Pontianak (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin melakukan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional tersebut.

"Program MBG yang dirancang sebagai salah satu Program Strategis Nasional, bertujuan untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat melalui pemenuhan gizi yang baik, terutama untuk kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil," kata Alifudin di Pontianak, Rabu.

Dia menjelaskan sosialisasi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Direktur Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional (BGN), Gunalan, Staf Promosi dan Edukasi Gizi, Rahma Dewi Auliyasari, serta Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Fatahillah Abrar.

Alifudin menyampaikan bahwa pemenuhan gizi yang baik merupakan hak setiap warga negara dan menekankan pentingnya keberlanjutan serta kualitas bahan makanan yang disalurkan dalam program ini.

"Pemenuhan gizi yang baik adalah hak setiap warga negara, terutama bagi mereka yang kurang mampu mengakses makanan bergizi. Kami berharap program ini tidak hanya mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat," katanya.

Dia menjelaskan Program MBG yang akan dilaksanakan selama lima tahun ini juga mendukung visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan terciptanya generasi unggul yang dapat membawa Indonesia menjadi negara maju.

Untuk itu, Alifudin mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keberhasilan program ini.

"Kami akan terus memantau pelaksanaan program ini agar dapat memenuhi standar gizi yang seimbang dan tepat sasaran. Pengawasan yang ketat akan dilakukan untuk memastikan program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Alifudin.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendorong pemerintah untuk pemenuhan program perumahan rakyat demi meningkatkan kualitas hidup, saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi warganya. Data terbaru menunjukkan terdapat 10 juta kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah, sementara 27 juta KK lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni (RTLH).

"Ketersediaan perumahan yang layak adalah hak dasar setiap individu. Rumah bukan hanya sekadar tempat berlindung, tetapi juga merupakan fondasi stabilitas sosial dan ekonomi," kata Bamsoet.

Dengan 37 juta KK yang terbelit masalah perumahan, menurut dia, banyak warga Indonesia yang berisiko menghadapi kondisi kehidupan yang tidak sehat dan tidak stabil. Masalah ini dapat berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan anak, dan produktivitas ekonomi.

"Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan sosial, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penting bagi pemerintah mempercepat implementasi program pembangunan dan renovasi rumah yang merupakan bagian integral dari pembangunan infrastruktur yang lebih luas," kata dia.

Dia mengatakan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi menjadi salah satu solusi mendasar dalam mengatasi krisis perumahan. Dia yakin bahwa infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung aksesibilitas dan konektivitas, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup.

"Misalnya, pembangunan jalan, transportasi umum, serta penyediaan air bersih dan sanitasi menjadi faktor pendukung yang penting dalam pengembangan permukiman yang layak huni," ujarnya.

Selain itu, kata dia, investasi dalam infrastruktur dapat memperluas peluang lapangan kerja yang secara langsung berdampak pada kemampuan warga untuk memiliki rumah.

Menurut dia, program tiga juta rumah yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah langkah untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Program tersebut, kata dia, bertujuan untuk membangun rumah yang layak huni dengan harga terjangkau, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dengan semakin tersedianya rumah yang layak, diharapkan tingkat kepemilikan rumah akan meningkat dan akan mendorong stabilitas sosial dan ekonomi," kata mantan Ketua MPR RI itu.

Dengan populasi warga negara Indonesia yang terus bertambah, dia menilai bahwa jumlah kebutuhan rumah pun akan meningkat. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 319 juta jiwa pada tahun 2045.

"Apabila persoalan perumahan tidak ditangani dengan serius, bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi krisis kemanusiaan yang lebih besar," ujarnya.

Sebab, dia mengatakan bahwa rumah yang tidak layak huni sering kali berkorelasi dengan rendahnya kualitas hidup dan peningkatan risiko kesehatan dan menghambat perkembangan sumber daya manusia.

Untuk itu, dia mengatakan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan, akan membangun masyarakat yang lebih produktif dan inovatif.

"Sebagai contoh, proyek pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan perumahan baru akan meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini tidak hanya relevan bagi generasi saat ini, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan dengan menciptakan masyarakat yang lebih terampil dan sehat," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025