Prinsip halal dan 'thayyib' bukan hanya soal mengikuti aturan agama, tetapi juga merupakan cara ilmiah untuk memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak bersih, aman, dan bergizi.

Jakarta (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk Indonesia Emas 2045. Program ini diluncurkan untuk mendukung salah satu dari delapan misi Astacita, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Namun, kasus-kasus keracunan makanan yang mencuat akhir-akhir ini dalam pelaksanaan program MBG menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan masih menjadi tantangan serius.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan telaah secara sains, misalnya dengan melakukan analisis peran mikroorganisme penyebab keracunan makanan, yang diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keracunan makanan dalam program MBG ini.

Penting untuk dilakukan pendekatan preventif berbasis sains, serta integrasi konsep halal dan thayyib sebagai pendekatan holistik dalam menjamin kualitas makanan MBG.

Dalam dunia sains biologi dikenal berbagai macam mikroorganisme. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan hanya bisa diamati dengan menggunakan mikroskop. Mikroorganisme juga disebut mikroba atau jasad renik.

Mikroorganisme ini dapat berupa bakteri, jamur, protozoa, virus, dan alga. Di antara mikroorganisme ada yang bersifat patogen yang dapat menjadi penyebab keracunan makanan.

Beberapa mikroorganisme dari kelompok bakteri yang paling umum menyebabkan keracunan makanan di antaranya adalah Staphylococcus aureus yang menyebabkan diare dan muntah-muntah); Salmonella spp yangmenyebabkan penyakit salmonellosis, yaitu infeksi saluran pencernaan dengan gejala diare, demam, dan kram perut. Infeksi ini ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi, seperti daging, unggas, telur, dan susu mentah.

Bakteri lain adalah Clostridium perfringens yang dapat menyebabkan keracunan makanan, dengan gejala seperti sakit perut, diare, dan mual); Bacillus cereus yang berkembang biak pada makanan dengan karbohidrat tinggi dan keracunan makanan akibat ini dapat menyebabkan gejala seperti mual, muntah, diare, dan sakit perut); Escherichia coli O157:H7 yang dapat menyebabkan infeksi serius pada manusia dan menghasilkan racun yang merusak dinding usus kecil, serta menyebabkan diare berdarah, kram perut, dan muntah-muntah.

Menurut laporan World Health Organization (WHO) dan Food and Agriculture Organization (FAO) tahun 2022, sekitar 600 juta kasus penyakit akibat makanan tercemar terjadi setiap tahun di seluruh dunia, dan banyak di antaranya menyerang anak-anak.

Kasus keracunan terbesar dalam Program MBG adalah yang terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat minggu ini, ketika sebanyak 223 siswa dari berbagai jenjang pendidikan mengalami keracunan makanan setelah menyantap menu MBG.

Kejadian ini dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Dinas Kesehatan setempat. Pemeriksaan terhadap bahan makanan dan dapur penyedia menunjukkan kurangnya standar higiene dan pengawasan rantai pasok.

Fakta ini menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis masih memiliki celah dalam hal keamanan pangan. Karena itu, sangat penting untuk memperkuat sistem pengawasan, terutama dalam tiga hal utama.

Pertama, memberikan pelatihan yang memadai bagi penjamah makanan agar memahami prinsip higienitas. Kedua, memastikan penyimpanan bahan pangan dilakukan dengan benar agar tidak terkontaminasi; dan ketiga, menata ulang prosedur pengolahan serta distribusi makanan agar aman dikonsumsi, higienis, dan sesuai standar halal-thayyib.

Tanpa penguatan di area-area ini, risiko munculnya penyakit akibat makanan tercemar akan tetap mengintai para penerima manfaat MBG, terutama anak-anak sekolah. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan pendekatan sains dalam menangani keracunan makanan.Penelitian dari Nurdiani et al. (2021) dalam Jurnal Keamanan Pangan Indonesia menunjukkan bahwa pelatihan keamanan pangan kepada pengelola dapur sekolah menurunkan risiko kontaminasi hingga 72 persen.

