Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara meminta bos Lippo Group mengembalikan duit konsumen apartemen Meikarta Rp26,8 miliar.

Berdasarkan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu BENAR-PKP, ada 118 aduan terkait Meikarta. Ada 102 orang konsumen yang sudah melengkapi berkas dengan total ganti rugi Rp26.855.558.439.

"Ini (Rp26,8 miliar) angka untuk 102 konsumen. Bapak (Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur), sudah yakin? Sudah cross check?" kata Ara dalam mediasi Lippo Group dengan konsumen Meikarta di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (23/4).

"James, John, boleh sekali ini ikut saya? You bayarkan itu," ucap Ara ke dua petinggi Lippo Group.

Ara menyampaikan masih ada 16 konsumen yang belum selesai pemberkasan. Dia meminta anak buahnya merampungkan berkas 16 konsumen itu sebelum 1 Juni 2025.

Lalu dia meminta James Riady dan Meikarta membereskan pembayaran uang konsumen secepatnya. Dia memberi jangka waktu penyelesaian pembayaran hingga 23 Juli 2025.

Pada kesempatan itu, James berterima kasih kepada Ara yang sudah menengahi Lippo dengan konsumen Meikarta. Dia memastikan duit konsumen Meikarta akan segera dibayarkan.

"Saya yakin Meikarta ikuti saja arahan Pak Menteri," ujar James.

"Kalau Meikarta mengerjakan pembangunan, lahan siap, infrasruktur siap, pasti yang seperti ini diselesaikan juga. Mohon berkenan menerima ungkapan seperti itu," ucapnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa lahan persawahan tidak boleh dialihfungsikan alias 'disulap' menjadi area perumahan. Hal ini supaya masih ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia berbincang dengan salah satu pengembang dalam acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025). Saat itu, Direktur PT Bangun Famili Sejahtera, Hari Purnomo, mengungkapkan keluh kesahnya dalam membangun rumah subsidi, salah satunya terkait aturan mengenai lahan persawahan tak boleh digunakan sebagai area perumahan.

Hari menuturkan, pihaknya telah membebaskan lahan yang berada di Bekasi, Jawa Barat untuk dibangun perumahan karena berada di zona kuning, yaitu area yang diperuntukkan permukiman. Namun, sebagian besar lahan itu merupakan area persawahan yang kini tak boleh lagi dialihfungsikan sebagai perumahan.

"Nah, sekarang kendalanya tidak mungkin kita sebagai pengembang membebaskan tanah darat di daerah Bekasi. Satu, tidak ada lagi yang luas dan zonanya yang kuning sudah habis sedangkan kita sudah membebaskan sebagian besar lahan sawah yang zonanya kuning," kata Hari dalam acara tersebut.

Ara pun langsung merespons keluhan Hari. Ia menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh digunakan untuk area perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasmbada pangan. Jadi betul tidak boleh Pak persawahan dibuat perumahan," ungkapnya.

Ara mengaku, hal tersebut merupakan tantangan tersendiri di bidang perumahan. Walau demikian, ia tak mau menyelesaikan masalah perumahan lalu menimbulkan masalah baru di bidang pangan.

"Saya sebagai Menteri Perumahan tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan, tapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif," tuturnya.

Ditemui seusai acara, Ara mengaku akan mempertemukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan para pengembang di Jawa Barat untuk membahas lebih lanjut mengenai masalah lahan sawah menjadi area perumahan.

"Nanti kita akan buat pertemuan, kan itu banyak masalah di Jawa Barat. Nanti saya akan undang Pak Dedi atau saya datang ke Jawa Barat. Bersama dengan teman-teman pengembang tadi untuk cari solusi. Harus ada solusinya," tegasnya.

Dirinya ingin masalah lahan untuk perumahan maupun untuk pertanian bisa mendapatkan win-win solution. "Jadi nggak boleh saling mematikan," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Bakal Luncurkan Layanan Aduan Perumahan

Video: Menteri PKP Bakal Luncurkan Layanan Aduan Perumahan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara melarang pengembang perumahan membangun rumah di atas lahan persawahan.

Pernyataan itu dia sampaikan saat mendengar keluhan pengembang yang tak bisa memperluas perumahan Jawa Barat. Mereka beralasan sebagian besar lahan yang tersedia saat ini justru berupa sawah.

"Kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh, Pak, persawahan dibuat perumahan," kata Ara pada Tasyakuran Hari Jadi Ke-6 BP Tapera di Jakarta, Kamis (17/4).

