Sebanyak 3.300 pekerja dari 67 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Sumatera Selatan, mengikuti bimbingan teknis (bimtek) untuk penyediaan makan bergizi gratis (MBG). Mereka mendapat arahan terkait kesehatan, keamanan, dan higienitas makanan ketika proses pengolahan di SPPG.

Direktur Deputi Dialur Wilayah II Badan Gizi Nasional Brigjen Pol Sony Sanjaya mengatakan bimtek penjamah makanan program MBG untuk menyosialisasikan standar operasional prosedur (SOP) yang harus dilakukan para pekerja di dapur.

"Bimtek ini sangat penting dilakukan untuk menyampaikan SOP yang harus dilakukan SPPG. Baik dalam penyiapan bahan makanan, penyimpanan, pengolahan hingga di antar ke sekolah. Bimtek di Sumsel kita lakukan untuk 67 SPPG atau untuk 3.300 orang yang bertugas di dapur untuk tahap awal ini," ujar Sony, Sabtu (17/5/2025).

Dalam kegiatan itu, para narasumber yang dihadirkan berasal dari Dinas Pendidikan, persatuan ahli gizi Indonesia (Persagi), akademisi, BPOM, himpunan ahli kesehatan lingkungan Indonesia (HAKLI), dan dinas ketenagakerjaan. Kegiatan untuk 67 SPPG itu digelar di 5 lokasi di Kota Palembang selama 2 hari.

"Materi yang disampaikan pata narasumber bertujuan agar mereka dapat melaksanakan tugas sebagai pejuang pembangunan gizi anak-anak bangsa. Sehingga mereka perlu dibekali pengetahuan," ungkapnya.

Bimtek itu sekaligus menjadi upaya BGN mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pihaknya tak ingin kecolongan kejadian keracunan makanan seperti yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

"Kita tak ingin lagi ada kejadian lauk yang tidak terjaga dengan baik, berbau dan hal-hal lainnya. Penanganan ayam, daging, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan harus sesuai SOP. Mudah-mudahan dengan bimtek ini kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tersebut bisa kita zero-kan. Insyaallah tidak ada lagi kasus-kasus jika bekerja sesuai SOP," katanya.

Katanya, 67 SPPG yang sudah berdiri di Sumsel sejak Januari-Mei akan terus diawasi oleh pihak-pihak terkait. Mulai dari ahli gizi yang memantau kandungan gizi pada makanan, asisten lapangan yang memonitor kegiatan harian di dapur dan lainnya.

"Termasuk inspektorat pemantauan dan pengawasan dari BGN untuk memastikan bahan makanan, pengolahan makanan, dan proses lain-lainnya berjalan dengan baik dan sesuai SOP. Bahkan, sebelum SPPG didirikan, kita juga akan memastikan air yang dipakai apakah itu dari sumur atau PDAM sesuai ketentuan, ada uji laboratorium yang dilakukan," terangnya.

Dia menambahkan, terhadap kasus siswa diduga keracunan yang terjadi beberapa waktu terakhir, tindakan terhadap SPPG dilakukan bertahap. Diawali dengan teguran hingga penindakan.

"Itu (kasus-kasus) terus kita evaluasi, sehingga ada perbaikan-perbaikan untuk ke depannya," ujarnya..

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Sumsel Awaludin mengatakan bimtek yang digelar untuk meningkatkan kualitas MBG di Sumsel. Terlebih MBG akan diterapkan kepada seluruh siswa di Sumsel secara bertahap.

"Kita terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi MBG. Tiap sekolah juga ikut membantu pendistribusian ke kelas, mengumpulkan ompreng dan lainnya. Kita juga mengevaluasi jika ada keterlambatan pengantaran. Komunikasi terus kita lalukan agar program berjalan sesuai harapan," terangnya.

Video: SMPN 41 Palembang Beri Bantahan soal Siswanya Disebut Duel

Video: SMPN 41 Palembang Beri Bantahan soal Siswanya Disebut Duel

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengakselerasi program prioritas nasional, yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan implementasi 3 juta rumah yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah.

Hal ini disampaikan Bima pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Program Tiga Juta Rumah.

Rakor digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.

Bima menegaskan keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Pertama, instruksi kepala daerah yang jelas agar seluruh jajaran pemda bergerak serentak.

