Kabupaten Bandung -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo sudah berjalan. Pelibatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai jadi kunci untuk mensukseskan program itu dan mendongkrak perekonomian daerah.

Hal itu diungkapkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung pada Senin (19/5/2025).

"Kami dari Kementerian UMKM juga selain ingin mensupport, mensukseskan MBG ini, kami juga berkepentingan agar ada manfaat ekonomi yang seluas luasnya di daerah sekitar, di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Kota dan Provinsi," ujarnya.

Maman mengatakan upaya untuk mendorong UMKM terlibat lebih aktif dalam program MBG terus dilakukan. Bahkan, dia berharap agar program ini bisa menyentuh lebih dari 50 juta UMKM di tanah air.

"Saya memang bercita-cita melalui MBG, 50 juta lebih UMKM di Indonesia itu bisa terbantu. Akhirnya Kementerian UMKM dalam rangka membuka, meluaskan pelibatan UMKM agar ekonomi di daerah, rakyat, menjadi berkeadilan, lebih optimal, lebih hidup, dan besar," jelasnya.

Maman mengatakan setiap UMKM diharuskan bisa memasok keperluan untuk MBG. Mulai dari bahan baku untuk dii dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga keperluan lainnya.

"UMKM harus bisa memasok baku ke SPPG di daerahnya," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan saat ini sudah ribuan UMKM yang dilibatkan untuk memasok bahan baku bagi 1.343 SPPG seluruh Indonesia.

"Di setiap SPPG berdiri maka dibutuhkan juga minimal 15 supplier dan itu rata-rata UMKM. Sekarang sudah tercatat 2.700an sudah terlihat di dalam rantai pasok makan bergizi, selain koperasi dan lain-lain," kata Dadan.

Dia menambahkan program ini juga mampu menyerap 52 ribu tenaga kerja. Dengan target hingga 30 ribu SPPG, dia menargetkan jumlah tenaga kerja terserap bisa mencapai 1,5 juta.

"Para pekerja tersebut akan dilindungi BPJS Ketenagakerjaannya," ucap Dadan.

Dia menambahkan salah satu yang akan menjadi percepatannya adalah wilayah Kabupaten Bandung. Dirinya menargetkan sebanyak 361 SPPG bisa terealisasi.

"Ini ada di wilayah kabupaten Bandung, harus ada 361 SPPG, akan ada uang ke kabupaten Bandung Rp 361 miliar, memanfaatkan untuk menggairahkan, Rp 4,3 triliun tiap tahun, APBD Rp 3,7 triliun," bebernya.

Kata Badan Gizi soal Kasus Keracunan Makanan MBG

Di sisi lain, Dadan juga berbicara soal adanya kasus keracunan makanan MBG di beberapa daerah. Menurutnya, kasus keracunan disebabkan waktu memasak di dapur SPPG yang terlalu lama. Hal ini berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan.

"Sekarang bahan baku harus yang bagus, fresh. Jadi SPPG dan kepala SPPG yang ada di belakang itu harus berani menolak bahan baku yang jelek. Kemudian, mulai persingkat waktu produksi dengan pengiriman," ujar Dadan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat meninjau MBG di Cileunyi Foto: Yuga Hassani/detikJabar

Dadan mengungkapkan bahan baku yang segar akan mempengaruhi kualitas jika tidak tepat waktu sampai ke sekolah. Sehingga, ia meminta waktu pengiriman untuk dipangkas secepat mungkin.

"Selama ini banyak kejadian karena masaknya terlalu lama, kemudian delivery nya harus cepat. Kemudian sampai di sekolah tidak boleh terlalu lama disimpan, harus langsung di makan," katanya.

Dadan menambahkan makanan juga harus melalui tahap pengujian sebelum diserahkan ke siswa.

"Harus melakukan uji organ lab, jadi sebelum dibagikan harus dibuka, dicium, dirasakan, kalau bagus kita langsung lanjutkan, kalau jelek kita langsung ditarik," jelasnya.

Dia mengatakan akan terus melakukan pelatihan kepada tenaga kerja yang ada di SPPG.

