Presiden Prabowo Subianto bercerita dirinya banyak dihubungi pemimpin dunia terkait program makan bergizi gratis (MBG). Ia mengungkap banyak negara ingin mencontoh Indonesia soal MBG.

"Saya kira salah satu program terbesar di dunia. Dan ini diperhatikan oleh dunia, banyak pemimpin-pemimpin dunia menghubungi saya, ada yang datang ke sini dan mengatakan ingin mencontoh Indonesia yang berani," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/3/2025).

Salah satunya, Mantan Presiden Brasil sekaligus Presiden New Development Bank (NDB) Dilma Rousseff. Menurutnya, Brasil membutuhkan waktu realisasi program makan bergizi gratis untuk 26 juta anak dalam waktu 11 tahun.

"Berapa hari yang lalu saya menerima mantan Presiden Brazil, Ibu Dilma Roussef Mantan Presiden Brasil, dia sekarang Presiden Bank NDB, New Development Bank. Dia menyampaikan Brasil mulai program makan bergizi untuk anak-anak tahun 2011 dan membutuhkan 11 tahun sampai semua anak-anak Brazil terima makan gratis. Kalau tidak salah jumlah yang beliau sebut adalah sekitar 26 juta anak 11 tahun," ujarnya.

Sementara di Indonesia, program makan bergizi gratis yang dimulai sejak Januari 2025 sudah mencapai 3 juta orang saat ini. Di akhir tahun 2025, Prabowo menargetkan penerima program itu mencapai 82,9 juta orang.

"Kita alhamdulillah insyaallah kita akan sampaikan 82,9 juta anak dan ibu hamil penerimaan manfaat akhir 2025. Kita mulai Januari 2025 berarti satu tahun kita akan mencapai seluruh anak-anak Indonesia di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ini kerja keras," ujarnya.

Simak juga Video: Prabowo Sebut Jepang Minat Bantu Program Makan Bergizi

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bisnis.com, PURWAKARTA — Badan Karantina Indonesia (Barantin) membuka peluang untuk impor sapi hidup dari Brasil, selain dari Australia.

Kepala Barantin Sahat M Panggabean mengatakan peluang importasi sapi hidup asal Brasil dilakukan untuk mendukung program pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Paling tidak Brasil salah satunya kan yang sudah ada pembicaraan. Kita sudah pastikan juga Brasil salah satu negara yang potensial untuk kita jadikan mitra untuk mendatangkan sapi ke Indonesia,” kata Sahat saat ditemui seusai meninjau di PT Lembu Jantan Perkasa, Jawa Barat, Selasa (25/2/2025).

Terlebih, Sahat menuturkan, Brasil dan Indonesia memiliki iklim yang sama, yakni merupakan negara dengan iklim tropis. Sehingga, dia menyebut sapi hidup asal Brasil juga akan lebih mudah dipelihara di Tanah Air. Meski begitu, dia menjelaskan bahwa masuknya Brasil sebagai salah satu importir sapi hidup masih sebatas rencana.

“Karena iklimnya kan hampir sama, sama-sama tropis. Lebih mudah kalau kita datangkan juga dari sana. Tapi ini masih rencana. Tapi saat ini yang masuk semuanya dari Australia,” terangnya.

Untuk itu, Barantin belum mengetahui berapa banyak kuota impor sapi hidup yang didatangkan dari Brasil. “Tapi yang jelas salah satu potensi yang akan datang itu dari Brasil. Ini nanti bicara B2B saja sih nanti sebenarnya. Tapi darigovernmentsih sudah ada kesepakatan,” ujarnya.

Dalam pemenuhan MBG, Sahat menuturkan Barantin memastikan semua komoditas ternak, termasuk sapi, aman secara standarbiosecurityuntuk kebutuhan MBG.

“Kami memastikan semua komoditas ternak ini aman, sehat. Karena masing-masing punya kewenangan, pokoknya tugas kami memastikan ini aman,” ujarnya.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Australia menjadi satu-satunya negara pemasok sapi hidup impor untuk Indonesia. Pada Januari 2024, Indonesia menerima 1.853 ton impor sapi hidup dengan nilai US$4,17 juta atau Rp68,19 miliar (asumsi kurs Rp16.350 per dolar AS).

Sementara pada Januari 2025, impor sapi hidup dari Australia mencapai 3.802 ton dengan nilai US$10,62 juta atau sekitar Rp173,53 miliar. Ini artinya, volume importasi sapi hidup melonjak 105,14% secara tahunan (year-on-year/yoy). Bahkan, nilai pengadaan importasinya juga naik lebih dari dua kali lipat.

