JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa makan bergizi gratis (MBG) yang diberikan kepada siswa harus higienis dan sehat.

Hal itu disampaikan Bima saat meninjau pelaksanaan program MBG di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 015 Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, Jumat (25/4/2025).

"Yang paling utama adalah pastikan higienis dan nutrisi. Semua harus higienis. Nah, higienis ini kan berarti tepat waktu, dihidangkannya, dan cara memprosesnya," kata Bima Arya dalam keterangannya, dikutip dari Antaranews, Jumat.

Untuk mencegah kejadian, seperti keracunan makanan, Bima Arya mengingatkan pentingnya mematuhi standar dan pedoman yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Jadi, waktu penyajian, cara menyajikan, semuanya sudah ada panduannya dari Badan Gizi, ikuti saja,” ujarnya.

Tak hanya itu, mantan Wali Kota Bogor tersebut juga mengatakan, program MBG seharusnya mendorong perputaran ekonomi di daerah.

"Yang kedua itu, harus memberikan dampak ekonomi bagi wilayah lingkungan di sini. Jadi, supplier-nya juga harus di sini. Semuanya, pengusaha katering dan sebagainya,” katanya.

Kemudian, Bima Arya menyebut, pengelolaannya juga harus dilakukan secara transparan dan profesional agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

"Semua pengelolaan itu harus transparan. Harus dikelola secara profesional,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia meminta agar kepala daerah tetap terlibat aktif dan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat terkait program MBG.

"Kepala daerah itu harus turun. Kepala daerah itu harus meminta masukan,” kata Bima Arya.

Selain itu, menurut dia, pelaksanaan MBG harus dievaluasi secara berkelanjutan termasuk oleh kepala daerah.

Kasus Keracunan

Sebagaimana diketahui, belakangan ini, program makan bergizi gratis kembali jadi perbincangan karena sejumlah kasus keracunan.

Sejauh ini, kasus keracunan terbanyak usai menyantap menu MBG terjadi di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat.

Sebanyak 78 siswa mengalami keracunan sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) karena kejadian tersebut.

Kemudian, sebanyak 60 siswa mengalami mual dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan program MBG di SDN Proyonanggan 5 Batang, Jawa Tengah.

Selanjutnya, sebanyak 40 siswa SDN Alaswangi 2, Pandeglang, Jawa Barat, juga dilaporkan mengalami keracunan massal usai mengkonsumsi menu MBG.

Demikian juga, 40 siswa SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah, diberitakan mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengakselerasi program prioritas nasional, yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan implementasi 3 juta rumah yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah.

Hal ini disampaikan Bima pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Program Tiga Juta Rumah.

Rakor digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.

Bima menegaskan keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Pertama, instruksi kepala daerah yang jelas agar seluruh jajaran pemda bergerak serentak.

Kedua, penyediaan data akurat oleh pimpinan wilayah, termasuk kepala desa dan lurah. Ketiga, alokasi anggaran yang memadai.

“Ada anggaran yang bisa diakses, dialokasikan, baik BOK (bantuan operasional kesehatan), atau DAK (dana alokasi khusus) fisik dan non-fisik,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan PKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan 10 Februari lalu dan ditargetkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

PKG mencakup semua kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia.

Dia menyebut ada dua mekanisme utama dalam pelaksanaan PKG yang tengah dilakukan.

“Nah, untuk yang sekarang kita jalankan dalam dua model. Model [PKG] yang pertama itu pada saat [seseorang] ulang tahun, dilakukan di puskesmas. Model yang kedua untuk anak-anak usia sekolah dilakukan pada saat ajaran baru di 230-an ribu sekolah,” ujar Budi.

Agar program ini berjalan efektif, dia meminta kepala daerah untuk memberikan arahan PKG kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan melibatkan kepala desa dan kader Posyandu.

Selain itu, kepala daerah juga perlu menyosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

Dia mengingatkan pepatah, lebih baik mencegah penyakit daripada mengobati.

“Jangan tunggu sampai sakit baru diobatin. Tugasnya Menteri Kesehatan, kepala daerah, Dinas Kesehatan, menjaga masyarakatnya sehat. Bukan hanya mengobati saat mereka sakit, kalau bisa dicegah jangan sampai sakit,” ungkapnya.

Selain PKG, pemda juga didorong untuk mempercepat realisasi pembangunan 3 juta rumah. Bima menekankan dalam pelaksanaannya, pemda perlu mengidentifikasi dan memetakan ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah.

Kemudian, pemda perlu mengalokasikan anggaran, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun memanfaatkan skema Corporate Social Responsibility (CSR).

“[Dalam hal] pengawasan, [pemda] memastikan kualitas pembangunan dan juga semuanya harus sejalan dengan RTRW atau RDTR,” tegas dia.

Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menambahkan program 3 juta rumah dalam satu tahun merupakan bagian dari misi Astacita Presiden dan Wakil Presiden.

Keberhasilan program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional, pendapatan asli daerah (PAD), serta pertumbuhan di berbagai sektor lainnya.

Ia menyebutkan Kementerian PKP menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta unit rumah, yang terdiri dari 1 juta rumah perkotaan, 1 juta rumah perdesaan, dan 1 juta rumah di kawasan pesisir.

