Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengungkap program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto baru bisa terwujud tahun depan.

Hal itu karena anggaran yang ada saat ini belum bisa membiayai pembangunan ataupun renovasi 3 juta rumah. Menurutnya, hal itu baru bisa terwujud setelah program perumahan Prabowo didukung penuh APBN 2026.

"APBN di zaman Pak Prabowo nanti akan disahkan atau dimulai dibahas pada proposal anggaran 16 Agustus 2025 tahun ini. Itu APBN 2026. Karena itu sebenarnya seluruh program Bapak Presiden itu baru akan masuk di APBN 2026," kata Fahri pada jumpa pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4).

Fahri berkata pembiayaan perumahan pada APBN 2025 hanya meliputi program rutin. Misalnya, anggaran renovasi rumah di APBN 2025 hanya Rp850 miliar. Uang itu hanya cukup merenovasi sekitar 40 ribu unit rumah.

APBN 2025 juga hanya mendukung pembangunan sekitar 220 ribu unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan itu diberikan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Karena ini memakai APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi. Maka itu, belum sepenuhnya merefleksikan kebijakan Pak Prabowo terkait 3 juta rumah," ujarnya.

Meski begitu, pemerintah tetap berupaya membangun atau merenovasi rumah sebanyak-banyaknya tahun ini. Fahri berkata ada kemungkinan Prabowo menambah anggaran untuk perumahan tahun ini.

"Karena itulah kemudian ini ada waktu bagi semua pihak ya, terutama teman-teman di daerah, untuk menyiapkan bagaimana mengabsorbsi anggaran yang begitu besar yang akan disiapkan oleh pemerintah nanti," ucap Fahri.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah per tahun. Dia ingin pemerintah membangun atau merenovasi 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di pedesaan, dan 1 juta rumah di pesisir.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang pernah menyebut usulan anggaran untuk program ini mencapai Rp21,6 triliun. Uang salah satunya digelontorkan untuk subsidi cicilan Rp600 ribu per bulan per rumah.

Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang menjelaskan Program 3 Juta Rumah adalah program pengentasan kemiskinan. Untuk itu, penerima program merupakan masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan.

Ia menjelaskan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak termasuk dalam program 3 juta rumah. FLPP adalah program tersendiri untuk menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"MBR suatu hal yang lain. Masyarakat berpenghasilan rendah itu melalui FLPP Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan kan. Nah kalau yang 3 juta ini program pengentasan kemiskinan dengan instrumen perumahan. Nah saya dengan Dewan Pakar Tim TKN (Tim Kampanye Nasional) dengan instruksi Presiden kita persiapkan ini," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Kriteria masyarakat miskin atau tidak berpenghasilan masih dirumuskan untuk program 3 juta rumah. Namun, secara umum masyarakat ini punya penghasilan di bawah Rp 3 juta dan tidak memiliki slip gaji.

Kemudian, Bonny menyebutkan salah satu usulan kriteria, yakni pelanggan terendan PLN. Tempat tinggal pelanggan PLN itu menggunakan 450 VA. Ciri-ciri pelanggan tersebut misalkan mereka ketika memasak nasi, tidak bisa sambil menyalakan TV atau setrika karena listrik bakal mati.

Dari segi harga rumah pun berbeda antara program 3 juta rumah dan program FLPP. Bonny mengatakan harga rumah yang disasar untuk program 3 juta rumah adalah Rp 100 juta. Sementara itu, rumah FLPP bisa berkisar Rp 160 juta.

"Bukan FLPP, bukan MBR 3 juta ini. FLPP ini (untuk) MBR hanya ditambah 100 ribu unit dari 200 ribu per tahun menjadi 300 ribu per tahun," katanya.

Sebelumnya, Bonny menegaskan program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Program ini akan menyediakan 2 juta rumah akan dibangun di desa oleh UMKM lokal. Sementara itu, sisa 1 juta akan berupa rumah susun di perkotaan.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," imbuhnya.

Pemerintah akan membayar cicilan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) selama 25 tahun agar masyarakat miskin dapat memiliki rumah. Cicilan untuk satu rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan, maka anggaran yang dibutuhkan untuk cicilan 3 juta rumah adalah Rp 21,6 triliun per tahun.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar 'Diskusi Program Tiga Juta Rumah' bersama jajaran stakeholder terkait perumahan sore ini.

Acara ini digelar di Auditorium Kementerian PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pantauan detikProperti, Menteri PKP Maruarar Sirait tiba di lokasi pukul 16.07. Ia terlihat mengenakan kemeja putih dan celana hitam kecokelatan.

Setibanya di depan auditorium, ia langsung menyapa dan berbincang dengan tamu-tamu undangan.