Terdapat pendekatan yang disarankan WHO berupa lima kunci keamanan pangan yaitu menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan dapur, memisahkan bahan makanan mentah dan matang, makanan harus dimasak hingga suhu aman, menyimpan makanan pada suhu yang sesuai dengan kondisi makanan, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman.

Penerapan standar HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) sangat penting untuk memastikan keamanan makanan. Dengan HACCP, setiap tahapan dalam proses produksi makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi, dianalisis untuk menemukan titik-titik yang rawan terjadi kontaminasi.

Titik-titik kritis ini kemudian diawasi secara ketat agar risiko bahaya seperti mikroorganisme patogen, logam berat, atau bahan kimia berbahaya bisa dicegah sejak dini. Konsep ini sebenarnya juga sejalan dengan konsep halal-thayyib dalam Islam. Konsep ini tidak hanya memberikan jaminan spiritual, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan fisik dan mental.

Makanan halal dan bersih terbukti lebih aman dari cemaran mikroba maupun bahan tambahan berbahaya. Tentu hal ini memiliki relevansi terhadap kecerdasan anak dan Indonesia Emas 2045.

Konsumsi makanan yang halal dan thayyib berpengaruh pada perkembangan otak anak, sistem imun, dan prestasi akademik. Studi oleh Afifah et al (2022) menyatakan bahwa asupan gizi seimbang yang aman secara mikrobiologis dapat meningkatkan skor IQ anak secara signifikan.

Dengan visi Indonesia Emas 2045 --saat negeri ini genap 100 tahun merdeka dan bercita-cita menjadi negara maju, berdaulat, dan berkelanjutan-- anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan. Karena itu, sangat penting memastikan bahwa setiap upaya atau program seperti halnya Makan Bergizi Gratis yang diperuntukkan untuk mereka disusun dengan prinsip yang halal, aman, dan penuh keberkahan, demi menyiapkan generasi unggul yang sehat jasmani dan rohani.

Kasus keracunan makanan yang terjadi dalam program MBG bisa menjadi ancaman serius jika tidak segera diatasi. Untuk mencegahnya, perlu dilakukan langkah nyata dengan menggabungkan pendekatan sains secara terpadu.

Musuh utama kita adalah mikroorganisme patogen, dan untuk menghadapinya dibutuhkan pelatihan yang tepat, pengawasan yang ketat, serta penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan yang jelas dan terukur.

Prinsip halal dan thayyib bukan hanya soal mengikuti aturan agama, tetapi juga merupakan cara ilmiah untuk memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak bersih, aman, dan bergizi.

Untuk mewujudkan hal ini, perlu kerja sama antara Kementerian Kesehatan, BPOM, MUI, dan lembaga pendidikan dalam menjaga kualitas makanan bergizi gratis agar dapat mendukung tumbuh kembang generasi emas Indonesia tahun 2045.

*) Misbakhul Munir adalah Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya

Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pakar sekaligus Kepala Pusat Riset Pendidikan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Trina Fizzanty menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) penting untuk dilanjutkan, karena dapat mengatasi ketimpangan sosial.

"Program Makan Bergizi Gratis penting untuk mengatasi ketimpangan struktural, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan," katanya saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Trina menyebutkan kesehatan dan pendidikan saling terkait secara erat, dimana anak yang sehat secara fisik cenderung lebih mampu menyerap pelajaran, sedangkan anak yang mengalami stunting atau kurang gizi berisiko mengalami keterlambatan kognitif.

"Temuan peneliti kami di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan banyak anak yang datang ke sekolah tanpa sarapan, mengalami stunting dan gizi buruk karena faktor ekonomi dan sosial budaya," lanjutnya.

Sehingga, jelas Trina, pada daerah-daerah yang ditemukan kasus anak bersekolah tanpa sarapan, program MBG sangat dibutuhkan untuk menurunkan angka stunting dan mendukung tumbuh kembang anak, serta meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar.

"Sehingga, program ini perlu diarahkan/diprioritaskan pada masyarakat yang memang secara sosial ekonomi membutuhkan," ujarnya.

