Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan sempat berbagi pengalaman kepada perwira tinggi dan menengah TNI tentang pengalamannya sebagai anggota Kabinet Merah Putih (KMP) dalam merealisasi program prioritas di bidang perumahan.

Maruarar mengatakan mengikuti arahan kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia berupaya optimal mewujudkan konsep perumahan yang berkeadilan, namun tetap memaksimalkan anggaran yang ada meski jumlahnya terbatas.

"Tentu kita harus melakukan langkah-langkah yang selalu Pak Prabowo sampaikan, kita mesti punya target dan kita harus kerjakan terobosan-terobosan. Kita lakukan efisiensi, antikorupsi, penghematan," kata Maruarar kepada wartawan ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Adapun Maruarar membagikan pengalamannya tersebut di dalam acara Gala Dinner Senior Management Course Universitas Pertahanan pada Senin (6/1) yang juga dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Di dalam acara itu, Maruarar juga berpesan bahwa dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang berkeadilan, dirinya bersama anggota Kabinet Merah Putih selalu solid menjalankan kolaborasi.

Ia menceritakan sebagai kementerian baru, Kementerian PKP di 2025 mengalami penurunan anggaran dari yang sebelumnya pada 2024 mendapatkan Rp14 triliun menjadi Rp5 triliun di tahun ini.

Meski demikian, karena menerapkan prinsip kerja kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya, anggaran yang terbatas tersebut ternyata tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan program prioritas pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar membagikan salah satu contoh bukti kebijakan yang diambil lewat kolaborasi di bidang perumahan ialah terkait dengan perpanjangan PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah) untuk rumah dengan harga hingga Rp2 miliar.

Kewenangan terkait PPN DTP bidang perumahan tersebut, menurut Maruarar, tidak berada di bawah kementeriannya dan justru berada langsung di Kementerian Keuangan.

Contoh lain kolaborasi berhasil lainnya dapat dilihat dari dukungan percepatan pembangunan 3.000.000 perumahan yang dilakukan Kementerian PKP bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menghapuskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan biaya PBG lewat dirilisnya SKB.

"Artinya disini kelihatan sekali solid antara kementerian dengan arahan Pak Prabowo. Tidak ada ego-ego sektoral. Itu bisa bekerjasama. Dengan bantuan Menteri PU, Mendagri bisa. Dengan Menteri Keuangan bisa," kata Maruarar.

Materi-materi tersebut diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran bersama oleh para perwira TNI tersebut terutama dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hal ini juga sejalan dengan rencana Pemerintah yang ingin membentuk 100 batalyon infanteri teritorial untuk pembangunan pada 2025.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Senin (25/11/2024) menyebutkan pembentukan batalyon tersebut dilakukan untuk mempersiapkan soft power dan bukan hanya hard power.

Dia mengatakan batalyon teritorial pembangunan itu memiliki unsur-unsur kompi peternakan, kompi perikanan, kompi pertanian, dan kompi kesehatan. Menurut dia, kompi itu akan membantu kesejahteraan masyarakat di kabupaten-kabupaten di Indonesia.

Pewarta: Livia Kristianti dan Mentari Dwi Gayati
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025