Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) di tingkat Mabes dan Polda.

Peresmian ini turut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Mu'ti serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Untuk launching awal ini kami laksanakan di 2 SPPG di tingkat Mabes dan 16 SPPG di tingkat Polda Prioritas. Tentunya ini tidak berhenti sampai disini dan tentunya ini akan terus kami kembangkan," kata Sigit kepada wartawan, Senin (17/3).

Disampaikan Sigit, pembangunan SPPG ini merupakan realisasi atas MoU antara Polri dengan BGN. Kata dia, pembangunan SPPG akan terus berlanjut dengan target 100 lokasi pada Juli 2025.

"Dan sebagai komitmen kami untuk mendukung program makan bergizi gratis, maka Polri pun melakukan rekrutmen terhadap Bakomsus (Bintara Kompetensi Khusus) yang memiliki keahlian di bidang gizi," ucap dia.

Sigit menyebut ke depan pihaknya juga akan merekrut Bakomsus bidang akuntan, peternakan, dan perikanan, yang akan melengkapi program MBG. Sigit juga menyatakan seluruh SPPG di bawah Polri pun akan memiliki food security untuk memastikan semua sampai dengan kualitas sesuai standar.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana berharap ke depannya Polri bisa terus melakukan pembangunan SPPG di berbagai daerah. Dengan demikian, kebutuhan SPPG bisa terpenuhi.

"Dan tadi kami mendengar sangat cukup senang karena Polri sudah merencanakan akan membangun 542. Saya berbisik kepada Pak Kapolri mudah-mudahan bisa 1000. Karena 1000 pun itu baru tiga persen dari kebutuhan," ujarnya.

Dadan menyampaikan SPPG yang dibangun Polri ini juga telah memenuhi empat standar. Yakni, aspek pemenuhan kebutuhan kalori, aspek komposisi guzi, aspek higienis, dan aspek keamanan pangan.

"Dan di SPPG Polri ini keempat-empatnya sudah lengkap. Bahkan di dalam itu sebelum makanan dikirim itu sudah dicek oleh para ahli sehingga seluruh yang dikirim ke lokasi itu sudah aman dari segi bahan baku dan juga hasil masaknya memenuhi standar kesehatan yang dibutuhkan," tutur dia.

Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait  membuka opsi untuk merelokasi warga perumahan Pondok Gede Permai di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat usai menjadi langganan banjir.

Pernyataan itu disampaikan Maruarar usai meninjau posko pengungsian warga di gudang BNPB yang tak jauh dari lokasi banjir, Rabu (5/3) petang.

Ara, sapaan akrabnya, mengaku sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto yang turun langsung dalam dua kali banjir hebat di wilayah tersebut. Menurut dia, ada lahan yang telah disiapkan jika warga bersedia direlokasi.

"Saya sudah berbincang dengan Bapak Wali Kota. Ada di tempat di pasar ya Pak ya. Pasar Bintara. Tanahnya sudah ada. Punya kota. Nanti kalau cocok bagaimana caranya kita bangunkan. Supaya ada solusi," ujar Ara didampingi Tri pada kesempatan itu.

Ara menjelaskan dirinya punya pengalaman untuk merelokasi warga di Flores Timur, NTT yang langganan menjadi korban banjir.

Kala itu, pihaknya bersama BNPB mengajak masyarakat untuk berdiskusi.

Bahkan, diskusi dibuat terpisah antara bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak.

Menurut dia, pemerintah harus menyampaikan dengan baik-baik. Pasalnya, relokasi bukan hanya memindahkan rumah, namun juga kehidupan.

"Karena itu kan memindahkan bukan hanya tempat tinggal tapi kehidupan. Sekolahnya, pasarnya, tempat ibadahnya. Jadi diajak baik-baik," ujar Ara.

"Saya rasa masyarakat di sini mungkin satu dua hari lagi boleh Pak BNPB sama Bapak Wali Kota ditanya baik-baik ya," sambungnya.

Perumahan Pondok Gede Permai menjadi wilayah korban Banjir di Kota Bekasi. Banjir hebat sebelumnya merendam wilayah itu pada 2020. Kini, banjir ikut merendam wilayah itu hingga ketinggian 3 meter pada Selasa (4/3).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Wali Kota Bekasi Tri Adhianto serta Kepala BNPB Suharyanto menanyakan kesediaan warga terdampak banjir untuk direlokasi. Ara meminta agar pertanyaan terhadap warga dilakukan secara baik-baik.

"Jadi ini kan kejadiannya udah sering berulang. Jadi saya meminta seperti waktu kita di Flores Timur dengan beliau juga kita ajak masyarakat, ajak ngomong baik-baik. Apakah ada keinginan untuk relokasi? Kan begitu ya," ungkap Ara saat kunjungan ke lokasi pengungsian banjir di kantor BNPB Jatiasih, Kota Bekasi, Rabu (5/3/2025).

