KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menyebut usulan penggunaan dana zakat untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) adalah ide memalukan.

Putranto menegaskan, alokasi dana zakat harus mengikuti aturan syariat yang telah ditetapkan.

"Sumber dana untuk program makanan bergizi ini perlu dipastikan, dan jika berasal dari zakat, itu sangat memalukan," ungkap Putranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 15 Januari 2025.

Ia menegaskan bahwa zakat tidak dapat digunakan sembarangan.

Anggaran Makan Bergizi Gratis Sudah Disiapkan Pemerintah

Putranto menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makanan bergizi gratis yang ditujukan khusus bagi ibu hamil dan anak-anak.

"Zakat tidak ditujukan untuk program ini, karena presiden berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia, termasuk siswa-siswa dan pondok pesantren," tambahnya.

Putranto juga mengakui bahwa pelaksanaan program ini memerlukan biaya yang cukup besar, dan dana Rp 71 triliun tersebut akan disalurkan secara bertahap selama tahun 2025.

Dia menekankan bahwa dana tersebut akan digunakan dengan hati-hati agar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Usulan Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, wacana untuk memanfaatkan dana zakat dalam program ini diusulkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Najamudin Bachtiar.

Ia menyarankan agar masyarakat dilibatkan dalam pembiayaan program tersebut, mengingat anggaran pemerintah mungkin tidak mencukupi.

"Mengapa kita tidak memanfaatkan zakat yang besar jumlahnya untuk program ini?" tanyanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 14 Januari 2025.

Namun, usulan ini menuai kritik keras dari berbagai organisasi masyarakat Islam, yang menekankan bahwa zakat seharusnya hanya dinikmati oleh mereka yang berhak, seperti fakir miskin.

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, menegaskan bahwa jika makanan bergizi tersebut ditujukan bagi anak-anak dari keluarga mampu, maka hal itu tidak tepat, kecuali jika dananya berasal dari infak atau sedekah.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir.

Ia mengingatkan pentingnya mempertimbangkan syariat dan melibatkan berbagai pihak sebelum menerapkan ide ini.

"Gagasan ini tidak cukup hanya dibahas secara sepihak, harus melibatkan banyak pihak yang berkompeten," tuturnya di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, pada Rabu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Istana Anggap Usulan Makan Bergizi Gratis Dibiayai Zakat Memalukan".

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menilai usulan penggunaan dana zakat masyarakat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sesuai dengan tujuan zakat dan bahkan memalukan jika diterapkan.

"Sampai saat ini saya belum mendengar usulan itu ya. Semua itu keputusan ada di Presiden. Jadi, sabar ya," ujar AM Putranto saat dimintai tanggapan, di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Ketika ditanya pandangannya terkait penggunaan dana zakat untuk Program MBG, Putranto menegaskan bahwa dana zakat memiliki peruntukan yang berbeda."Ya, apa ya seperti itu? Ya enggak kan? Gunanya zakat kan bukan untuk itu," kata dia.

Ia menambahkan Presiden Prabowo Subianto sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk program tersebut sebesar Rp 71 triliun yang ditujukan untuk siswa, ibu hamil, dan pesantren.

"Karena Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk Bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun," katanya.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Letjen (Purn) AM Putranto, buka suara soal Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Putranto menolak usul itu.

"Ya apa ya seperti itu, ya nggak kan, gunanya zakat kan bukan itu," kata Putranto di kantor KSP, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Putranto menyebut program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini sudah terencana dan dianggarkan secara matang. Pemerintah ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa tapi tidak melibatkan dana rakyat.

"Karena Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun. Itu jadi nggak mengambil dana-dana (zakat) itu," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada pembiayaan Makan Bergizi Gratis menggunakan zakat. Ia menyebut usulan itu memalukan.

"Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi nggak ada yang ngambil dari mana, zakat, itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," ujarnya.

Sultan B Najamuddin sebelumnya mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan Makan Bergizi Gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai Makan Bergizi Gratis.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Hanya, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk Makan Bergizi Gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan Makan Bergizi Gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

Simak juga Video: Muhammadiyah Respons Usulan Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]