Tumpukan sampah di sepanjang jalan protokol hingga gang perumahan di Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau, sudah sepekan tak kunjung diangkut dan menimbulkan bau busuk. Pemkab Pelalawan lalu mengungkap alasannya.

Mereka mengaku tumpukan sampah itu terjadi imbas akses jalan lintas timur (Jalintim) Sumatera banjir sejak sepekan ini.

Pantauan detikSumut, sampah-sampah itu berserakan mulai dari Jalan Protokol Pangkalan Kerinci atau Jalan Maharaja Indra, Jalan Akasia, Jalan Pemda hingga ke gang perumahan. Terlihat sampah-sampah bertumpuk karena lama tak diangkut.

Tepat depan Jalan Sakura misalnya, terlihat tumpukan sampah menggunung karena tak diangkut. Bahkan, sampah berserakan ke jalan karena lapak pembuangan sampah di lokasi penuh.

"Sudah sepekan sampah tak diangkut. Kami di perumahan juga sama, tak diangkut," kata warga bernama Rio, Senin (27/1/2025).

Rio mengatakan tumpukan sampah terjadi diduga karena masalah angkutan. Sebab, sudah 1 pekan terakhir sampah tidak diangkut yang menyebabkan tumpukan di sejumlah titik.

"Biasa diangkut rutin. Tapi memang akhir-akhir ini sering terlambat, makanya pada bertumpuk semua sampai ke gang-gang," tegas Rio.

Hal senada juga disampaikan Aan, ia menyebut sampah mulai menimbulkan aroma tidak sedap. Bagaimana tidak, tumpukan sampah terjadi di banyak titik dan terus diguyur hujan.

Selain itu, tumpukan sampah juga disebut sangat mengganggu pedagang. Khususnya yang berjualan dekat tempat penampungan sementara.

"Ini di Pelalawan beberapa hari hujan, jadi memang basah-basah sampah. Kalau ada panas sedikit saja, sudah bau itu," katanya.

Aan berharap pemerintah Kabupaten Pelalawan dapat mengambil tindakan cepat. Terutama di titik-titik yang sudah semakin menggunung.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pelalawan, Eko Novitra mengatakan tumpukan sampah itu terjadi imbas jalan di Pelalawan terendam banjir. Sehingga, kendaraan angkutan sampah di daerah itu tak bisa maksimal.

"Sampah menumpuk karena biasa 1 hari itu main 2 kali, pagi-siang dan siang-sore untuk angkutan seluruh Kota Pangkalan Kerinci. Ya ada 10 mobil atau 20 kali trip dalam sehari," kata Eko, Senin (27/1).

Eko mengaku karena banijir, truk angkutan tidak bisa maksimal. Bahkan, angkutan di Kota Pangkalan Kerinci sebagai ibu kota Kabupaten Pelalawan sempat berhenti dan tidak beroperasi.

Selain itu, lokasi TPS di daerah Kemang mewajibkan kendaraan melewati lokasi banjir. Eko mengaku tidak mungkin truk membuang sampah sembarangan.

"Kita sempat ada berhenti karena air tinggi, baru 2 atau 3 hari ini bisa jalan. TPA kita di Kemang sana, sampah kita angkut ke sana lewat KM 83 (lokasi banjir). Kan kita tidak bisa buang sembarangan sampah ini, jadi itu alasan sampah tertumpuk," kata Kadis.

Untuk itu, Eko memastikan angkutan akan kembali lancar jika air surut. Sebab, dalam sehari kini kendaraan hanya bisa berjalan sekali dari biasanya 2 kali trip.

"Biasa aman, tak pernah ada tumpukan. Ya karena kondisi alam, kita tidak bisa karena yang berangkat pagi tadi saja belum balik malam ini ke Kerinci. Itu yang buat kendala. Insyaallah selama tidak ada banjir sampah aman karena ada 20 mobil atau 20 trip kita mainkan," katanya.