Kedua, penyediaan data akurat oleh pimpinan wilayah, termasuk kepala desa dan lurah. Ketiga, alokasi anggaran yang memadai.

“Ada anggaran yang bisa diakses, dialokasikan, baik BOK (bantuan operasional kesehatan), atau DAK (dana alokasi khusus) fisik dan non-fisik,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan PKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan 10 Februari lalu dan ditargetkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

PKG mencakup semua kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia.

Dia menyebut ada dua mekanisme utama dalam pelaksanaan PKG yang tengah dilakukan.

“Nah, untuk yang sekarang kita jalankan dalam dua model. Model [PKG] yang pertama itu pada saat [seseorang] ulang tahun, dilakukan di puskesmas. Model yang kedua untuk anak-anak usia sekolah dilakukan pada saat ajaran baru di 230-an ribu sekolah,” ujar Budi.

Agar program ini berjalan efektif, dia meminta kepala daerah untuk memberikan arahan PKG kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan melibatkan kepala desa dan kader Posyandu.

Selain itu, kepala daerah juga perlu menyosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

Dia mengingatkan pepatah, lebih baik mencegah penyakit daripada mengobati.

“Jangan tunggu sampai sakit baru diobatin. Tugasnya Menteri Kesehatan, kepala daerah, Dinas Kesehatan, menjaga masyarakatnya sehat. Bukan hanya mengobati saat mereka sakit, kalau bisa dicegah jangan sampai sakit,” ungkapnya.

Selain PKG, pemda juga didorong untuk mempercepat realisasi pembangunan 3 juta rumah. Bima menekankan dalam pelaksanaannya, pemda perlu mengidentifikasi dan memetakan ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah.

Kemudian, pemda perlu mengalokasikan anggaran, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun memanfaatkan skema Corporate Social Responsibility (CSR).

“[Dalam hal] pengawasan, [pemda] memastikan kualitas pembangunan dan juga semuanya harus sejalan dengan RTRW atau RDTR,” tegas dia.

Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menambahkan program 3 juta rumah dalam satu tahun merupakan bagian dari misi Astacita Presiden dan Wakil Presiden.

Keberhasilan program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional, pendapatan asli daerah (PAD), serta pertumbuhan di berbagai sektor lainnya.

Ia menyebutkan Kementerian PKP menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta unit rumah, yang terdiri dari 1 juta rumah perkotaan, 1 juta rumah perdesaan, dan 1 juta rumah di kawasan pesisir.

Untuk mempercepat implementasi, pemerintah telah menghapus berbagai beban biaya bagi MBR, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kita mempunyai banyak kemudahan, tentu ini juga tidak lepas dari dukungan luar biasa dari Bapak Mendagri yang mendorong kita semua, sehingga dari bayar menjadi gratis untuk biaya BPHTB, juga retribusi PBG, dan juga PPN DTP,” pungkas Sri.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Siswa di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), akhirnya kebagian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah penerima manfaat MBG di daerah itu sebanyak 3.262 siswa dari 21 sekolah berbagai jenjang, mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK.

Program MBG tersebut baru menyasar siswa di wilayah Kecamatan Asakota, Kota Bima. Salah satu kendala yang dihadapi saat penerapan program MBG pada hari pertama di Kota Bima, yakni distribusi paket makanan yang molor alias tak sesuai dengan jadwal.

"Kendala atau kekurangan yang ada ini akan menjadi bahan evaluasi ke depannya," Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima, Muhammad Humaidin, kepada detikBali, Senin (17/2/2025).

Salah satu sekolah yang mendapatkan paket MBG, yakni SDN 28 Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Sesuai jadwal, distribusi paket makanan gratis untuk siswa kelas 1-3 di sekolah itu seharusnya mulai pukul 07.45-08.30 Wita. Sementara pengantaran paket makanan untuk siswa kelas 4-6 dimulai pukul 09.00-09.45 Wita.

Pantauan detikBali di SDN 28 Melayu, siswa kelas 1-3 di sekolah itu baru mendapat paket makanan sekitar pukul 08.35 Wita. Sedangkan, pengantaran makanan sesi kedua baru tiba sekitar pukul 11.07 Wita.