Dalam kegiatan hari ini, ia akan berdiskusi tentang isu, regulasi, strategi, hingga anggaran dalam pengadaan perumahan terutama terkait program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Sudah tampak hadir Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah. Lalu, terlihat kehadiran stakeholder perumahan, di antaranya Ketua Umum DPD Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto, Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang, Dirjen Perumahan Kementerian PUP Iwan Suprijanto, Direktur Pembiayaan Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, dan Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga.

Kemudian, turut hadir juga jajaran kementerian dan lembaga terkait perumahan, perbankan, BUMN, BUMD, asosiasi pengembang, asosiasi profesi, asosiasi badan usaha, hingga praktisi.

Mensesneg soal Heboh Iuran Tapera: Kementerian Terkait Akan Jelaskan

Mensesneg soal Heboh Iuran Tapera: Kementerian Terkait Akan Jelaskan

Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program 3 juta rumah sebagai salah satu program unggulannya. Ke depan, jumlah rumah yang dibangun akan bertambah setiap tahunnya.

"Jadi program Pak Prabowo adalah program pengentasan kemiskinan yang instrumennya adalah perumahan, subsidi perumahan sehingga dikembalikan lagi Kementerian Perumahan oleh Pak Prabowo. Jadi angka 3 juta itu adalah awal dari tahun pertama, tahun berikutnya itu double. Double kenapa? Supaya jangan baseline," ujar Anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang dalam acara Forum Diskusi Katadat "Indonesia Future Policy Dialogue" di Le Meridien, Rabu malam (9/10/2024).

Bonny menjelaskan, program 3 juta rumah nantinya akan terbagi menjadi 1 juta hunian di perkotaan yaitu dalam bentuk rumah susun atau high rise lalu 2 juta hunian di pedesaan.

Untuk 2 juta hunian di pedesaan nantinya bisa berupa renovasi atau pembangunan rumah. Nah, nantinya kontraktor yang boleh mengerjakan 2 juta hunian adalah kontraktor yang ada di desa. Kontraktor dari konglomerat nggak boleh ikut, kata Bonny. Dengan demikian, diharapkan roda ekonomi di perdesaan dapat berputar sehingga bisa menambah pendapatan negara.

Agar kontraktor di desa dapat bergerak, ujar Bonny, pihaknya mengajak kerja sama perbankan untuk membantu soal pembiayaan perumahan. Dengan begitu, program pembangunan rumah di pedesaan dapat terlaksana.

Ditemui usai acara, Bonny menyebutkan, berdasarkan data dari Bank Dunia, jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 25 juta orang. Untuk dapat memenuhi tujuan Prabowo dalam mengentaskan kemiskinan, pihaknya mencoba untuk mengambil data parameter dari pelanggan PLN yang menggunakan listrik 450 KVA yang ada sekitar 24 juta.

"Sehingga Pak Prabowo atau ketua Satgas kami, Pak Hashim mengatakan 'kita coba dulu dengan program 3 juta rumah, 1 juta di kota 2 juta di desa'. Nah nanti, tahun depannya kita double supaya dia nggak baseline. 2026 itu nanti double, supaya GDP-nya growth-nya naik, supaya nggak baseline. Kalau 2 juta (rumah) (tahun depan) 2 juta lagi kan baseline," ujarnya.

Ia melanjutkan, sembari melaksanakan program 3 juta rumah, pihaknya juga akan melakukan pengecekan siapa yang berhak mendapatkan bantuan perumahan. "Benar nggak orang miskin ini jumlahnya segitu? Kan harus kita verifikasi. Jadi PR kita banyak nih," tuturnya.

Apabila di tahun selanjutnya menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi, maka tahun depan program pembangunan rumah akan diperbanyak lagi. Ia optimistis apabila program tersebut bisa terlaksana sesuai rencana, kemiskinan di Indonesia dapat teratasi dalam 5 tahun.

"Kalau sekarang 2 juta (rumah), tahun 2026 4 juta (rumah), 2027 katakan 8 juta (rumah), 2028 16 juta (rumah), kan selesai 24 juta (pengentasan orang miskin)," ungkapnya.

Video Strategi Budiman Entaskan Kemiskinan: Bukan Kasih Uang, Tapi Pemberdayaan

Video Strategi Budiman Entaskan Kemiskinan: Bukan Kasih Uang, Tapi Pemberdayaan

Anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang membeberkan bahwa kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan naik dari yang sebelumnya sekitar 200.000 unit menjadi 300.000 unit. Nantinya, kuota FLPP tidak berpatok pada angka tersebut melainkan akan terus bertambah.

