukoharjo dan tumpukan sampah makanan di beberapa daerah.

"Ini menunjukkan Standard Operating Procedure (SOP) pemerintah tidak dijalankan dengan benar. Kalau dijalankan, tidak ada kejadian seperti ini," jelasnya.

Atas kejadian tersebut, Tan meminta daerah yang mengalami kendala tersebut untuk berhenti segera melakukan evaluasi.

Dia menerangkan, katering yang menyediakan makanan untuk anak-anak perlu menerapkan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) untuk memastikan keamanan pangan.

Misalnya, makanan jadi harus disimpan dalam suhu di atas 60 derajat Celsius. Sebab, makanan jadi yang berada di suhu 5-60 derajat celsius selama lebih dari dua jam berpotensi terkontaminasi. Kondisi ini mengakibatkan keracunan.

4. Harus menjangkau daerah 3T

Tan pun mempertanyakan janji pemerintah memberlakukan program MBG dengan target utama anak-anak di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal atau 3T

"Kenyataannya, yang dapat itu daerah Jabodetabek atau pusat pemerintah di pulau-pulau lain luar Jawa," ungkapnya.

Tak hanya itu, Tan pun menilai MBG diadakan di sekolah-sekolah yang anaknya mampu mendapatkan makanan lebih sehat dari keluarganya.

Kenyataan ini membuat program Makan Bergizi Gratis menjadi kurang tepat sasaran dan terkesan terburu-buru dilaksanakan.

5. Meninjau sumber pendanaan MBG

Terkait biaya MBG, Tan juga menyoroti program tersebut memiliki sumber pendanaan yang cenderung simpang-siur.

Pemerintah sempat menyebut uang zakat dari masyarakat Indonesia akan dipakai sebagai biaya MBG. Padahal, dia menilai peruntukan zakat untuk MBG tidak sesuai tujuannya.

"Penerima MBG tidak semua Muslim dan tidak mampu. Uang zakat itu harus diberikan sebaik-baiknya ke orang tidak mampu," kata Tan.

Di samping itu, pemerintah sebenarnya telah menganggarkan uang yang sangat besar untuk melaksanakan MBG yang mencapai Rp 71 triliun dari APBN 2025.

6. Sistem monitoring

Tan menambahkan, pemerintah mungkin membentuk SPPG sebagai mitra BGN dalam menyiapkan makanan gratis untuk mencegah korupsi.

Padahal untuk mencegah korupsi, pemerintah memerlukan sistem monitoring dan evaluasi yang baik.

"Ketakutan adanya korupsi berarti menunjukkan pemerintah tidak memiliki sistem monitoring yang baik. Kalau ada evaluasi, pelaksanaan program ini bisa lebih baik," tandas Tan.

KOMPAS.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pada masa 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Masa 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jatuh pada 28 Januari 2025 setelah dilantik 20 Oktober 2024.

Ahli gizi dr Tan Shot Yen menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan MBG yang berlaku mulai 6 Januari 2025.

"Ada sebagian yang menerima program ini. Ada juga anak-anak yang bermasalah (usai mengonsumsi makanan dari program MBG)," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Menurut Tan, penilaian dan reaksi anak-anak sebagai penerima manfaat program MBG seharusnya menjadi bahan evaluasi oleh BGN.

PR untuk program Makan Bergizi Gratis

Menurut Tan, program Makan Bergizi Gratis yang dimulai sejak 6 Januari 2025 dengan target tiga juta penerima manfaat ini terlaksana dengan terburu-buru.

Padahal, dia menyebut, program tersebut tidak mempunyai assessment atau penilaian yang cukup sebelum resmi dilaksanakan.

"Assessment itu penjajakan sebelum program ini disusun, bukan uji coba. Penjajakan (terhadap) beberapa pihak (yang terlibat dalam MBG), seperti penyedia makanan," tuturnya.

Tan mencatat, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi BGN dan pemerintah dalam pelaksanaan program MBG.

1. Meninjau ulang pelaksana program

Saat ini, pemerintah memiliki 190 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia sebagai unit pelaksana MBG.

Namun, Tan menilai pemerintah, BGN, dan pihak katering kurang mengenal karakter murid yang menjadi konsumen MBG.

Daripada merekrut katering sebagai SPPG sehingga mematikan kantin, Tan lebih menyarankan pemerintah melakukan pembinaan untuk mengedukasi kantin sekolah agar bisa menjadi SPPG.

"Anak-anak biasanya dapat makan dari kantin. Ibu kantin yang paling mengenal anak-anak," kata dia.

Tan menambahkan, pemerintah seharusnya baru merekrut katering menjadi SPPG jika sekolah yang ikut program MBG tidak memiliki kantin.

