Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal pengangkatan sejumlah pejabat kementerian menjadi komisaris di bank BUMN. Langkah ini ditujukan sebagai bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir tentu komposisi pegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah, tetapipi tetap transparasi publik terus terjadi secara korporasi," kata Erick sat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Erick mengatakan, pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Misalnya kata Erick, Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM), kemudian Bank Tabungan Negara (BTN) diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," katanya.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Berikut beberapa pejabat kementerian yang jadi komisaris di bank pelat merah:

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan Program Tiga Juta Rumah, yakni 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan, untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hadirnya program ini mendapat respons baik dari berbagai pihak. Mengingat selama 10 tahun terakhir, Indonesia masih memiliki defisit atau backlog hunian 10 juta rumah, terutama untuk keluarga dengan pendapatan menengah dan rendah.

Meski demikian, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro menyampaikan untuk merealisasikan program ini, pemerintah tentunya akan dihadapkan dengan berbagai tantangan. Salah satunya akses kredit untuk kepemilikan rumah.

"Salah satu tantangan dalam mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan adalah kesenjangan dalam hal keuangan. Banyak sekali keluarga yang berpendapatan rendah, atau kesulitan akses terhadap kredit untuk mendapatkan rumah," ujar Andry dalam sesi diskusi 'Housing Sector Outlook: Providing Shelter' di Mandiri Investment Forum 2025, Selasa (11/2/2025).

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan hadirnya Program Tiga Juta Rumah menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan sehingga semua masyarakat bisa menjangkau perumahan.

"Kita masih menghadapi terhadap terkait backlog perumahan. Masih ada 9,9 juta backlog kepemilikan rumah. Kemudian ada 26,9 juta rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak. Dan 4,5 juta rumah tangga yang tidak memiliki rumah dan tinggal di rumah yang tidak layak huni," bebernya.

Namun, lanjut Heru, adanya kesenjangan pembiayaan bagi pekerja di sektor informal menjadi tantangan yang harus diselesaikan pemerintah. Menurutnya, diperlukan skema pembiayaan bagi sektor ini sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik.

"Para pekerja yang non-fixed income juga menjadi tantangan. Dan ini tantangannya terkait bank ability dari sektor informal," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Chairman, Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menilai untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah, diperlukan data riil terkait sektor perumahan.

"Di Indonesia, saat ini belum ada big data terkait perusahaan itu sendiri. Kalau data belum final dan reliabel maka step kedua akan kesulitan membuat roadmap itu sendiri," ucapnya.

Kemudian, Joko mengatakan sektor perizinan juga masih kerap menjadi persoalan bagi developer. Selanjutnya, ia menilai pembiayaan terhadap sektor informal juga perlu ditingkatkan.

"Yang harus kita tahu adalah sektor informal jumlahnya sangat besar, namun belum mendapati akomodasi yang proper dari sektor perbankan. Kemarin kita mendorong FLPP minimal ada 10% dari sektor informal," paparnya.

"Kami selalu mendorong Tim Satgas agar mendapatkan placing kepada bank yang ada di Indonesia sehingga bisa mendorong kesulitan likuiditas dalam pembiayaan," imbuhnya.

Senada, Program Leader Indonesia & Timor Leste dari World Bank Claudia Ines Vasquez Suarez mengungkapkan Program Tiga Juta Rumah dapat menjadi solusi terkait kurangnya kebutuhan perumahan di Indonesia. Namun, kondisi masyarakat yang berpenghasilan rendah juga perlu menjadi perhatian.

"Tantangannya adalah kita harus dapat menangani golongan yang berpendapatan rendah, dan ada beberapa hal yang harus ditingkatkan," katanya.

"Saya rasa (pemerintah) penting mengimbangi untuk meningkatkan (program) sudah berjalan dan mengembangkan instrumen baru," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) dan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membangun rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, rumah bersubsidi yang akan dibangun tidak bersifat eksklusif hanya untuk TNI AD, namun juga diperuntukkan untuk masyarakat.

"Jadi ini di mix, jadi bagus dan tidak eksklusif, bersama-sama dengan masyarakat. Akan dibangun sebanyak 5.517 unit, " ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," katanya.

Ara menjelaskan, pihaknya siap untuk melakukan groundbreaking antara tanggal 20 atau 21 Februari 2025.

"Kami juga akan segera buat undangan dan laporan dari Menteri PKP kepada Presiden bahwa siap untuk groundbreaking di Serang, Banten," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyaksikan prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Pengela Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) dan PT. Bank Mandiri (Persero) tentang pembangunan rumah bersubsidi untuk Prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI AD serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc dengan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi.

"Hari ini kita menyaksikan suatu hal yang sangat penting yaitu nota kesepahaman antara TNI dengan TAPERA, yaitu Badan Pengelola Tabungan Rumah Rakyat, dan Bank Mandiri tentang dukungan penyediaan KPR melalui FLPP, kepada prajurit dan aparatur sipil negara TNI-AD, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Ara.

