Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu mempertanyakan anggaran Polri, Kementerian Pertahanan (Kemhan), dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tidak dipotong seiring langkah pemerintah melakukan efisiensi.

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.

Pemotongan paling besar menyasar alat tulis kantor (ATK), yakni mencapai 90 persen. Ada juga efisiensi kegiatan seremonial sebesar 56,9 persen hingga efisiensi rapat, seminar dan sejenisnya sebesar Rp45 persen.

"Ada nggak kemudian efisiensi alat tulis kantor di Kementerian Pertahanan? Ada nggak efisiensi alat kantor di kepolisian? enggak ada. Di Badan Gizi ada enggak? Enggak ada efisiensi alat kantor di situ," kata Adian dalam Political Show CNN Indonesia TV, Senin (10/2) malam.

"Enggak ada efisiensi kegiatan seremonial. Enggak ada efisiensi rapat. Enggan ada efisiensi kajian, diklat, honor, percetakan, sewa gedung, lisensi aplikasi, jasa konsultan, enggak ada, kenapa?" ujarnya.

Ia mempertanyakan alasan beberapa kementerian/lembaga harus berhemat, sementara ada yang tidak harus berhemat.

Adian mengatakan masyarakat butuh jawaban atas pertanyaan itu.

"Rakyat butuh jawaban itu. Kenapa? biar fair. Jasa konsultan dihapus lho. Analisa-analisa dihapus. Terus kita mau bangun gedung tanpa feasibility study (fs)? Ya nggak bisa. Begitu lu bangun bangunan, jembatan, gedung, jalan tanpa fs, pelanggaran. Masuk penjara. Tapi anggaran buat feasibility study dan analisa-analisa itu dipangkas," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Nasir Djamil mengatakan lembaganya juga tidak kena sasaran efisiensi anggaran. Pagu anggaran DPR pada 2025 sebesar Rp6,6 triliun.

"Keluar instruksi penghematan, efisiensi, dan sebagainya. Lalu kemudian ada sejumlah 16 Kementerian Lembaga yang tidak dipangkas. Satu diantaranya DPR," kata Nasir Djamil.

Ia mengatakan DPR menyampaikan pendapat kepada pemerintah agar anggaran tidak dipotong.

Nasir menyebut kegiatan DPR difokuskan oleh anggota di daerah pemilihan.

"Kita kan juga menyampaikan itu karena kegiatan-kegiatan itu kan semuanya difokuskan atau ditujukan ke daerah pemilihan anggota masing-masing," katanya.

"Rp6 sekian triliun dibandingkan dengan Rp3 ribu sekian triliun (APBN) itu cuma berapa kira-kira begitu," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR Fraksi PDI-P Adian Napitupulu mengkritik program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Adian mengatakan, itu adalah hal mudah jika hanya berbicara soal angka. Namun, dia mempertanyakan bagaimana cara membangun rumah sebanyak itu.

Hal tersebut disampaikan Adian dalam program Kompas TV bernama Business Talk, Kamis (16/1/2025) malam.

"Ya kalau bicara rumah buat rakyat ya bagus. Masalahnya bukan angkanya, caranya gimana?" ujar Adian dikutip dari Kompas TV, Kamis.

"Semua bisa sebutkan angka besar-besar, itu menyenangkan buat kuping rakyat. Dalam konteks untuk rakyat, kita setuju. Tapi bagaimana menuju ke sana?" katanya lagi.

Adian lantas bertanya apa yang membedakan antara mimpi dan cita-cita. Dia menyebut bahwa yang membedakan adalah rencana dan kerjanya.

Dia pun mempertanyakan pemerintah yang ingin menggunakan lahan para koruptor yang disita sebagai lokasi pembangunan rumah.

"Rencananya gimana? Kerjanya gimana? Bagaimana mendapatkan lahannya? Mau lahan para koruptor? Kalau kemudian ada novum, bukti baru, digugat ulang, enggak jadi lagi. Segala macam gitu," ujar Adian.

Lebih lanjut, Adian mengakui bahwa rakyat pasti senang dengan program 3 juta rumah Prabowo ini. Sebab, segala sesuatu yang dibangun untuk rakyat, pasti akan membuat rakyat gembira.

Hanya saja, Dia meragukan kesiapan dari pembangunan tiga juta rumah tersebut.

"Tapi bagaimana menuju ke sana? Tanahnya dari mana? Kemampuan produksi kita untuk bangun rumah-rumah itu kesiapannya bagaimana? Setiap wilayah mau membangun bagaimana?" katanya.

Kemudian, Adian meminta kepada Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Permukiman Fahri Hamzah untuk menjelaskan secara detail perihal rencana pembangunan tiga juta rumah tersebut.

Dia juga menyinggung obrolan dengan Fahri sebelum mulai siaran, yang menyebut bahwa sudah ada 40.000 rumah yang dibangun.

Padahal, menurut Adian, 40.000 rumah itu hasil dari pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Kemarin tiba-tiba kita tersentak-tersentak, orang bilang kesaktian luar biasa, dari Oktober, November, Desember, Januari, 40.000 rumah sudah dibangun. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu?" tanya Adian.

"Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, 'itu betul 40 ribu?' Dia bilang, 'itu waktu dibangun zaman Jokowi'. Ya jangan diklaim dong. Jangan dong kerbau punya susu sapi punya nama. Bahwa kemudian seolah-olah dalam empat bulan, hampir semua teman-teman kontraktor ngontak saya, gimana ngitungnya ya 40.000 rumah dalam empat bulan, APBN-nya belum kelar," ujarnya disambut tawa Fahri Hamzah.