Untuk mempercepat implementasi, pemerintah telah menghapus berbagai beban biaya bagi MBR, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kita mempunyai banyak kemudahan, tentu ini juga tidak lepas dari dukungan luar biasa dari Bapak Mendagri yang mendorong kita semua, sehingga dari bayar menjadi gratis untuk biaya BPHTB, juga retribusi PBG, dan juga PPN DTP,” pungkas Sri.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Economist HSBC untuk India and Indonesia, Pranjul Bhandari menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa berdampak positif bagi ekonomi Indonesia. Namun dia mengingatkan bahwa program ini mempunyai tantangan yang tidak kecil supaya bisa berjalan dengan baik.

“Tantangan besar dalam skema makanan gratis adalah bagaimana menjadikannya bergizi dan bermanfaat bagi anak-anak, tetapi pada saat yang sama tidak terlalu mahal hingga menyebabkan ketidakstabilan makroekonomi,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Pranjul mencontohkan ada beberapa negara yang berhasil dengan program MBG ini, di antaranya adalah India dan beberapa negara di Amerika Latin. Menurut dia, India berhasil membuat program itu sehingga bisa memperkuat tenaga kerjanya.

“Karena tenaga kerja menjadi lebih produktif, tentu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Saya pikir ini juga yang menjadi tujuan utama pemerintah dari skema ini,” ungkapnya.

Bahkan di India, bahan baku yang digunakan untuk program makan gratis menggunakan bahan lokal yang tersedia secara musiman. Hal ini jugalah yang membuat India mampu menekan biaya untuk program tersebut secara signifikan.

“Jadi, kalau ini dilakukan dengan cara yang bijaksana, skema ini dapat memberikan dampak positif dalam jangka menengah terhadap pertumbuhan ekonomi,” ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya optimistis bahwa program makan bergizi gratis (MBG) bisa membangkitkan perekonomian daerah.

Hal itu diungkapkan Bima Arya saat meninjau langsung pelaksanaan hari pertama makan bergizi gratis di Sekolah Bosowa Bina Insan, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (6/1/2025).

"Jadi nanti insya Allah perekonomian daerah akan bangkit ya, akan ada hitung-hitungan yang positif bagi pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pemerintah akan mulai menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025.

Sebelum program MBG diterapkan, Bima mengingatkan ada beberapa konsep dan uji coba yang perlu dimatangkan, hal ini terutama terkait anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Itu yang nomor satu. Nomor dua kesehatan, pastikan makanan itu memenuhi asupan gizi. Dan yang ketiga, ada manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan bagi warga, dan itu membutuhkan kolaborasi," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Bima menganggap kolaborasi dari pihak ketiga, seperti corporate social responsibility (CSR) juga diperlukan dalam mendukung program tersebut.

Untuk itu, Bima memberikan apresiasi kepada perusahaan pelat merah maupun swasta yang mau terlibat langsung dalam program MBG.

"Kita mengapresiasi apabila ada pihak ketiga yang bisa ikut memberikan bantuannya karena bantuan CSR itu kan biasa untuk program pemerintah," ujarnya.

Di sisi lain, Wamendagri mengatakan beberapa daerah sudah melakukan uji coba program MBG dengan baik, termasuk yang digelar Pemerintah Provinsi Sumut. "Saya kira provinsi ini luar biasa, kita apresiasi semuanya," imbuhnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan, pemerintah akan membuka pintu bagi pihak ketiga untuk turut terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis yang akan mulai dijalankan per Januari 2025.

Ia menyebut, keterlibatan pihak ketiga itu bisa dilakukan lewat skema corporate social responsibility (CSR).

Hal itu ia sampaikan dalam lawatannya ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Dharma Pancasila di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (11/12/2024).

"Kita mengapresiasi apabila ada pihak ketiga yang bisa ikut memberikan bantuannya, karena bantuan CSR (corporate social responsibility) itu kan biasa untuk program pemerintah," ujar Bima dikutip keterangan resmi Kemendagri.

Pemerintah disebut membuka pintu baik kepada perusahaan pelat merah maupun swasta yang mau terlibat langsung dalam program ini.

Bima mengaku beberapa daerah di Indonesia sudah melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis dengan baik.

Sebelum program itu dapat diterapkan, dirinya mengingatkan ada beberapa konsep dan uji coba yang perlu dimatangkan.

Hal ini terutama terkait dengan anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Itu yang nomor satu, nomor dua kesehatan, pastikan makanan itu memenuhi asupan gizi. Dan yang ketiga, ada manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan bagi warga, dan itu membutuhkan kolaborasi," kata Bima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan, pemerintah akan membuka pintu bagi pihak ketiga untuk turut terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis yang akan mulai dijalankan per Januari 2025.

Ia menyebut, keterlibatan pihak ketiga itu bisa dilakukan lewat skema corporate social responsibility (CSR).

Hal itu ia sampaikan dalam lawatannya ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Dharma Pancasila di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (11/12/2024).

"Kita mengapresiasi apabila ada pihak ketiga yang bisa ikut memberikan bantuannya, karena bantuan CSR (corporate social responsibility) itu kan biasa untuk program pemerintah," ujar Bima dikutip keterangan resmi Kemendagri.

Pemerintah disebut membuka pintu baik kepada perusahaan pelat merah maupun swasta yang mau terlibat langsung dalam program ini.

Bima mengaku beberapa daerah di Indonesia sudah melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis dengan baik.

Sebelum program itu dapat diterapkan, dirinya mengingatkan ada beberapa konsep dan uji coba yang perlu dimatangkan.

Hal ini terutama terkait dengan anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Itu yang nomor satu, nomor dua kesehatan, pastikan makanan itu memenuhi asupan gizi. Dan yang ketiga, ada manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan bagi warga, dan itu membutuhkan kolaborasi," kata Bima.