Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut menu makan bergizi gratis (MBG) tetap memenuhi standar gizi meski tidak dilengkapi susu. Menu makan bergizi gratis yang dibagikan untuk para siswa di seluruh Indonesia belum dilengkapi susu.

"Meskipun tanpa susu, itu sudah memenuhi standar gizi yang minimal," kata Budi seusai menghadiri Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, Senin (14/1/2025) malam.

Budi mengatakan menu MBG yang sudah dibagikan saat ini bervariasi. Menurutnya, setiap menu yang dibagikan telah diawasi oleh ahli gizi. Selain itu, tim dapur sehat juga terdiri dari orang berpendidikan minimal strata 1 (S1) yang dibekali petunjuk teknis penyajian menu makanan.

"Sudah terdidik. Kemudian diberikan kemampuan seperti itu. Pembangunan dapur-dapur umum juga terus berjalan. (Anggarannya tahun ini) kemarin sudah diumumkan Rp 71 triliun," pungkasnya.

Sejak diluncurkan 6 Januari 2025, program makan bergizi gratis tidak dilengkapi susu saat dibagikan di sejumlah daerah. Misalkan menu MBG di SD GMIT Manumuti di Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain nasi, menu yang disajikan ada lauk pauk ayam goreng, sayur buncis, tahu goreng, dan pisang.

Demikian pula menu MBG yang dibagikan untuk siswa di SDN 1 Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Jembrana, Bali. Menu makanan yang disediakan, antara lain nasi, ayam kecap, capcay, dan semangka. Menu tersebut dikemas di kotak makan berbahan stainless steel dan tak ada susu yang menjadi pelengkap makan siswa tersebut.

Setelah dibagikan ke siswa sekolah dasar, program MBG akan berlanjut di Posyandu dan lokasi tertentu. Budi mengatakan makan bergizi gratis juga akan menyasar para ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia secara bertahap.

"Akan terus (dibagikan) secara bertahap," pungkas Budi.

Video Menko Polkam: 80 Ribu Pemain Judol Adalah Anak Usia di Bawah 10 Tahun

Video Menko Polkam: 80 Ribu Pemain Judol Adalah Anak Usia di Bawah 10 Tahun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan seluruh makanan yang disajikan dalam program makan bergizi gratis mengandung gizi yang tinggi dan berkualitas.

Semua makanan tersebut sudah melalui penilaian Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga dipastikan layak dikonsumsi guna perbaikan gizi anak.

"Program ini mendukung peningkatan kualitas anak-anak Indonesia. Dengan asupan gizi yang memadai, siswa dapat lebih fokus belajar, meningkatkan prestasi akademik, dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal," kata pria yang akrab disapa BG itu dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, Kamis.

Proses peracikan satu porsi makanan bergizi itu, kata BG, melibatkan banyak pihak dari mulai pihak penyedia sayur, daging, pelaku UMKM hingga ahli gizi.

Dengan demikian, kata Menko Polkam, program makan bergizi gratis secara langsung memberikan dampak perputaran perekonomian kepada para pelaku UMKM dan seluruh pedagang.

"Program ini menggerakkan ekonomi rakyat, menjadikan masyarakat lokal sebagai bagian penting dalam rantai penyediaan bahan pangan seperti telur ayam, daging, buah-buahan, dan sayuran dari petani Indonesia," ujarnya.

Tidak hanya itu, menurut dia, program makan bergizi gratis ini juga membangun budaya dan karakter bangsa yakni gotong royong, kedisiplinan dan kebersamaan terhadap para penyedia makanan hingga murid yang menyantap.

Dengan banyaknya dampak positif yang terlihat dari makan bergizi gratis, BG berharap seluruh pihak mau mendukung program ini demi terciptanya kemajuan bangsa.

"Harapan kita, program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal dengan kualitas yang baik, memberikan manfaat yang lebih luas, dan menjadi bagian penting dari upaya menciptakan generasi emas Indonesia di masa depan," ujar dia.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut bahwa program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Budi Gunawan mengatakan, dampak ekonomi tersebut bisa timbul karena pelaksanaan program prioritas pemerintah itu melibatkan masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Budi Gunawan usai meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di MTS Negeri 14 Halim Perdana Kusuma dan SMP Negeri 174 Jakarta.

“Alokasi anggaran untuk program ini memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Program ini menggerakkan ekonomi rakyat,” kata Budi Gunawan dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini mengatakan, program makan bergizi gratis memang dirancang untuk menciptakan multiplier effect atau efek pengganda dalam ekonomi.

Kucuran dana dari pemerintah untuk program ini, menurut Budi, membuka lapangan pekerjaan bagi banyak pihak. Hal ini terjadi mulai dari tahap memasak di dapur, pengiriman logistik, hingga ahli gizi.

“Menjadikan masyarakat lokal sebagai bagian penting dalam rantai penyediaan bahan pangan seperti telur ayam, daging, buah-buahan, dan sayuran dari petani Indonesia,” tutur Budi.

Selain nilai ekonomi, program makan bergizi gratis juga berdampak pada nilai-nilai budaya seperti, gotong royong, kebersamaan, dan kedisiplinan.

Budi Gunawan mengatakan, melalui program ini, bukan saja fisik siswa yang akan terbangun. Karakter generasi muda yang mencintai tanah air juga akan terbangun.

"Harapan kita, program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal dengan kualitas yang baik,” kata mantan Kepala Badan Intelijen Negara tersebut.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo resmi dimulai pada 6 Januari 2025, di 26 provinsi.

Tidak hanya pelajar, anak di bawah lima tahun (balita), ibu hamil, hingga ibu menyusui juga masuk daftar penerima program makan bergizi gratis. Mereka tersebar di 190 titik di 26 provinsi.

“Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis pada Minggu, 5 Januari 2025.