"Iya banyak kejadian di SPPG yang sudah dua tiga bulan melakukan kegiatan. Sehingga menganggap itu menjadi kegiatan rutin, akhirnya kita putuskan setiap dua bulan harus ada penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan," kata Dadan.

(dir/dir)

Jakarta -

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengatakan pihaknya sedang mengkaji skema pembayaran untuk asuransi Makan Bergizi Gratis (MBG). Kajian itu mencakup asuransi kecelakaan kerja, hingga jika ada dampak bagi penerima manfaat seperti keracunan.

"Itu masih dalam diskusi kita. Supaya tidak merusak juga biaya pangan kan. Dan kita harus lihat biaya bahan pangannya tidak boleh berkurang dari Rp 10.000. Nah ini operasionalnya juga kita harus hitung dengan cermat," kata Tigor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

Tigor merinci, saat ini sedang dikaji apakah karyawan yang mengerjakan MBG sudah terlindungi asuransi kecelakaan kerja atau belum. Selain itu, sedang merumuskan juga biaya asuransi tersebut apakah akan menggunakan biaya operasional atau tidak.

"Nah jadi kita sekarang mengkaji jika dia terhubung dengan potensi kebakaran atau potensi kecelakaan di dalam pekerjaan. Nah ini kita cover sebagai asuransi yang bisa mengatasi kerugian yang muncul," ucap dia.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan (Adrial A/detikcom)

"Yang kita minta supaya setiap satuan pelayanan itu menyisihkan dana operasionalnya. Nah kemudian kalau yang untuk karyawan, tentu karyawan yang bekerja dengan BGN itu sudah di-cover oleh BPJS," tambahnya.

Terkait bila ada kasus pada penerima manfaat, seperti keracunan di Cianjur, Jawa Barat, pihaknya akan memberikan bantuan. Namun, pihak BGN tetap akan menelusuri lebih lanjut apa penyebabnya.

"Kalau pun terjadi begitu, BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya. Jadi saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ungkapnya.

Namun lebih rinci biaya asuransinya, Tigor mengatakan perlu pembahasan lebih lanjut bersama pihak penyedia asuransi. Dirinya menyebut sudah ada beberapa penyedia asuransi yang menawarkan jasanya.

"Memang ada beberapa perusahaan asuransi sudah datang ke kita. Jadi saat ini dalam proses kita me-review proposal-proposal dari perusahaan asuransi mana yang paling tepat kita rasa dan tentu tidak boleh mengurangi biaya bahan baku untuk makanan," ucapnya.

Tonton juga "Kepala BGN Perketat Kriteria Pemilihan Mitra Program Makan Gratis" di sini:

(ial/jbr)

Bogor -

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan, sebanyak 21 siswa dan guru masih dirawat di rumah sakit karena diduga keracunan usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Jenal memastikan biaya perawatan korban keracunan MBG ditanggung Pemkot Bogor.

"Sekarang yang masih dirawat (di rumah sakit) ada 21 orang, dari (total) 171 orang yang diduga keracunan akibat (konsumsi) MBG," kata Jenal usai menjenguk korban keracunan di rumah sakit Bogor, Jumat (9/5/2025).

"Soal biaya, bagi yang tidak memiliki asuransi atau BPJS, insyaallah Pemkot yang cover, bisa melalui Jamkesda, UAC atau BPJS juga bisa kita daftarkan. Jangan khawatir, biaya (perawatan) Pemkot yang cover," sambungnya.

Jenal mengatakan Pemkot akan terus memantau siswa dan guru yang kini sedang rawat jalan. Ia meminta para orangtua siswa melapor jika keluhan siswa berlanjut.

"Yang di rumah, yang sekarang rawat jalan pun berarti secara bahasa medis pun sudah sehat. Jadi bukan asumsi kita, tetapi berdasarkan asumsi medis. Kita terus terbuka, kalau ada keluhan, saya harap ortu tetap bawa korban ke rumah sakit," kata Jenal.

