Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Batam menggunakan gas bumi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk memasak Makanan Bergizi Gratis. SPPG Batam sendiri menyediakan 6.400 porsi MBG setiap hari untuk 3 sekolah di Batam.

Dalam rangka mendukung MBG di SPPG Batam, PGN melalui anak usahanya PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas) menyalurkan 800 - 1.000 m3 gas bumi per bulan dengan mekanisme beyond pipeline yaitu Compressed Natural Gas (CNG)."PGN mendukung program MBG di berbagai daerah, sampai dengan saat ini dukungan penyediaan gas bumi sebagai bahan bakar dapur SPPG direalisasikan secara bertahap," kata Direktur Utama PGN Arief S. Handoko di Batam, dikutip Minggu (16/2).

"Beberapa lokasi SPPG dilayani menggunakan CNG dengan keunggulan yang sama yaitu tetap praktis, aman dan mengalir tanpa henti 24 jam," ujar Arief.

Dalam kesempatan ini, Kepala SPPG Batam Agus Kursadi mengapresiasi penggunaan gas bumi di dapur SPPG.

"Dengan hadirnya gas bumi dari PGN diharapkan dapat menunjang kegiatan memasak di dapur SPPG bisa nyaman, praktis dan tidak khawatir kehabisan gas," kata Agus.

Sementara itu, Direktur Utama PGN Gagas, Santiaji Gunawan, mengungkapkan bahwa PGN Gagas telah melakukan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan dua SPPG di Kota Batam."Hari ini 1 SPPG telah Gas In (beroperasi) dan 1 lagi dilakukan Gas In pada minggu pertama bulan Maret. Sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina, PGN Gagas berkomitmen untuk dapat menyalurkan gas bumi dengan metode beyond pipeline ke SPPG yang berada di Wilayah operasi PGN Gagas," ujarnya.PGN terus menjaga agar pasokan gas bumi yang stabil untuk memastikan operasional dapur SPPG dapat berjalan lancar. Proses memasak berskala besar seperti program MBG dapat berlangsung lebih cepat dan efisien dengan menggunakan gas bumi.

Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada tahun 2025.

Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal. Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai kontribusi, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada tahun ini. Langkah ini diharapkan dapat memberi akses bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Direktur Bisnis Konsumer BRI, Handayani menyampaikan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional pemerintah.

"BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Handayani.

Handayani menegaskan, BRI mengusung komitmen untuk terus memperkuat peran dalam pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Adapun komitmen tersebut sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, di mana diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah diimplementasikan di seluruh Indonesia telah memperhatikan standar gizi yang tepat bagi siswa. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mencegah stunting, sebuah kondisi yang dapat memengaruhi tumbuh kembang dan kecerdasan anak.

"Yang penting ada ahli gizi (di Program Makan Bergizi Gratis). Dia (ahli gizi) harus memberikan standar gizinya yang kadang-kadang standar gizinya belum tentu anak-anak suka," kata Zulhas saat meninjau Program MBG di Paud Terpadu Asoka, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/1).

Ketua Umum PAN ini mengakui menu Program MBG ini berbeda di setiap daerah dan menyesuaikan dengan kegemaran makanan yang disukai para peserta didik. Dia mencontohkan untuk wilayah timur, biasanya anak-anak lebih suka makan ikan daripada ayam. Sementara di Jawa lebih suka ayam dibandingkan ikan.

"Memang tiap daerah itu beda-beda. Tadi saya tanya kalau ayam di Makassar lebih suka ikan. Kalau di Jawa lebih suka ayam. Jadi memang setiap daerah itu beda-beda, saya kira itu yang harus menjadi perhatian kita bahwa memang beda-beda," jelasnya.

Meskipun begitu, Zulhas memastikan Pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap standar gizi yang dibutuhkan setiap anak. Sehingga masalah stunting bisa diatasi dan berdampak pada terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

"Jadi memang ahli gizi itu harus ada standar yang harus dipenuhi bisa memenuhi kebutuhan minimal," tutup Zulhas.

Bank Mandiri terus menunjukkan komitmen mendukung program 3 juta rumah yang diinisiasi pemerintah dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui optimalisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bank Mandiri berhasil menjadi salah satu bank penyalur terkemuka dengan capaian prestasi yang membanggakan.

Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto mengatakan, hingga akhir November 2024, Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan penyaluran unit KPR berskema FLPP sebesar 68% secara year on year (YoY) menjadi Rp1,06 triliun. Aquarius mengatakan penyaluran pembiayaan pada sektor properti tersebut tercatat dengan kualitas kredit yang terjaga optimal.

"Hal tersebut menunjukkan komitmen Bank Mandiri sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kami menilai, sektor properti berpotensi memiliki multiplier effect dalam memacu pertumbuhan perekonomian nasional," ujar Aquarius dalam keterangan resmi pada Selasa (24/12).

Berkat kinerja tersebut, BP TAPERA sebagai koordinator program FLPP dan TAPERA menempatkan Bank Mandiri di peringkat pertama sebagai Bank Penyalur FLPP dengan Pertumbuhan Unit Tertinggi secara YoY sebesar 68%. Bank Mandiri juga menempati posisi puncak sebagai Penyalur FLPP dengan Tingkat Keterhunian Terbaik dari 10 Bank penyalur Tertinggi FLPP dengan Skor 96,21%.

Apresiasi tersebut diserahkan dalam acara penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penyaluran FLPP dan TAPERA 2025 di Auditorium Kementerian PU pada Senin (23/12). Turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait; Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi; dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban.

Dalam kesempatan itu, Bank Mandiri bersama 38 bank penyalur lain dan 22 asosiasi pengembang turut serta menandatangani Komitmen Bersama untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Komitmen Bersama ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menekan angka backlog pasokan rumah serta sebagai bentuk nyata peran Bank Mandiri untuk menyediakan hunian yang berkualitas, terjangkau dan tepat sasaran.

Aquarius menyatakan, Bank Mandiri akan terus melakukan peningkatan penyaluran KPR FLPP dan TAPERA oleh Bank Mandiri 2025. Bank Mandiri akan berfokus pada pembentukan ekosistem perumahan serta pembiayaan secara end to end untuk sisi supply dan demand, sehingga tercipta portfolio KPR Subsidi dengan kualitas kredit yang tetap terjaga.

"Selain itu, Bank Mandiri juga akan memperluas demand yang tidak hanya pada segmen Fix Income (Pegawai) namun juga pada segmen Non-Fix Income, yang memiliki potensi masih sangat besar," tutur Aquarius.

Tak hanya itu, Bank Mandiri bersama BP TAPERA berharap penyaluran FLPP pada 2025 dapat tetap berjalan dengan baik dan tercipta penyaluran yang berkelanjutan. Guna mewujudkan komitmen itu, Bank Mandiri terus mengembangkan dan memanfaatkan platform digital untuk memasarkan KPR.

"Bank Mandiri juga menghadirkan inovasi transaksi yang adaptif dan solutif bagi masyarakat melalui fitur Livin' KPR di Super Apps Livin' by Mandiri," ucap Aquarius.

Sebagai informasi, hingga akhir November 2024, total penyaluran KPR Bank Mandiri telah mencapai Rp67,3 triliun. Nilai tersebut tumbuh 16,6% YoY dari periode yang sama pada 2023.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyatakan mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan produktif.

Untuk itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir secara khusus menunjuk 8 BUMN termasuk BRI guna mempersiapkan skema pinjaman bagi supplier pelayanan gizi. Menyambut mandat tersebut, Direktur Utama Sunarso menyatakan siap melaksanakannya.

"Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan, oleh karenanya program MBG sangat sesuai dengan hal ini. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan ekonomi," ujar Sunarso.

Senada, Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari menegaskan komitmen BRI untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang menjadi pemasok atau yang terlibat dalam pengadaan MBG.

"Harapannya dengan adanya pemberdayaan BRI akan meningkatkan omset dan skala usahanya," ujarnya.

Hal itu diyakini memungkinkan, dengan catatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI mencapai Rp175,66 triliun per akhir November 2024. KUR itu disalurkan kepada 3,7 juta debitur UMKM, khususnya yang bergerak di sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan.

Terlebih, sektor pertanian merupakan penopang utama dalam penyaluran KUR perseroan. Realisasi kredit BRI terhadap sektor pertanian telah mencapai Rp69,60 triliun, setara dengan 39,62 persen dari keseluruhan pembiayaan serupa.

"Melalui KUR, kami tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberdayakan UMKM agar mampu tumbuh lebih berkelanjutan," kata Supari.

Selain BRI, Menteri BUMN Erick Thohir juga menunjuk BNI, Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia untuk berkolaborasi bersama mendukung program MBG.