Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini lantaran telah peduli terhadap kesejahteraan pegawai dengan mendorong program penyediaan hunian layak. Awalnya program ini dirancang untuk pegawai Kementerian PAN-RB.

Namun dalam perkembangannya Rini meminta agar cakupan program diperluas untuk menjangkau pegawai di instansi paguyuban, seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

"Ibu hebat tidak hanya mikir Kementerian PAN-RB saja. Tadinya kita mau buat Kementerian PANRB saja tapi Ibu memikirkan juga ekosistem yang lain," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2025).

Hal itu dia sampaikan dalam pertemuan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta beberapa waktu lalu. Maruarar Sirait pun menyambut baik inisiatif penyediaan hunian layak bagi para pegawai, yang menjadi kebutuhan dasar.

Menurutnya ini merupakan wujud semangat kebersamaan dan keadilan sosial dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yang berdampak langsung dan menyentuh sisi kemanusiaan dari aparatur negara.

Lebih lanjut dia menjelaskan saat ini proses inventarisasi pegawai kembali dilakukan, sebagai langkah awal untuk memetakan kebutuhan hunian secara akurat. Inventarisasi ini akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan lanjutan dan perjanjian kerja sama antarinstansi. Inventarisasi pegawai ini akan menjadi dasar untuk merancang program penyediaan rumah secara tepat sasaran.

Sementara itu, Rini Widyantini menegaskan peningkatan kesejahteraan pegawai merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang menyeluruh.

"Kita ingin memastikan bahwa reformasi birokrasi juga dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para pegawai, bukan hanya dari sisi pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan mereka," ujarnya.

Dia berharap langkah ini menjadi contoh kolaborasi lintas kementerian yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ASN secara berkelanjutan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal mengalokasikan rumah subsidi bagi pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Berdasarkan hasil pertemuan antara Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Menteri PANRB Rinj Widyantini pada Senin (5/5/2025), rencana pemberian alokasi rumah subsidi itu juga termasuk pegawai dari lembaga-lembaga yang berada di bawah nauangan Kemenpan-RB.

"Jadi kami mengagendakan diskusi mengenai pengalokasian rumah subsidi bagi pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan Menpan-RB. Tapi dari diskusi tadi berlanjut ada ekosistem yang ada di Kemenpan-RB, diantaranya ada Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), jadi nanti ada empat," jelas Ara dalam keterangannya.

Dengan begitu, lanjut Ara, pihaknya memutuskan untuk mengonsiderasikan atau mempertimbangkan dahulu keempat lembaga tersebut.

Kemudian, akan melakukan pertemuan kembali pada 21 Mei 2025 untuk membuat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

"Menpan-RB ini luar biasa, dia juga peduli dengan lembaga dan ekosistemnya," tuturnya.

Telah Alokasikan 189.260 Rumah Subsidi untuk 17 Profesi

Rencana pemberian alokasi rumah subsidi untuk pegawai Kemenpan-RB, LAN, ANRI, dan BKN tentu menambah daftar profesi yang mendapat kuota rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025.

Berdasarkan materi paparan Menteri PKP Maruarar Sirait dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (30/5/2025), 17 profesi telah mendapat alokasi total sebanyak 189.260 unit dari total kuota FLPP tahun 2025 sebanyak 220.000 unit.

Berikut rincian alokasi rumah subsidi FLPP untuk 17 profesi:

1. Guru 20.000 unit
2. Polri 14.500 unit
3. TNI AD 5.760 unit
4. Nakes 30.000 unit
5. Tenaga migran 20.000 unit
6. Pegawai Kemendagri 2.000 unit
7. Pegawai Kemenkeu 2.000 unit
8. Pegawai Kemenekraf 3.000 unit
9. Pegawai BKKBN 2.000 unit
10. Pegawai BPS 1.000 unit
11. Nelayan 20.000 unit
12. Petani 20.000 unit
13. Buruh 20.000 unit
14. Driver online 2.000 unit
15. Asisten Rumah Tangga 1.000 unit
16. Wartawan 1.000 unit
17. Pekerja non-formal 25.000 unit.