Meski demikian, Trina memberikan sejumlah masukan untuk menjadi evaluasi pemerintah dalam pelaksanaan MBG.

Misalnya, implementasi program ini harus berbasis data yang akurat tentang kondisi gizi dan sosial ekonomi anak-anak, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

Trina juga menyarankan program MBG melibatkan orang tua siswa, kantin sekolah, masyarakat lokal, dan mendukung makanan lokal, sesuai kondisi yang dihadapi masing-masing sekolah.

"Dengan cara ini, ekonomi masyarakat lokal dapat ikut tumbuh dan anak-anak dibiasakan mencintai makanan lokal," ucapnya.

Sembari program ini dijalankan, kata Trina, berbagai kajian dan evaluasi juga perlu dilakukan oleh pemerintah, seperti pembenahan pengelolaan kantin sekolah, bagian dari komunitas sekolah, memberikan pelatihan pada sekolah dan kantin sekolah tentang keamanan pangan, gizi, ragam makanan, serta kebersihan dan pengelolaan lingkungan sekolah.

Hal tersebut dimaksudkan agar program ini menjadi semakin tepat sasaran dan memiliki dampak yang menyeluruh.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Program tiga juta rumah yang digulirkan Presiden RI Prabowo menjadi angin segar bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Tentunya kebijakan ini harus juga dibarengi dengan penyediaan rumah berkualitas.

Program penyediaan rumah berkualitas tersebut tidak semuanya harus tapak (landed house), seperti permukiman padat di Jakarta, yang dibutuhkan adalah rumah susun (rusun), baik sewa maupun menjadi hak milik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri memiliki dua program terkait program tiga juta rumah, yakni rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Tentunya, meski menyandang kata subsidi, syarat dari rumah yang menjadi program pemerintah itu harus layak dan berkualitas. Rumah subsidi (rusun dan tapak), meski secara desain terlihat sederhana, tetapi dari segi struktur harus berkualitas seperti bangunan hunian lainnya, tidak ada yang dikurang-kurangi, sehingga memberikan keamanan bagi penghuninya.

Struktur dalam hal ini penggunaan pondasi, penggunaan besi, penggunaan bata, dan atap dari bangunan, semua itu terkait dengan keselamatan penghuninya. Berikut yang juga harus menjadi pertimbangan adalah ketersediaan jaringan air minum dan listrik.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi penanggung jawab program tiga juta rumah masih menemukan rumah subsidi yang dibangun pengembang belum layak untuk dihuni. Kasusnya beragam, mulai dari banjir, longsor, serta akses ke perumahan yang belum beraspal.

Kondisi rumah subsidi yang belum layak itu, bahkan ditemukan Sekjen Perumahan dan Kawasan Permukiman Didyk Choiroel. Beberapa rumah program tersebut, bahkan ada yang ditinggal penghuninya karena tidak puas dengan apa yang dijanjikan.

Pemerintah secara tegas mensyaratkan pengembang rumah subsidi harus bertanggung jawab atas rumah yang dibangunnya, termasuk fasilitas dan sarana yang tersedia, sehingga penghuni tetap merasa nyaman.

Bagi pengembang yang akan membangun rumah bersubsidi, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan panduannya, tinggal mereka mengikuti aturan yang ada. Sebagai contoh, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2947/KPTS/M/2024 tentang Desain Prototipe/ Purwarupa Rumah Tinggal Sederhana.

Di dalam keputusan itu tertuang soal desain bangunan, termasuk syarat bahan bangunan yang dipakai. Pemerintah menggulirkan peraturan tersebut dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen yang akan membeli rumah.

Pertimbangan matang

Membeli rumah bukanlah perkara mudah, meski sudah mendapat subsidi. Konsumen tentunya harus bisa mengangsur bunga dan pokok dari rumah. Keputusan untuk membeli rumah itu membutuhkan pertimbangan matang karena akan dihuni jangka panjang dan dimanfaatkan anak dan cucu.

Bahkan, untuk membeli rumah juga harus mempertimbangkan untuk keperluan lain, seperti pendidikan anak, kebutuhan pokok sehari-hari, kesehatan, hiburan keluarga, dan transportasi. Kondisi demikian membuat masyarakat harus melakukan kalkulasi secara cermat sebelum memutuskan membeli rumah.