Jenal menambahkan, dari total 171 orang yang diduga keracunan MBG merupakan siswa dan guru. Jenal menyebut, para guru terdampak keracunan karena punya kewajiban ikut mencicipi menu MBG yang disajikan ke siswa.

"Jadi total yang terdampak diduga mengalami keracunan itu ada 171 orang, itu termasuk siswa dan guru. Kalau guru itu karena sebelum makanan itu dikonsumsi oleh murid, guru wajib mencoba dulu. Itu wajib dan SOP yang diberikan BGN, ya akhirnya memang kena (keracunan) juga," kata Jenal.

"Tetapi sekali lagi kita butuh proses lebih lanjut untuk identifikasi kejadian sebenarnya dan di depan dipastikan, diharapkan tidak terjadi lagi di Kota Bogor," lanjutnya.

Sebelumnya, Siswa TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat, yang mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah. Data terbaru, dilaporkan ada 171 siswa mengalami keracunan.

"Korban baru yang terdata hari ini sebanyak 135 orang, sehingga total korban menjadi 171 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno dalam keterangan resminya, Kamis (8/5).

Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas, serta berkoordinasi dengan rumah sakit (RS) tentang pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.

"Selanjutnya berkoordinasi dengan Labkesda untuk pemeriksaan sampel muntahan pasien, melakukan pengambilan sampel air minum isi ulang sebanyak dua liter, mengambil sampel usap tray sebanyak satu buah, sampel usap wadah makanan sebanyak satu buah, dan sampel usap dubur penjamah makanan sebanyak dua orang," tuturnya.

(sol/azh)

...Setiap pekerja di dapur MBG, kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan anggaran sebesar Rp20,16 miliar per bulan guna menjamin perlindungan kerja bagi sekitar 1,2 juta tenaga kerja yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Setiap pekerja di dapur MBG, kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ujarnya.

Selain menjamin perawatan medis pekerja MBG yang mengalami kecelakaan kerja, kata Dedek, jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan membiayai pendidikan anak dari para pekerja hingga lulus S1 serta klaim dari peserta yang meninggal saat bekerja.

Berbeda dengan skema umum di mana iuran dibayarkan bersama oleh perusahaan dan pekerja, dalam skema ini BGN menanggung seluruh iuran tanpa memotong gaji pekerja, kata Dedek menambahkan.

“Gaji pekerja tidak dipotong sepeser pun,” ujarnya.

Dikatakan Dedek, alokasi dana perlindungan kerja itu dihitung berdasarkan nominal premi sebesar Rp16.800 per pekerja per bulan, dengan angka sasaran 1,2 juta pekerja. Data dari BGN, diharapkan pada Mei 2025, sudah ada 1.533 dapur MBG beroperasi di seluruh provinsi.

“Bila rata-rata satu dapur mempekerjakan 40 sampai 50 orang, berarti sekitar 75.000 tenaga kerja itu sudah berhak mendapatkan perlindungan BPJS,” ujarnya.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana yang ditandatangani pada Senin (21/4).

Dedek menjelaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan misi ketiga Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi sirkular.

“Pertumbuhan dapur MBG akan menumbuhkan UMKM dan menciptakan ekonomi sirkular yang memperkuat masyarakat dari akar rumput,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong penyerapan tenaga kerja usia muda melalui subsidi premi untuk perusahaan yang mempekerjakan karyawan tetap berusia 18–24 tahun.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program Pemenuhan Gizi Nasional atau yang sering dikenal Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik karena banyak sekali pekerja yang terlibat di SPPG dan semua pekerja itu wajib dilindungi oleh negara. Wujud negara hadir adalah mereka terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan tertulis, Selasa (22/4/2025).

Anggoro menyatakan kesiapannya dalam memberikan layanan dan perlindungan maksimal kepada seluruh pekerja. Upaya ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo yang tertuang dalam Inpres 8/2025, yakni pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"Kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik, program strategis dan kami tentu saja siap mendukung program ini," ujar Anggoro.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut saat ini terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total pekerja mencapai lebih dari 50 ribu. Sesuai roadmap BGN jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga 1,2 juta pekerja.