Sebelumnya,Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan Indonesia akan menerima importasi sapi dari Australia, Brasil, hingga Selandia Baru.Namun, Arief memastikan pemerintah tidak akan membuka keran impor pangan selain gula, daging kerbau, dan daging sapi pada 2025.

“Nggak [ada impor lagi], cuma gula, kerbau, sapi. Sapi dan kerbau karena produksi dalam negeri, sapi hidupnya hanya sekitar 60% sapi bakalan yang bisa dipotong. Sapi bakalan itu sapi datang, kecil, terus digemukin,” ungkap Arief saat ditemui di Kantor Bapanas, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengungkapkan 211 perusahaan berkomitmen untuk mengimpor sapi perah dan sapi pedaging untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun impor yang dilakukan ini bukan untuk langsung dikonsumsi, tetapi dikembangkan guna meningkatkan produksi susu dan daging sapi dalam negeri. Dengan begitu Indonesia tak lagi impor susu dan daging sapi.

"(Perusahaan yang komitmen) 141 untuk yang perah, yang 70 sapi pedaging," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, usai melalukan FGD dengan Kementerian/Lembaga tentang Investasi Pengembangan Sapi Perah dan Sapi Pedaging di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Agung menyebut, total target impor sapi perah dan pedaging sebanyak 2 juta ton selama lima tahun ke depan. Rinciannya, sebanyak 141 investor berkomitmen mengimpor 1,2 juta ekor sapi perah dan 70 investor mengimpor sapi pedaging.

"Berdasarkan komitmen yang mereka sudah sampaikan itu sebanyak 1,2 juta selama 5 tahun. Dari tahun 2025 sampai 2029. Kemudian kalau untuk sapi pedaging itu ada 70 calon investor yang berkomitmen akan memasukkan sapi pedaging betina produktif ya itu 800 ribu ekor 5 tahun ke depan," terangnya.

Untuk menarik investor melakukan pengembangan produksi sapi perah dan pedaging, pemerintah memberikan berbagai kemudahan untuk perusahaan. Pertama, Agung meyakini Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani aturan untuk kemudahan impor sapi perah dan pedaging dari negara lainnya.

Karena untuk diketahui, selama ini Indonesia bergantung dengan beberapa negara seperti Australia dan Amerika. Dengan beberapa aturan yang akan direvisi, maka akan ada kemudahan impor sapi dari sumber lainnya terbuka lebar.

"Bapak Presiden sudah menandatangani revisi kedua peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2016 dimana dengan ditanda tangannya revisi kedua peraturan pemerintah tersebut maka akan diikuti dengan revisi peraturan turunannya dan ini akan membuka peluang masuknya sapi perah maupun sapi pedaging betina produktif dari Brasil,"terangnya.

Kedua, tadi dari sisi lahan. Kementerian Pertanian telah mengidentifikasi dengan pemerintah daerah lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan untuk investasi sapi perah dan sapi pedaging. Lalu dalam pemanfaatan lahan-lahan tersebut pemerintah akan memberikan skema pembiayaan dengan bunga yang cukup rendah.

"Untuk periode yang agak panjang, di atas 3 tahun. Itu juga sedang kita diskusikan karena tentu untuk investasi ini membutuhkan dukungan pembiayaan terutama yang model kemitraan. Karena para peternak itu kita bukan untuk bantuan tapi bentuknya adalah kerjasama bisnis dengan calon-calon investor sehingga perlu ada dukungan pembiayaan tadi," jelasnya.

Ketiga dukungan infrastruktur, ada 21 lokasi yang disediakan untuk perusahaan membangun peternakan. Lokasi-lokasi ini akan diusulkan menjadi proyek strategi nasional (PSN).

"Ada lahan di 21 wilayah salah satunya di Sulawesi, di Jawa Tengah," pungkasnya.

Lihat Video: Kementan Gandeng 36 Perusahaan Siap Impor Sapi untuk Susu Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta (ANTARA) - Indonesia sebagai salah satu negara anggota G20, kini dipandang sebagai negara dengan ekonomi berkembang yang memiliki prospek menjanjikan.

Namun di balik pencapaian tersebut, ada kenyataan kontras yang hingga kini masih membayangi, yakni sekitar 25 persen anak Indonesia tidak memiliki akses terhadap makanan.