2. Cek preferensi makanan anak

Tan menuturkan, BGN perlu melakukan penilaian terhadap preferensi makanan anak sebelum menentukan menu makanan gratis. Menu itu sebaiknya tidak ditentukan pemerintah.

KOMPAS.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Pembagian makanan kepada para siswa dalam program tersebut telah mulai dilakukan pada 6 Januari 2025.

Dengan ini, MBG menjadi salah satu program yang berhasil direalisasikan di masa 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran usai keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024.

Lantas, apa saja hal yang perlu menjadi catatan dari program Makan Bergizi Gratis?

BGN klaim MBG berjalan baik dan lancar

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana Rp 71 triliun dari APBN 2025 untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis.

Anggaran sebesar itu digunakan untuk menyasar 15 juta hingga 17,5 juta penerima sepanjang tahun 2025.

Pemerintah menetapkan setiap penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis mendapatkan paket makanan bernilai Rp 10.000 per porsi.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menilai pelaksanaan Makan Bergizi Gratis pada tahap pertama sejak 6 Januari lalu secara umum telah berjalan dengan baik dan lancar.

"Laporan-laporan masyarakat menjadi catatan evaluasi harian kami," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Dadan menjelaskan, BGN membagi proses pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Pada tahap pertama sepanjang Januari-April 2025, BGN menargetkan ada 3 juta orang yang akan menerima manfaat Makan Bergizi Gratis melalui pengoperasian 937 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) se-Indonesia.

Untuk tahap kedua pada April-Agustus 2025, BGN menargetkan terdapat 6 juta orang yang menerima manfaat program MBG melalui operasional 2.000 SPPG.

Selanjutnya, pada tahap ketiga mulai akhir Agustus hingga Desember 2025, ada 15-17,5 juta orang yang ditarget BGN bisa menerima bantuan melalui 5.000 SPPG.

Terkait pelaksanaan MBG sejak 6 Januari lalu, Dadan mengaku telah menerima laporan dari masyarakat.

Ia pun memastikan, BGN akan mencoba menindaklanjuti setiap laporan, catatan, atau masukan dari masyarakat tersebut.

Dadan menekankan, BGN salah satunya akan mengevaluasi persiapan anggaran Makan Bergizi Gratis sebagai perbaikan pelaksanaan program tersebut pada tahap selanjutnya.

"BGN fokus mengimplementasikan anggaran Rp 71 triliun. Kami usahakan BGN siap lebih awal," tuturnya.

Evaluasi makanan gratis dari MBG

Dalam pelaksanaan program MBG, BGN sebenarnya telah menunjuk kepala SPPG yang dapat bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan untuk mengawasi kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Namun, realita di lapangan, sejumlah masyarakat masih mengeluhkan soal menu makanan gratis, termasuk dianggap kurang layak dimakan, kurang mencukupi kebutuhan gizi, serta tidak dilengkapi susu.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah terkait menu makanan gratis dari program MBG.

1. Menu makanan gratis

Dokter Spesialis Gizi Klinik dari Universitas Indonesia (UI), Inge Permadhi, menilai beberapa menu makanan dalam program MBG kurang memiliki komposisi yang cukup untuk bisa disebut bergizi.

"Komposisinya ada yang baru terdiri dari nasi, lauk hewani, nabati, dan buah. Masih ada kekurangan untuk ketersediaan sayur," katanya, dikutip dari Kompas.com, Kamis (9/1/2025).

Menurut Inge, makanan bergizi harus memiliki komponen lengkap dengan zat gizi seimbang yakni terdiri dari sumber karbohidrat, lauk hewani dan nabati, sayur, serta buah.

Selain kelengkapan jenis, makanan bergizi juga perlu disajikan dengan memenuhi komposisi zat gizi seimbang sesuai kebutuhan setiap orang per hari.

Hal lain yang perlu diperhatikan yakni lauk dalam menu MBG sebaiknya tidak selalu digoreng. Sebab, kata Inge, gorengan bisa menjadi salah satu sumber lemak penyebab kegemukan dan penyakit lainnya.

2. Jika tak tersedia susu, bisa diganti telur atau ikan

Ahli gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Toto Sudargo mengungkapkan, makanan dalam program Makan Bergizi Gratis bisa saja diberikan tanpa susu.

Tapi, sebagai gantinya, menu makanan tersebut perlu dilengkapi dengan sumber protein dan mineral lainnya.

Ia menjelaskan, sumber protein bisa diganti telur, ikan, tempe, dan tahu. Sementara asupan mineral bisa didapat dari telur, ikan, buah, dan sayur.

Toto melihat, menu makanan dalam program MBG yang disediakan pemerintah secara umum sudah mengandung berbagai nutrisi penting, seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin.

“Karbohidratnya dari nasi, proteinnya dari telur dan penggantinya, lemak dari minyak dan sebagainya, lalu vitamin dan mineral dari sayur dan buah,” kata dia kepada Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Toto menilai, susu bisa dianggap menjadi sumber pangan pelengkap dalam gizi seimbang. Penderita alergi laktosa pun tak bisa meminumnya.

Karena susu bukan sumber pangan utama dan tidak mempunyai vitamin penting untuk tubuh, ia merasa, minuman tersebut tidak harus menjadi bagian dari menu MBG.

3. Makanan diupayakan enak

Dalam tahap penyajian, Toto berharap BGN atau SPPG dapat menentukan menu MBG yang enak dan disukai kelompok penerima manfaat.

"Menu penting untuk enak, variasinya baik, dan tidak ketemu (disajikan sama) setiap hari. Pasti programnya akan diteruskan," lanjutnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Menu MBG yang enak, bervariasi, dan porsinya tidak terlalu banyak akan membuat penerima manfaat seperti anak-anak menghabiskan makanan yang diberikan.

Hal ini juga bisa menjadi sarana edukasi bagi anak-anak untuk menghabiskan makanan, tidak menyisakan sampah, sehat, dan menghargai.

4. Pengolahan baik untuk hindari keracunan

Chef & Beverage Manager Hotel Grandhika Semarang, Teguh Firmanto, menyebut anggaran Rp 10.000 bisa saja menghasilkan makanan bergizi, enak, dan layak dalam program MBG.

Namun, hal itu hanya terjadi jika makanan gartis dibuat pemerintah lewat dapur besar di setiap kota atau dimasak di kantin sekolah, bukan disediakan oleh vendor katering selaku pihak ketiga.

"Pihak ketiga perlu uang lebih banyak untuk menyiapkan makanan bergizi. Mereka perlu anggaran untuk membeli bahan, membayar tenaga, transportasi, dan keuntungan," ujarnya, diberitakan Kompas.com, Jumat (10/1/2025).

Teguh pun menyoroti pengolahan bahan makanan gratis harus benar untuk menghindari keracunan. Misalnya, bahan baku bisa disimpan di dalam kulkas dan didistribusikan dengan baik.

Insiden keracunan yang dialami siswa di Sukoharjo setelah makan menu MBG pada Kamis (16/1/2025) tentu diharapkan tidak terjadi lagi.

(Sumber: Kompas.com/Chella Defa Anjelina, Aditya Priyatna Darmawan, Erwina Rachmi Puspapertiwi | Editor: Irawan Sapto Adhi, Inten Esti Pratiwi)

KOMPAS.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Pembagian makanan kepada para siswa dalam program tersebut telah mulai dilakukan pada 6 Januari 2025.

Dengan ini, MBG menjadi salah satu program yang berhasil direalisasikan di masa 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran usai keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024.

Lantas, apa saja hal yang perlu menjadi catatan dari program Makan Bergizi Gratis?

BGN klaim MBG berjalan baik dan lancar

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana Rp 71 triliun dari APBN 2025 untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis.

Anggaran sebesar itu digunakan untuk menyasar 15 juta hingga 17,5 juta penerima sepanjang tahun 2025.

Pemerintah menetapkan setiap penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis mendapatkan paket makanan bernilai Rp 10.000 per porsi.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menilai pelaksanaan Makan Bergizi Gratis pada tahap pertama sejak 6 Januari lalu secara umum telah berjalan dengan baik dan lancar.

"Laporan-laporan masyarakat menjadi catatan evaluasi harian kami," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Dadan menjelaskan, BGN membagi proses pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Pada tahap pertama sepanjang Januari-April 2025, BGN menargetkan ada 3 juta orang yang akan menerima manfaat Makan Bergizi Gratis melalui pengoperasian 937 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) se-Indonesia.

Untuk tahap kedua pada April-Agustus 2025, BGN menargetkan terdapat 6 juta orang yang menerima manfaat program MBG melalui operasional 2.000 SPPG.

Selanjutnya, pada tahap ketiga mulai akhir Agustus hingga Desember 2025, ada 15-17,5 juta orang yang ditarget BGN bisa menerima bantuan melalui 5.000 SPPG.

Terkait pelaksanaan MBG sejak 6 Januari lalu, Dadan mengaku telah menerima laporan dari masyarakat.

Ia pun memastikan, BGN akan mencoba menindaklanjuti setiap laporan, catatan, atau masukan dari masyarakat tersebut.