Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan KADIN Indonesia siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). KADIN Indonesia akan membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG).

Program MBG tidak hanya menjadi wujud nyata dari Asta Cita Presiden Prabowo, tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dengan sinergi yang kuat dari semua pihak, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masa depan generasi muda Indonesia.

"Dengan komitmen yang kuat dari KADIN Indonesia dan kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, program MBG memiliki potensi untuk mencapai target yang ditetapkan. Ini adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, konsistensi dan kolaborasi adalah kunci dalam mewujudkan visi besar untuk meningkatkan kesejahteraan gizi rakyat Indonesia," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Jumat (14/3/2025).

Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri Pengukuhan Pengurus KADIN Indonesia Masa Bakti 2024-2029 di Jakarta, hari ini.

Ketua MPR RI ke-15 ini memaparkan, berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) untuk dapat melayani 82,9 juta penerima manfaat MBG, dibutuhkan 30.000 SPPG yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

Dari total 30.000 SPPG yang dibutuhkan, sebanyak 1.542 SPPG akan dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan sisanya, yaitu 28.458 SPPG, akan dibangun melalui kemitraan.

"BGN telah bekerja sama dengan berbagai pihak. Semisal, TNI ditargetkan membangun 2.000 SPPG, Polri 500 SPPG, Badan Intelijen Negara 1.000 SPPG, Nahdlatul Ulama 1.000 SPPG, Muhammadiyah 500 SPPG, dan KADIN ditargetkan 1.000 SPPG. KADIN Indonesia tidak hanya akan terlibat dalam aspek anggaran dan infrastruktur, tetapi juga akan berfungsi sebagai penggerak dalam pengembangan SDM yang akan memastikan keberlanjutan program MBG," kata Bamsoet.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program MBG, setidaknya ada tiga kunci utama yang harus diperhatikan, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Presiden Prabowo telah meminta agar percepatan dalam implementasi program MBG dilakukan, sehingga perencanaan yang matang dalam ketiga aspek tersebut sangat penting.

Dari sisi anggaran, alokasi dana yang memadai harus disediakan untuk memastikan setiap SPPG dapat beroperasi dengan efisien. Dalam hal SDM, pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja menjadi krusial. KADIN Indonesia sebagai organisasi yang mewakili dunia usaha, dapat menyediakan pelatihan dan program pengembangan bagi para pengelola SPPG.

"Infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam memastikan distribusi gizi dapat berjalan efektif. Penyediaan fasilitas yang memadai untuk SPPG sangat vital agar layanan yang diberikan kepada penerima manfaat dapat berjalan lancar dan berkelanjutan," pungkas Bamsoet.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendorong pemerintah untuk pemenuhan program perumahan rakyat demi meningkatkan kualitas hidup, saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi warganya. Data terbaru menunjukkan terdapat 10 juta kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah, sementara 27 juta KK lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni (RTLH).

"Ketersediaan perumahan yang layak adalah hak dasar setiap individu. Rumah bukan hanya sekadar tempat berlindung, tetapi juga merupakan fondasi stabilitas sosial dan ekonomi," kata Bamsoet.

Dengan 37 juta KK yang terbelit masalah perumahan, menurut dia, banyak warga Indonesia yang berisiko menghadapi kondisi kehidupan yang tidak sehat dan tidak stabil. Masalah ini dapat berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan anak, dan produktivitas ekonomi.

"Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan sosial, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penting bagi pemerintah mempercepat implementasi program pembangunan dan renovasi rumah yang merupakan bagian integral dari pembangunan infrastruktur yang lebih luas," kata dia.

Dia mengatakan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi menjadi salah satu solusi mendasar dalam mengatasi krisis perumahan. Dia yakin bahwa infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung aksesibilitas dan konektivitas, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup.

"Misalnya, pembangunan jalan, transportasi umum, serta penyediaan air bersih dan sanitasi menjadi faktor pendukung yang penting dalam pengembangan permukiman yang layak huni," ujarnya.