Soal akses dan transportasi merupakan faktor yang harus diperhitungkan. Banyak dari kawasan perumahan yang ditinggal penghuninya karena pengembangannya lambat, seperti sulitnya akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pasar yang membuat biaya transportasi justru membengkak.

Tentunya kondisi-kondisi di luar dugaan seperti ini akan menyulitkan pemilik rumah karena di satu sisi masih terikat kepada cicilan KPR/ KPA, sedangkan di sisi yang lain belanja rumah tangga terus mengalami kenaikan.

Sehingga pemerintah sangat perhatian dengan pengadaan rumah subsidi ini. Hadirnya rumah seharusnya membuat penghuninya semakin sejahtera. Kebutuhan dasar seharusnya dapat dipenuhi dengan mudah, seperti air bersih, kebutuhan pokok, pendidikan, dan sebagainya.

Pengembangan rumah ideal ke depan adalah berbasis transit atau transit oriented development (TOD), sehingga memudahkan penghuni untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Apabila lokasi transportasi publik agak jauh dari permukiman, maka pengembang bisa memberikan solusi dengan menyediakan kendaraan antara jemput (shuttle).

Dengan hunian berkonsep TOD, tentunya akan mendorong penghuni menggunakan transportasi publik dalam beraktivitas. Dengan demikian penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan, sehingga menjadi solusi kemacetan lalu lintas dan pemborosan bahan bakar.

Percepatan

Perlindungan terhadap konsumen yang akan membeli rumah subsidi sebenarnya sudah dibuat sedemikian rupa menjadi tiga lapis. Lapis pertama, tentunya pemerintah selaku regulator, sedangkan lapis kedua adalah bank penyalur KPR/KPA dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) selaku penyalur subsidi, sedangkan lapis ketiga masyarakat sendiri untuk memeriksa langsung lokasi perumahan yang ditawarkan, sebelum memutuskan membeli.

Bank penyalur dan BP Tapera memiliki kewenangan untuk tidak menyalurkan KPR/KPA, apabila aspek legalitas (sertifikat) dan fasilitas dasar belum terpenuhi. Sebagai contoh, pengadaan air bersih dan listrik dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen.

Sementara untuk masyarakat sendiri, pentingnya bagi pemerintah memberikan edukasi untuk senantiasa memeriksa lokasi sebelum memutuskan membeli, termasuk mengetahui apakah di lokasi tersebut tersedia fasilitas dasar (sekolah, rumah sakit, pasar) serta yang lebih penting lagi bebas banjir.

Program tiga juta rumah dapat tercapai apabila tercipta kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat. Sebut saja pemerintah dan pengembang berupaya memenuhi target tersebut, namun ternyata konsumennya kehilangan daya beli, -tentunya bakal tidak akan ketemu.

Terkait hal itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah merancang pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) yang peraturannya tengah disusun. Pembentukan wadah ini merupakan amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dan UU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dengan hadirnya badan baru ini diharapkan bisa mendorong program tiga juta rumah dengan melakukan koordinasi program-program perumahan yang berjalan saat ini, mulai dari hunian berimbang (kewajiban pengembang rumah mewah untuk membangun rumah subsidi), mengelola sumber dana terkait perumahan, termasuk dana subsidi, memastikan kebijakan yang ada saat ini menjamin ketersediaan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Badan baru ini seharusnya bisa mewujudkan program pemerintah tersebut mengingat selama ini banyak institusi yang terlibat di dalam pengadaan rumah subsidi, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, terutama apabila ada terjadi permasalahan di lapangan.

Contoh di atas kondisi perumahan yang tidak sesuai harapan penghuni dan pemerintah selaku penyedia anggaran tidak lagi terulang. Dengan demikian masyarakat (konsumen) semakin percaya dan berbondong-bondong mengantre membeli rumah yang pada akhirnya program tiga juta rumah dapat terwujud.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Ketua Pembina Yayasa Kemala Bhayangkari, Juliati Sigit Prabowo, mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) Kemala Bhayangkari 2 Gresik, Jawa Timur. Pada kesempatan itu, Juliati hangat berbincang dengan para siswa.

