Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mulai dijalankan pekan depan. Program ini diperkirakan akan menyerap banyak komoditas pangan, yang berpotensi memicu inflasi.

Kepala BPS NTB, Wahyudin, menilai program MBG berpotensi memengaruhi harga dan pasokan pangan. Namun, ia mencatat inflasi daerah saat ini masih berada di bawah target.

"Pasti ada pengaruh (inflasi). Sekarang kami lihat posisi inflasi, masih di bawah target 1 plus minus 2,5 persen," katanya di Mataram, Kamis (2/1/2025).

Wahyudin juga mengungkapkan bahwa selain beras, belum semua komoditas pangan dapat diproduksi maksimal di NTB. Contohnya, kebutuhan telur sebagian masih dipasok dari Bali.

"Hal ini tentu menjadi PR bersama bagi stakeholder terkait untuk memastikan kebutuhan bisa terpenuhi," ujarnya.

Mengantisipasi hal tersebut, Dinas Perdagangan (Disdag) NTB akan memperkuat pasokan komoditas pangan di pasar, memastikan kebutuhan program ini tidak mengganggu ketersediaan bahan pokok di masyarakat.

"MBG ini masih akan ditangani dulu atau dipegang dulu oleh teman-teman TNI. Dari data itulah baru kami tahu kebutuhan per bulan, misalkan seperti beras dan lainnya," kata Kepala Disdag NTB Baiq Nelly Yuniarti.

Nelly menjelaskan, pihaknya telah menerima estimasi kebutuhan bahan pangan dari TNI. Untuk satu bulan, kebutuhan mencakup 3.100 kilogram beras, 2.160 kilogram daging ayam ras, 735 kilogram telur ayam ras, 800 kilogram ikan nila, 307 kilogram daging sapi, dan 800 kilogram ikan tuna.

"Artinya, komoditas ini harus tersedia. Selama ini, mungkin karena belum ada proyek ini, kami menganggap pasokan cukup dan inflasi terjaga," jelasnya.

Untuk memenuhi kebutuhan program MBG, Nelly menekankan pentingnya kolaborasi antar-stakeholder, seperti Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian.

"Kalau kami kan menjaga pasarnya," tambahnya.

Nelly juga menyatakan akan memperketat pengawasan pasar, terutama menjelang bulan Ramadan, untuk memastikan pasokan tetap stabil.

"Seperti yang saya bilang Nataru ini kami belajar siaga dulu, belajar mengawasi, memonitor kondisi pasar. Di Januari kami ketatkan lagi pengawasan terkait kondisi pasar, sejauh mana produk ini bisa diserap, mungkin di bulan pertama lancar, bulan kedua dan ketiga bagaimana? Karena kita sudah masuk bulan Ramadhan," tandasnya.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat 22 unit rumah layak huni (RLH) dari Pemerintah Pusat. Pemkot Bima berkomitmen menuntaskan kawasan kumuh hingga penanganan rumah tak layak huni (RTLH).

Serah terima 22 unit RLH dari PT SMF (Persero) kepada Pemkot Bima pada Senin (23/12/2024). Serah terima itu juga disaksikan sekaligus diresmikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah.

Sebagai informasi, PT SMF (Persero) sejak tahun 2018 telah bersinergi dengan Kemenko PMK, Kementerian PUPR dan pemerintah daerah untuk program peningkatan kualitas RTLH di 27 kota seluruh Indonesia dengan total bantuan senilai Rp 40,34 miliar atau setara dengan 593 rumah.

"Total RLH yang didapat Kota Bima sebanyak 22 unit. Rinciannya di Kelurahan Rabadompu Barat, sebanyak 13 unit dan Kelurahan Paruga sembilan unit," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bima, Faruk.

Faruk mengungkapkan Kota Bima merupakan kota ke- 25 yang mendapatkan program peningkatan kualitas RTLH. Adapun nilai bantuan sebesar Rp 1,24 miliar. Dari bantuan itu yang dibangun hanya berupa fasilitas bangunan rumah saja.

"Rumah yang dibangun tipe 27 dengan dua kamar," ungkapnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, Mukhtar Landa mengatakan Pemkot Bima terus melakukan upaya berupa pengurangan kesenjangan bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh dan penanganan RTLH.

"Jumlah RTLH di Kota Bima 2023 tercatat sebanyak 11.117 unit. Dari tahun ke tahun terus ditangani. Bahkan Dalam 6 tahun terakhir telah penanganan mencapai 2.751 unit melalui DAK, DAU, program perumahan stimulan swadaya maupun CSR.

"RTLH di Kota Bima dengan persentase 30,36 persen dari seluruh jumlah rumah yang tersebar di 41 kelurahan dan lima kecamatan," ujarnya.

Menurutnya kepemilikan rumah dibandingkan dengan jumlah KK di Kota Bima juga menjadi perhatian. Mengingat sampai dengan 2023, tercatat 4.879 KK atau 11,76 persen warga Kota Bima belum memiliki rumah.

"Namun demikian, angka ini jauh lebih baik dibandingkan 2020 dengan persentase 16,04 persen," kata Muhktar.

Muhktar melihat masih banyaknya rumah kumuh dan masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal, maka harus dilakukan upaya yang mengakselerasi penanganannya. Baik oleh pemerintah pusat, Pemprov maupun Pemkot. Yang diharapkan dapat berimbas penurunan indikator kemiskinan pada penyediaan perumahan.

"Inilah upaya kita bersama dalam menyediakan RLH bagi masyarakat dan mengurai kekumuhan dan penataan kawasan," ujarnya.

Wamen PKP, Fahri Hamzah, menegaskan sesuai komitmen Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah pelan-pelan memulai menata kehidupan yang lebih baik. Mulai dari penataan perumahan hingga kawasan permukiman agar hidup lebih baik dan layak.

"Rumah itu Baiti Jannati, dalam agama islam rumahku surgaku. Saya berharap tolong rawat dan jaga bantuan rumah layak huni ini," terangnya.

Video Rumah Mungil Nenek Hasna Mulai Direnovasi

Video Rumah Mungil Nenek Hasna Mulai Direnovasi