Selain itu, kata dia, investasi dalam infrastruktur dapat memperluas peluang lapangan kerja yang secara langsung berdampak pada kemampuan warga untuk memiliki rumah.

Menurut dia, program tiga juta rumah yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah langkah untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Program tersebut, kata dia, bertujuan untuk membangun rumah yang layak huni dengan harga terjangkau, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dengan semakin tersedianya rumah yang layak, diharapkan tingkat kepemilikan rumah akan meningkat dan akan mendorong stabilitas sosial dan ekonomi," kata mantan Ketua MPR RI itu.

Dengan populasi warga negara Indonesia yang terus bertambah, dia menilai bahwa jumlah kebutuhan rumah pun akan meningkat. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 319 juta jiwa pada tahun 2045.

"Apabila persoalan perumahan tidak ditangani dengan serius, bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi krisis kemanusiaan yang lebih besar," ujarnya.

Sebab, dia mengatakan bahwa rumah yang tidak layak huni sering kali berkorelasi dengan rendahnya kualitas hidup dan peningkatan risiko kesehatan dan menghambat perkembangan sumber daya manusia.

Untuk itu, dia mengatakan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan, akan membangun masyarakat yang lebih produktif dan inovatif.

"Sebagai contoh, proyek pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan perumahan baru akan meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini tidak hanya relevan bagi generasi saat ini, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan dengan menciptakan masyarakat yang lebih terampil dan sehat," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi warganya. Data terbaru menunjukkan terdapat 10 juta kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah, sementara 27 juta KK lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni (RTLH).

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan sosial, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penting bagi pemerintah mempercepat implementasi program pembangunan dan renovasi rumah yang merupakan bagian integral dari pembangunan infrastruktur yang lebih luas. Hal tersebut diungkapkan oleh Bamsoet usai bertemu Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta, hari ini.

"Ketersediaan perumahan yang layak adalah hak dasar setiap individu. Rumah bukan hanya sekadar tempat berlindung, tetapi juga merupakan fondasi stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan 37 juta KK yang terbelit masalah perumahan, jelas bahwa banyak warga Indonesia yang berisiko menghadapi kondisi kehidupan yang tidak sehat dan tidak stabil. Masalah ini dapat berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan anak, dan produktivitas ekonomi," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (3/2/25).

Bamsoet memaparkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi menjadi salah satu solusi mendasar dalam mengatasi krisis perumahan. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung aksesibilitas dan konektivitas tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, pembangunan jalan, transportasi umum, serta penyediaan air bersih dan sanitasi menjadi faktor pendukung yang penting dalam pengembangan permukiman yang layak huni. Selain itu, investasi dalam infrastruktur dapat memperluas peluang lapangan kerja yang secara langsung berdampak pada kemampuan warga untuk memiliki rumah.

"Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan sejumlah program strategis, seperti Program 3 Juta Rumah sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Program ini bertujuan untuk membangun rumah yang layak huni dengan harga terjangkau, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan semakin tersedianya rumah yang layak, diharapkan tingkat kepemilikan rumah akan meningkat dan akan mendorong stabilitas sosial dan ekonomi," kata Bamsoet.

Dia menjelaskan dengan populasi warga negara Indonesia yang terus bertambah, jumlah kebutuhan rumah pun akan meningkat. Proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 319 juta jiwa pada tahun 2045. Apabila persoalan perumahan tidak ditangani dengan serius, bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi krisis kemanusiaan yang lebih besar.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), rumah yang tidak layak huni sering kali berkorelasi dengan rendahnya kualitas hidup dan peningkatan risiko kesehatan dan pada gilirannya menghambat perkembangan sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan, akan membangun masyarakat yang lebih produktif dan inovatif.

"Sebagai contoh, proyek pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan perumahan baru akan meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Hal ini tidak hanya relevan bagi generasi saat ini, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan dengan menciptakan masyarakat yang lebih terampil dan sehat," tutup Bamsoet.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini