BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengunjungi Perumahan Sahara 3 di Desa Satria Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang terdampak banjir, Jumat (7/3/2025).

Suharyanto tiba di lokasi bersama rombongan sekitar pukul 09.20 WIB dan disambut oleh sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi.

Setibanya di lokasi, ia melakukan pengecekan terhadap peralatan penyedot banjir yang berada di depan gapura Perumahan Sahara 3.

Perumahan ini menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak banjir cukup parah sejak Selasa (3/3/2025), dengan ketinggian banjir sempat mencapai dua meter.

Namun, saat ini, banjir mulai berangsur surut dengan ketinggian air yang tersisa sekitar 30 sentimeter.

Waryadi (50), seorang penghuni Perumahan Sahara 3, mengungkapkan bahwa banjir mulai surut sejak Kamis (5/3/2025) pagi.

"Sudah mulai surut dari kemarin, sekarang air tinggal bagian depannya saja," katanya kepada Kompas.com.

Kita coba bicara diskusi kita ajak ke masyarakat, apakah ada keinginan relokasi karena banjir ini sering terulang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk penanganan bencana banjir di Kota Bekasi, Jawa Barat.

"Saya tadi sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala BNPB dan juga kepada Wali Kota. Kita coba bicara diskusi kita ajak ke masyarakat, apakah ada keinginan relokasi karena banjir ini sering terulang," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Guna membantu para warga yang terdampak bencana, Menteri PKP juga membagikan sejumlah bantuan berupa mie instan, peralatan mandi, cairan pembersih lantai serta pakaian dalam dan kebutuhan obat-obatan untuk para orangtua dan anak-anak.

Menurut Ara, para pengungsi memerlukan bantuan secepat mungkin dari pemerintah agar bisa mengurangi beban sekaligus memberikan rasa perlindungan dari rasa khawatir mengingat rumahnya terendam air cukup tinggi.

Berdasarkan data BNPB Kota Bekasi, jumlah warga terdampak bencana banjir di Kota Bekasi sebanyak 23.967 KK yang terdiri dari 61.223 jiwa. Sedangkan jumlah warga terdampak di Kecamatan Jatiasih sebanyak 5229 KK atau 16.733 jiwa.

Khusus jumlah pengungsi di Gudang BNPB Jatiasih sebanyak 60 KK atau 263 jiwa. Selain di Gudang BNPB, lokasi pengungsian warga berada di Mushola Nurul Janah Kampung Pondok Benda dan Gereja Menara Kasih di Jalan Swatantra V, RT 04 RW 04 Jatirasa, Jatiasih.

Keluarga Besar Kementerian PKP turut prihatin atas musibah banjir di Bekasi,semoga segera pulih kembali dan seluruh warga sehat, dapat terlayani dengan baik serta kembali ke rumah dengan aman.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terjun ke lapangan guna bertemu dan berkoordinasi dengan Kepala BNPB, Walikota Bekasi dan jajaran untuk melakukan penanganan pasca bencana banjir bandang yang melanda Kota Bekasi, Jawa Barat. Menteri Ara juga menemui masyarakat Kota Bekasi di Kecamatan Jatiasih yang tertimpa bencana banjir.

Lokasi yang dikunjungi merupakan wilayah terdampak bencana banjir paling parah yakni Perumahan Pondok Gede Permai, Jatirasa, Jatiasih di Kota Bekasi, banjir setinggi 8 meter membuat rumah-rumah warga tenggelam dan membuat kegiatan warga lumpuh.

Ara bersama Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono dan Kepala BNPB Mayor Jenderal Suharyanto juga melihat langsung kondisi para pengungsi di Kantor Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jalan Pondok Gede Permai, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) RI menyediakan 5.000 rumah mobile yang tersebar di beberapa daerah yang rawan bencana.

"Kami ada stok rumah yang mobile, kalau tidak salah itu sekitar 5.000 unit yang tersebar di beberapa titik di pos penyiapan," ujar Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, usai rapat koordinasi bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di kantor Kementerian Sosial (Mensos), Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Fahri mengatakan, ribuan rumah mobile tersebut juga tersebar di pos penyiapan berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dengan begitu, kata Fahri, penyaluran rumah ini akan lebih cepat dilakukan bila terjadi suatu bencana di daerah.

"Kami sudah berkordinasi juga dengan BNPB, manakala ada keperluan itu bisa segera dimobilisasikan ke lokasi bencana," ucap dia.

Fahri mengatakan, Kementerian PKP juga menyediakan stok rumah ini untuk tahun berikutnya yang pendanaannya telah tercantum di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami juga menyiapkan stoknya untuk tahun-tahun yang akan datang dalam APBN kami sudah cantumkan juga," ucap dia.