Pada kunjungannya itu, Juliati didampingi oleh Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Timur, Ade Imam Sugianto, Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu, dan jajaran Polres Gresik. Dia juga disambut hangat oleh Kepala SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik dan para siswa peserta didik.

Dalam kesempatan itu, Juliati mengaku hendak menyaksikan implementasi program makan bergizi gratis (MBG) kepada siswa kelas XI dan XII SLB. Hal itu, tuturnya, sesuai dengan Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kehadiran kami dari Yayasan Kemala Bhayangkari untuk mendukung program Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dicanangkan dalam Astacita, salah satunya dunia pendidikan dan makan bergizi gratis (MBG)," kata Juliati melalui keterangannya dikutip pada Kamis (27/2/2025).

Ketum Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) Kemala Bhayangkari 2 Gresik, Jawa Timur. (dok. Polri)

Istri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu mengatakan SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik harus mendapat hak yang sama dengan sekolah lain. Tak lupa dia memberi semangat kepada anak-anak peserta didik.

"Jadi, sekolah ini pun perlu mendapatkan hak yang sama dengan sekolah lainnya. Adik-adik harus semangat belajarnya," ucapnya.

Pertemuan Juliati dengan para peserta didik berlangsung ceria penuh tawa lepas. Juliati juga memberikan seragam polisi kepada seorang anak, momen itu berlangsung hangat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik, Dede Idawati, berterima kasih atas kedatangan Juliati. Menurutnya, Julianti telah memberi support sistem luar biasa bagi sekolah.

"Sehingga SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik menjadi inspiratif semua SLB di Jawa Timur," tuturnya.

Dia menyebutkan siswa dan siswi sangat antusias mempersiapkan permainan angklung untuk menyambut Juliati.

"Mereka sangat cepat untuk belajar angklung karena kami sudah mengajar mereka sejak SD, SMP, sampai SMA sehingga tidaklah sulit untuk komunikasi sama mereka," sebut Dede.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka bersama Wakil Bupati (Wabup) Tangerang Intan Nurul Hikmah mengecek penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil dan menyusui di Kabupaten Tangerang.

Pada kesempatan itu, Wamen juga melaksanakan kegiatan sosial dengan penyaluran donasi untuk Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat.

"Beberapa waktu yang lalu Kementerian BKKBN telah bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional untuk berkolaborasi dalam program makan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Kami akan memberikan data-data di lapangan di seluruh wilayah kepada badan gizi nasional agar pemberian program makan bergizi ini tepat sasaran," ungkapnya.

Ia mengatakan, program Astacita Presiden Prabowo ini ditujukan untuk memberikan kesejahteraan kepada ibu hamil, balita dan anak-anak agar masa depan Indonesia bisa tercukupi. Sehingga, ke depan target untuk Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.

"Program pemberian makanan bergizi gratis dari Presiden dan Wakil Presiden ini bertujuan agar masa depan anak-anak Indonesia bisa tercukupi dan menjadi generasi yang sehat, cerdas dan unggul untuk Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Dia mengajak seluruh elemen, baik itu unsur pemerintah daerah, swasta dan masyarakat untuk bersama-sama bergotong royong menyukseskan program MBG agar nantinya generasi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.

"Mari bersama-sama kita sukseskan program ini dengan baik para program ini memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu untuk mencerdaskan anak-anak di Indonesia," kata dia.

Sementara itu, Wabup Tangerang Intan Nurul Hikmah mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendukung penuh program MBG yang merupakan program prioritas dari Presiden RI Prabowo Subianto. Pemkab Tangerang, dalam hal ini akan melakukan inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan program MBG tersebut.

"Ke depan kami akan terus berupaya melakukan inovasi dan juga kolaborasi dengan stakeholder terkait bahkan kami akan menggandeng pihak swasta yang ada untuk membantu program MBG baik melalui CSR maupun mekanisme lainnya, untuk ikut mensukseskan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah," jelasnya.