Meski begitu, Humaidin mengeklaim distribusi paket MBG ke sekolah berjalan lancar. Para siswa, dia berujar, sangat senang dan bersemangat menyantap makanan yang disediakan. Ia memastikan proses penyaluran paket MBG ke sekolah-sekolah tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa.

"Alhamdulillah, respons anak-anak sangat positif mendapatkan program MBG ini," ujar Hamaidin.

Siswa Senang

Siswa SDN 28 Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, mengaku senang bisa mendapat makanan bergizi gratis. Menu makanan yang mereka dapat hari ini, yakni nasi, ayam goreng, sayur kacang panjang, buncis, wortel, jagung, tahu goreng, dan semangka.

Menu tersebut tidak dilengkapi susu dan telur. Mereka juga tak mendapat sendok sehingga harus mencuci tangan sebelum menyantap makanan yang diberikan.

"Sangat senang, makanan kesukaan setiap pagi," kata Sifa, siswi kelas 6 di SDN 28 Melayu, Senin.

Siswi lainnya, Afikah, setali tiga uang. Ia mengaku senang dengan menu makanan yang didapat hari ini. Terlebih, menu makanan di rumahnya lebih sering telur dan sesekali ikan.

"Kalau bisa menunya bisa diganti-ganti. Kalau seperti ini terus setiap hari, bisa bosan. Kalau bisa ada juga susu atau air minum," ujar Afikah.

Video: KPAI Soroti Pembagian Makan Gratis Ganggu Jam Belajar

Video: KPAI Soroti Pembagian Makan Gratis Ganggu Jam Belajar

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan pengarangan kepada para kader terkait program food estate yang berada di Merauke, Papua Selatan. Megawati berharap program itu berjalan baik dengan tetap memperhatikan ekosistem.

Megawati menyampaikan hal itu dalam bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan untuk semua anggota DPRD PDIP tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota. Deddy menyebutkan Megawati cukup lama menyinggung masalah food estate itu.

"Satu hal tadi yang cukup lama disinggung oleh Ibu bahkan memanggil para anggota legislatifnya itu tentang proyek food estate di Merauke," kata Deddy Sitorus kepada wartawan di lokasi bimtek, Grand Ballroom Theatre JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

Deddy mengatakan Megawati berharap program food estate itu berjalan dengan baik. Akan tetapi Megawati juga menekankan soal ekosistem di wilayah sekitar.

"Tentang bagaimana supaya itu benar-benar bisa berjalan dengan baik dengan memperhatikan kondisi ekosistem yang ada di sana dan hak-hak adat masyarakat setempat," tuturnya.

Tak hanya food estate, Deddy menjelaskan bahwa Megawati juga sempat membahas perihal program makan bergizi gratis milik pemerintah. Megawati berharap program tersebut dapat terealisasi dengan baik.

"Oh, iya sangat (dibahas). Tadi yang menjadi contoh, yang memang tadi ada disinggung soal makanan bergizi gratis. Di situ agar betul-betul program itu berjalan dan bermanfaat," kata Deddy.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, menyoroti kondisi lingkungan dan penataan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, (NTB). Fahri menyebut wilayah Kota Bima kotor dan menyedihkan.

"Kota Bima ini kotor, agak menyedihkan. Tak ada indah-indahnya," sindir Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH), di Kota Bima, dilansir detikBali, Senin, (23/12/2024).

Menurut Fahri, indikator sebuah daerah atau kota yang lingkungannya kotor adalah munculnya lalat. Hal tersebut adalah cara Tuhan memberikan tanda kepada manusia terkait lingkungan yang kotor.

"Tahu nggak kenapa kalau kita makan ada lalat. Itu Tuhan yang kirim. Kalian kotor, rumah kalian kotor, got kalian kotor, sungai kalian jadi tempat sampah," ungkap Wakil Ketua Umum Gelora tersebut.

Fahri juga melihat kondisi Kota Bima saat ini masih tampak kumuh. Bahkan, masih belum tertata dengan rapi.

Menurut Fahri, kota seharusnya bersih dan tidak kumuh. "Kondisi (kotor dan kumuh) ini harus segera dibereskan supaya wajah Kota Bima ini tampak indah dan nyaman," harapnya.

Penjabat Wali Kota Bima, Muhktar Landa, menyadari kondisi Kota Bima yang disebut Wamen Fahri Hamzah kotor dan kumuh. Pemkot Bima terus berupaya agar kota itu bersih dan indah.

