JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran Rp 48,8 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur selama lima tahun ke depan.

Persetujuan ini diambil dalam rapat yang diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

"Tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu Rp 48,8 triliun untuk lima tahun ke depan," kata AHY seusai rapat di Istana Kepresidenan, Selasa (21/1/2025).

AHY menuturkan, pengalokasian anggaran menegaskan komitmen Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN.

Adapun pada saat ini, pembangunan IKN tahap pertama periode 2022-2024 kawasan inti pusat pemerintah (KIPP) sudah selesai.

Ada sejumlah proyek infrastruktur yang sudah selesai 100 persen, ada pula yang masih berlanjut.

"Jadi perlu diketahui bahwa sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan, tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya," kata AHY.

Setelah mengelokasikan dana, pemerintah akan mengawal ketat pembangunan, utamanya agar mampu selesai tepat waktu.

Di sisi lain, AHY juga akan kembali meninjau pembangunan IKN seiring dengan permintaan Presiden Prabowo agar IKN mampu menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.

Ibu kota politik ini memungkinkan pembangunan di IKN meliputi fasilitas lembaga legislatif dan yudikatif.

"Kita akan lakukan review kembali ada penyesuaian di sana-sini secara teknis, dan pada saatnya nanti kita sudah bisa melanjutkan pembangunan, dan mudah-mudahan bisa mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan nanti," kata AHY.