Pewarta: Jakarta
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) dan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membangun rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, rumah bersubsidi yang akan dibangun tidak bersifat eksklusif hanya untuk TNI AD, namun juga diperuntukkan untuk masyarakat.

"Jadi ini di mix, jadi bagus dan tidak eksklusif, bersama-sama dengan masyarakat. Akan dibangun sebanyak 5.517 unit, " ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," katanya.

Ara menjelaskan, pihaknya siap untuk melakukan groundbreaking antara tanggal 20 atau 21 Februari 2025.

"Kami juga akan segera buat undangan dan laporan dari Menteri PKP kepada Presiden bahwa siap untuk groundbreaking di Serang, Banten," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyaksikan prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Pengela Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) dan PT. Bank Mandiri (Persero) tentang pembangunan rumah bersubsidi untuk Prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI AD serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc dengan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi.

"Hari ini kita menyaksikan suatu hal yang sangat penting yaitu nota kesepahaman antara TNI dengan TAPERA, yaitu Badan Pengelola Tabungan Rumah Rakyat, dan Bank Mandiri tentang dukungan penyediaan KPR melalui FLPP, kepada prajurit dan aparatur sipil negara TNI-AD, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Ara.

Pewarta: Jakarta
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Menteri BUMN Erick Thohir bicara mengenai Program Makan Bergizi Gratis di Papua. Melalui Instagramnya, Erick Thohir mengatakan, program tersebut merupakan program yang sangat berarti.

Dalam video yang dibagikannya, beberapa anak bahkan memilih makanan yang diberikan, dibagikan untuk keluarga di rumah.

"Bagi saudara-saudara kita di Papua, Program Makan Bergizi Gratis sangat berarti. Anak-anak bahkan memilih berbagi dengan keluarga di rumah saat mendapat makanan," tulis Erick seperti dikutip Minggu (26/1/2025).

Erick mengatakan, Program Makan Bergizi Gratis untuk seluruh anak Indonesia. Adanya program tersebut diharapkan dapat mengejar target Indonesia Emas 2045.

"Program Makan Bergizi Gratis dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ini untuk seluruh anak-anak di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bapak Presiden ingin seluruh anak Indonesia tumbuh sehat, kuat dan mampu menjadi generasi terbaik saat Indonesia Emas 2045," kata Erick.

Erick menambahkan, perusahaan pelat merah siap mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

"BUMN memastikan akan mendukung Program Makan Bergizi Gratis melalui Pertamina Group (PGN), PLN, Freeport, BRI, Bank Mandiri, BNI, Telkomsel, Pupuk Indonesia dan BKI (ID Survey)," ungkap Erick.

[Gambas:Instagram]

Bank Mandiri terus berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor-sektor strategis, khususnya pangan. Langkah ini sekaligus mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang tengah digalakkan pemerintah, serta menciptakan ekonomi kerakyatan yang tangguh.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan dalam upaya untuk mendukung ketahanan pangan, pihaknya telah memanfaatkan penyaluran KUR untuk memberdayakan pelaku usaha di sektor pangan, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari hulu ke hilir. Terutama para pelaku UMKM di bidang produksi dan distribusi pangan seperti pertanian, perikanan hingga perdagangan.

"Dengan memberikan akses permodalan melalui KUR, Bank Mandiri membantu meningkatkan kapasitas produksi pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, dan pengolahan makanan, yang kemudian berkontribusi pada pasokan makanan bergizi kepada masyarakat," ujar Darmawan dalam keterangan resminya, Selasa (10/12/2024).

Bank berlogo pita emas ini menyampaikan langkah tersebut merupakan bentuk kontribusi Bank Mandiri sebagai agen perubahan dan pencipta nilai yang berfokus pada ekonomi kerakyatan. Hasilnya, Hingga akhir November 2024, Bank Mandiri berhasil merealisasikan penyaluran KUR sebesar Rp 37,48 triliun kepada lebih dari 351 ribu pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Pencapaian tersebut hampir mencapai plafon maksimum yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 37,5 triliun dan per Desember 2024 telah tersalurkan sepenuhnya. Jika dirinci dari total tersebut, sektor pertanian sebagai pilar utama rantai pasok pangan menerima alokasi signifikan sebesar Rp 11,06 triliun atau 29,53% dari total penyaluran KUR.

"Fokus kami adalah memastikan pelaku usaha di sektor pangan mendapatkan akses finansial yang optimal untuk meningkatkan produktivitas mereka. Ini sejalan dengan misi Bank Mandiri untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional," imbuhnya.