Ia menyebutkan, Kementerian PKP saat ini sedang mendiskusikan data bersama Kemensos dan BNPB agar dapat digunakan sewaktu-waktu.

"Maka bantuan yang bisa disiapkan oleh pemerintah juga bisa semakin cepat dan semakin real-time juga, dan ke arah sana lah kami sekarang ini bergerak," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa jumlah kejadian bencana di Indonesia pada tahun 2024 mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

"Jumlah total kejadian di Indonesia pada tahun 2024 itu menurun drastis, 2.107 dari tahun sebelumnya yang berjumlah 5.400," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (7/1/2025).

Abdul mengatakan, sebagian besar bencana yang terjadi pada tahun 2024 didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Sementara itu, frekuensi kejadian bencana paling tinggi terjadi di beberapa wilayah, di antaranya Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.

Abdul mengeklaim, turunnya jumlah peristiwa bencana tahun 2024 merupakan hasil dari penerapan aturan dan regulasi baru dalam pencatatan bencana sesuai Juklak Nomor 7 Tahun 2023.

Jika BNPB menggunakan pencatatan seperti tahun-tahun sebelumnya, maka secara keseluruhan didapati bencana di Indonesia naik dari tahun sebelumnya.

"Maka secara total seharusnya kejadian bencana di Indonesia kalau kita rekap secara keseluruhan itu ada 5.593 atau naik dari tahun sebelumnya," jelas Abdul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) RI menyediakan 5.000 rumah mobile yang tersebar di beberapa daerah yang rawan bencana.

"Kami ada stok rumah yang mobile, kalau tidak salah itu sekitar 5.000 unit yang tersebar di beberapa titik di pos penyiapan," ujar Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, usai rapat koordinasi bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di kantor Kementerian Sosial (Mensos), Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Fahri mengatakan, ribuan rumah mobile tersebut juga tersebar di pos penyiapan berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dengan begitu, kata Fahri, penyaluran rumah ini akan lebih cepat dilakukan bila terjadi suatu bencana di daerah.

"Kami sudah berkordinasi juga dengan BNPB, manakala ada keperluan itu bisa segera dimobilisasikan ke lokasi bencana," ucap dia.

Fahri mengatakan, Kementerian PKP juga menyediakan stok rumah ini untuk tahun berikutnya yang pendanaannya telah tercantum di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami juga menyiapkan stoknya untuk tahun-tahun yang akan datang dalam APBN kami sudah cantumkan juga," ucap dia.

Ia menyebutkan, Kementerian PKP saat ini sedang mendiskusikan data bersama Kemensos dan BNPB agar dapat digunakan sewaktu-waktu.

"Maka bantuan yang bisa disiapkan oleh pemerintah juga bisa semakin cepat dan semakin real-time juga, dan ke arah sana lah kami sekarang ini bergerak," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa jumlah kejadian bencana di Indonesia pada tahun 2024 mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

"Jumlah total kejadian di Indonesia pada tahun 2024 itu menurun drastis, 2.107 dari tahun sebelumnya yang berjumlah 5.400," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (7/1/2025).

Abdul mengatakan, sebagian besar bencana yang terjadi pada tahun 2024 didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Sementara itu, frekuensi kejadian bencana paling tinggi terjadi di beberapa wilayah, di antaranya Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.

Abdul mengeklaim, turunnya jumlah peristiwa bencana tahun 2024 merupakan hasil dari penerapan aturan dan regulasi baru dalam pencatatan bencana sesuai Juklak Nomor 7 Tahun 2023.

Jika BNPB menggunakan pencatatan seperti tahun-tahun sebelumnya, maka secara keseluruhan didapati bencana di Indonesia naik dari tahun sebelumnya.

"Maka secara total seharusnya kejadian bencana di Indonesia kalau kita rekap secara keseluruhan itu ada 5.593 atau naik dari tahun sebelumnya," jelas Abdul.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) menyediakan 5.000 unit rumah untuk daerah rawan bencana yang tersebar di beberapa pos penyiapan berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah mengatakn ada 5.000 unit yang tersebar di beberapa titik di pos penyiapan. Pihaknya juga berkoordinasi juga dengan BNPB jika ada keperluan bisa segera dimobilisasikan ke lokasi bencana.

"Kami juga sudah menyiapkan stoknya untuk tahun-tahun yang akan datang dan mencantumkan dalam APBN," kata dia dikutip dari Antara, Senin, 20 Januari 2025.

Fahri menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat. Ia menyebutkan, pihaknya saat ini sedang mendiskusikan data bersama Kemensos dan BNPB agar dapat digunakan sewaktu-waktu (real time).