Baca selengkapnya di sini

Wakil Ketua Umum Gelora, Fahri Hamzah, buka suara terkait daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Fahri merupakan satu dari sekian tokoh asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang kerap mengkampanyekan pemekaran PPS.

"Soal ini, semuanya on going ya" ucap Fahri kepada detikBali, di Kota Bima, NTB, Senin,(23/12/2024).

Fahri mendengar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan tetap melanjutkan pemekaran daerah. Kemungkinan Pulau Sumbawa merupakan salah satu yang akan terpisah dari Provinsi NTB.

"Studi terakhir dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kami doakan saja berjalan dengan cepat," ujar Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) ini.

Fahri mengajak seluruh lapisan masyarakat di Bima, umumnya di Pulau Sumbawa untuk mendiskusikan bersama terkait rencana dan desain daerah. "Pulau Sumbawa harus menyala, Bima harus menjadi mercusuar kemajuan Indonesia bagian timur," paparnya.

Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa sudah diwacanakan cukup lama. Hal itu menjadi komoditas politik, baik saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres).

Fahri Hamzah, saat itu menjabat Jubir Bicara Tim Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, mengatakan Provinsi Pulau Sumbawa akan diperjuangkan setelah Prabowo-Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

"Setelah capres-cawapres kita dilantik 20 Oktober 2024, PPS akan mulai dibahas hingga disahkan," ujar Fahri, saat menghadiri deklarasi dukungan relawan Gemoy Milenial Prabowo-Gibran (Gembira) di Kota Bima, Kamis, (8/2/2024).

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja (kunker) perdana ke Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Wakil Ketum DPP Gelora itu tiba di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, Minggu (22/12/2024) sore.

"Kedatangan Wamen PKP dalam rangka meresmikan rumah layak huni (RLH) di Kota Bima," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, Muhktar Landa, kepada detikBali, Minggu malam.

Muhktar mengungkapkan Fahri Hamzah akan meresmikan rumah layak huni di Kelurahan Rabadompu Barat dan Kelurahan Paruga Senin (23/12/2024) besok. Selain itu, Fahri juga dijadwalkan akan meninjau perumahan khusus Apernas di Kelurahan Sambinae.

"Ini sebagai wujud komitmen pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Bima," imbuh Muhktar.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bima, Faruk, menyebutkan ada 13 unit rumah layak huni yang akan diresmikan Fahri di Kelurahan Rabadompu Barat. Sementara, di Kelurahan Sambinae sebanyak 23 unit.

"Kami berharap Wamen dapat memperjuangkan penambahan unit rumah layak huni di Kota Bima," harap Faruk.

Video: Maruarar Ingin Bangun Rumah Rakyat di Tanah Sitaan Koruptor

Video: Maruarar Ingin Bangun Rumah Rakyat di Tanah Sitaan Koruptor

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pemerintah akan mulai menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025.

Sebelum program MBG diterapkan, Bima mengingatkan ada beberapa konsep dan uji coba yang perlu dimatangkan, hal ini terutama terkait anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Itu yang nomor satu. Nomor dua kesehatan, pastikan makanan itu memenuhi asupan gizi. Dan yang ketiga, ada manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan bagi warga, dan itu membutuhkan kolaborasi," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Bima menganggap kolaborasi dari pihak ketiga, seperti corporate social responsibility (CSR) juga diperlukan dalam mendukung program tersebut.

Untuk itu, Bima memberikan apresiasi kepada perusahaan pelat merah maupun swasta yang mau terlibat langsung dalam program MBG.

"Kita mengapresiasi apabila ada pihak ketiga yang bisa ikut memberikan bantuannya karena bantuan CSR itu kan biasa untuk program pemerintah," ujarnya.

Di sisi lain, Wamendagri mengatakan beberapa daerah sudah melakukan uji coba program MBG dengan baik, termasuk yang digelar Pemerintah Provinsi Sumut. "Saya kira provinsi ini luar biasa, kita apresiasi semuanya," imbuhnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sertifikasi Pembangunan Perumahan Layak Huni dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Internal. Sebanyak 120 aparatur sipil negara (ASN) ikut serta dalam kegiatan ini sebagai persiapan pembentukan Tim Sertifikasi Registrasi Pengembang Perumahan (SRP2) di daerah.

