JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk sinergisitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penandatanganan MoU tersebut digelar di Kantor BPOM RI, Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/1/2025).

Dengan penandatanganan ini, BPOM bakal terlibat dalam pelaksanaan makan bergizi gratis.

Dalam kesempatan itu, Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, mengatakan bahwa nota kesepahaman ini menjadi awal untuk landasan hukum kerja sama kedua lembaga dalam menjalani program MBG.

"Kita akan melakukan MoU sehingga dengan demikian secara resmi ada semacam landasan hukum dari BPOM bisa bekerja secara bersama-sama," imbuh dia.

Dengan adanya MoU ini, BPOM bisa memberikan dukungan secara maksimal kepada BGN untuk menjalankan program MBG.

Komitmen tersebut, kata Taruna, sudah lama lahir bahkan sejak ia menjadi dewan pakar Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran.

"Kita sudah memikirkan betapa urgennya kebutuhan makan bergizi gratis ini. Kita tahu data yang kita miliki sekarang menunjukkan 21,6 persen anak-anak kita mengalami stunting," katanya.

Sedangkan Kepala BGN, Dadang Hindayana, mengatakan bahwa kerja sama antara BGN dan BPOM sebenarnya sudah terlaksana sejak lama, namun sebatas kerja sama informal.

Ada banyak pegawai profesional BPOM yang juga diperbantukan ke BGN untuk melancarkan program makan gratis ini.

Kali ini, BPOM bisa diminta bekerja sama secara formal karena memiliki rekam jejak mitigasi dan evaluasi aspek higienis yang baik.

"Jadi keterlibatan BPOM sangat penting," imbuh Dadang.

Terdapat 11 ruang lingkup yang menjadi nota kesepahaman antara BPOM dan BGN.

1. Penyusunan pedoman mitigasi dan risiko keamanan pangan olahan.
2. Pendampingan dan pembinaan satuan pelayanan badan gizi.
3. Pengawasan keamanan pangan pada sarana produksi.
4. Sampling pengujian produk pangan MBG.
5. Pengawasan keamanan pangan pada rantai pasok.
6. Peningkatan kompetensi tenaga penjamah pangan.
7. Peningkatan kapasitas laboratorium pangan.
8. Tindak lanjut pengawasan makan bergizi.
9. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.
10. Pemberdayaan partisipasi masyarakat melalui komunikasi dan informasi.
11. Pertukaran data dan informasi.