Presiden Prabowo Subianto menegaskan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak terkendala. Hal itu dikatakannya menanggapi banyaknya kritikan terhadap program tersebut.

Awalnya, Prabowo memuji kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) yang bisa cepat melaksanakan program unggulannya tersebut. hal itu kata dia di luar perkiraan banyak orang. Kemudian Prabowo menyinggung banyaknya sindiran terhadap program tersebut terkait anggaran.

"Badan Gizi bisa cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, mana bisa kasih makan, mana bisa, uangnya nggak ada? Uangnya ada bung, ada," kata Prabowo dalam acara HUT Gerindra ke-17 dilansir detikFinance, Sabtu (15/2/2025).

Prabowo lalu menjelaskan bahwa Badan Gizi telah dibentuk di era pemerintahan Joko Widodo. Sehingga persiapan program MBG sudah berjalan bahkan sebelum dirinya dilantik.

"Tapi siapa yang membentuk Badan Gizi? Siapa yang tandatangan sebelum Oktober 20? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk sehingga kita sudah bekerja sebelum Oktober dan Januari sudah gelar," jelas Prabowo.

Ia juga menyebut sudah 770 ribu anak menerima MBG di sekolah. Prabowo menambahkan, pada akhir Februari, penerima program tersebut akan bertambah sampai 1 juta anak. Dia juga berharap nantinya pada akhir Juli, 6 juta anak sudah menikmati MBG.

"Akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal," terang dia.

Video BGN: Prabowo Gelisah Banyak Anak Belum Dapat Makan Gratis

Video BGN: Prabowo Gelisah Banyak Anak Belum Dapat Makan Gratis

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis bisa terus bertambah. Ia menyampaikan saat ini memang baru disepakati pemerintah dan DPR sebesar Rp 71 triliun.

"Mungkin ada miss info mengenai anggaran makanan bergizi yang kemarin saya sampaikan di Jawa Timur ya. Agar ngutipnya tepat, memang tahun 2025 baru disepakati, diputuskan pemerintah dan DPR Rp 71 triliun. Bukan untuk 6 bulan," kata Zulkifli Hasan di Serang, Jumat (10/1/2025).

Pada pelaksanaan tahap pertama ini, Makan Bergizi Gratis ditargetkan untuk 3 juta penerima manfaat. Jumlah itu pun akan terus bertambah hingga akhir tahun.

"Agustus, Desember 15 juta sampai 17,5 juta pengguna manfaat, itu anggaran yang Rp 71 (triliun) tadi, nah sekarang lagi berusaha," tambahnya.

Zulhas mengungkap adanya pembahasan untuk penambahan anggaran. Ia menyebut potensi anggaran akan bertambah hingga Rp 140 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat.

"Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, nambah ini, kalau, dilihat APBN menambah di Rp 140 triliun di bulan Agustus, Juli atau Agustus, ditambah Rp 140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang, jadi hampir semuanya," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa alokasi makan Bergizi Gratis per satu porsi ditetapkan Rp 10 ribu. Hal ini menuai polemik di tengah masyarakat, sebab angka tersebut turun dari alokasi sebelumnya yang mencapai Rp 15 ribu per satu porsi.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan angka tersebut merupakan hasil perhitungan rata-rata dari uji coba tahap awal yang telah dilakukan. Dalam hal ini, lokasi dari pelaksanaan uji coba ini mayoritas baru dilakukan di Pulau Jawa.

"Jangan salah paham, kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu. Pak Presiden mengatakan rata-rata, nanti di tempat yang lebih mahal pasti lebih dari itu," kata Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Begitu pula di daerah yang harga rata-rata pangannya lebih murah, menurutnya anggaran per porsinya juga tidak menutup kemungkinan menjadi lebih murah lagi. Dadan mengatakan, harganya pun akan mengalami penyesuaian kembali. Ia juga menegaskan bahwa angka tersebut berasal dari pengalaman dalam 11 bulan di sejumlah daerah. Rata-rata tersebut juga bukan anggaran batas bawah maupun atas.

"Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau melakukan uji coba di Desember dari mulai Aceh sampai Papua, nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu," ujar dia.

"Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost, yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," sambungnya.

Sementara menyangkut anggarannya sendiri, menurut Dadan sejauh ini belum ada perubahan, masih mengacu pada yang telah ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 71 triliun.

Saat ditanya lebih lanjut tentang daerah yang berpotensi tarifnya lebih dari Rp 10 ribu per porsi, Dadan tidak merincikannya. Namun ia memastikan saat ini timnya sudah turun ke berbagai daerah untuk persiapan pelaksanaan uji coba. Uji coba akan dilakukan di 150 titik di seluruh Indonesia.

"Untuk sementara dari hasil uji coba di Jawa itu yang kita dapatkan (rata-rata Rp 10 ribu). Ya tapi kita belum tahu nih yang di luar Jawa, karena kita baru mau akan melakukan di Desember. Ya kan petugasnya sudah menyebar nih semua sekarang (ke Aceh hingga Papua)," kata dia.

"APBN resminya itu Januari (proyek dimulai). Kita akan uji coba di Desember ini, di 150 titik seluruh Indonesia.Nanti setelah uji coba kita akan dapat di Papua berapa, di Maluku berapa, Ternate berapa, Manado berapa, NTT berapa, itu kita akan dapatkan," sambungnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sempat buka-bukaan soal anggaran per porsi Makan Bergizi Gratis. Awalnya, dalam konferensi pers mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, Prabowo bercerita tentang dirinya yang baru saja memaparkan Program Makan Bergizi Gratis di depan para pemimpin buruh.

Prabowo menyatakan program ini bisa menjadi tambahan kesejahteraan bagi para buruh. Sebab, program ini akan menyasar langsung kepada anggota-anggota keluarga para buruh, mulai dari anak hingga ibu-ibu hamil jika ada. Nah dari situ Prabowo mengungkapkan per porsi Makan Bergizi Gratis akan ditetapkan sebesar Rp 10 ribu.

"Rata-ratanya kami ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kami ingin Rp 15 ribu tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kami menghitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup berkualitas dan Bergizi," tegas Prabowo saat memberikan keterangan resmi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024) yang lalu.