Banjir besar dengan ketinggian hampir menyentuh atap rumah terjadi di perumahan The Arthera Hill 2. Sekitar 300 KK harus dievakuasi dari rumah yang baru mereka tempati selama 1 tahun tersebut.

Kabar banjir besar yang melanda perumahan The Arthera Hill 2 viral di media sosial. Foto dan video penampakan dari atas perumahan tersebut hanya memperlihatkan atap-atap rumah yang dikelilingi air coklat yang bercampur lumpur.

detikcom berkesempatan datang langsung ke lokasi, Rabu (11/3/2025). The Arthera Hill 2 merupakan perumahan subsidi yang lokasinya berada di Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Perumahan ini merupakan pengembangan dari The Arthera Hills 1 yang lokasinya masih di satu wilayah yang sama. Pintu masuknya pun berada di gerbang yang sama. Perumahan The Arthera Hill 1 berada di area depan, dekat dengan gerbang masuk utama dan telah dibangun sejak 2021.

Sementara, perumahan The Arthera Hill 2 berada di belakang dan merupakan pengembangan baru. Warga menyebut perumahan ini sebagai The Arthera Hill Extension. Perumahan ini dibangun pada 2023.

Menurut penuturan salah satu warga yang tinggal di The Arthera Hill 1 selama dua tahun, Iko, perumahan yang sering kebanjiran adalah The Arthera Hill 2. Sementara tempatnya tinggal, air tidak pernah masuk ke dalam rumah, hanya menggenang di jalan saja, kemudian cepat surut.

Menyoal Klaim 'Bebas Banjir' Rumah Perumahan The Arthera Hill 2

Salah seorang warga, Adam, mengaku sejak awal ia tidak tahu kawasan rumahnya merupakan area rawan banjir. Sebab ketika dirinya membeli rumah itu, pihak marketing menyebut perumahan The Arthera Hill 2 bebas banjir.

"Ah iya itu ada tag linenya (ada klaim bebas banjir). Kalau brosur (iklan), data-data udah hanyut semua. Dari penyampaian marketing pun seperti itu, bebas banjir. Yah mungkin asumsi mereka karena kalinya dalam dan sedikit tanggul aja. Sebelum kita membeli perumahan ini, ini kan belum jadi, masih kavling. Paling kita tahu titik lokasinya aja," kata Adam.

Hal yang sama juga diakui oleh warga lain yakni Hadi. Ia mengatakan pihak marketing juga sempat menyatakan perumahan The Arthera Hill 2 bebas banjir. Padahal pada saat membeli rumah tersebut, Hadi mengetahui ada kali Cikarang yang melintasi di Desa Jayasampurna, tetapi ia tidak tahu jika lokasinya dekat sekali dengan perumahan yang ia beli.

Warga Patungan Sewa Kontrakan buat Simpan Barang

Warga mengatakan sudah mengalami 5 kali kebanjiran selama tinggal di The Arthera Hill 2. Kerugian atas kerusakan dan kehilangan barang disebut hingga puluhan juta.

Demi menyiasati hal tersebut, warga memilih menyewa kontrakan untuk menyimpan barang-barang berharga.

Salah satu warga, Adam, mengatakan satu kontrakan tersebut digunakan untuk menyimpan barang milik lebih dari 4 KK. Adam menuturkan biaya sewa kontrakan tersebut sekitar Rp 800 ribu per bulan.

"Supaya bisa cukup-cukupin gitu sharing lah. Istri dipulangin ke kampung. Mau nggak mau seperti itu, jadi emang mau ngamanin barang yang masih bisa diamanin," kata Adam.

Belum lagi, ia juga harus membayar sewa kontrakan sekaligus cicilan KPR setiap bulan sebesar Rp 1,5 juta.

"Iya double kill, makanya kita tadinya udah ada perencanaan mau mudik juga kan, sekarang gimana?" ujar Adam.

