Tiga hari sudah program makan bergizi gratis (MBG) berjalan dan Pemkot Bandung mengklaim pelaksanaan program dari Presiden Prabowo Subianto itu berjalan lancar. Bahkan, Pemkot menargetkan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat MBG.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Tantan Syurya Santana mengungkapkan, saat ini sebanyak 6.500 siswa sudah merasakan manfaat makan bergizi gratis. Siswa itu berasal dari 13 sekolah yang meliputi 9 sekolah dasar (SD) dan 4 sekolah menengah pertama (SMP).

"Alhamdulillah, makanan selalu habis, dan tidak ada sampah yang tersisa. Semua makanan yang tidak terambil dikembalikan kepada penyedia atau vendor," kata Tantan, Kamis (9/1/2025).

Selanjutnya pada 13 Januari nanti, Tantan menyebut program makan bergizi gratis akan diperluas ke 5 kecamatan tambahan yakni Arcamanik, Antapani, Andir, Batununggal, dan Coblong. Sebelumnya, program ini diberlakukan di Kecamatan Cicendo dan Sukajadi.

Menurut Tantan, dengan penambahan jangkauan itu ada penambahan 16 ribu siswa penerima manfaat dan total siswa yang mendapat makan bergizi gratis di Kota Bandung menjadi 22.500 siswa.

"Peningkatan jumlah siswa ini dilakukan secara bertahap. Targetnya adalah menjangkau hingga 30 persen siswa dari total 310.000 siswa di Kota Bandung pada tahun 2025," jelasnya.

Dia juga memastikan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggungjawab mensuplai makanan menjaga kualitas dan standar gizi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional.

"Semua dapur telah diverifikasi langsung oleh pusat. Kebersihan, izin operasional, dan sanitasi adalah hal utama yang diperhatikan. Hal ini untuk memastikan makanan yang diberikan tidak hanya bergizi, tetapi juga aman," tutup Tantan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah melakukan penjajakan kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Kerja sama yang sedang ditelaah itu mengenai perencanaan dan pengembangan kebijakan dalam penataan sejumlah kawasan di Kota Bandung.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, mengatakan pihaknya ingin mendapatkan masukkan dari institusi pendidikan maupun pemerintah daerah mengenai kondisi kawasan permukiman yang bisa ditata. Menurutnya, masalah yang ada di kawasan permukiman tidak boleh dianggap sepele oleh pemerintah daerah sebab masyarakat yang akan terdampak.

Maka dari itu, Fahri juga meminta institusi pendidikan turut berperan aktif dalam melakukan riset serta pengabdian masyarakat terkait program penataan kawasan permukiman. Ia juga mengatakan pihaknya siap mendukung pemerintah daerah dalam berbagai program penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung seperti di daerah Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Adanya penataan kawasan tersebut diharapkan juga bisa menjadi pilot project dan menjadi percontohan bagi kota-kota lain.

"ITB sudah melakukan riset dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur dan Pemerintah Kota Bandung juga harus bekerjasama dengan baik. Dalam hal ini hal yang diperlukan adalah bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa mereka layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan tidak hidup di kawasan permukiman yang kumuh dan tidak sehat," kata Fahri dalam keterangannya, dikutip Selasa (7/1/2025).

Fahri juga mengusulkan agar pemerintah daerah bisa mengambil gambar atau video drone mengenai kondisi kawasan permukiman kumuh dan institusi perguruan tinggi bisa melakukan riset mengenai akibat atau dampak kawasan tersebut bagi kehidupan masyarakat. Sebab, dengan tinggal di kawasan kumuh masyarakat berpotensi mudah terjangkit penyakit serta huniannya juga kurang layak.

Kementerian PKP juga siap mendorong adanya investor untuk membangun hunian layak bagi masyarakat sekaligus menata kawasannya. Hal itu dilakukan setelah pemerintah daerah mendata tanah yang dimiliki masyarakat apakah legal atau ilegal.

Hal itu tentunya berkaitan dengan kompensasi yang akan diterima oleh masyarakat dan nantinya investor juga dapat mengelola kawasan komersial yang ada. Sementara itu, pemerintah daerah juga perlu menyediakan lahan atau memindahkan masyarakat ke hunian transit selama proses pembangunan berlangsung.

"Proses penataan kawasan seperti ini juga pernah dilakukan di Jepang dan kuncinya adalah kepercayaan dan adanya perjanjian antara investor dan masyarakat mengenai kompensasi pemanfaatan lahan yang ada. Jangan sampai kita biarkan masyarakat hidup terkepung dalam kawasan kumuh dan area yang penuh dengan polusi," tutur Fahri.

Di sisi lain, Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Prof. Ir. Haryo Winarso, M.Eng., Ph.D. didampingi Wakil Dekan Bidang Akademik Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB, Aswin Indraprastha, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D. menyatakan siap melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan Kementerian PKP dalam penanganan kawasan di Kota Bandung. Adanya Kementerian PKP yang fokus terhadap perumahan dan kawasan permukiman juga dinilai sangat baik karena mampu lebih fokus dalam pembangunan hunian dan kawasan.

"Kami sangat gembira dan siap membuka ruang untuk bisa lebih berkontribusi pada program pemerintah yang menjadi fokus SAPPK baik lingkup mikro seperti arsitektur dan makronya terkait pengembangan kebijakan. Penataan kawasan permukiman, lingkungan dan pembinaan terhadap juga menjadi tantangan bagi SAPPK guna melakukan riset dan pengabdian masyarakat," kata Haryo.

Video: Respons ITB soal Kebijakan Kerja Paruh Waktu pada Penerima Keringanan UKT

Video: Respons ITB soal Kebijakan Kerja Paruh Waktu pada Penerima Keringanan UKT