Ara menjelaskan, upaya menanyakan kesediaan warga untuk direlokasi pernah dilakukannya kepada warga di Flores Timur. Dia mengatakan saat itu menggunakan cara berbicara secara baik-baik.

"Karena itu kan memindahkan bukan hanya tempat tinggal tapi kehidupan. Dia sekolahnya, pasarnya, tempat ibadahnya, jadi pindah semua. Jadi diajak, tanya baik-baik. Jadi tanya baik-baik. Saya rasa masyarakat disini mungkin satu sampai dua hari lagi boleh Pak BNPB sama Bapak Wali Kota ditanya baik-baik ya. Bagaimana ya," ujar Ara.

Dia juga menyampaikan untuk relokasi di Bekasi, sudah ada lahan yang siap digunakan. Letaknya berada di sekitar Pasar Bintara.

"Kemudian, tadi saya sudah berbincang dengan Bapak Wali Kota ada di tempat, di pasar ya, Pak, ya? Di pasar Bintara. Pasar Bintara tanahnya sudah ada. Punya kota ya? Punya kota Nanti kalau cocok itu bagaimana caranya kita bangunkan ya. Supaya ada solusi," imbuhnya.

Lihat Video 'Menteri Ara Bicara Peluang Relokasi Korban Banjir PGP Bekasi':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), TNI Angkatan Darat (AD) hingga perbankan untuk membangun rumah subsidi. Rumah tersebut ditujukan untuk prajurit, ASN TNI AD, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kerja sama tersebut ditandai oleh penandatanganan nota kesepahaman antara BP Tapera dengan TNI AD dan PT Bank Mandiri (Persero). Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc dengan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi yang disaksikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara).

Penandatanganan MoU pembangunan rumah subsidi untuk prajurit dan MBR. Foto: Dok. Kementerian PKP

"Hari ini kita menyaksikan suatu hal yang sangat penting yaitu nota kesepahaman antara TNI dengan TAPERA, yaitu Badan Pengelola Tabungan Rumah Rakyat, dan Bank Mandiri tentang dukungan penyediaan KPR melalui FLPP, kepada prajurit dan aparatur sipil negara TNI-AD, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (7/2/2025).

Ara menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," ungkap Ara.

Ia menuturkan, pihaknya siap melakukan groundbreaking pembangunan rumah tersebut pada 20 atau 21 Februari 2025. "Kami juga akan segera buat undangan dan laporan dari Menteri PKP kepada Presiden bahwa siap untuk groundbreaking di Serang, Banten," tutupnya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan "Kesepakatan ini sangat baik dalam rangka menyalurkan pembiayaan perumahan untuk menyediakan rumah yang layak dan terjangkau bagi prajurit TNI AD, khususnya bagi prajurit level bintara dan tamtama yang masuk sebagai kriteria MBR."

Sebagai informasi, tercatat per 5 Februari 2025, dana FLPP telah tersalurkan sebanyak 3.535 unit senilai Rp 432,031 miliar sehingga penyaluran dana FLPP dari 2010 - 2025 sebanyak 1.602.414 unit senilai Rp 151,656 triliun.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Rumah Subsidi Banyak Tak Dihuni

Rumah Subsidi Banyak Tak Dihuni

Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengatakan bahwa negara akan membantu bayar cicilan rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan untuk orang miskin selama 25 tahun. Hal itu dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui Program 3 Juta Rumah.

Nantinya cicilan tersebut akan diberikan kepada warga miskin di desa maupun pesisir hingga perkotaan untuk memiliki rumah. Secara tidak langsung, mereka akan mendapatkan rumah gratis dari pemerintah.

"Program pengentasan kemiskinan, negara membayar cicilan mereka. Secara tidak langsung negara memberikan gratis rumah. Di situ artinya negara membangun rumah. Dulu, negara hanya memberikan relaksasi yang membayar adalah buruh. Relaksasi kepada siapa? Pengembang. Supaya jualannya gampang, siapkan kepada pembeli supaya tidak membayar bunga tinggi," kata anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang, di acara diskusi bersama Apersi di Park Hotel, Jumat (17/1/2024).

Nantinya, rumah yang akan didapatkan yaitu tipe 36 dengan luas lahan 70 meter persegi dengan harga rumah maksimal Rp 100 juta per unit pada tahun pertama program berjalan. Nantinya, warga yang mendapatkan rumah gratis itu juga diberikan sertifikat hak milik (SHM).

Untuk pembangunannya, pemerintah akan memberdayakan UMKM desa. Agar rumah yang dibangun bisa sesuai standar, asosiasi pengembang juga bisa membantu dengan cara memberikan pelatihan kepada UMKM tersebut.

Sementara itu, untuk desain rumah di desa akan dilakukan lewat sayembara. Desain rumahnya juga harus memasukkan unsur lokal dan akan dipilih oleh masing-masing warga desa.

