pkp

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis akan tetap berjalan dan siap menjangkau 82,9 juta penerima hingga November 2025.

Saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa penganggaran tambahan untuk program ini sudah aman dan siap direalisasikan.

“Oh sudah, sudah aman,” ujar Prasetyo saat ditanya apakah pemerintah telah mendorong penambahan anggaran kepada DPR, Jumat (9/5/2025)

Saat ditanya apakah dengan kondisi tersebut program MBG bisa berjalan hingga November, Prasetyo optimistis pemerintah mampu melakukan itu.

Apalagi, Prasetyo mengungkapkan bahwa pemerintah baru saja menggelar rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya Kemenko Pangan, guna membahas program MBG.

Dalam rapat tersebut, dibahas evaluasi pelaksanaan program selama lima bulan terakhir, termasuk catatan-catatan penting atas berbagai kejadian yang terjadi.

“Ada catatan-catatan kecil, kejadian-kejadian. Yang pertama, tentu mewakili pemerintah kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kemudian menjadikan kejadian-kejadian tersebut sebagai catatan perbaikan,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen agar tidak ada lagi kejadian serupa di masa mendatang.

“Maka semua kita evaluasi, semua kita perbaiki, mana yang harus kita berikan atensi lebih. Tadi kita rapat bersama-sama,” lanjut Prasetyo.

Dalam rapat itu, kata dia, juga dibicarakan mengenai percepatan pelaksanaan program dan sinergi lintas kementerian agar target sebanyak-banyaknya penerima manfaat bisa segera terealisasi.

“Karena ini membutuhkan kerja sama dengan semua lintas kementerian,” katanya.

Soal kesiapan anggaran, Prasetyo menambahkan bahwa dana sebesar Rp100 triliun sudah disiapkan melalui realokasi APBN.

Dia menegaskan bahwa sambil anggaran dipersiapkan, tim dari Kementerian dan Badan Bergizi juga terus mematangkan teknis pelaksanaannya.

“Jadi sudah dianggarkan sebagaimana Ibu Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa salah satu realokasi dari APBN kita salah satunya adalah dipersiapkan, dialokasikan untuk penambahan makan bergizi,” pungkas Prasetyo.

Anggaran Makan Bergizi Gratis Bengkak, BGN Butuh Rp116 Triliun!

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkap pihaknya membutuhkan anggaran hingga Rp116 triliun untuk mencapai target penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun ini. Angka ini membengkak dari prediksi semula Rp100 triliun.

Dia menjelaskan bahwa total anggaran mencapai Rp116 triliun itu diperlukan guna merealisasikan target yang dibidik Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki penyaluran Makan Bergizi Gratis tembus 82,9 juta penerima manfaat pada Desember 2025.

“Jika mengikuti mekanisme yang kami rencanakan, akan dibutuhkan anggaran kurang lebih Rp116,6 triliun untuk memberikan pelayanan pada 82,9 juta,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Dia menegaskan, saat ini total pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp71 triliun. Dengan demikian, pihaknya masih membutuhkan injeksi APBN sebesar Rp50 triliun untuk merealisasikan target tersebut.

Dalam paparan yang disampaikan, Dadan merinci bahwa pada Juni 2025 pihaknya menargetkan bakal menyerap anggaran sebesar Rp4,7 triliun, Juli 2025 sebesar Rp16,12 triliun, dan Agustus Rp28,03 triliun.

Kemudian, pada September BGN menargetkan menyerap anggaran Rp51,44 triliun, Oktober Rp60,51 triliun, November Rp88,07 triliun, dan Desember Rp116,6 triliun.

“Jadi kalau sekarang Rp71 triliun, tambahan Rp50 triliun sudah akan cukup melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember 2025,” pungkasnya.

Sementara hingga saat ini, BGN mengungkap telah menyerap anggaran sebesar Rp2,38 triliun dari total pagu tersedia Rp71 triliun. Di mana, penyerapan tersebut paling besar untuk mendukung produksi MBG.

Kemudian, realisasi anggaran untuk belanja pegawai dilaporkan masih ada di level 0,01% atau hanya sebesar Rp386,87 juta yang digunakan untuk melakukan pembayaran pada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai 4 juta siswa pada akhir bulan ini dan mencapai 82,9 juta pada akhir tahun.

Prabowo juga menyebut saat ini terdapat 3,4 juta masyarakat Indonesia yang telah menerima manfaat Makan Bergizi Gratis dan posisinya dibidik terus bertambah dan terakselerasi.

“Sudah lebih dari 1.000 titik, 1.286 yang total penerima sudah di atas 3 juta, 3,4 juta di awal Mei, dan diperkirakan akhir Mei mencapai 4 juta. Di akhir Juni mencapai 6 juta, dan di akhir Agustus akan mencapai 22 juta. Sehingga di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” katanya di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

Bos Badan Gizi Ungkap Butuh Tambahan Rp50 T buat Danai MBG di 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan total anggaran yang dibutuhkan untuk menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 mencapai Rp116,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, BGN baru mengantongi anggaran Rp71 triliun, sehingga butuh tambahan sekitar Rp50 triliun untuk bisa menjangkau seluruh target penerima manfaat hingga akhir tahun.