Kuota FLPP tersebut juga akan ditambah dari Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Apabila diizinkan oleh Kementerian Keuangan, Tapera akan menyumbang 34.000 unit untuk kuota FLPP sehingga total kuota FLPP untuk 2025 bisa mencapai 334.000 unit.

"Dari satgas menaikkan 100.000 (unit) dari 200.000 (unit). Jadi total 300.000 (unit). Tapi kalau Tapera disetujui oleh Kementerian Keuangan itu menjadi 334.000 unit. Nanti akan nambah (kuota FLPP tiap tahun)," ujarnya di Hotel Le Meridien, Rabu (9/10/2024).

Bonny menyebutkan, untuk kenaikan kuota FLPP ini sebaiknya tidak hanya ditopang dari pemerintah, tetapi pengembang juga. Ia menuturkan, salah satu caranya memberikan jangka kredit atau tenor yang lebih panjang agar daya beli masyarakat bisa meningkat.

"Itu juga kita kembalikan ke sektor pengembang, jangan hanya pemerintah. Dia harus cerdik dalam memberikan strategi-strategi dan mengusung kepada pemerintah itu adalah memperpanjang kredit, itu akan bisa menaikkan daya beli. Menaikkan daya beli, yang lain juga bersedia, perbankan juga bersedia," paparnya.

Sebagai informasi, anggaran untuk kuota FLPP sudah tertuang dalam RPJMN 2019-2024 yang setiap tahunnya sekitar 220.000 unit. Namun, untuk tahun 2024 kuota FLPP hanya 166.000 unit karena tahun-tahun sebelumnya penyalurannya selalu melebihi target kuota.

Kuota FLPP sebanyak 166.000 unit tersebut sudah ludes sekitar Juli 2024. Untuk itu, para pengembang meminta kepada pemerintah untuk menambahkan kuota FLPP karena kalau tidak bisa mengancam keberlangsungan sektor properti khususnya pengembang rumah subsidi.

Pada September 2024, pemerintah akhirnya menambahkan kuota FLPP sebanyak 34.000 sehingga totalnya menjadi 200.000 unit. Tambahan kuota tersebut mulai cair pada awal Oktober 2024.

Membuktikan Janji Manis di Brosur Perumahan

Membuktikan Janji Manis di Brosur Perumahan

Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan wacana penghapusan sejumlah pajak pembelian rumah, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak tersebut rencananya akan dihapus pada awal tahun Prabowo menjabat sebagai presiden.

"Sudah kita bahas beberapa kali ada masukan-masukan dari Pak Nixon (Dirut BTN), Pak Bonny (anggota Satgas Perumahan), kalau nggak salah dari SMF ya dan lain-lain agar PPN dihapus 11% dihapus untuk sementara waktu mungkin 1, 2, 3 tahun pertama kita hapus. Ini untuk mengurangi ya beban," tutur Hashim dalam acara Propertinomics Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Tak hanya PPN, pihaknya juga akan menghapus BPHTB sebesar 5% untuk sementara waktu. Dengan demikian, PPN dan BPHTB yang totalnya sebesar 16% dihapus untuk sementara waktu.

"Terus ada juga 5% BPHTB (dihapus sementara). Ini rekomendasi kita ke pemerintah untuk dihapus 16% untuk sementara waktu," ujarnya.

Penghapusan pajak tersebut dilakukan agar sektor properti kembali bangkit dan bergairah serta sebagai salah satu stimulus ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan.

Meskipun nanti negara kehilangan beberapa pos pemasukan, misalnya dari PPN dan BPHTB, Hashim mengatakan hal itu bisa digantikan dari revenue-revenue yang lain. Belum lagi nantinya akan ada Kementerian Penerimaan Negara yang akan mengatur pemasukan untuk negara.

"Justification untuk mengimbangi loss of revenue kita bisa hitung. Mungkin kawan-kawan dari REI, dari BTN, kalau kita hapus (pajak perumahan) 16% ini negara hilang revenue berapa tapi kita nanti akan dapat dari pajak dan lain-lain, dari kontraktor, dari revenue-revenue lain," paparnya.

Terpisah, Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menuturkan untuk saat ini rencana tersebut akan berfokus pada masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Walau demikian, tak menutup kemungkinan segmen kas menengah ke atas juga akan ada skema-skema lainnya untuk memudahkan kepemilikan rumah.

"Sementara menengah ke bawah, kita sebut MBR namun tidak menutup juga untuk menengah ke atas akan ada hal lain yang akan kita bicarakan nanti," ujarnya setelah acara kepada wartawan.

Video Pernyataan Prabowo soal PPN 12% Bakal Selektif Untuk Barang Mewah

Video Pernyataan Prabowo soal PPN 12% Bakal Selektif Untuk Barang Mewah