Pengembang Buka Suara Penyebab Banjir di Perumahan The Arthera Hill 2

Manajer Perizinan dan Sertifikasi PT Prisma Inti Propertindo, Ratna Damayanti menjelaskan kawasan The Arthera Hill dibangun sejak 2021. Sejak saat itu perumahan tersebut tidak pernah mengalami banjir, terutama pada curah hujan tinggi.

Hal ini dikarenakan perumahan mereka memiliki sistem drainase, water pond untuk menampung air hujan, serta tanggul guna mencegah luapan air sungai.

"Namun, derasnya debit air dari hulu pada pekan lalu menyebabkan banjir di banyak tempat di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Saat ini kondisi di The Arthera Hill 2 berangsur pulih," kata Ratna seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (13/3/2025).

Dalam kesempatan terpisah, bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Komunikasi PT Prisma Inti Propertindo menambahkan, perumahan The Arthera Hill 2 memiliki 2 sistem drainase yakni saluran induk dan saluran kavling.

DPRD Kabupaten Bekasi Undang Warga dan Pengembang The Arthera Hill 2

Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi meminta pihak pengembang perumahan Arthera Hill 2, PT Prisma Inti Propertindo, menyelesaikan dampak banjir yang terjadi pada Selasa (4/3/2025) lalu. Mereka juga akan membuat pertemuan lanjutan antara Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi untuk masalah ini

"Komisi I akan merekomendasikan pertemuan gabungan dari Komisi III, karena memang yang perlu menang untuk mencabut perselisihan itu kan dari Komisi III kan, dan dari Komisi I pun mendesak pihak pengembang supaya secepatnya menanggapi atau keseriusannya dalam menanggulangi banjir tersebut," kata Ketua RT 062, Mas Adi saat dihubungi detikProperti, Kamis (13/3/2025).

Pertemuan antara perwakilan warga perumahan Arthera Hill 2 yang terdampak banjir dengan Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi berlangsung pada Rabu (12/3/2025). Dalam pertemuan ini warga diminta untuk menjelaskan kronologi saat rumah mereka terendam banjir besar pada Selasa (4/3/2025) lalu di perumahan tersebut.

Adi mengatakan banjir sudah berlangsung sebanyak 5 kali di perumahan Arthera Hill 2. Dalam kesempatan ini, mereka juga membantah pengakuan pihak pengembang yang mengatakan jika banjir di perumahan Arthera Hill 2 baru terjadi sekali.

Pemulung Incar Barang-barang Hanyut

Adam mengungkapkan banyak pemulung berdatangan ke perumahan mereka mengambil perabotan yang hanyut.

"Banyak yang diambil sama pemulung. Perabotan yang udah keluar," kata salah satu warga The Arthera Hill 2, saat ditemui detikProperti, Rabu (13/3/2025),

Ia mengatakan pemulung tersebut mengincar perabotan warga terutama televisi, kasur, tong sampah, hingga sapu. Mereka tidak dapat menghentikannya karena pada saat itu banyak warga yang memang belum kembali ke rumah masing-masing.

"Kalau ke dalam nggak. Tapi kalau yang di depan-depan diambil juga. Contohnya kayak perabot-perabot, TV. Mereka itu TV, banyak lho. Bener-bener. Kasur, sapu, ember, tong sampah, toren. Semua barang-barang yang hanyut udah kayak barang jarahan," ungkapnya.

KARAWANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan banyak pengembang perumahan di Jawa Barat yang sebelumnya menjanjikan kawasan bebas banjir, namun kini justru mengalami banjir.

"Yang keempat banyak perumahan yang dulu menjanjikan bebas banjir, hari ini banjirnya dua meter," kata Dedi saat memberikan keterangan pers usai groundbreaking perumahan untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Dedi menegaskan akan melakukan audit lingkungan terhadap seluruh perumahan yang terdampak banjir di Jawa Barat.

"Faktornya oleh apa, kesalahan tata ruangnya atau kesalahan pengembang," ujarnya.

Ia menyebut, pada Selasa mendatang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan para bupati, wali kota, serta Menteri ATR/BPN.

Rakor ini bertujuan memastikan kawasan pesawahan, resapan air, serta daerah pegunungan tetap terjaga. Oleh karena itu, menurutnya, pembenahan tata ruang harus dilakukan.

