Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI meminta blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah ke Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara). Tujuannya agar skema yang akan dilakukan untuk program tersebut jelas.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menuturkan hingga saat ini masih belum ada anggaran yang akan dialirkan untuk program 3 juta rumah. Ia juga meminta Ara untuk menyampaikan blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya dengan Komisi V DPR agar lebih jelas dari segi anggaran dan skemanya.

"Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," katanya saat raker Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Lalu, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR RI. Menurutnya, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik, seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut. Syaiful menuturkan, kalau bisa blue print tersebut bisa diserahkan kepada Komisi V DPR sebelum memasuki masa reses pada tanggal 5 Desember 2024.

"Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

Belum lagi, adanya keluhan-keluhan dari pengembang karena banyak pembeli yang membatalkan pembelian rumah karena ada rumah gratis. Sebab, calon pembeli mengira akan mendapatkan rumah gratis dari pemerintah sebagai salah satu bagian dari program 3 juta rumah.

"Termasuk juga supaya publik tidak salah paham, karena saya dapat keluhan dari beberapa asosiasi perumahan yang akhirnya mereka kehilangan banyak costumer, bahkan yang sudah DP rumah akhirnya mencabut lagi karena yang dibayangkannya Pak Ara akan membagikan rumah gratis kepada rakyat di Indonesia," tuturnya.

"Nah peta jalan 3 juta rumah menjadi penting salah satunya untuk menjawab persoalan-persoalan yang semacam itu dan hari ini sedang ada suasana yang seperti itu, rakyat menunggu tidak jadi men-DP rumah-rumah subsidi kita dan beberapa menjadi penghambat juga bagi proses pengadaan rumah terutama akses yang perlu dipastikan bahwa ini bukan soal bagi-bagi rumah gratis, mungkin ada yang dibagi secara gratis tapi kira-kira berapa persen dan selebihnya seperti apa skemanya," tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Lokot Nasution menuturkan pentingnya blue print 3 juta rumah ini agar DPR dapat membantu program tersebut supaya bisa terwujud, bukan hanya menjadi omongan belaka.

"Karena ini komisi teknis, ketika bapak bisa menyampaikan matriks kerja yang akan bapak serahkan kepada kami, kami juga bisa melihat di posisi mana kami bisa mendukung kerja-kerja bapak. Karena kita nggak mau juga masyarakat melihat (program) 3 juta rumah ini hanya sebatas guyonan, slogan saja," paparnya.

Sebagai informasi, program 3 juta rumah merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nantinya program akan terbagi menjadi 1 juta hunian di perkotaan dan 2 juta di perdesaan.