Menurut dia, dukungan sinergisitas dan kolaborasi dari berbagai stakeholder sangat diperlukan demi suksesnya program MBG ini yang bertujuan untuk mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Selain itu, dengan program MBG ini diharapkan juga Kabupaten Tangerang bisa terbebas dari stunting dan mampu menciptakan generasi yang sehat dan unggul.

"Dengan adanya program ini kami berharap Indonesia bisa menjadi generasi emas pada 2045 dan yang paling utama adalah Kabupaten Tangerang bisa terbebas dari stunting dan ibu hamil dan balitanya semua sehat dan kita memiliki generasi penerus yang unggul," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan sebagai bagian dari upaya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo - Gibran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penerbitan SBN perumahan ini akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) ini dengan penerbitan SBN perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam.

Dirinya mengatakan mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

Selain itu, Kemenkeu juga terus bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui fasilitas kredit berbasis Giro Wajib Minimum (GWM) hingga Rp80 triliun.

“Jadi dengan ini, kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas ataupun yang komersial,” jelasnya.

Dalam hal ini, Pemerintah akan terus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan kreatif agar APBN tetap disiplin secara fiskal namun tetap mampu memberikan daya dukung maksimal bagi sektor perumahan dan sektor lainnya.

"Kita akan terus men-develop berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya berumah tapi juga sektor lain," ucapnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan sebagai bagian dari upaya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo - Gibran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penerbitan SBN perumahan ini akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) ini dengan penerbitan SBN perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam.

Dirinya mengatakan mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

Selain itu, Kemenkeu juga terus bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui fasilitas kredit berbasis Giro Wajib Minimum (GWM) hingga Rp80 triliun.

“Jadi dengan ini, kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas ataupun yang komersial,” jelasnya.

Dalam hal ini, Pemerintah akan terus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan kreatif agar APBN tetap disiplin secara fiskal namun tetap mampu memberikan daya dukung maksimal bagi sektor perumahan dan sektor lainnya.

"Kita akan terus men-develop berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya berumah tapi juga sektor lain," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo turut menjelaskan, lewat insentif likuiditas makropudensial (KLM), BI terus mendukung bagian dari program Astacita ini.

Sebagaimana diketahui, BI memutuskan untuk meningkatkan insentif KLM bagi perbankan secara bertahap, dari sebelumnya Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun guna mendukung pembiayaan sektor perumahan.

Selain memberikan insentif likuiditas, BI juga akan mendukung pendanaan dengan membeli SBN perumahan di pasar sekunder. Dana yang diperoleh dari penerbitan SBN ini digunakan untuk membiayai sektor perumahan.

“Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan, dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks COVID, tapi juga untuk pendanaan program perumahan,” terangnya.

Perry menambahkan, sektor perumahan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan rumah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong berbagai sektor industri terkait, seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.

Adapun Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui program Astacita menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan komposisi 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menandatangani nota kesepahaman dengan PT Timah Karya Persada Properti (TKPP) tentang kerja sama penyediaan solusi bahan bangunan dan jasa konstruksi untuk mengakselerasi program 3 juta rumah melalui salah satu portofolio bisnisnya, SobatBangun.

Kesepakatan itu menandai ekspansi bisnis perusahaan ke segmen business to business (B2B), setelah sebelumnya berfokus pada business to customer (B2C), dan ditandatangani oleh SVP of Business Innovation SIG, Andi Krishna Arinaldi dan Direktur Utama TKPP, Abdul Kamaroes, di Jakarta pada 4 Februari 2025.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni di Jakarta, Selasa, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari inisiatif SIG untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung kelancaran dan keberlanjutan pembangunan, khususnya di sektor perumahan. Terlebih, saat ini pemerintah tengah mendorong percepatan program 3 juta rumah.

"Sebagai BUMN penyedia solusi bahan bangunan, SIG siap mendukung pengembangan perumahan nasional, termasuk program pemerintah dalam membangun 3 juta rumah dengan mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki, serta jaringan operasional yang luas, termasuk melalui platform SobatBangun yang didukung oleh ekosistem jasa konstruksi serta jaringan distribusi bahan bangunan di dalam grup perusahaan," katanya.