"Tadi kita sudah mendiskusikan, jika nanti datanya semakin online dan up to date, apabila ada usul hak sanggah yang menyebabkan data keadaan perumahan rakyat itu semakin real time, maka bantuan yang bisa disiapkan oleh pemerintah juga bisa semakin cepat dan real time juga ke arah sana, saat ini kita sekarang bergerak," ujar dia.

Merujuk data terbaru dari BNPB, diketahui sepanjang 2024 Indonesia mengalami lebih dari 5.000 kejadian bencana. Dari jumlah kejadian tersebut permintaan rehabilitasi dan rekonstruksi menyasar terhadap 17 jenis infrastruktur yang rusak berat hingga tidak bisa digunakan lagi.

BNPB melaporkan angka kerusakan infrastruktur tertinggi dalam satu tahun terakhir menyasar 95 jembatan dan 26 tanggul atau talud aliran sungai-pantai. Jumlah kerusakan ini meningkat drastis dibandingkan periode 2019 – 2020, dimana BNPB menerima usulan perbaikan 33 jembatan rusak dan delapan tanggul rusak pada tahun 2019.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno juga menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (pemda) segera mengecek kondisi infrastruktur fisik di masing-masing wilayah mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi.

"Kami mengundang pemda-pemda juga kabupaten/kota agar segera mengecek infrastruktur fisik. Jangan sampai ada got, drainase yang tersumbat dan lain-lain," ujar Pratikno.

Pratikno juga menekankan agar early warning system atau sistem peringatan dini di masing-masing wilayah dicek secara menyeluruh.

(KIE)

Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun hunian tetap (Huntap) untuk warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur (NTT). Nantinya akan ada 2.700 hunian yang bisa ditempati oleh korban erupsi Gunung Lewotobi.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait usai rapat koordinasi penanganan erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kantor Kemenko PMK pada Rabu (20/11).

"Kami akan membangun 2.700 unit rumah bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di NTT," ujar pria yang akrab disapa Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (21/11/2024).

Untuk menyelesaikan pembangunan Huntap, pihaknya membutuhkan waktu 5,5 bulan atau rampung sekitar bulan April 2025. Hal itu karena harus menunggu proses perizinan, mobilisasi bahan bangunan dan keamanan di lokasi.

"Dari segi infrastrukturnya beres, dari keamanannya, dari geologi oke, dari BNPB oke, kami butuh waktu sekitar 5,5 bulan untuk membangun hunian itu. Ada proses perizinan dan keamanannya," kata Ara.

Dalam proses pembangunannya, Ara berharap semangat gotong royong dari berbagai pihak. Selain itu, dirinya juga memastikan bahan baku rumah tahan gempa akan segera dikirim ke lapangan sehingga bisa dirakit dalam waktu cepat.

"Saat ini bahan baku pembuatan rumah sudah tersedia di kawasan sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki. Kami harap pembangunan bisa dilakukan dengan gotong royong dan melibatkan masyarakat sekitar dan UMKM sehingga ada lapangan pekerjaan," terangnya.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno menjelaskan, saat ini aktivitas Gunung Lewotobi Laki - Laki masih berlangsung, namun tidak ada gejala peningkatan. Selain itu, berdasarkan data di lapangan radius zona bahaya sudah dikurangi.

"Jumlah warga yang tercatat sebagai pengungsi yang terpusat sudah mengalami penurunan jadi sekitar 5.117 jiwa. Sedangkan lebih banyak adalah pengungsi mandiri yang bergabung ke sanak keluarga di sekitar lokasi. Pengungsi mandiri lebih banyak dan jumlahnya lebih dari 6.417 jiwa," tuturnya.

(abr/zlf)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut pemerintah akan membantu memperbaiki atau membangun ulang rumah warga yang terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores NTT. Sejauh ini ada sekitar 1.100 rumah yang telah disiapkan.

"1.100 ya, keadaan baik ya, yang sudah ready, yang akan segera jalan, kira-kira 8 hari bisa sampai ya atau 9 hari? 9 hari sudah bisa, kita perkirakan bisa sampai di lokasi," kata Maruarar dalam konferensi pers di BNPB, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Terkait anggarannya, Maruarar mengatakan akan dari APBN, APBD, dan melibatkan pihak swasta. Dirinya mengatakan banyak swasta yang ingin membantu.

"Jadi kita nanti sumber itu pasti ada dari APBN, juga pasti ada dari APBD, tapi juga dari pihak-pihak swasta jadi semangat gotong-royong memang sudah makin kuat dalam negara kita," kata dia.

"Kalau yang berat kan itu pasti Rp 60 juta, itu termasuk yang rusak, tapi kalau pun itu kurang ya mesti kita tambahkan Pak. jadi sudah baku Rp 60 juta itu," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto mengatakan akan ada dana tunggu hunian bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat. Dananya sebesar Rp 500 ribu per KK setiap bulan untuk 6 bulan.

