BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Bencana longsor menerjang Kampung Areng, RT 01 RW 11 Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, pada Jumat (16/5/2025).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bandung Barat mencatat ada 18 rumah yang terdampak akibat bencana ini.

Kepala Pelaksana BPBD Bandung Barat, Meidi, menyampaikan bahwa dari total 18 rumah tersebut, tiga unit rumah hancur tertimbun tanah, 10 rumah terancam, dan lima unit rumah yang berada di bibir tebing juga terancam longsor susulan.

"Ada tiga rumah rusak berat, satu rumah rusak sedang, dan satu rumah rusak ringan," ujar Meidi dalam keterangan resminya.

Akibat bencana ini, warga setempat terpaksa mengungsi demi keselamatan mereka.

"Total ada 31 KK atau 104 jiwa yang mengungsi. Ada dua warga yang mengalami luka ringan, namun sudah ditangani," tambahnya.

Longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Lembang sejak dini hari.

Menjelang subuh, sekitar pukul 4.20 WIB, dataran tinggi di perkampungan tersebut bergerak dan menyebabkan longsor yang menimbun tiga unit rumah serta merusak sejumlah rumah lainnya.

"Curah hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan tebing setinggi kurang lebih 30 meter dan lebar 50 meter longsor," jelas Meidi.

Petugas BPBD bersama pemerintahan desa setempat segera melakukan evakuasi korban dan mengungsikan warga terdampak ke masjid yang dinilai sebagai tempat aman.

"Untuk saat ini, jalan lalu lintas warga tertutup material longsor dan pepohonan besar, sehingga menyulitkan pembersihan area longsor," pungkasnya.

Badan Bank Tanah tengah menyiapkan lahan untuk membangun Program 3 Juta Rumah. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh Badan Bank Tanah.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja melakukan site expose untuk menunjukkan lokasi yang dapat digunakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membangun perumahan. Tanah tersebut tersebar di empat lokasi, yakni Tanjung Pinang, Purwakarta, Batu Bara, dan Bandung Barat.

Parman memaparkan terdapat sekitar 73,04 hektare lahan di atas Hak Pengelolaan Lahan Bank Tanah yang cocok untuk permukiman. Paparannya, lahan tersebut merupakan bagian dari 33.116 hektare aset Badan Bank Tanah.

"Jadi total areanya 73 hektare. Yang di Tanjung Pinang tadi ada 3,3 hektare. Lantas Purwakarta dengan luasan 19 hektare, karena itu untuk kawasan industri, namun 20% bisa digunakan untuk MBR untuk perumahan," ujar Parman di Kantor Badan Bank Tanah, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

"Batu Bara dari total luasan 200 hektare kita tawarkan dulu 27,7 hektare. Lantas Bandung Barat ini bisa masuk dari Tol Cipularang maupun dari Raja Mandala yang dekat Cianjur dulu, ada dua akses. Ini sebelumnya kebun karet perubahan tata ruang dari kawasan permukiman ini kita ada, bisa dibangun ini sekitar 23 hektare," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) berterima kasih kepada Kementerian ATR/BPN karena sudah menyiapkan tanah untuk perumahan. .

"Lokasinya tadi sudah detail, ada tempatnya, ada luasannya, ada lokasi yang sangat baik. Saya terima kasih sekali kepada Bapak Parman yang sangat bekerja dengan profesional dan cepat. Dan ini menunjukkan kita bekerjasama antara Bank Tanah, Bapak Nusron, BPN, kemudian perbankan juga siap," ucap Ara.

Ia mengatakan pihaknya terbuka dan transparan mengundang pengembang. Para pengembang nantinya dapat melihat lahan lokasi lahan yang cocok, kemudian memeriksa prospek pasar untuk perumahan.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan tanah yang bisa digunakan dalam skema rumah subsidi tentu harus clean and clear. Tanah dari Badan Bank Tanah yang statusnya HPL nantinya akan dibuatkan Hak Guna Bangunan di atas HPL untuk bisa mendapat pembiayaan dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP)

"Karena ini kan menjaga hak konsumen. HGB itu harus sudah bisa pada saat dia selesai pembiayaan harus bisa pecah sertifikat. (Pada akhirnya bisa jadi SHM?) Bisa ya. Kan statusnya HPL ya. Nanti ketika sudah pecah sertifikat mestinya sudah bisa langsung SHM (sertifikat hak milik)," tuturnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Farisa Bakti Persada menargetkan dapat menyalurkan makanan bergizi gratis kepada 4.025 siswa di Kabupaten Bandung Barat. Para siswa tersebut berasal dari sembilan sekolah tingkat PAUD , Madrasah Ibtidaiyah, SD hingga dengan siswa SMP termasuk ibu menyusui dan ibu hamil.

Ketua Yayasan Farisa Bakti Persada Miftah Farid mengatakan telah mempersiapkan pendirian dapur SPPG di Komplek Permata Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Mereka akan memulai menyalurkan makanan bergizi gratis kepada siswa pada bulan Maret.

"Dapur SPPG nanti akan memenuhi kebutuhan makanan bergizi gratis siswa di wilayah Ngamprah, Bandung Barat, 4.025 siswa," ucap dia bersama pembina Yayasan Yahya Abdul Azis, Sabtu (22/2/2025).

Ia menyebut pelaksanaan penyaluran makanan bergizi gratis akan mulai dilakukan pada Maret atau saat bulan puasa Ramadhan. Pihaknya pun telah menunjuk tim pelaksana percepatan pelaksanaan program makanan bergizi gratis.

Sementara itu, Yoga Budi Permana tim pelaksana makan bergizi gratis mengatakan pihaknya telah memenuhi syarat pendirian SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Selain itu, telah dilakukan survei dua kali pada Januari lalu dan telah terverifikasi.

"Kesiapan kita saat ini sudah mencapai 90 persen terkait proses persyaratan administrasi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional," ungkap dia bersama tim Akbar Ginanjar.

Pihaknya saat ini fokus mempersiapkan peralatan penunjang pelaksanaan penyiapan makanan bergizi gratis. Ia berharap kehadiran SPPG di wilayah Bandung Barat tersebut dapat membantu pemerintah dalam program makan bergizi gratis.

"Kami memohon dukungannya oleh semua pihak dan insyaallah pelaksanaan ini dapat berjalan sesuai target yang kami harapkan," ungkap dia.