"Kami tidak memotong gaji mereka tetapi kami membayar preminya untuk mereka sehingga semua yang terlibat di dalam program makan bergizi, secara sosial terlindungi," ujar Dadan

Tak hanya pekerja yang terlibat di SPPG, ke depan sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan akan terus diperluas hingga menjangkau para pekerja yang ada di dalam rantai pasok program tersebut.

"Ke depan perlu dilakukan kolaborasi untuk meningkatkan literasi dan kesadaran menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok ekosistem BGN, termasuk petani, peternak, dan pihak-pihak terkait lainnya," jelas Anggoro.

Pihaknya optimistis sinergi ini mampu mempercepat tercapainya universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan. Pasalnya saat ini dari 104,9 juta pekerja yang eligible menjadi peserta masih terdapat sekitar 61% yang belum mendapatkan perlindungan, yang didominasi oleh pekerja rentan.

Sementara, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mangga Dua Mu'minati juga menegaskan kesiapannya dalam hal layanan dan perlindungan yang maksimal bagi seluruh pekerja tim BGN. "Mari kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik dan strategis ini. Kami selalu siap mendukung program ini," ujar Mu'minati.

Hari ini kami menandatangani MoU untuk perlindungan seluruh tenaga relawan di SPPG dan ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik karena banyak sekali nanti pekerja yang terlibat di SPPG dan semua pekerja itu wajib dilindungi oleh negara

Jakarta (ANTARA) - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dan Badan Gizi Nasional (BGN) resmi melakukan kerja sama untuk memberikan perlindungan kepada relawan dan pekerja Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Hari ini kami menandatangani MoU untuk perlindungan seluruh tenaga relawan di SPPG dan ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik karena banyak sekali nanti pekerja yang terlibat di SPPG dan semua pekerja itu wajib dilindungi oleh negara," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo usai penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Jakarta, Senin.

Kerja sama itu untuk memberikan perlindungan dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan. Anggoro mengatakan bahwa perlindungan itu bentuk negara hadir dalam implementasi pelindungan sosial ketenagakerjaan.

Dalam kesempatan itu dia juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala BGN Dadan Hindayana atas inisiatif tersebut, sebagai sebuah bentuk kerja sama untuk menyukseskan program pemerintah yang baik dan strategis.

Dia mengatakan terdapat potensi sekitar 1,2 juta pekerja terlibat dalam MBG yang dapat menerima perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Tidak hanya pekerja yang ada di SPPG tapi juga para pemasok atau supplier juga akan didorong untuk mendapatkan perlindungan.

Dalam kesempatan yang sama Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut kerja sama tersebut penting dilakukan mengingat banyaknya pekerja yang terlibat di SPPG untuk mendukung kesuksesan MBG.

"Kami sekarang ini di setiap SPPG beroperasi antara 40-50 orang yang terlibat bekerja di sana. Tiga orang pegawai Badan Gizi Nasional dan sisanya adalah relawan yang terlibat untuk menyiapkan berbagai keperluan untuk penerima manfaat dan kami meminta kepada seluruh yang terlibat agar dapat dilindungi," jelasnya.

Dia mengatakan iuran tersebut tidak akan memotong gaji mereka, tapi menggunakan dana BGN untuk membayar premi BPJS Ketenagakerjaan. Dadan memastikan bahwa setiap pekerja di SPPG, baik yang baru terbentuk maupun yang sudah berjalan, akan secara otomatis mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut BGN, saat ini sudah terdapat 1.083 SPPG yang beroperasi mendukung pemenuhan gizi para penerima manfaat dengan rata-rata memiliki 50 pekerja.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan Presiden Prabowo bisa membangun 30 juta unit rumah dan apartemen jika menjabat 2 periode.

Lewat Program 3 Juta Rumah, setiap tahun dapat terbangun 3 juta rumah. Selama 5 tahun masa jabatan, ditargetkan Prabowo bisa membangun 15 juta unit apartemen dan rumah. Maka, apabila ia kembali terpilih sebagai Presiden di periode berikutnya, Program 3 Juta Rumah ini akan dilanjutkan.