Selain masalah banjir, Dedi juga menyoroti praktik warga yang membeli lebih dari satu unit rumah subsidi untuk disewakan.

"Ada warga yang mengambil tiga rumah atau mengambil hook. Kemudian rumahnya dibongkar dan dibangun baru, setelah itu rumah subsidi itu dikontrakkan," ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa rumah subsidi menggunakan dana negara, sehingga harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Yang harus diketahui oleh masyarakat adalah ada uang negara yang diberikan kepada masyarakat, dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari perumahan subsidi," ujar Dedi.

Selain itu, Dedi juga menyoroti kasus masyarakat yang tertipu oleh pengembang. Ia menyebut banyak warga yang telah membayar uang muka, tetapi tidak mendapatkan rumah yang dijanjikan.

Mendengar hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Dedi membawa data lengkap, termasuk nama dan alamat warga yang mengalami permasalahan, untuk dibahas dalam pertemuan selanjutnya.

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah dalam hal ini PKP bersama BUMN bersinergi dengan swasta dan asosiasi untuk membangun tiga juta rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pria yang akrab disapa Ara juga meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir guna memastikan aspek kepastian hukum dengan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Saya juga minta Pak Erick untuk memastikan semua prosesnya berjalan dengan benar, serta memberikan keuntungan bagi setiap pihak yakni negara, rakyat yang akan menempati rumahnya, dan juga dunia usaha,” katanya saat konferensi pers di Kementerian BUMN Jakarta, Senin (10/2/2025).

Ia memastikan bahwa program 3 juta rumah akan dikerjakan oleh pengembang terpercaya, sehingga masyarakat tidak akan kecewa dengan kualitas rumah subsidi yang dibangun. Maka dari itu, negara melalui BUMN akan menjalin sinergi dengan pengusaha besar, UMK, dan khususnya pengusaha lokal.

“Presiden Prabowo meminta agar pengembang rumah subsidi adalah pihak yang benar dan bertanggung jawab. Sebab, saya telah melihat sendiri ada proyek yang tidak baik, ada yang banjir, ada yang retak. Ini tidak boleh terjadi lagi,” tegas dia.

Beberapa asosiasi yang disebutkan terlibat dalam pembangunan tiga juta rumah tersebut adalah REI, Himpera, Perumnas, Apersi, dan APPERNAS Jaya.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Juanaedi menjelaskan fokus kepada pembangunan rumah KPR bersubsidi untuk masyarakat kecil.

“Apersi itu sendiri fokus kepada pembangunan rumah KPR bersubsidi untuk masyarakat kecil. Dan saya sangat apresiasi kepada Bapak Menteri BUMN dan Menteri PKP dalam hal ini, selalu konsolidasi dan koordinasi bagaimana mewujudkan rumah rakyat itu sebagai program strategis,” ucap dia.

Lokasi Program 3 Juta Rumah

Diketahui sudah ada lima lokasi strategis di Jakarta dan sekitarnya untuk pembangunan tiga juta rumah. Terkait itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan saat ini ada 792 hektare lahan BUMN yang siap untuk program 3 juta rumah. Nantinya pada lahan tersebut akan dibangun sebanyak 123.000 rumah.

Selain milik Perumnas dan KAI, lahan milik PT Perkebunan Negara (PTPN), PT Perhutani, PT Sang Hyang Seri (SHS) juga berpotensi untuk turut digunakan dalam program 3 juta rumah. Meski demikian Erick akan melakukan pemetaan penggunaan lahan tersebut.

“Nanti kita mapping dulu. Kan kita juga ada penugasan swasembada pangan dan energi. Kita tau kan 70% Indonesia ini laut bukan tanah, hanya 30% (tanah),” papar Erick.

Selain itu, terkait pembangunan 3 juta rumah, terdapat kerja sama antara BUMN dengan sektor swasta. “Kita ingin memastikan kerja sama ini ada payung hukum yang jelas. Kita ingin memastikan antara private sector dan BUMN bekerja secara transparan,” pungkas Erick.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News