Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa asuransi untuk penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis masih sebatas wacana.

“Terkait dengan asuransi untuk penerima manfaat, ini masih dalam wacana karena produknya pun belum ada di Indonesia,” ujar Dadan saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5).

Akan tetapi, dia menjelaskan bahwa BGN telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna membahas wacana tersebut.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa BGN kemungkinan akan melibatkan dua asosiasi asuransi, yakni yang berkaitan dengan asuransi umum serta jiwa.

Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa BGN belum membicarakan secara detail terkait mekanisme asuransi tersebut, termasuk berapa besar premi yang harus dikeluarkan penerima manfaat.

“Jadi, belum sampai ke arah situ, dan terus terang kami kan belum secara intensif juga berbicara terkait ini dengan Presiden,” katanya.

Dengan demikian, dia mengatakan bahwa saat ini BGN baru mengkaji usulan dari Komisioner OJK terkait mekanisme asuransi tersebut, dan menunggu apakah diizinkan maupun ada mekanisme lain dari Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengaku belum membicarakan rencana memberikan asuransi bagi penerima manfaat makan bergizi gratis (MBG) dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Terus terang kami belum secara intensif juga berbicara terkait dengan ini dengan Pak Presiden," kata Dadan di Gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Dadan menegaskan, wacana memberikan asuransi bagi penermia manfaat MBG masih sebatas rencana.

Ia menyebutkan, rencana tersebut masih terus dimatangkan, termasuk mekanisme pembayarannya maupun premi asuransi yang dikeluarkan.

"Kami belum secara detail bagaimana mekanismenya, berapa besar premi yang harus dikeluarkan. Jadi, belum sampai ke arah situ," kata Dadan.

Dadan melanjutkan, diskusi antara BGN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga masih berlangsung untuk menjajaki kemungkinan adanya asuransi bagi penerima manfaat program MBG.

Namun, sejauh ini belum ada kepastian mengenai mekanisme maupun pendanaan preminya.

"Jadi, nanti apakah diizinkan atau tidak atau ada mekanisme lain. Kami sedang melihat ada usulan dari Komisioner OJK untuk melihat peran asuransi di dalam program makan bergizi," kata Dadan.

Saat ini perlindungan baru mencakup para pekerja di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Untuk penerima manfaat, ini masih dalam wacana karena produk asuransi semacam itu belum tersedia di Indonesia," ujar dia.

Wacana asuransi untuk penerima manfaat MBG muncul usai banyak ditemukan persoalan keracunan makanan di berbagai daerah, salah satunya di Bogor.

Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat total korban keracunan MBG mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Hasil uji laboratorium menunjukkan, bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian, ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E. coli.