"Program ini targetnya adalah 3 juta rumah dan apartemen setiap tahun. Ini bukan program 3 juta rumah, ini program 15 juta rumah dan apartemen. Kalau Presiden Prabowo diberi mandat lagi bisa dilanjut lagi 5 tahun, jadi nanti target kita 30 juta proyek rumah dan apartemen," kata Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim dan Energi dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, seperti yang dikutip Rabu (26/2/2025).

Hashim menyebut Program 3 Juta Rumah diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau masyarakat menengah ke bawah. Program ini merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo selain Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini bukanlah program baru. Hashim menyebut di negara lain pun memiliki program perumahan dengan skala besar. Bahkan lewat program perumahan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

"Saya nyontek pengalaman di China, pengalaman di Jepang, pengalaman di Singapura, pengalaman di Korea Selatan, di mana di negara-negara ini perumahan menjadi satu pilar pertumbuhan ekonomi. Sampai kemarin tahun 2017, perumahan mencapai 25 persen dari GDP China," ujar Hashim.

Meskipun target pembangunannya besar, Hashim menegaskan modal untuk membangun rumah melimpah, baik dari dalam negeri maupun dari negara asing.
Salah satunya berasal dari Bank Indonesia yang siap menyediakan Rp 130 triliun untuk sektor perumahan. Selain itu ada pula dari BPJS dan Surat Berharga Negara (SBN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan untuk sektor perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," sebutnya.

Selain modal dari dalam negeri, Hashim juga mengatakan Program 3 Juta Rumah mendapat dukungan dari negara asing. Mulai dari dari Qatar, India, Singapura, Uni Emirate Arab, hingga terbaru adalah Turki.

"Dana bakal ada dari investor, banyak. India bersedia, Singapura bersedia, saya baru dapat proposal dari Turki," ungkap Hashim.

Realisasi Program 3 Juta Rumah dari Qatar akan dimulai pada April 2025. Ia mengatakan Qatar akan membangun 1 juta apartemen di perkotaan dan 3-5 juta apartemen dan rumah di pedesaan. Dengan nilai investasi 18-20 miliar dollar atau sekitar Rp 294-327 triliun (Kurs Rp 16.375).

"Ini akan segera dimulai bulan April setelah lebaran. Investor dari Qatar bawa modal bangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar 3-5 apartemen dan rumah di pedesaan," tuturnya.

(aqi/das)

Jakarta -

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut modal dari dalam negeri untuk Program 3 Juta Rumah melimpah. Salah satunya berasal dari Bank Indonesia yang siap menyediakan Rp 130 triliun untuk sektor perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," kata Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim dan Energi dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, seperti yang dikutip Rabu (26/2/2025).

Hashim mengatakan modal dari dalam negeri untuk mendukung Program 3 Juta Rumah cukup banyak, tetapi tidak dari satu sumber. Ia menyebut ada yang dari BPJS, SBN, dan Bank Indonesia.

"Ternyata di Indonesia ini ada (modalnya). Tapi dana ini terpencar-pencar, ada di BPJS, ada di SBN, di BI, ini dan itu. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk the real economy," ujar Hashim.

Selain modal dari dalam negeri, Hashim juga mengatakan Program 3 Juta Rumah mendapat dukungan dari negara asing. Mulai dari dari Qatar, India, Singapura, Uni Emirate Arab (UEA), hingga terbaru adalah Turki.

"Dana bakal ada dari investor, banyak. India bersedia, Singapura bersedia, saya baru dapat proposal dari Turki," ungkap Hashim.

Realisasi program 3 juta rumah dari Qatar akan dimuLai pada April 2025. Ia mengatakan Qatar akan membangun 1 juta apartemen di perkotaan dan 3-5 juta apartemen dan rumah di Pedesaan. Dengan nilai investasi 18-20 miliar dollar atau sekitar Rp 294-327 triliun (Kurs Rp 16.375).

