Jakarta -

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto terus menggenjot upaya percepatan pembangunan desa. Hal itu dilakukan dengan menggandeng berbagai lembaga dan kementerian serta kalangan perbankan.

Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk TNI penting untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa. Melalui kerja sama ini, kata dia, Babinsa yang tersebar di seluruh desa akan berperan dalam memastikan program pembangunan berjalan optimal, terutama dalam bidang ketahanan pangan.

"Kita tahu bahwa Babinsa ada di setiap desa, dan selama ini mereka telah berperan besar dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). Dengan MoU ini, kita akan memperkuat kerja sama untuk mendukung ketahanan pangan, di mana minimal 20% Dana Desa dialokasikan untuk sektor ini," ujar Yandri dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

Lebih lanjut, Yandri mengatakan Kemendes juga menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Program ini akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menyediakan bahan baku makanan, hingga dapat meningkatkan perekonomian desa sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

"Kami akan mengoptimalkan desa-desa tematik, di mana ada desa yang khusus memproduksi telur, daging ayam, sayuran, cabai, ikan, dan lain-lain. Ini akan mendukung rantai pasokan program makan siang bergizi," ungkapnya.

Selain itu, Kemendes juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menciptakan desa bebas sampah melalui program 'No Residu'. Program ini bertujuan untuk mengelola sampah desa dengan lebih baik agar tidak menjadi sumber masalah lingkungan, terutama saat musim hujan dan kemarau.

Kemendes juga menggandeng Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif di desa.

Selain itu, untuk memastikan Dana Desa tidak disalahgunakan, Kemendes juga kerja sama dengan PPATK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Tujuan utamanya agar pengelolaan Dana Desa transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, Yandri juga menandatangani kerja sama dengan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurutnya, karena kita tahu juga persoalan perempuan dan anak banyak di desa.

"Kami akan bersama-sama membuka ruang bersama ibu dan anak. Di kantor-kantor desa ada pusat-pusat pengaduan sehingga kekerasan terhadap anak dan perempuan, bisa kita tekan sedemikian rupa dan ujungnya kita ingin desa-desa itu menjadi ramah terhadap ibu dan anak," katanya.

Ke depan, Kementerian Desa akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan desa berjalan sesuai visi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

"Seluruh kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yaitu membangun Indonesia dari desa," jelasnya.

Sebagai informasi, hadir dalam MoU ini Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Selain itu, Ketua ISSF Sudarmanto, Perwakilan BNI, BRI, Bank Mandiri dan Universitas Padjajaran. Mendampingi Yandri, Wakil Mendes PDT Ariza Patria, Sekjen Taufik Madjid dan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kemendes PDT.

(akd/akd)

Denpasar (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan bagian dari misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan tersebut disampaikan KSAD dalam amanat tertulisnya dalam upacara Hari Kesadaran Nasional, yang dibacakan oleh Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Hartono di Denpasar, Bali, Senin.

"Makan bergizi gratis bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama generasi muda, demi membangun generasi yang kuat dan produktif," kata Hartono.

Dalam amanatnya, KSAD menjelaskan TNI AD akan mendukung program ini dengan menyiapkan lahan, mendirikan dapur sehat, serta melakukan pendataan anak sekolah yang menjadi sasaran utama program MBG.

Selain program MBG, TNI AD juga tengah menjalankan berbagai program unggulan lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa program yang sedang berlangsung meliputi ketahanan pangan, TNI AD Manunggal Air, pencegahan stunting atau tengkes, serta rehabilitasi rumah dan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) bagi masyarakat.

Program-program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga bertujuan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi demi stabilitas nasional.

Dalam meningkatkan kesiapan operasional, KSAD menegaskan TNI AD terus melakukan restrukturisasi organisasi.

Upaya ini mencakup pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan serta peningkatan status korem menjadi kodam di beberapa wilayah. Langkah tersebut bertujuan memperkuat pertahanan daerah serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.

Jenderal TNI Maruli juga berpesan kepada seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) TNI AD untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, menjalankan tugas dengan dedikasi, serta menghindari pelanggaran yang dapat merusak citra institusi.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Agung Udayana menegaskan penyampaian KSAD tersebut menyoroti peran strategis TNI AD dalam mendukung penuh program Astacita Presiden Republik Indonesia.

Dia mengatakan TNI AD berkomitmen untuk menyukseskan program ini dengan menyiapkan infrastruktur pendukung, termasuk lahan pertanian, dapur sehat, serta sistem pendataan anak sekolah sebagai sasaran utama.

“Dari aspek kesiapan operasional, TNI AD terus memperkuat organisasi melalui restrukturisasi satuan guna meningkatkan efektivitas dan daya tangkal pertahanan," kata Agung.

Dengan semangat profesionalisme, soliditas, dan kebersamaan, kata dia, TNI AD berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, memperkuat ketahanan sosial ekonomi, serta menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memaparkan ada 39.339 unit rumah subsidi yang sudah disalurkan selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Angka tersebut hasil dari realisasi program yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Ia menjabarkan angka tersebut terdiri dari 37.955 unit rumah subsidi disalurkan untuk masyarakat melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Lalu, program Tapera sebanyak 1.384 unit untuk aparatur sipil negara (ASN). Adapun total rumah yang direalisasikan oleh BP Tapera, baik masih proses maupun sudah tersalurkan sebanyak 93.484 unit.

"Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) jadi ini sekitar sudah 93 ribu, Pak (Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N Bakrie) dari 20 Oktober (2024) sampai 5 Februari (2025)," ujar Ara di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Hal itu diungkapkannya dalam forum diskusi bertemakan 'Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing.

Dalam paparannya, ada 32.130 unit rumah yang masih dalam proses persetujuan akad kredit tetapi rumahnya belum jadi. Lalu, rumah yang ready stock tetapi belum diakadkan berjumlah 11.7.83 unit. Sementara rumah yang masih dalam proses pembangunan sebanyak 10.232 unit.

"Nah, jadi ada lima tahap nih, realisasi artinya yang udah sampai kepada masyarakatnya. Realisasi akad ini khusus ASN juga udah sampai. Kalau akad tuh berarti udah selesai. Kalau proses persetujuan akad, dalam proses berarti belum tuntas," jelasnya.

Realisasi rumah FLPP disalurkan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) sebanyak 23.306 uni, BTN Syariah 5.100 unit, Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 2.172 unit, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1.935 unit. Sementara itu, bank lainnya menyalurkan 10.088 unit rumah FLPP.

Ara juga memaparkan jumlah rumah subsidi yang sudah tersalurkan berdasarkan asosiasi pengembang. Realestat Indonesia (REI) membangun 15.294 unit, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) 11.158 unit, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) 4.728 unit. Lalu, asosiasi lainnya membangun 6.321 unit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihak yang untung besar dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Terlebih jika anggarannya ditambah Rp 100 triliun menjadi Rp 171 triliun di 2025.

"Apabila program MBG ini ditingkatkan dari Rp 71 triliun ditambah Rp 100 triliun, maka menjadi 171 triliun, jumlah sentranya akan meningkat, maka saya berharap ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi UMKM di seluruh Indonesia," kata Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).

Menurut Sri Mulyani, program MBG adalah salah satu program pemerintah yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh UMKM di semua wilayah Indonesia. Terlebih jika keberadaannya di dekat sekolah.

"Selama ada sekolah di situ, karena sekolah yang memberikan MBG setiap hari kepada muridnya, berarti ada yang harus menyiapkan makanan tersebut, ada yang harus membeli bahannya, ada yang harus memasak, mengantar, mencuci mulai dari sayuran, bahan baku, sampai tempat makannya. Ini merupakan pekerjaan masif, labour intensive dan merata di seluruh Indonesia," beber Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik. Ini dinilai sebagai investasi penting dan jangka panjang yang pelaksanaannya membutuhkan anggaran luar biasa besar.

Program MBG ditargetkan bisa menyasar seluruh anak-anak Indonesia dan ibu hamil secara bertahap. Dukungan anggaran dipastikan siap untuk memastikan program ini berjalan dengan baik.

"Apabila mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat dan ini harus disiapkan setiap hari, harus ada belanja, harus ada yang mengerjakan, saya membayangkan efek pengalinya atau multiplier efeknya akan luar biasa," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga telah berpesan kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan agar lembaga-lembaga keuangan di Indonesia ikut mensukseskan dan mendukung program MBG. Nantinya UMKM yang menjadi mitra MBG akan diberi kredit modal kerja.

"Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order untuk makan bergizi gratis, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk bisa modal kerja maupun dari sisi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu. Ini merupakan sebuah transformasi yang sangat masif," ucap Sri Mulyani.

Target Penerima Makan Bergizi Gratis

Presiden Prabowo Subianto menargetkan program MBG bisa sasar 15 juta anak mulai September 2025. Jumlahnya diharapkan terus meningkat hingga bisa menyasar semua anak-anak Indonesia pada akhir tahun ini.

"Untuk Januari sampai April 2025 program ini sasarannya adalah 3 juta anak, bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak. September kita harapkan 15 juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi," kata Prabowo dalam Pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1).

Target tersebut sangat signifikan jika melihat realisasi saat ini, di mana Prabowo menyebut program MBG telah menyasar 650 ribu anak di 31 provinsi sejak dimulai 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut mengamankan dan mensukseskan program MBG. Program ini dinilai sangat strategis untuk memperkuat masa depan anak-anak Indonesia.

"Ini adalah masalah strategis, kita memperkuat masa depan Indonesia. Anak-anak Indonesia harus kuat, harus cerdas, harus semangat, harus sekolah dengan baik," imbuhnya.

(kil/kil)

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir bicara mengenai Program Makan Bergizi Gratis di Papua. Melalui Instagramnya, Erick Thohir mengatakan, program tersebut merupakan program yang sangat berarti.

Dalam video yang dibagikannya, beberapa anak bahkan memilih makanan yang diberikan, dibagikan untuk keluarga di rumah.