"Apa gunanya Indonesia menjadi anggota G20, jika 25 persen anak-anak di negara ini tidak punya cukup makanan?," ujar Presiden Prabowo Subianto saat hadir di Indonesia-Brazil Business Forum, di Rio de Janeiro, Brasil, pada 17 November lalu.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, populasi anak usia 0--19 tahun di Indonesia mencapai sekitar 88,7 juta jiwa. Artinya, lebih dari 22 juta anak hidup dalam kondisi ketidakcukupan pangan.

Situasi itu pun menempatkan Indonesia di urutan ke-77 dari total 127 negara di dunia dengan tingkat kerawanan pangan berkategori 'sedang' versi laporan terbaru Indeks Kelaparan Global yang diumumkan via laman Global Hunger Index.

Laporan tahunan yang diterbitkan oleh organisasi nonpemerintah dari Jerman, Welthungerhilfe, itu menempatkan Indonesia di posisi yang cukup serius dibandingkan anggota G20 lainnya.

Berdasarkan data tersebut, 7,2 persen populasi Indonesia kekurangan gizi, 26,8 persen anak mengalami stunting, 10 persen balita kekurangan gizi, dan 2,1 persen angka kematian balita dengan akumulasi skor 16,9.

Sebagai perbandingan, Afrika Selatan justru berada di posisi lebih baik dari Indonesia, menduduki peringkat ke-60 dengan skor 12,5. India berstatus tingkat kelaparan serius dengan skor 27,3, menduduki peringkat ke-105.

Belajar dari Brasil dan India

Pada kesempatan G20 di Brasil, Presiden menyatakan ketertarikannya mengadopsi pendekatan program pemberian makan gratis di Brasil untuk anak-anak sekolah di Indonesia.

Brasil dikenal menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Fome Zero atau Tanpa Kelaparan jadi program prioritas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, yang terpilih pada 2003, untuk menjamin setiap warga Brasil bisa makan tiga kali sehari.

Meski awalnya menghadapi tantangan birokrasi dan kritik, Lula tetap mendorong implementasinya dengan menunjuk pakar pertanian, José Graziano da Silva, untuk memimpin program tersebut.

Pemerintah setempat memproduksi pangan sehat sendiri, mendukung petani lokal untuk memproduksi nasi, telur, daging, sayuran, hingga buah, serta memastikan akses kredit serta bantuan teknis permodalan.

Hasilnya, angka kelaparan di Brasil menurun drastis. Pada tahun 2003, 12 persen populasi Brasil atau setara 22 juta orang mengalami kelaparan, tetapi angka itu menurun lebih dari setengahnya menjadi hanya 10 juta pada akhir masa jabatan Lula.

Program ini juga meningkatkan partisipasi anak-anak di sekolah karena mereka mendapat makanan bergizi, dengan porsi makanan tergantung pada kondisi ekonomi daerah.

Keberhasilan Lula diakui secara global. Pada 2010, ia dinobatkan sebagai Pahlawan Pemberantasan Kelaparan oleh Badan Pangan PBB (WFP). Program Fome Zero menjadi model yang diadopsi di negara lain, terutama di Afrika, untuk mengatasi kelaparan dunia.

Laporan terbaru berdasarkan survei Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI ke Kota Rio de Janeiro, Brasil, pada 23 Juli, anggaran program makan siang ini melibatkan dana pusat dan negara bagian, dengan biaya per siswa sekitar BRL1,5 atau sekitar Rp4.400.

Sejumlah restoran dilibatkan untuk memproduksi 1.800 hingga 3.000 porsi makanan gratis untuk masyarakat miskin, lansia, dan penyandang disabilitas. Kemudian, untuk masyarakat umum lainnya dikenai biaya yang sangat terjangkau untuk satu porsi makanan.

Selain mengadopsi skema Brasil, Indonesia juga mempelajari program makan siang di sekolah di India, dikenal sebagai Mid-Day Meal Scheme, yang diluncurkan untuk mengatasi kekurangan gizi, mendukung pendidikan, dan mengurangi kelaparan di kalangan anak-anak.

Dimulai pada 1925 di Chennai, skema ini berkembang menjadi program nasional bernama PM Poshan Shakti Nirman (PM Poshan), yang menyediakan makan siang gratis di sekolah-sekolah negeri dan bantuan pemerintah.

Sejak 1995, program ini secara resmi diperluas melalui Program Nasional Dukungan Gizi untuk Pendidikan Dasar, bertujuan meningkatkan partisipasi, kehadiran, dan status gizi anak-anak.

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024