"Makan bergizi gratis ini jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan, akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp116,6 triliun untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta (penerima). Jadi kalau sekarang ada Rp71 triliun, tambahan Rp50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Dalam laporan realisasi dan rencana penyerapan anggaran, Dadan menyebut hingga awal Mei 2025 ini, serapan anggaran BGN masih tergolong rendah. Dari total Rp71 triliun yang tersedia, baru terserap sekitar Rp2,386 triliun atau 3,36 persen.

Penyerapan anggaran untuk belanja pegawai bahkan baru mencapai 0,01 persen atau Rp386,8 juta karena sebagian besar struktur organisasi BGN belum menerima gaji.

"Perlu ibu-bapak ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji. Jadi ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah, karena yang baru kami keluarkan untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ahli gizi, dan akuntan. Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji," ujarnya.

Sementara untuk program MBG sendiri, serapan baru mencapai 4,16 persen, dan belanja modal masih berada di angka nol persen karena masih dalam tahap perencanaan.

Dadan memaparkan proses akselerasi anggaran akan dimulai Juni, dengan target penyerapan Rp4,7 triliun. Lalu meningkat ke Rp16 triliun pada Juli, Rp28 triliun di Agustus, Rp51 triliun di September, Rp60 triliun di Oktober, Rp88 triliun di November, dan Rp116 triliun di Desember.

Adapun saat ini BGN telah memiliki sebanyak 1.286 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi dan melayani 3,5 juta penerima manfaat secara kumulatif.

Program ini menyasar 19 kelompok, termasuk anak PAUD, pelajar, ibu hamil dan menyusui, anak balita, serta penerima manfaat di sekolah luar biasa (SLB) dan pondok pesantren. Sejauh ini tercatat 87 SLB dan 108 pesantren telah terlayani.

Dadan juga mengungkapkan pada 14 Mei mendatang, akan ada tambahan 219 SPPG baru yang sudah diverifikasi, dengan estimasi tambahan penerima manfaat sekitar 657 ribu orang.

Dengan demikian, jumlah SPPG aktif akan menjadi sekitar 1.505 unit, yang ditargetkan melayani lebih dari 4 juta penerima manfaat pada pertengahan Mei, dan 6 juta di akhir Mei.

"Kunci sukses MBG yang pertama adalah anggaran, yang kedua SDM (sumber daya manusia), yang ketiga infrastruktur," ujarnya.

Anggota DEN: Ekonomi Lesu Karena Realokasi Anggaran ke Makan Bergizi Gratis

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional mengakui bahwa realokasi anggaran ke program makan bergizi gratis membuat perekonomian lesu.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan secara langsung ke Presiden Prabowo Subianto dampak dari efisien anggaran—sesuai amanat Inpres No. 1/2025—ke perekonomian nasional.

Salah satu tujuan efisiensi itu sendiri untuk merealokasi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) lain ke pembiayaan program makan bergizi gratis (MBG). Awalnya, program MBG hanya dialokasikan anggaran sebesar Rp100 triliun namun kini ditambah menjadi Rp171 triliun.

"Tetapi roll out [implementasi] dari MBG-nya, karena kalau enggak salah baru ratusan miliar [yang dibelanjakan] dari Rp171 triliun, itu secara makrosiklikal itu agak berbahaya, karena spending [belanja] pemerintah itu akan lag [lambat]," ujar Arief dalam diskusi publik Doctrine UK secara daring, dikutip Senin (24/3/2025).

Padahal, sambungnya, belanja pemerintah berpengaruh besar ke pertumbuhan ekonomi. Masalahnya, MBG harus diimplementasikan secara bertahap

Bahkan, percepatan implementasi MBG—agar belanja pemerintah tidak melambat—sangat sulit. Arief mencontohkan, implementasi MBG sangat tergantung kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Oleh sebab itu, DEN khawatir pemerintah sulit mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada tahun ini.

"Concern [kekhawatiran] ini sudah kita sampaikan ke presiden, 'Ini ada bahaya seperti ini.' Kita belum tahu solusi persisnya seperti apa, tapi untuk berhati-hati, karena [implementasi] MBG ini akan lebih pelan daripada uang yang sudah dialokasikan [ke K/L lain], sehingga dampaknya akan membuat ekonomi jadi lesu," ucap Arief.

Lebih lanjut, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran itu juga telah melakukan analisis Input-Output melalui dua skenario yaitu financing (pembiayaan) dan provision (penyediaan) terhadap program MBG.

"Hasilnya bagaimana? Pertama mungkin yang menurut saya expectedly [sesuai dugaan] adalah karena sifatnya yang reallocative financing structure-nya [pembiayaannya melalui realokasi anggaran], itu dampak ke PDB itu nggak akan besar," jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa program MBG hanya akan menambah sekitar 0,01% sampai dengan 0,26% pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Alasannya, ada pertukaran yang terjadi karena realokasi anggaran seperti yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 1/2025.