"Kami apresiasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang telah melaksanakan kegiatan ini. Pemkab Kukar berharap setelah mengikuti bimtek dan sertifikasi ini, para peserta dapat memahami dan menerapkan konsep-konsep kualifikasi, klasifikasi, registrasi, dan sertifikasi pengembang perumahan dengan baik," kata Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar, Ahyani Fadianur Diani, dalam pernyataan tertulis seperti yang dikutip pada Sabtu (16/11/2024).

Kepala Bidang Sertifikasi Kualifikasi Klasifikasi dan Registrasi (SK2R) DPKP Kukar Dharma Gumawang menjelaskan, bimtek dan sertifikasi adalah langkah awal bagi DPKP Kabupaten Kukar untuk menjalankan SRP2. Rencananya, SRP2 untuk pengembang yang membangun hunian di wilayah Kabupaten Kukar mulai dijalankan pada tahun 2025 mendatang.

"Kami punya pemikiran bahwa sebelum pengembang diwajibkan untuk menjalankan sertifikasi, maka ASN harus ikut sertifikasi. Walaupun secara job description-nya ASN tidak wajib untuk mengikuti sertifikasi ini. Ketika ASN sudah memahami pekerjaannya, maka akan lebih nyambung sehingga kualitas pelayanan publik di bidang pengembangan perumahan di Kukar bisa lebih baik," ungkapnya.

Sesuai data DPKP Kukar, saat ini terdapat 33 perusahaan properti yang membangun perumahan di 43 lokasi di Kabupaten Kukar. Pengembang itu tergabung di empat asosiasi perumahan dengan mayoritas anggotanya berasal dari Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI).

"Kami menjalin kerja sama dengan UP 45 Yogyakarta, Gaivo, dan LSP REI untuk melaksanakan bimtek dan sertifikasi perumahan di Kukar," ucap Dharma Gumawang.

Ketua Pengarah LSP REI Djoko Slamet Oetomo, berharap bimtek dan sertifikasi dapat mengenalkan peta fungsi kerja bisnis pengembang perumahan kepada pemangku kebijakan di internal DPKP Kabupaten Kukar.

"Setelah pemangku kebijakan mengenali peta fungsi kerja itu, diharapkan mereka bisa menjalankan kinerja secara lebih terukur. Kita patut mengapresiasi inisiatif dari Pemkab Kukar untuk melakukan bimtek serta sertifikasi bagi SDM-nya agar meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada pelaku pembangunan perumahan," ujarnya.

Dharma menyebutkan kegiatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 24PRT/M/2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan. Dalam aturan tersebut memberi arahan mengenai pentingnya pengelolaan dan pengawasan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.

"Kami mengadakan bimtek dan sertifikasi karena Kukar adalah satu-satunya pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia yang punya Sertifikasi Kualifikasi Klasifikasi dan Registrasi (SK2R)," ujar Dharma Gumawang.

Dia menuturkan, dari tujuh skema sertifikasi uji kompetensi yang ada di LSP REI, ASN DPKP Kabupaten Kukar mengikuti 3 skema sertifikasi. Ketiga skema itu adalah penilaian kelayakan lokasi, penilaian kelayakan investasi, dan penataan pembangunan. LSP REI merupakan lembaga sertifikasi profesi yang sudah berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Acara ini pun turut bekerjasama dengan Universitas Proklamasi (UP) 45 Yogyakarta, Gaivo, dan Lembaga Sertifikasi Profesi Realestat Indonesia (LSP REI).

Bimtek dengan tema 'Klasifikasi Kualifikasi dan Sertifikasi Pengembang Perumahan untuk Mendorong Percepatan Penerbitan Sertifikat Pengembang Perumahan' ini diselenggarakan di Kota Samarinda, pada 12-16 November 2024. Selain bimtek, dalam kegiatan ini juga diadakan sertifikasi yang diikuti 20 ASN di lingkup DPKP Kabupaten Kukar.

Beda dari Sebelumnya, 7 Anggota KPPS Tiap TPS Ikuti Bimbingan Teknis

Beda dari Sebelumnya, 7 Anggota KPPS Tiap TPS Ikuti Bimbingan Teknis