"Ini akan segera dimulai bulan April setelah lebaran. Investor dari Qatar bawa modal bangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar 3-5 apartemen dan rumah di pedesaan," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan dukungan dari Bank Indonesia berupa insentif likuiditas senilai Rp 80 triliun untuk bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). Kemudian, Bank Indonesia akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang bakal diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk pendanaan program asta cita, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Dukungan juga pendanaan dari Bank Indonesia adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari Covid tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," ujar Perry Kementerian Keuangan, Jumat (20/2/2025).

Sementara itu, Ara menegaskan nilai SBN yang sudah disepakati berjumlah besar. Namun, ia belum bisa mengungkapkan jumlahnya.

"Kami sepakat, tadi kami belum menyampaikan angkanya dulu. Sudah kita mengkonsolidasikan ke semua pihak, supaya semua aturannya, tapi saya bisa pastikan jumlahnya besar," ujar Ara.

Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan sudah ada cukup banyak instrumen untuk mendukung program perumahan dari segi fiskal. Untuk fasilitas likuiditas, pembiayaan perumahan (FLPP) disalurkan oleh BP Tapera melalui perbankan.

Ia juga mengatakan akan meningkatkan kemampuan MBR untuk membeli rumah dengan menerbitkan SBN perumahan. SBN tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan MBR.

"Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di-scale up atau akan ditingkatkan volumenya. Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerja sama nanti dengan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM (giro wajib minimum) yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp 80 triliun," imbuhnya.

(aqi/das)

CIMAHI,iNews BandungRaya.id - Manfaat layanan tambahan (MLT) dari BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) memberi peluang bagi pekerja untuk memiliki hunian.

Pejabat Penganti Sementara (Pps) Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cimahi, Suarni menyampaikan MLT program perumahan itu bertujuan memberikan kemudahan dan kepastian para pekerja dalam memiliki rumah.

“Program MLT Perumahan ini sebagai wujud nyata BP Jamsostek dalam menyukseskan program ‘sejuta rumah’ dari pemerintah. Tujuannya meningkatkan perekonomian, membuka lapangan kerja, dan menjaga pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya," tuturnya, Selasa (25/2/2025).

Suarni menjelaskan, kemudahan mendapatkan renovasi dan hunian itu adalah manfaat layanan tambahan dari program Jaminan Hari Tua (JHT).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JHT. 

Selanjutnya, Peraturan Menteri Tenaga kerja (Permenaker) Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan.

“Ada empat jenis manfaat layanan tambahan yang dapat diakses peserta BP Jamsostek, yakni kredit kepemilikan rumah (KPR), pinjaman uang muka perumahan (PUMP), pinjaman renovasi perumahan (PRP), dan fasiitas pembiayaan perumahan pekerja/kredit konstruksi (FPPP/KK),” sebut Suarni.

Adapun MLT merupakan fasilitas layanan tambahan yang diberikan oleh BP Jamsostek kepada peserta berupa bunga bank yang lebih ringan dibandingkan bunga komersil lain.

Misalnya pada pinjaman KPR dengan maksimal harga rumah 500 juta, Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp150 juta, dan Pinjaman Renovasi Perumahan maksimal sebesar Rp200 juta.

Pada program kepemilikan Rumah ini BP Jamsostek bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara dan Bank BJB, serta developer untuk membantu pekerja dalam kepemilikan rumah.

Dengan harga sangat kompetitif, subsidi bunga, suku bunga lebih rendah dari suku bunga komersil, dan tenor pinjaman lebih panjang, maksimum sampai dengan 30 tahun.

Suarni mengungkapkan, untuk mendapatkan manfaat tersebut, peserta harus sudah terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek minimal satu tahun.

Serta mengikuti minimal tiga program antara lain JHT, Jaminan Kesehatan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan aktif membayar iuran.

“Masing-masing jenis produk MLT bertujuan untuk membantu pekerja penerima upah mendapatkan rumah dengan plafond yang berbeda-beda. Bagi peserta yang ingin memanfaatkan jenis layanan dari program JHT ini bisa mengakses melalui aplikasi JMO atau datang ke kantor BP Jamsostek," pungkasnya. (*)

Editor : Rizki Maulana

Jakarta -

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono meminta pemerintah melakukan terobosan regulasi terkait pemanfaatan dana dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, mayoritas nasabah KPR juga anggota BPJS Ketenagakerjaan sehingga tepat sasaran.

Dana kelolaan BPS Ketenagakerjaan total mencapai Rp 700 triliun, dengan manfaat layanan tambahan dalam program jaminan hari tua (JHT) sebesar 20 persen atau senilai Rp 140 triliun. Dana JHT itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan dengan tingkat suku bunga di bawah 7 persen atau mendekati suku bunga KPR-FLPP. Mereka berharap ke depannya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bisa berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan perihal hal ini.

"Mayoritas nasabah KPR, kan, pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan sehingga peruntukan manfaat layanan tambahan untuk pembiayaan perumahan tidak salah sasaran," kata Ari pada acara Rakernas Himperra 2024, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

Himperra juga mengusulkan kepada pemerintah agar program 3 juta rumah juga menyentuh masyarakat berpenghasilan bulanan di bawah Rp 2 juta, serta yang berpenghasilan di atas Rp 8-10 juta per bulan. Pasar tersebut dinilai masih sangat besar dengan harga rumah maksimum Rp 500 juta.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) yang hadir di tempat menegaskan bahwa pihaknya siap membantu.

"Saya sangat senang, saling membantu untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian. Kalau perlu ada MoU dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu kita," kata Ara.

Menurutnya perlu upaya tambahan untuk membangun 2.742.569 unit guna mencapai target program 3 juta rumah. Alokasi APBN 2025 untuk anggaran perumahan di kementerian itu sejumlah Rp 5,27 triliun untuk pembangunan 37.431 unit. Selain itu, alokasi pembiayaan rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sejumlah Rp 33,6 triliun untuk 220 ribu unit.

"Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500 ribu rumah atau bertambah 280 ribu unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp 49,22 triliun," papar Maruarar Sirait.

Ada pun Himperra baru saja menggelar Rakernas 2024 pada Kamis (19/12/2024) di JW Marriot Hotel, Jakarta. Rakernas Himperra merupakan agenda rutin tahunan organisasi yang digelar Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra untuk evaluasi semua aktifitas bisnis yang telah dijalankan termasuk regulasi pemerintah terkait perumahan, dan upaya mencari solusi untuk kemajuan usaha anggota.

Dalam acara tersebut, hadir Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu, Dirjen Pajak Suryo Utomo, Ketua OJK Mahendra Siregar, dan sejumlah pejabat kementerian/lembaga serta stakeholder Perumahan Nasional.

(aqi/aqi)

Jakarta -

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono meminta pemerintah melakukan terobosan regulasi terkait pemanfaatan dana dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, mayoritas nasabah KPR juga anggota BPJS Ketenagakerjaan sehingga tepat sasaran.

Dana kelolaan BPS Ketenagakerjaan total mencapai Rp 700 triliun, dengan manfaat layanan tambahan dalam program jaminan hari tua (JHT) sebesar 20 persen atau senilai Rp 140 triliun. Dana JHT itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan dengan tingkat suku bunga di bawah 7 persen atau mendekati suku bunga KPR-FLPP. Mereka berharap ke depannya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bisa berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan perihal hal ini.

"Mayoritas nasabah KPR, kan, pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan sehingga peruntukan manfaat layanan tambahan untuk pembiayaan perumahan tidak salah sasaran," kata Ari pada acara Rakernas Himperra 2024, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

Himperra juga mengusulkan kepada pemerintah agar program 3 juta rumah juga menyentuh masyarakat berpenghasilan bulanan di bawah Rp 2 juta, serta yang berpenghasilan di atas Rp 8-10 juta per bulan. Pasar tersebut dinilai masih sangat besar dengan harga rumah maksimum Rp 500 juta.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) yang hadir di tempat menegaskan bahwa pihaknya siap membantu.

"Saya sangat senang, saling membantu untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian. Kalau perlu ada MoU dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu kita," kata Ara.