Menghadirkan ekosistem pelayanan digital pemerintah yang berkualitas, inklusif, dan berdampak adalah sebuah proses yang dinamis. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan perlunya sinergitas dan koordinasi yang baik antara semua pihak. Dengan begitu, layanan publik bisa lebih cepat, tepat, dan dapat hadir serta diakses oleh seluruh masyarakat hingga wilayah terpencil.

"Selain menghindari tumpah tindih kebijakan, kolaborasi juga bertujuan memastikan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian PANRB bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) harus bersatu dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi.

Dengan koordinasi yang kuat dan ekosistem kolaboratif, Rini percaya pemerintah dapat mengatasi berbagai kendala. Misalnya seperti kapasitas ASN yang terbatas, infrastruktur dan anggaran yang tidak memadai, dan proses bisnis yang kompleks dan tidak terintegrasi.

Pasalnya, era digital adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Pemerintah terus berbenah, beradaptasi, dan maju untuk menghadapi tantangan pemerintahan modern. Pemanfaatan transformasi digital seperti SPBE dan INA Digital memungkinkan pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, tepat, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil.

"Reformasi birokrasi tidak akan bermakna jika layanan yang kita hasilkan hanya menjangkau sebagian kecil masyarakat. Layanan publik harus merata dan adil, sehingga setiap warga negara merasa dilibatkan dan dilayani," imbuhnya.

Oleh karena itu, Rini menyampaikan sejumlah arahan kepada jajaran Paguyuban PANRB. Pertama, BKN diminta untuk memastikan implementasi manajemen ASN berbasis merit terus berjalan dengan optimal serta meningkatkan efisiensi proses rekrutmen, penempatan dan pengembangan karier ASN melalui pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, Rini juga meminta BKN fokus pada pengembangan sistem data ASN terintegrasi, yang mampu memberikan gambaran real-time untuk mendukung pengambilan kebijakan strategis.

Kedua, LAN diminta menjadi leading sector yang memotori pendidikan dan pelatihan ASN agar memperkuat inovasi dalam pengembangan kompetensi ASN melalui pelatihan berbasis teknologi dan pengembangan model pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan reformasi birokrasi berbasis digital. Serta, menjadi motor penggerak untuk menciptakan ekosistem pengembangan kompetensi yang inklusif dan menjangkau ASN di wilayah terpencil.

Sementara ANRI didorong untuk meningkatkan digitalisasi arsip agar lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui integrasi dengan SPBE serta memastikan pengelolaan arsip yang inklusif untuk melindungi sejarah bangsa dan menjadi sumber data bagi pengambilan keputusan berbasis bukti. Selain itu, ANRI juga diminta memperkuat edukasi kepada instansi pemerintah agar lebih sadar akan pentingnya pengelolaan arsip yang modern dan terstandar.

Mengakhiri arahannya, Rini turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian PANRB.

"Arahan yang sudah disampaikan Pak Ketua Komisi II akan menjadi pedoman bagi Paguyuban PANRB dalam melaksanakan apa yang menjadi goals Bapak Presiden Prabowo Subianto dan tentunya untuk menghadirkan transformasi birokrasi yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat," pungkas Rini.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menguraikan setidaknya ada dua hal penting yang menjadi 'PR' birokrasi. Pertama, sistem merit birokrasi yang merata secara nasional agar antara kapasitas birokrasi di pemerintah daerah dan pusat tidak jomplang.

"Selain itu kita ingin memastikan dan mengikhtiarkan politisasi terhadap birokrasi yang selama ini terus terjadi terutama di daerah pada momen-momen menjelang Pemilu dan Pilkada bisa kita reduksi. Mungkin menghilangkan sulit, tapi ikhtiar kita mereduksi," imbuhnya.

Lebih lanjut, Rifqinizamy menilai ASN merupakan pionir dalam mendorong reformasi birokrasi dan layanan publik. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN harus dilakukan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan formal dan informal yang relevan dengan tuntutan zaman.

"Tanpa adanya reformasi birokrasi dan pelayanan publik, seluruh ide, gagasan dan visi kita untuk menghadirkan Indonesia Emas 2045 sulit kita wujudkan karena tulang punggung dari pelaksanaan visi itu adalah birokrasi itu sendiri," tutup Rifqinizamy.