REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, akan berkomitmen untuk turun langsung dalam mengawalpembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1), di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

“Saya ini mau mengawal (kasus ini), Pak. Saya diminta Presiden membantu menyelesaikan persoalan-persoalan secara cepat. Terutama kasus-kasus yang menarik perhatian publik. Masalah ini menarik perhatian publik tidak?” ungkap Maruarar.

Hal ini disampaikan Maruarar, saat melakukan pertemuan membahas polemik pembukaan akses jalan perumahan menurut PIK1. Hadir di pertemuan ini, jajaran perangkat Pemerintah Kota Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Utara, perangkar desa Kapuk Muara, Camat Penjaringan, perwakilan RW-RW di Kapuk Muara, PT Lumbung Kencana Saksti, PT Mandala Permai, maupun masyarakat .

Ia menegaskan masalah ini menjadi prioritas perhatiannya. Untuk itu ia akan mengundang lagi, pihak-pihak terkait pada 15 Maret 2025. Mereka akan diminta untuk melaporkan update perkembangan penyelesaian.

Maruarar mendesak Pemerintah Daerah Jakarta untuk segera menyelesaikan persoalan pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1), di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Dalam pertemuan itu Maruarar mempertanyakan belum juga ada penetaan lokasitembok yang akan dibuka, pembebasan lahan, maupun pembangunan jalannya. Padahal, menurutnya, persoalan ini harus menjadi prioritas. “Jika masalah ini tidak cepat diselesaikan maka akan melebar kemana-mana,” kata Maruarar.

Mantan anggota DPR RI ini, lalu mendesak Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim mewakili Pemda Jakarta, agar penetapan lokasi segera ditetapkan. “Apakah tetap di situ atau pindah. Bapak kan sudah lama punya kajian. Tolong segera dibuat keputusan jangan dibuat ngambang. Kan rakyat sudah didengar pertimbangannya, perusahaan sudah didengar. Tetapkan apa keputusannya,” papar Maruarar.

Ia bahkan meminta kesanggupan pemda untuk penetapan lokasi ditetapkan dalam waktu sepekan ini. Namun Ali Maulana tidak bisa menjamin hal itu bisa dilakukan. “Boleh tidak seminggu lagi Penloknya selesai?” tanya Maruarar, yang diijawab Ali Maulana dengan jawaban,”Belum”.

Ali mengatakan, pihaknya tetap menjadikan masalah pembukaan tembok untuk akses jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) sebagai prioritas. Namun ia tidak bisa memastikan persoalan penetapan lokasi bisa seminggu selesai. Hingga kini pun, jika bicara tentang jalannya, pemda belum melakukan pembebasan lahan maupun pembuatan jalannya.

Tak hanya mendesak segera adanya penetapan lokasi, Maruarar juga minta polisi segera mengungkap masalah tumpukan batu yang menutup saluran air, yang berada di sebelah tembok perumahan. Namun Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, juga tidak bisa memastikan masalah tersebut selesai dalam seminggu.

James, mengatakan, pihaknya sudah melakukan klarifikasi dengan melakukan pengecekan ke lokasi tumpukan bantu yang menutup saluran air. Mereka juga meminta keterangan pada 16 saksi, termasuk para ketua RW dan pihak PT Lumbung dan PT Mandara, Suku Dinas Sumber Daya Air, Suku Dinas Lingkungan Hidup.

Hasilnya, kata James, sejak 2023, batu tersebut menutupi saluran air di luar tembok yang dibuat PT Mandara. Akibat dari pengurukan ini, mengakibatkan banjir.“Walaupun menurut warga sebelum diuruk pun sudah terjadi banjir,” jelas James.

Namun yang menarik, pihak perwakilan PT Lumbung yang hadir di pertemuan tersebut, mengakui jika yang menaruh batu di saluran air adalah pihaknya. “Ya dari kami (yang menumpuk batu, Red) Itu stok (batu) yang ada di situ, Pak,” kata perwakilan PT Lumbung kepada Maruarar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya penyelesaian masalah penutupan akses jalan masyarakat di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Penjaringan Jakarta Utara.

Maruarar menekankan bahwa tidak boleh ada rumah eksklusif yang menutup akses jalan umum sehingga jalan untuk masyarakat harus tetap tersedia.

"Kami juga ada beberapa kasus yang mesti cepat diselesaikan seperti kasus pagar di PIK, itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi, harus ada jalan di PIK 1, jalan yang kepada masyarakat," ujar Maruarar dalam keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kasus pagar di PIK 1 yang menghalangi akses jalan masyarakat harus segera ditangani.

Maruarar mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan sosialisasi terkait dengan masalah ini bersama Pemerintah Provinsi Jakarta.

Dikatakan bahwa rencana detail tata ruang (RDTR) sudah tersedia, dan penetapan lokasi pembangunan jalan akan segera diminta agar pembangunan jalan dapat segera dimulai.

"Nanti penetapan lokasinya kami minta ditetapkan dan bisa segera bisa dibangun jalannya. Jadi, supaya masalah-masalah ini cepat diselesaikan dengan tuntas," ucap dia.

Sebelumnya, pada hari Jumat (14/2), Forum Warga Kapuk Muara menggelar Aksi Demonstrasi Menuntut PT Mandara Permai untuk membuka akses jalan tembus Row 47.

Ratusan warga menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan tembus Kapuk Muara ke PIK yang telah ditutup sejak 2015.

Menurut warga, sejak tahun itu sudah ada surat keputusan (SK) gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka, tetapi tidak pernah diindahkan.

Dilaporkan bahwa aksi pada hari Jumat lalu tersebut sempat diwarnai adanya bentrokan antara petugas keamanan di kawasan PIK dan warga. Dilaporkan terdapat delapan orang mengalami luka-luka di bagian kepala dan tubuh akibat bentrokan tersebut.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025