Menurutnya perlu upaya tambahan untuk membangun 2.742.569 unit guna mencapai target program 3 juta rumah. Alokasi APBN 2025 untuk anggaran perumahan di kementerian itu sejumlah Rp 5,27 triliun untuk pembangunan 37.431 unit. Selain itu, alokasi pembiayaan rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sejumlah Rp 33,6 triliun untuk 220 ribu unit.

"Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500 ribu rumah atau bertambah 280 ribu unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp 49,22 triliun," papar Maruarar Sirait.

Ada pun Himperra baru saja menggelar Rakernas 2024 pada Kamis (19/12/2024) di JW Marriot Hotel, Jakarta. Rakernas Himperra merupakan agenda rutin tahunan organisasi yang digelar Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra untuk evaluasi semua aktifitas bisnis yang telah dijalankan termasuk regulasi pemerintah terkait perumahan, dan upaya mencari solusi untuk kemajuan usaha anggota.

Dalam acara tersebut, hadir Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu, Dirjen Pajak Suryo Utomo, Ketua OJK Mahendra Siregar, dan sejumlah pejabat kementerian/lembaga serta stakeholder Perumahan Nasional.

(aqi/aqi)

Jakarta -

Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan menyediakan rumah buat masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Hal ini dengan cara membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) para penerima program selama 25 tahun.

Lantas, bagaimana nasib pembayaran cicilan tersebut setelah masa jabatan Presiden Prabowo Subianto sudah selesai?

Bonny mengatakan pihaknya tengah mengejar agar pemerintah dapat membayar cicilan KPR atas nama masyarakat miskin. Dengan adanya perpres, masyarakat miskin atau masyarakat tak berpenghasilan bisa mendapat akses KPR dari bank.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin perpres menyatakan presiden akan membayar cicilannya. Negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," ujar Bonny kepada detikProperti, Selasa (10/12/2024).

Menurut Bonny, masyarakat miskin dalam hal ini berpenghasilan di bawah Rp 3 juta per bulan dan tidak mempunyai slip gaji. Adapun kriteria lain golangan masyarakat tak berpenghasilan masih dirumuskan.

Kemudian, ia menilai program ini akan terus berjalan dan pelunasan KPR bisa dipenuhi hingga 25 tahun. Bahkan, ketika Prabowo sudah tidak menjabat pun, pembayaran cicilan tetap berjalan karena sudah didukung dengan perpres.

"Ini kan menjadi program nasional, seperti BPJS dilanjutkan dan BLT dari zaman SBY. Jokowi dan Pak Prabowo juga melanjutkan," katanya

Menurutnya, negara akan terus membayar cicilan tersebut walaupun sudah berganti presiden. Program ini mengatasi masalah sosial serta sudah menjadi kewajiban negara, sehingga tidak bisa diberhentikan.

Selain membayar cicilan KPR masyarakat miskin, perpres juga untuk mendapat anggaran tambahan buat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Mengingat saat ini Kementerian PKP baru mendapat pagu anggaran sebesar Rp 5,27 triliun.

Bonny menjelaskan anggaran tersebut sebenarnya untuk operasional kementerian. Angkanya pun masih berdasarkan jatah Perumahan Rakyat dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Satgas mengusulkan dan mengajukan anggaran Kementerian PKP dengan jumlah anggaran Rp 53,6 triliun kepada Kementerian Keuangan. Jumlah anggaran itu sudah termasuk Rp 21,6 triliun untuk cicilan KPR 3 juta rumah selama setahun.

"Saya rasa di Desember ini akan perpres turun dan di Januari diusulkan, anggaran tuh masuk," tuturnya.

Sebelumnya, Bonny mengungkapkan pendanaan program 3 juta rumah adalah pemerintah membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun. Anggaran yang dibutuhkan untuk cicilan program 3 juta rumah sebesar 21,6 triliun setahun.

Ia menegaskan program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Melalui program ini, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa oleh UMKM lokal. Sementara itu, sisa 1 juta akan berupa rumah susun di perkotaan.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)