Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) mendukung wacana pemerintah memberikan perlindungan asuransi dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Wakil Presiden Direktur ACPI Nicolaus Prawiro mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu detail dari mekanisme asuransi MBG.

"Prinsipnya kami pasti akan mendukung program pemerintah, namun untuk detailnya kami akan mempelajari dulu bagaimana cara pelaksanaan dan ketentuan atau term and condition yang ada," kata Nico kepada Bisnis, Selasa (14/5/2025).

Nico mengatakan ACPI juga menunggu informasi terkait perlindungan apa saja yang akan masuk dalam asuransi MBG, termasuk besaran premi yang akan dikenakan.

"Kami belum bisa komentar banyak. Terus terang saya juga masih bingung apakah perlindungan keracunan makanan ini bisa diproteksi oleh asuransi kerugian [asuransi umum] atau tidak. Mungkin asuransi jiwa yang lebih cocok. Tapi buat sekadar gambaran saja, kalau untuk memproteksi asuransi kecelakaan diri dengan jaminan kematian dan cacat tetap, preminya itu sekitar 0,1% per tahun," pungkasnya.

Adapun Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyebutkan bahwa rencananya nanti biaya premi asuransi program MBG akan ditanggung pemerintah dengan alokasi dana operasional program MBG.

Saat ini BGN sedang menjajaki kajian dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) untuk menentukan bentuk perlindungan yang tepat.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai pendekatan asuransi untuk program MBG kurang tepat karena berpotensi akan membebani APBN.

“Asuransi MBG tidak diperlukan karena bisa menambah beban anggaran pemerintah dari sisi premi. Saya khawatir manfaat MBG yang diterima oleh siswa berkurang karena ada tambahan premi asuransi,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah menambah anggaran program program MBG dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun dengan sasaran 82,9 juta penerima program. Realisasi belanja MBG per 12 Maret 2025 sebesar Rp710,5 miliar yang menyasar 2,05 juta penerima.

Di sisi lain, berdasarkan paparan BGN pada 6 Mei 2025, terdapat 6 kasus keracunan makanan dari program MBG sejak program ini berjalan Januari 2025. Keracunan tersebut dialami oleh sebanyak 327 siswa.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah sedang menyiapkan skema asuransi dalam program makan bergizi gratis (MBG). Salah satu risiko yang akan dilindungi adalah kasus keracunan makanan. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 327 siswa mengalami keracunan sejak program MBG berjalan pada Januari 2025.

Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe, Direktur Utama PT Asuransi Asei Indonesia, mengatakan bahwa pada prinsipnya asuransi bukan sekadar instrumen keuangan, tetapi bagian dari infrastruktur sosial yang mendukung masyarakat agar bisa hidup lebih tenang, produktif, dan sejahtera.

Menurutnya, peran asuransi jauh lebih luas daripada sekadar menerbitkan polis dan membayar klaim. Di tataran strategis, asuransi akan berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan.

"Dalam program MBG sebagai program pemerintah, meskipun program utamanya merupakan program sosial dan kesehatan, asuransi berperan sebagai penjaga keberlangsungan, keandalan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat, dari pemerintah hingga anak-anak penerima manfaat. Tanpa perlindungan risiko yang memadai, program bisa terganggu atau menimbulkan kerugian lebih besar," kata Dody kepada Bisnis, Selasa (14/5/2025).

Dody merinci setidaknya ada lima peran asuransi dalam program MBG. Pertama, asuransi menjamin keberlanjutan operasional program karena program MBG ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, penyedia bahan pangan, penyedia jasa katering, transportasi, sekolah sampai fasilitas kesehatan.

Dody menilai asuransi dapat membantu menjamin kelangsungan operasional program dengan memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko seperti gangguan distribusi, misalnya kecelakaan kendaraan pengangkut makanan, risiko kerusakan bahan makanan, hingga risiko kebakaran atau bencana di dapur atau fasilitas penyimpanan.

"Kedua, asuransi dapat melindungi kesehatan dan keselamatan penerima manfaat, karena program ini menyasar anak-anak sekolah atau kelompok rentan lainnya. Apabila terjadi keracunan makanan atau gangguan kesehatan akibat konsumsi, maka asuransi tanggung gugat [liability insurance] dapat memberikan perlindungan hukum dan kompensasi kepada korban," ujarnya.

Ketiga, Dody menilai asuransi dalam program MBG dapat memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang terlibat dalam pengadaan, persiapan, dan distribusi makanan. Risiko-risiko yang bisa timbul dalam hal ini antara lain cidera saat memasak atau mengangkut makanan, kecelakaan kerja, kematian, atau cacat tetap.

Keempat, menurutnya asuransi dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas, di mana program-program sosial rentan terhadap kebocoran dana, kualitas buruk, atau keterlambatan layanan.