Lebih lanjut, Direktur Utama TKPP Abdul Kamaroes mengatakan kerja sama dengan SIG membuat pihaknya semakin yakin untuk terus mengembangkan proyek perumahan di Indonesia, sehingga dapat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat.

"Dengan lahan yang dimiliki TKPP, terdapat peluang besar untuk mengembangkan proyek perumahan bersama SIG. Kami akan mempelajari lebih lanjut fitur serta produk dari SIG yang dapat diterapkan di lahan tersebut. Kami juga berharap sinergi ini dapat terus berlanjut, sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak," kata dia.

Adapun sebelumnya, SIG bersama TKPP telah berkolaborasi dalam proyek pengembangan perumahan di Bekasi, Jawa Barat, yang dimulai sejak September 2024. Kolaborasi ini mencakup renovasi rumah tipe 74 di Perumahan Familia Urban Cluster Amethyst, pembangunan rumah tipe 39 di Perumahan Familia Urban Cluster Alexandrite, serta pembangunan rumah tipe 60 di Perumahan Familia Urban.

Ke depan, kedua perusahaan pelat merah itu siap bekerja sama dalam pengembangan lahan yang dimiliki, sekaligus menyiapkan strategi co-marketing dalam ekosistem pemasaran digital untuk memperkuat daya beli perumahan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Padang, Sumbar (ANTARA) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berharap program tiga juta rumah yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bisa berdampak pada kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air.

"KPPU menyakini program tiga juta rumah ini tidak akan mengandalkan satu supplier saja, namun melibatkan pelaku UMKM lokal dalam menyediakan bahan baku seperti batu batu, semen dan lain sebagainya," kata Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ridho Pamungkas di Padang, Sumbar, Rabu.

KPPU berharap implementasi salah satu program unggulan Presiden Prabowo tersebut tidak mengarah pada praktik monopoli atau menunjuk satu pihak saja dalam menyediakan kebutuhan bahan baku.

"Misalnya, penyediaan batu bata, saya menyakini banyak UMKM juga bisa menyuplainya," ujar Ridho.

Oleh karena itu, KPPU menyarankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka peluang bagi siapa saja termasuk UMKM dalam menyediakan bahan baku bagi program tiga juta rumah.

Selain mendorong UMKM naik kelas, langkah ini juga baik untuk persaingan bisnis.

"Jadi, para supplier bisa berkompetisi dengan menawarkan harga terbaik meskipun nantinya hanya akan ada beberapa penyedia bahan baku," ucap dia.

Terpisah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto, mampu menghidupkan rantai ekonomi masyarakat hingga di tataran lokal.

"Seiring berjalannya program tiga juta rumah maka pusat-pusat produksi seperti batu bata akan hidup dan berdampak pada rantai ekonomi lokal," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah saat berkunjung ke Padang meninjau pembuatan bata interlock presisi.

Apalagi, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah. Bata interlock presisi dinilai mempunyai kualitas yang bagus sehingga rumah-rumah yang dibangun juga lebih kuat dan berkualitas.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Pupuk Kaltim sebagai bagian dari Pupuk Indonesia akan memberikan kontribusi pada kemajuan ekosistem industri dalam negeri.

Jakarta (ANTARA) - Pupuk Indonesia melalui anak usahanya Pupuk Kaltim membangun pabrik soda ash pertama di tanah air yang mendukung sejumlah program Astacita, seperti kemandirian ekonomi, swasembada pangan, 3 juta rumah, hilirisasi, dan transisi ke ekonomi hijau.

“Ini merupakan momen yang sangat luar biasa, Pupuk Kaltim sebagai bagian dari Pupuk Indonesia akan memberikan kontribusi pada kemajuan ekosistem industri dalam negeri,” kata Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dalam pernyataan, di Jakarta, Kamis.

