JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, hingga saat ini belum melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu penyebabnya adalah belum adanya Komando Distrik Militer (Kodim) di wilayah tersebut.

Diketahui bahwa Kodim di berbagai daerah dipercaya untuk menyiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab menyediakan makanan bergizi gratis.

"Saya rasa (MBG) belum jalan. Di pegunungan, anggaran belum tahu lewat mana masuk ke sana. Kebetulan belum ada kodim. Kodim itu kan yang dipercaya menyiapkan dapur, itu belum. Kita diminta sharing dari daerah, enggak mungkin," kata Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Menurut Spei, pelaksanaan MBG di wilayahnya juga terhambat karena aksesibilitas yang sulit, yang hanya diakses melalui jalur udara.

"Kemungkinan sulit jalan karena semua dengan pesawat. Kita dari ibu kota ke kecamatan pake pesawat," ujar dia.

Pihaknya akan berusaha merancang pelaksanaan program MBG setelah pulang dari retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

Desain program ini akan dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk mekanisme pengalihan anggaran untuk MBG.

Setelah pembahasan final, pemerintah kabupaten akan melakukan uji coba di ibu kota kabupaten.

"Baru (nanti) uji coba di ibu kota kabupaten. Tapi, itu belum ada persiapan karena baru dilantik," ujar dia.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis sudah dimulai sejak 6 Januari 2025.

Seturut rencana, pemerintah bakal menambah anggaran untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat sepanjang tahun ini.

Berdasarkan perhitungan BGN, dibutuhkan anggaran senilai Rp 100 triliun untuk membiayai MBG dari September-Desember 2025.