Pemandangan Miris Tumpukan Sampah Busuk di Jalanan Pekanbaru

Pemandangan Miris Tumpukan Sampah Busuk di Jalanan Pekanbaru

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan pemerintah menghadirkan layanan transportasi yang mengangkut warga dari perumahan-perumahan kelas menengah dan menengah ke bawah di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) menuju Jakarta.

Layanan ini diharapkan nantinya dapat mendorong warga yang bepergian ke Jakarta mau menggunakan kendaraan umum.

"Perumahan kelas menengah dan menengah bawah jumlahnya sekitar 1.300 di Bodetabek, itu dikasih angkutan. Mereka juga turut dibantu naik KRL," kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Djoko Setijowarno di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, setidaknya layanan kendaraan umum ini melayani masyarakat yang ingin ke Jakarta pada pagi hari lalu mengantarkan mereka kembali pada sore harinya.

"Minimal pagi hari ada kendaraan langsung aja masuk kota Jakarta dan sore kembali lagi. Kayak angkutan Jabodetabek Residence (JR) Connection," ujar Djoko.

Dia lalu menyoroti kondisi rumah-rumah yang dibangun era pemerintahan Presiden Joko Widodo justru ditinggal penghuninya saat ini.

Menurut dia, salah satu penyebabnya bukan karena kondisi rumah tak layak, melainkan tak ada akses angkutan umum.

"Bukan enggak sesuai, rumahnya sudah sesuai, angkutan umumnya enggak ada. Dihitung-hitung lebih baik di kota saja," ujar dia.

Djoko pun mengingatkan keberadaan angkutan umum tidak hanya mengatasi kemacetan, tetapi juga mengurangi polusi udara atau menurunkan angka kecelakaan.

Di sisi lain, keberadaan angkutan umum dapat membantu mengendalikan tingkat inflasi di daerah. Hal itu karena angkutan umum salah satu penentu tingkat inflasi.

Namun, rendahnya pelayanan angkutan umum perkotaan di tengah ketergantungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi berpotensi mengurangi jumlah angkutan umum yang beroperasi.

"Pembiaran terhadap kondisi yang ada akan mempercepat hilangnya pelayanan angkutan umum," paparnya.

Tersedianya angkutan umum yang terintegrasi di perumahan juga disampaikan pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga dan menjadi usulnya untuk pemerintah saat menentukan lokasi hunian dalam program tiga juta rumah.

Dia berpendapat hadirnya transportasi publik yang terintegrasi dapat menjadi alasan bagi masyarakat mau menghuni rumah-rumah yang dibangun pemerintah.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berharap pengembang memilih lokasi yang strategis dan dekat dengan transportasi umum untuk membangun rumah subsidi. Pernyataan itu menimbulkan pertanyaan soal kemungkinan hal itu dapat diwujudkan.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyoroti tentang ketersediaan angkutan umum. Menurutnya, sekarang banyak angkutan umum sudah tidak beroperasi.

"Bukan dekat dengan angkutan umum, tetap setiap kawasan perumahan yang dibangun harus disertai layanan angkutan umum. Kalo dekat berarti angkutan umum masih ada," ujar Djoko kepada detikProperti, Sabtu (18/1/2025).

Layanan angkutan umum tersebut untuk memudahkan penghuni perumahan subsidi bepergian. Djoko menyebutkan layanan tersebut juga dapat menghemat pengeluaran biaya transportasi.

Ia mengungkapkan rata-rata keluarga di Indonesia menghabiskan lebih dari 30 persen dari penghasilan sebulan untuk transportasi. Oleh karena itu, penyediaan angkutan umum di kawasan perumahan subsidi menjadi kewajiban pemerintah dan bukan beban penghuni karena menyangkut kehidupan banyak orang.

"Tanggungjawab pemerintah daerah. Makanya, UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman harus direvisi dengan memasukkan layanan angkutan umum di setiap kawasan perumahan," ucapnya.

Sebelumnya, Ara menyampaikan harapannya saat kunjungan kerja ke Perumahan Puri Delta Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Selasa (14/1/2025) malam. Hal itu supaya para penghuninya, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bisa beraktivitas dengan mudah dan terjangkau.

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi yang layak, terjangkau serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman, bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/1/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini