JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan, BGN setidaknya memerlukan anggaran tambahan Rp 51 triliun lagi pada tahun ini untuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini diungkapkan Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengatakan, penyerapan anggaran ditargetkan Rp 116 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima MBG.

“Kami memiliki target bulan Juni sudah Rp 4,71 triliun yang kami serap, kemudian akan melonjak pada bulan Juli mencapai Rp 16 triliun. Agustus sudah Rp 18 triliun, September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun, Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun,” ujar Dadan.

Di sisi lain, pemerintah telah menganggarkan Rp 71 triliun untuk program MBG. Dadan mengatakan, BGN telah memproyeksikan penyerapan anggaran lebih dari Rp 71 triliun.

“Jadi kami masukkan bukan hanya anggaran Rp 71 triliun yang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Presiden (Prabowo Subianto) terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta,” kata Dadan.

Dengan demikian, mengikuti mekanisme yang sudah direncanakan, BGN akan membutuhkan anggaran lebih kurang Rp 116,6 triliun untuk memberikan layanan kepada 82,9 juta penerima MBG.

“Sekarang ada Rp 71 triliun, tambahan ada Rp 51 triliun sudah cukup untuk bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember (2025),” ujar Dadan.

Dalam paparannya, Dadan juga menunjukkan data penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional pada 2025.

“Nah ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kami baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen,” kata Dadan.

Khusus pagu pegawai, dianggarkan sekitar Rp 3,525 triliun dan baru dianggarkan Rp 386,87 miliar.

“Terkait dengan pegawai baru 0,01 persen. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji,” ujar Dadan.

Hal inilah yang membuat penyerapan pagu anggaran di bidang pegawai masih rendah.

“Karena yang baru kami keluarkan untuk sarjana penggerak pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan,” kata Dadan. “Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji, sehingga nanti pencairan di bidang pegawai ini akan lebih cepat setelah bulan depan,” ujar dia.