Ara mengatakan pemerintah memang sedang menggenjot pembangunan rumah untuk rakyat. Pada saat bersamaan, pemerintah sedang berupaya meningkatkan produksi pangan demi swasembada.

Dia menjelaskan dua hal itu tidak boleh saling bertabrakan. Untuk kasus di Jawa Barat, Ara berjanji akan mencari solusi.

"Nanti saya akan undang Pak Dedi (Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi), ya terus saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembangan tadi," ujarnya.

"Untuk cari solusi bagaimana dua-duanya maju. Bagaimana kita punya dari segi pangan juga maju, dari segi perumahan juga maju. Jadi enggak boleh saling mematikan," lanjut Ara.

Sebelumnya, larangan membangun rukah di atas sawah juga disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah.

Fahri menyebut larangan itu disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto. Terlebih lagi ada agenda nasional swasembada pangan.

"Presiden sudah melarang kita memakai persawahan untuk rumah," kata Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1).

Fahri mengatakan selama ini lahan sawah mudah dijadikan perumahan. Hal itu karena para petani tidak punya daya tawar sehingga mudah melepas lahannya saat ditawar untuk perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melonggarkan syarat kredit perumahan rakyat (KPR).

Permintaan itu dia sampaikan setelah mendengar keluhan sejumlah pengembang perumahan. Para pengembang meminta OJK memperjelas aturan kredit bagi orang yang memiliki kredit non-lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

SLIK membedakan calon debitur ke dalam lima kategori berdasarkan rekam jejak keuangan dan kredit. Pengembang merasa ada hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK.

"OJK sudah oke dengan kebijakan itu, di lapangannya enggak, makanya itu pengembang pusing," kata Ara pada Tasyakuran Hari Jadi Ke-6 BP Tapera di Jakarta, Kamis (17/4).

"Boleh enggak saya minta tolong ya pada OJK dikunci saja supaya jelas?" ucapnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Frederica Widyasari Dewi menjelaskan SLIK hanya dibuat sebagai pegangan lembaga jasa keuangan (LJK).

OJK, kata dia, tidak berniat melarang orang kredit rumah jika SLIK-nya rendah. Frederica menyebut semua dikembalikan ke LJK.

"Jadi tidak harus ketika ada catatan di SLIK, tidak memungkinkan (mengajukan kredit). Tidak seperti itu. Itu hanya untuk pegangan untuk LJK saja," ucap Frederica.

Ara memutuskan untuk mencari solusi dari masalah itu. Dia mengundang pihak-pihak terkait untuk duduk bersama, Kamis (24/4).

"Kita nanti diskusikan. Saya akan menemui OJK dan BI, kita harus cari solusi. Jadi ekosistem ini saya mesti support," ujar Ara.

Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan bersama sejumlah konglomerat akan membangun serta merenovasi rumah gratis untuk membantu program perumahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut Aguan akan membantu melalui dua jalur, yakni melalui Yayasan Buddha Tzu Chi dan kelompok bisnis Aguan.

"Dari Yayasan Buddha Tzu Chi renovasi 500 rumah di Banten, 500 rumah di Jawa Barat, 500 rumah di Jawa Tengah, 500 rumah di Jakarta. Dari Pak Aguan, perusahaannya, untuk bangun rumah nanti dibagi gratis itu di Tangerang 250 rumah, di Sebuku 500 rumah, itu bangun rumah, nanti dibagi gratis," kata Ara saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (16/4).

Aguan menjelaskan sudah lama ikut membangun dan merenovasi rumah rakyat. Menurut Aguan, Buddha Tzu Chi sudah merenovasi sekitar 8.000 rumah rakyat secara gratis.

Kali ini, Aguan bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukannya. Dia berharap bantuan pemerintah berupa lokasi dan data penerima yang tepat sasaran.

Aguan menyiapkan anggaran sekitar Rp75 miliar untuk merenovasi dan membangun rumah Rp100 miliar. Dia berkata anggaran per rumah menyesuaikan tingkat kondisi dan lokasi.

"Budget kita kan Rp30 juta sampai Rp50 juta, lihat keadaan rumahnya. Yang bangun lebih, yang bangun itu sekitar Rp100 juta karena bangun baru pasti lebih mahal," ujarnya.