Misalnya, agrikultur akan menjadi sektor tumbuh signifikan akibat program MBG. Sebaliknya, sektor lain seperti jasa kemungkinan akan mengalami kontraksi pertumbuhan.

Oleh sebab itu, Arief menyatakan seharusnya fokus program MBG bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek namun sebagai investasi sumber daya manusia agar menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

"Bahwa sifatnya yang realokatif ini membuat ekonomi growth impact-nya [dampak pertumbuhan ekonominya] tidak besar. Menurut saya perlu di kalangan pemerintah juga harus lebih diedukasikan dan MBG itu jangan terlalu dibebani berbagai macam target," kata Arief.

Di samping itu, Arief mengungkapkan hasil analisis DEN menunjukkan bahwa dalam jangka pendek program MBG bisa berdampak ke penciptaan lapangan kerja dari 900 ribu sampai dengan 1,9 juta.

Sejalan dengan itu, program MBG diyakini akan memperkecil ketimpangan pendapatan. Menurutnya, program MBG akan meningkat pendapatan masyarakat miskin hingga 8%—10% sementara pendapatan orang kaya hampir tidak terdampak sama sekali.

Salah satu alasannya, sambung Arief, karena sektor yang paling terdampak secara positif program MBG adalah agrikultur—yang merupakan sektor tempat rata-rata masyarakat miskin bekerja.

"Sehingga tidak mengejutkan kalau misalkan hasilnya itu lumayan. Misalkan kemiskinan itu bisa sampai turun menjadi 5,8% dari yang awalnya 9%.

Lalu ketimpangan juga bisa berkurang sampai 3,8%, itu relatif besar karena ketimpangan itu jarang bergerak," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional mengungkap bahwa anggaran Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis baru akan cair pada Juli mendatang.

Nantinya, dana jumbo ini akan dialokasikan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, untuk membangun SPPG di wilayah 3T membutuhkan dana yang berbasis dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Jadi memang banyak masukan ke kita, kenapa tidak di daerah 3T dulu, tidak di daerah yang terpencil dulu. Kami harus jelaskan bahwa itu baru akan bisa dilaksanakan kalau APBN-nya sudah bisa, dan baru akan selesai di akhir Juli,” jelas Dadan dalam CNBC Indonesia Food Summit 2025, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Alhasil, lanjut dia, pelayanan-pelayanan di wilayah 3T baru akan dilaksanakan mulai Agustus mendatang. Adapun untuk saat ini, layanan SPPG baru dalam perencanaan.

“Sebentar lagi akan tender, kemudian dibangun, diisi, dan itu kami akan targetkan ke daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau oleh para investor [di wilayah 3T],” tuturnya.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 1.000 SPPG yang melayani lebih 3 juta penerima manfaat MBG di Tanah Air.

Dadan menyatakan setiap SPPG melayani 3.000 anak. Di mana, setiap SPPG akan membutuhkan bahan baku 200 kilogram beras, 3.000 telur, 350 kilogram ayam, 300 kilogram sayur, 350 kilogram buah, dan 30—40 liter susu setiap hari.

Jika program prioritas yang diusung Presiden Prabowo itu melayani 82,9 juta penerima manfaat, BGN akan membutuhkan 82,9 juta butir telur atau setara dengan 5.000 ton telur dalam sehari. Dengan kata lain, BGN membutuhkan 120 juta ayam untuk mendapatkan 82,9 juta butir telur.

“Jadi ini sebetulnya tantangan terbesar bagi maka bergizi. Bukan bagaimana menyalurkan, karena itu pasti kami bisa lakukan, yakin sekali. Tapi bagaimana memenuhi rantai pasok yang dibutuhkan oleh Badan Gizi ketika harus masak,” tuturnya.

Dadan menjelaskan bahwa bahan baku MBG mayoritas berasal dari produk pertanian atau dengan persentase 95%. Sayangnya, dia menyebut kelemahan pertanian di Indonesia saat ini adalah tidak adanya jaminan pasar.

“Makanya tidak heran kalau kita lihat nilai tukar peternakan hanya 100. Para pengusaha peternakan itu kalau berusaha hanya cukup untuk makan, tidak ada untuk investasi,” ujarnya.

Menurutnya, dengan hadirnya BGN akan membuat nilai tukar petani peternakan (NTPT) menjadi 150. Di mana, peternak bisa melakukan investasi sekaligus pendidikan dengan persentase 50%. Bahkan, dia menyebut NTPT Indonesia turun lantaran pasokan telur dan ayam melebihi permintaan (oversupply).

“Karena yang mampu membeli telur dan ayam termasuk protein lainnya hanya 30% penduduk Indonesia. Padahal 60% anak kita kekurangan gigi. 60% anak kita tidak pernah minum susu,” pungkasnya.

DEN: Manfaat Ekonomi Makan Bergizi Gratis Lebih Bagus dari Bansos