"Asuransi dapat dijadikan bagian dari skema penjaminan kinerja dari pihak ketiga, seperti katering atau vendor logistik. Jika mereka gagal memenuhi standar mutu atau jadwal, maka asuransi bisa menanggung kerugian pemerintah," ujarnya.

Kelima, Dody menilai penerapan asuransi dalam program MBG dapat meningkatkan kepercayaan publik, bahwa program ini dikelola secara profesional dan siap menghadapi risiko. Menurutnya, hadirnya asuransi dalam program MBG akan meningkatkan dukungan sosial dan legitimasi program, terutama di masa awal peluncuran atau saat skala program diperluas.

Meski banyak manfaat yang bisa ditawarkan perlindungan asuransi dalam pelaksanaan program MBG, Dody mengatakan saat ini pihaknya belum mendapat kabar terbaru dari wacana itu.

Adapun saat ini pembahasan skema asuransi dalam program MBG sedang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

"Secara umum perlu ada komunikasi yang baik dan konstruktif agar pesan dalam informasi tersebut tersampaikan dengan baik dan tidak disalahartikan oleh masyarakat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merancang skema asuransi khusus untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk perlindungan bagi relawan dan penerima manfaat serta keluarga mereka.

Menurutnya, saat ini BGN tengah menjajaki kajian dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia guna menentukan bentuk perlindungan yang tepat.

“Kalau penerima manfaat kami sedang diskusi dengan OJK untuk mendapatkan paket pelayanan yang cocok. Kami akan diskusi dengan Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (13/5/2025)

Dadan menjelaskan bahwa skema asuransi yang tengah dirancang berbeda dari produk asuransi yang telah ada. “Iya, sedang dirancang khusus untuk penerima manfaat, dan kemungkinan akan melakukan kemitraan dengan konsorsium,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa biaya premi asuransi akan ditanggung pemerintah melalui alokasi dana operasional program MBG. "Iya, betul. [Pemerintah yang menanggung melalui biaya operasional]," jelas Dadan.

Di sisi lain, dia melanjutkan untuk asuransi bagi para relawan dan pekerja di Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), Dadan menyebutkan bahwa setiap satuan pelaksana akan langsung mendaftarkan anggotanya ke dalam skema asuransi, tanpa mengurangi hak karyawan.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis yang akan segera diluncurkan pemerintah.

“Setiap SPPG akan langsung mendaftarkan anggotanya. Biaya diambil dari dana Operasional masing-masing SPPG tanpa mengurangi hak karyawan,” pungkas Dadan.

Asuransinya harus dibuat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kami pikirkan.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Sistem Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji perlindungan asuransi, baik untuk pekerja di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) hingga penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Asuransinya harus dibuat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kami pikirkan," ujar Tigor di Jakarta, Sabtu.

Untuk pekerja, Tigor menjelaskan bahwa pegawai BGN telah memiliki perlindungan melalui BPJS, sedangkan pekerja di SPPG sedang diupayakan untuk juga mendapatkan perlindungan BPJS tanpa mengurangi gaji mereka.

Terkait dengan risiko operasional seperti kebakaran atau kecelakaan di dapur penyelenggara MBG, Tigor mengatakan bahwa pihaknya juga mempertimbangkan asuransi yang dapat menanggung kerugian yang mungkin timbul dari insiden tersebut.

"Misalnya, dapur yang kurang pas atau ada kebakaran yang terjadi, itu harus ada asuransinya. Nah, ini sekarang sedang kami godok juga, kami kaji apakah dia menjadi bagian dari biaya operasional," ucap Tigor.

Mengenai adanya kasus keracunan terhadap penerima manfaat MBG, Tigor mengatakan bahwa BGN memiliki protokol penanganan, termasuk pemeriksaan sampel makanan yang disimpan di kulkas dapur.

Jika terjadi laporan keracunan, kata dia, tim akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan penyebabnya. BGN tetap akan membantu biaya pengobatan untuk penerima manfaat yang mengalami keracunan tersebut.

"Jangan-jangan itu makanan ada yang tersimpan atau dibawa murid itu pulang dan dimakan di rumah yang sudah tersimpan. Nah, bahkan kalau terjadi begitu, BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata dia.

Tigor menekankan pentingnya perhitungan yang cermat agar penambahan biaya asuransi tidak mengganggu kualitas dan jumlah porsi makanan yang disediakan dalam program MBG.

"Kami harus lihat biaya bahan pangannya tidak boleh berkurang dari Rp10 ribu. Nah, ini operasionalnya juga kami harus hitung dengan cermat," pungkasnya.

Pewarta: Fathur Rochman/Pradanna Putra Tampi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025