"Itu dapat dana tunggu hunian 500 ribu per KK kali 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Asumsinya Pak Menteri Perumahan Rakyat kalau 6 bulan sudah jadi semua itu," katanya.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan ada 2 titik sebesar 50 hektare yang disiapkan untuk relokasi. Pemilihan lokasi juga tidak jauh dari gunung, namun telah di luar zona bahaya.

"Sehingga jauh dari gunung, dalam zona bahaya tetapi juga mereka tidak terlalu jauh kepada mata pencariannya, yaitu pertaniannya, kebunnya, ternaknya," ucapnya.

(ial/maa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sudah menyiapkan tanah seluas 50 hektar untuk dibangun hunian bagi warga yang terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan, ada dua lokasi aman dari zona bahaya yang bakal dibagun untuk pemukiman warga setempat.

“Dua titik sudah ada disiapkan untuk relokasi, Sebesar 50 hektare. Nah itu letaknya 10 kilometer dan 12 kilometer. Sehingga jauh dari gunung,” kata Suharyanto di kantor BNPB, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Sementara, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan, pemerintah bakal membantu memperbaiki atau membangun ulang rumah warga yang terdampak bencana erupsi tersebut.

Maruarar mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BNPB dan kementerian terkait untuk menentukan titik aman untuk membangun pemukiman warga di setempat.

“Sesudah ditentukan oleh Bapak Kepala BNPB titiknya di mana, dan juga rekomendasi bersama dengan kepala daerah, ada berapa yang perlu direlokasi,” kata dia.

Maruarar menyampaikan, Kementerian PKP menyiapkan 1.100 rumah yang bakal dibangun bagi warga terdampak. Ribuan rumah tersebut bakal dibangun setelah persuratan tanah dari Kementerian ATR/BPN selesai diverifikasi.

Ia bilang, rumah baru yang akan dibangun berada di lokasi yang aman dari potensi bencana, tetapi dipertimbangkan agar tidak jauh dari tempat bekerja para warga.

“Variabel-variabel itu tidak jauh dari antara rumah dan tempat pertanian bekerja, juga dari titik lokasi yang aman itu menjadi pertimbangan kami,” ucap Maruarar.

Jakarta -

Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memperluas zona steril Gunung Lewotobi Laki-laki menjadi 9 kilometer. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan pemerintah sedang mengkaji relokasi secara permanen permukiman penduduk.

"Relokasi pemukiman sudah dibicarakan dengan penduduk, saat ini dalam fase pendataan, utamanya dalam radius 7 km. Perluasan sektoral 9 km arah barat laut, dan barat daya, masih dikaji perlu atau tidaknya relokasi bersama Badan Geologi," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari, Minggu (10/11/2024).

Abdul Muhari belum menyampaikan berapa jumlah rumah dan warga yang bakal terdampak relokasi. Saat ini, petugas masih mendata siapa saja yang akan direlokasi.

"Untuk relokasi permanen masih dalam pendataan, disesuaikan dengan data by name by address dari dukcapil," ucapnya.

Sebelumnya, BNPB menambah pos pengungsian untuk korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Penambahan pos pengungsian dilakukan imbas zona steril Gunung Lewotobi laki-laki diperluas oleh PVMBG.

"Melihat aktivitas dan juga cakupan radius zona bahaya bertambah luas, pemerintah dalam hal ini di bawah kendali BNPB, kembali membuka beberapa titik lokasi pengungsian. Ini dilakukan karena titik-titik lokasi pengungsian yang terletak di Kabupaten Flores Timur sudah tidak cukup menampung pengungsi yang terus bertambah," terang Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dilansir detikBali, Sabtu (9/11/2024).

Sebagai informasi, PVBMG memperluas zona steril akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki yang sebelumnya dengan radius 8 kilometer (km) menjadi menjadi 9 km untuk sektoral barat daya dan barat laut. Perubahan zona steril berlaku sejak Sabtu (9/11).

Adapun satu tempat pengungsian terbaru adalah SDK Eputobi di Kecamatan Titehena yang sudah mulai menampung masyarakat yang mengungsi sejak kemarin sore. Rencananya, jika pengungsi masih terus bertambah, titik-titik pengungsian lain akan kembali disiapkan.

Abdul mengatakan sebanyak 1.049 masyarakat dari tujuh desa mulai mengungsi sejak sore kemarin di titik pengungsian tersebut. Hal itu dilaporkan oleh Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Riyanto selaku koordinator perwakilan BNPB yang bertugas di titik tersebut.

Simak Video: Penampakan Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi Lagi Siang Ini

[Gambas:Video 20detik]

(aik/imk)