"Bagi saudara-saudara kita di Papua, Program Makan Bergizi Gratis sangat berarti. Anak-anak bahkan memilih berbagi dengan keluarga di rumah saat mendapat makanan," tulis Erick seperti dikutip Minggu (26/1/2025).

Erick mengatakan, Program Makan Bergizi Gratis untuk seluruh anak Indonesia. Adanya program tersebut diharapkan dapat mengejar target Indonesia Emas 2045.

"Program Makan Bergizi Gratis dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ini untuk seluruh anak-anak di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bapak Presiden ingin seluruh anak Indonesia tumbuh sehat, kuat dan mampu menjadi generasi terbaik saat Indonesia Emas 2045," kata Erick.

Erick menambahkan, perusahaan pelat merah siap mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

"BUMN memastikan akan mendukung Program Makan Bergizi Gratis melalui Pertamina Group (PGN), PLN, Freeport, BRI, Bank Mandiri, BNI, Telkomsel, Pupuk Indonesia dan BKI (ID Survey)," ungkap Erick.

[Gambas:Instagram]

(acd/acd)

Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menunjukan perannya dalam menyukseskan Program Pemerintah 3 Juta Rumah. Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada tahun 2025.

Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal. Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai bagian dari kontribusinya, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp 2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025. Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

"BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Handayani dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian BUMN RI pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional.

"Untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak," tutup Erick.

Simak juga Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

(ega/ega)

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis di sekolah telah dimulai sejak awal Senin, 9 Januari 2025. Dalam pelaksanaannya, beberapa kementerian dan lembaga turut ikut serta. Termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Hal itu diungkapkan oleh Ketua BRIN Laksana Tri Handoko usai Penganugerahan MURI BRIN di Gedung BRIN, Jakarta, pada Rabu (22/1/2025). Handoko menjelaskan jika BRIN ikut serta dalam persiapan produksi Makan Bergizi Gratis.

"Makan Bergizi Gratis itu sudah menjadi program nasional dan kami menjadi salah satunya. Tetapi kami memang ada di sisi yang agak berbeda yaitu kami menyiapkan dari sisi kesiapan penguatan hulu di produksinya," jelas Handoko.

Handoko pun menyinggung permasalahan pertanian Indonesia umumnya berkisar pada food lost dan food waste. Food lost ini mencakup bahan pangan yang busuk sebelum produksi, sementara food waste merupakan siswa hasil pangan.

Melihat permasalahan ini, BRIN mengembangkan teknologi demi menjaga bahan pangan. Teknologi itu kemudian dikirimkan kepada UMKM di daerah-daerah.

"Sehingga mereka nanti bisa menjadi produsen karena harapan pemerintah kan seperti itu, menjadi produsen untuk makan bergizi di daerahnya sendiri," paparnya.

Ia mencontohkan bahan pangan seperti cabe yang hanya dijual mentah saja, bisa ditambahkan dengan bungkus agar lebih awet.

"Kalau cabe, bawang satu bulan sudah hancur harganya. Tapi dengan teknologi yang ada di kami seenggaknya bisa disimpan sampai 3 bulan," ujarnya.

Handoko menyatakan banyak riset BRIN yang menjadi bagian dari teknologi penyimpanan makanan.

"Itu peran kami di Makan Bergizi Gratis saat ini," pungkasnya.

Program Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan serentak di 26 provinsi di Indonesia sejak Senin, 9 Januari 2025. Terdapat 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi.

Seluruh SPPG tersebar di 26 provinsi di antaranya Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

(nir/nwk)

Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada tahun 2025.

Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal. Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai kontribusi, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada tahun ini. Langkah ini diharapkan dapat memberi akses bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Direktur Bisnis Konsumer BRI, Handayani menyampaikan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional pemerintah.

"BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Handayani.

Handayani menegaskan, BRI mengusung komitmen untuk terus memperkuat peran dalam pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Adapun komitmen tersebut sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, di mana diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah emiten, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk. (GRIA), dan BUMN Karya tengah berpacu mendukung program 3 juta rumah besutan pemerintah.

BBRI, misalnya, menunjukkan dukungan tersebut dengan menargetkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun pada 2025 melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan tabungan perumahan rakyat alias Tapera.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah emiten, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk. (GRIA), dan BUMN Karya tengah berpacu mendukung program 3 juta rumah besutan pemerintah.

BBRI, misalnya, menunjukkan dukungan tersebut dengan menargetkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun pada 2025 melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan tabungan perumahan rakyat alias Tapera.

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukkan perannya dalam menyukseskan Program Pemerintah 3 Juta Rumah. Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada 2025.

Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal. Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai bagian dari kontribusinya, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025. Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

"BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.

BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian BUMN RI pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, Erick menekankan untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.

(ROS)

IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berkomitmen menyukseskan program 3 juta rumah yang digagas pemerintah.Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada 2025.

Program 3 juta rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal.

Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai bagian dari kontribusinya, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025.

Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

"BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (21/1/2025).

BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian BUMN pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut.

Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, Erick menekankan untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.

(NIA DEVIYANA)