Selain Aguan, ada bantuan dari bos grup bisnis Barito Group Pacific Prajogo Pangestu. Ara menyebut Prajogo akan merenovasi 1.000 rumah di Banten dan Jakarta.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara membantah pernyataan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) soal rumah subsidi untuk wartawan diberikan untuk membungkam pers.

Menurutnya, pemerintah hanya memprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk program rumah subsidi. Wartawan termasuk salah satu profesi yang dinilai berpenghasilan rendah.

"Bukan dikasih, bayar kan? Memang terus kalau dapat rumah seperti itu (rumah subsidi), kalian (wartawan) terus mulutnya bungkam atas ketidakbenaran, ketidakadilan? Ya enggaklah. Saya percaya kalian akan tetap menyuarakan kebenaran," kata Ara saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (16/4).

Ara tak masalah bila ada pihak yang memprotes seperti AJI. Menurutnya, itu juga bagian dari independensi wartawan.

Meski begitu, dia menegaskan tak ada niat membungkam wartawan. Dia memastikan program ini merupakan niat baik pemerintah membantu.

"Kan wartawan jadi ada kepastian. Apakah semua perusahaan media mampu memberikan, menyediakan rumah bagi wartawan? Enggak kan? Negara hadir membantu," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menyediakan kuota 1.000 rumah subsidi khusus untuk wartawan. Keputusan dibuat setelah Ara rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Namun, kebijakan itu menuai kritik dari sejumlah asosiasi pekerja media antara lain AJI, Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Mereka menilai kebijakan ini sebagai upaya membungkam kebebasan pers.

"Jika jurnalis mendapatkan rumah dari Komdigi, tidak bisa dielakkan kesan publik bahwa jurnalis sudah tidak kritis lagi. Maka sebaiknya program ini dihentikan saja, biarlah teman-teman mendapatkan kredit lewat jalur normal seperti lewat Tapera atau bank," kata Ketua Umum AJI Nany Afrida melalui keterangan tertulis, Selasa (15/4).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka suara soal pengembang yang meragukan Program 3 Juta rumah.

Para pengembang mengeluhkan program tersebut karena belum menunjukkan progress. Ini menimbulkan keraguan kemungkinan program bisa tercapai.

Ara sapaan Maruarar optimis Program 3 Juta rumah bisa terwujud.

"Kita enggak bisa berpikir pesimis, kita harus optimis. Dan bisa dilihat hari ini dapat lahannya," kata Ara melihat Site Expose dari Badan Bank Tanah di Kantor Bank Tanah, Jakarta Pusat, Jumat (21/3).

Dia lalu berujar, "Dalam satu minggu ini kita sudah alokasikan berapa? 70 ribu dalam satu minggu."

Ara lalu menegaskan akan terus berusaha, bekerja, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan program itu. Dia juga menyebut program itu mendapat banyak dukungan.

"FLPP [fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan] juga tahun ini mudah-mudahan paling banyak dengan dukungan dari semua pihak," ungkap dia.

Badan Bank Tanah menyediakan 73 hektare lahan untuk Kementerian PKP membangun perumahan. Lahan ini tersebar di empat daerah, yakni Tanjung Pinang, Batu Bara, Purwakarta, dan Bandung Barat.

Kemudian kuota FLPP sebanyak 70 ribu dialokasikan untuk berbagai profesi, termasuk guru sebanyak 20 ribu unit rumah.

Ara mengatakan akan menyalurkan rumah untuk guru dengan melakukan serah terima kunci pada 25 Maret.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan kuota FLPP tahun ini sudah ada 39.147 unit rumah yang tersalurkan.

Penyaluran akan terus berjalan dengan proporsi pembiayaan 75 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan 25 persen perbankan alias skema 75:25.

"Kita enggak ada isu terhenti ya terkait dengan penyaluran tahun ini. Sampai saat ini sudah 39.147 unit per hari ini yang kita salurkan dari 1 Januari sampai 21 Maret," ucap Heru.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan para pengembang mulanya senang dengan Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP.

Namun, Joko menilai program tersebut saat ini belum ada perkembangan.

"Setelah tiga bulan kita mengikuti kementerian, namun pada saat ini kondisi lima bulan berjalan atau setelah kementerian itu kondisi Program 3 Juta Rumah ini belum ada progress," ujar Joko di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (19/3).

Dia juga mengklaim Presiden Prabowo Subianto tak antusias lagi membicarakan program tersebut.

"Sudah tidak bicarakan lagi Program 3 Juta Rumah," ujar Joko.