Selain sektor pertanian, sektor perdagangan yang mendukung distribusi pangan juga menerima porsi KUR terbesar, yaitu sebesar 39,79% atau Rp 14,91 triliun. Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mendukung sektor produksi, sebanyak 60,21% dari total realisasi atau senilai Rp 22,56 triliun KUR Bank Mandiri telah disalurkan ke sektor tersebut. Sementara sektor non-produksi, yang melengkapi rantai pasok lainnya, menerima alokasi sebesar 39,79% atau Rp 14,91 triliun.

Darmawan menjelaskan dalam mendorong percepatan penyaluran KUR, Bank Mandiri telah menerapkan pendekatan yang inklusif dan fokus pada sektor produksi unggulan di berbagai wilayah. Hal ini didukung oleh sinergi bisnis dan kolaborasi strategis dengan nasabah wholesale.

"Penyaluran KUR ini merupakan bagian dari strategi akuisisi berbasis ekosistem dengan pola closed loop yang kami optimalkan melalui value chain nasabah wholesale Bank Mandiri," terangnya.

Dengan kolaborasi erat bersama pemerintah, Bank Mandiri memastikan bahwa program penyaluran KUR dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sektor-sektor yang menjadi prioritas, seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan, diharapkan mampu memperkuat ekonomi nasional secara berkelanjutan.

"Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang signifikan. Kami percaya bahwa melalui dukungan yang berkelanjutan, pelaku usaha dapat berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat," kata Darmawan.

Lihat juga Video: Wamendes Targetkan Setiap Desa Bisa Jadi Pemasok Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor-sektor strategis, khususnya pangan.

Langkah ini juga menjadi wujud dukungan terhadap upaya pemerintah menciptakan ekonomi kerakyatan yang tangguh serta mendukung Program Makan Bergizi Gratis dan menjaga ketahanan pangan untuk masyarakat Indonesia.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan, dalam upaya untuk mendukung ketahanan pangan, Bank Mandiri telah memanfaatkan penyaluran KUR untuk memberdayakan pelaku usaha di sektor pangan khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari hulu ke hilir. Terutama para pelaku UMKM di bidang produksi dan distribusi pangan seperti pertanian, perikanan hingga perdagangan.

“Dengan memberikan akses permodalan melalui KUR, Bank Mandiri membantu meningkatkan kapasitas produksi pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, dan pengolahan makanan, yang kemudian berkontribusi pada pasokan makanan bergizi kepada masyarakat,” ujar Darmawan dalam keterangan resminya, Selasa (10/12).

Bank berlogo pita emas ini menyampaikan langkah tersebut merupakan bentuk kontribusi Bank Mandiri sebagai agen perubahan dan pencipta nilai yang berfokus pada ekonomi kerakyatan.

Hasilnya, Hingga akhir November 2024, Bank Mandiri berhasil merealisasikan penyaluran KUR sebesar Rp 37,48 triliun kepada lebih dari 351 ribu pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Pencapaian tersebut hampir mencapai plafon maksimum yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 37,5 triliun dan per Desember 2024 telah tersalurkan sepenuhnya. Jika dirinci dari total tersebut, sektor pertanian sebagai pilar utama rantai pasok pangan menerima alokasi signifikan sebesar Rp 11,06 triliun atau 29,53% dari total penyaluran KUR.

“Fokus kami adalah memastikan pelaku usaha di sektor pangan mendapatkan akses finansial yang optimal untuk meningkatkan produktivitas mereka. Ini sejalan dengan misi Bank Mandiri untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional,” imbuhnya.

Selain sektor pertanian, sektor perdagangan yang mendukung distribusi pangan juga menerima porsi KUR terbesar, yaitu sebesar 39,79% atau Rp 14,91 triliun. Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mendukung sektor produksi, sebanyak 60,21% dari total realisasi atau senilai Rp 22,56 triliun KUR Bank Mandiri telah disalurkan ke sektor tersebut. Sementara sektor non-produksi, yang melengkapi rantai pasok lainnya, menerima alokasi sebesar 39,79% atau Rp14,91 triliun.

Darmawan menjelaskan, dalam mendorong percepatan penyaluran KUR, Bank Mandiri telah menerapkan pendekatan yang inklusif dan fokus pada sektor produksi unggulan di berbagai wilayah. Hal ini didukung oleh sinergi bisnis dan kolaborasi strategis dengan nasabah wholesale.

“Penyaluran KUR ini merupakan bagian dari strategi akuisisi berbasis ekosistem dengan pola closed loop yang kami optimalkan melalui value chain nasabah wholesale Bank Mandiri,” terangnya.

Dengan kolaborasi erat bersama pemerintah, Bank Mandiri memastikan bahwa program penyaluran KUR dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sektor-sektor yang menjadi prioritas, seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan, diharapkan mampu memperkuat ekonomi nasional secara berkelanjutan.

"Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang signifikan. Kami percaya bahwa melalui dukungan yang berkelanjutan, pelaku usaha dapat berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat," kata Darmawan.