Namun perlu dicatat ada kriteria masyarakat miskin yang bisa mendapat bantuan cicilan rumah Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah. Saat ini, kata Bonny, aturan teknis mengenai kriteria masyarakat miskin seperti apa yang berhak, sedang dibuat oleh Badan Pengentasan Kemiskinan.

"Sewaktu kita sudah punya (postur kriteria orang miskin), kita laporkan ke Presiden, jika presiden sudah setuju, ini diumumin. Nanti dikasih ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), PKP kasih ke 75 ribu desa," kata Bonny.

Setelah itu, kriteria tersebut akan diberikan kepada seluruh kepala desa untuk memverifikasi warga dan memilih penerima. Langkah ini akan melibatkan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan menyediakan rumah bagi masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengatakan skema pendanaan program tersebut dengan membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat tak berpenghasilan tersebut.

Ia menyebut pemerintah akan membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun. Anggaran yang dibutuhkan untuk cicilan program 3 juta rumah sebesar Rp 21,6 triliun. Menurutnya, hal ini dapat diwujudkan setelah terbitnya peraturan presiden (Perpres) yang kini sedang dipersiapkan.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden, dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun), dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," ujar Bonny kepada detikProperti, Selasa (10/12/2024).

Video: Kekhawatiran JPPI soal Rencana Sekolah Rakyat Dikelola Kemensos

Video: Kekhawatiran JPPI soal Rencana Sekolah Rakyat Dikelola Kemensos

Pemerintah akan menyediakan rumah bagi masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengatakan skema pendanaan program tersebut dengan membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat tak berpenghasilan tersebut.

Ia menyebut pemerintah akan membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun. Anggaran yang dibutuhkan untuk cicilan program 3 juta rumah sebesar Rp 21,6 triliun. Menurutnya, hal ini dapat diwujudkan setelah terbitnya peraturan presiden (Perpres) yang kini sedang dipersiapkan.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden, dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun), dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," ujar Bonny kepada detikProperti, Selasa (10/12/2024).

Bonny menjelaskan penerima program 3 juta rumah merupakan masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Penerima tersebut seperti masyarakat desa yang meski berpenghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji.

Pasalnya, slip gaji merupakan syarat formil untuk mendapatkan KPR. Dengan adanya perpres, maka masyarakat miskin memiliki kejelasan pendanaan, sehingga bisa mendapat akses KPR.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin Perpres menyatakan presiden akan membayar cicilannya, negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," jelasnya.

Langkah awal menjalankan program 3 juta rumah adalah menentukan kriteria penerima. Kriteria penerima tersebut pun saat ini masih dirumuskan.

Namun, Bonny menyebutkan salah satu usulan kriteria penerima antara lain pelanggan terendah PLN, yakni yang menggunakan 450 VA. Menurutnya, ciri-ciri pelanggan tersebut adalah mereka yang ketika memasak nasi, tidak bisa sambil menyalakan TV atau setrika karena listrik bakal mati.

"Tentu yang berhak menerima adalah masyarakat miskin tidak mampu tidak memiliki penghasilan. Banyak orang di Indonesia tanpa diketahui di rumah-rumah yang gubuk itu ditinggali oleh 2, 3, atau 4 kepala keluarga berdesakan. Itu adalah salah satu yang langsung terima," katanya.

Setelah itu, kriteria tersebut akan diberikan kepada seluruh kepala desa untuk memverifikasi warga dan memilih penerima. Langkah ini akan melibatkan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI.

"Setelah diverifikasi benar dipilih nama itu, satu desa 26 (keluarga) setelah dipilih 26 nama ini dikali 75 ribu desa atau 3 juta nama ini diberikan kepada bank penyalurnya BTN dan BRI," ucap Bonny.

Ia menuturkan ketika BTN menyatakan nama-nama tersebut dapat menerima KPR, maka kontraktor dan developer pun akan datang ke desa untuk membangun rumah. UMKM akan membangun rumah tipe 36 di atas lahan 70 meter persegi selama 3-4 bulan.

Pembangunan 3 juta bakal terdesentralisasi ke 75 ribu desa di seluruh Indonesia, termasuk pesisir. Adapun lahan yang perlu disiapkan untuk setiap desa seluas 3.000 meter persegi. Lahan tersebut bisa didapatkan dengan membeli tanah milik warga.

"Kita ada krisis lahan nggak? Nggak ada. Di desa ada nggak 3.000 meter? Puluhan hektare ada. Terjadilah kegiatan ekonomi secara serentak di 75 ribu desa," imbuhnya.

Sebelumnya, Bonny mengungkapkan program 3 juta rumah sebenarnya merupakan program pengentasan kemiskinan. Melalui program ini, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa dan 1 juta rumah susun di perkotaan untuk masyarakat miskin.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," tutur Bonny.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini