Kementerian PKP Anggarkan Rp255 Miliar untuk Renovasi 11 Ribu Rumah di Kawasan Pesisir
Kementerian PKP menyiapkan anggaran Rp255 miliar untuk renovasi hunian di kawasan pesisir Indonesia. [290] url asal
#kementerian-pkp #anggaran-renovasi-rumah #renovasi-rumah #kawasan-pesisi #renovasi-rumah-kawasan-pesisir #kementerian-perumahan-dan-kawasan-permukiman
(IDX-Channel) 17/02/25 09:53
v/30212/
IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menyiapkan perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas. Pihaknya pun telah menyiapkan anggaran Rp255 miliar untuk program tersebut.
"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp255 miliar," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (16/2/2025).
Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau, Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.
Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.
Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi) sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan.
Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.
Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR, menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.
(Febrina Ratna Iskana)