Diia mengatakan pula, Pupuk Indonesia sebagai bagian dari Kementerian BUMN memastikan pembangunan pabrik soda ash yang sudah direncanakan sekitar tahun 1995 namun batal karena krisis ekonomi itu, selanjutnya dapat berjalan dengan lancar.

Hal ini karena dengan dimulainya pembangunan pabrik soda ash, perusahaan milik negara itu berhasil mewujudkan mimpi Indonesia yang sempat tertunda.

Rahmad mengatakan sebagai pionir industri soda ash di Indonesia, pabrik milik Pupuk Kaltim akan mampu memasok kebutuhan dalam negeri yang selama ini amat bergantung dari impor. Soda ash merupakan bahan baku yang penting untuk berbagai industri, seperti kaca, keramik hingga tekstil.

Dia menyampaikan, pembangunan pabrik soda ash Pupuk Kaltim dilakukan pada momentum yang tepat, mengingat pemerintah turut memiliki program membangun 3 juta rumah setiap tahun untuk masyarakat.

Proyek 3 juta rumah itu, kata dia lagi, diperkirakan membutuhkan banyak material konstruksi yang salah satu bahan bakunya terbuat dari soda ash, seperti kaca dan keramik.

Ia mengatakan, produk soda ash dihasilkan dari amonia dan karbondioksida (CO2) merupakan produk utama dan produk sampingan dari Pupuk Kaltim. Sehingga fasilitas produksi ini, diperkirakan mampu menyerap hingga 170.000 ton CO2 per tahun.

“Pembangunan pabrik soda ash mendapatkan momentum yang sangat tepat, karena pemerintah memiliki program membangun 3 juta rumah setiap tahun dan juga untuk transisi ekonomi yang lebih bersih” kata dia.

Lebih lanjut, Rahmad mengatakan pembangunan pabrik soda ash juga akan mendukung program pemerintah lainnya, yakni swasembada pangan.

Dia menuturkan pabrik soda ash akan menghasilkan produk sampingan berupa amonium klorida. Amonium klorida merupakan sumber nitrogen yang digunakan untuk bahan baku produksi pupuk NPK.

Adapun pabrik soda ash Pupuk Kaltim akan dibangun di lahan seluas 16 hektare di kawasan PT Kaltim Industrial Estate, Kalimantan Timur, dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2027.

Ketika beroperasi penuh, pabrik akan memproduksi 300.000 ton soda ash per tahun dan 300.000 ton amonium klorida per tahun sebagai produk sampingan.

Selain Pupuk Kaltim, pabrik soda ash serupa juga akan dibangun oleh anak perusahaan Pupuk Indonesia lainnya, yakni PT Petrokimia Gresik. Dengan kapasitas produksi 300.000 ton per tahun, pabrik soda ash milik Petrokimia Gresik kelak akan semakin mendukung program hilirisasi pemerintah dan mengurangi ketergantungan impor Indonesia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan baik.

"Saya menilai alhamdulillah, pelayanannya baik, menunya juga sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Pak Presiden," kata Abdul Mu'ti ditemui di Kantor Kemendikdasmen di Jakarta, Selasa.

Abdul Mu'ti menuturkan dirinya juga meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis pada hari pertama pelaksanaannya kemarin (Senin, 6/1) di sejumlah sekolah di Semarang.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama untuk membangun generasi yang sehat jasmani," ujar Abdul Mu'ti.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang resmi diberlakukan di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia pada Senin (6/1).

Terdapat sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil pada saat program ini dilaksanakan pertama kali

Jumlah tersebut akan terus bertambah setiap hari secara bertahap hingga 937 titik di akhir bulan Januari 2025, dan setidaknya akan menjangkau tiga juta penerima manfaat.

Hingga akhir tahun 2025, diharapkan jumlah penerima manfaat mencapai hingga 15 juta sasaran. Pada 2029, program tersebut ditargetkan mencakup 82,9 juta penerima manfaat.

Dalam pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa standar kebersihan dan kualitas makanan dipertahankan dari dapur hingga ke tangan penerima manfaat. Makanan dikemas dalam bahan baja nirkarat yang aman dan higienis atau stainless steel food grade.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.

"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.

"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.

"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.

Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.

Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024