JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan pelaksanaan dari amanat UUD 1945. Program ini juga langkah tepat untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Hal itu dibahas dalam diskusi interaktif yang digelar Pusat Kajian Strategis Indonesia (Pustaka Institute Indonesia) dengan mengangkat tema "Kehadiran Program MBG Sebagai Pemenuhan Gizi Anak Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045" di Tebet, Jakarta Selatan.

Hadir sebagai narasumber yakni Sekjen Pejuang Muda Demokrat Wawan Sugianto, Akademisi Andra Bani Sagalane, Pengamat Politik Hadi Suprapto Rusli, dan Sekjen DPP Papera Nandang Sudrajat.

Wawan Sugianto menjelaskan kehadiran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu aplikasi Sila ke 5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat. Hal ini merupakan jalan bagi anak Indonesia seluruhnya khususnya kalangan menengah ke bawah bisa merasakan makanan bergizi untuk kebutuhan pangan mereka.

Ex Tim Fanta Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 ini juga menyoroti adanya penolakan MBG di wilayah Indonesia Timur khususnya Provinsi Papua. Menurut Wawan hal itu terjadi karena kurang harmonisnya hubungan pemerintah pusat dengan daerah.

?Program MBG merupakan kebijakan yang baik untuk anak-anak Indonesia khususnya di Wilayah Timur karena hal ini merupakan agenda pemerintah pusat untuk memeratakan kebutuhan pangan yang bergizi. Maka dari itu pemerintah harus betul-betul memperhatikan distribusi MBG khususnya di wilayah Indonesia timur," ujurnya, Jumat (25/4/2025).

Wawan juga mendorong agar program yang baik seperti MBG harus diperhatikan, jangan sampai program sebagus ini hanya untuk bahan bancakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Sementara, Andra Bani Sagalane mengungkapkan Indonesia merupakan negara hukum, untuk itu segala sesuatu yang ada harus berlandaskan hukum. MBG merupakan turunan dari UUD 1945 karena seluruh rakyat harus merasakan pangan yang cukup.



?Hari ini pemerintah membuktikan masyarakat harus makan bergizi. Berkat perangkat hukum yang ada maka MBG merupakan hal yang penting untuk kehidupan bangsa Indonesia,? ucapnya.

Perpres 2024 tentang makanan bergizi adalah landasan MBG hadir di Indonesia untuk anak-anak yang akan mencapai Indonesia Emas 2045. Program MBG merupakan kebijakan yang digalang pemerintah untuk mengentaskan stunting agar anak Indonesia bisa tumbuh dengan baik.

Senada, Nandang Sudrajat juga mengungkap MBG merupakan jalan agar stimulus ekonomi berjalan pada kalangan masyarakat menengah dan ke bawah. Distribusi pasokan kebutuhan MBG adalah salah satu jalan agar kehidupan perekonomian Indonesia tetap berjalan.

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama untuk menentukan agar ketahanan pangan lewat MBG bisa berjalan dengan baik. ?Pemenuhan kebutuhan MBG harus dilakukan pemetaan yang benar agar distribusi yang ada bisa tetap sasaran,? ucapnya.

Sementara, Hadi Suprapto Rusli mengungkapkan Program MBG memiliki beberapa manfaat yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia dan menghilangkan stunting yang ada. MBG harus bisa menjadi pelopor untuk Indonesia 2045 agar bisa bersaing dengan negara maju lainnya. Tapi di sisi lain, pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik akan tetapi pertumbuhannya tidak merata.

?Kehadiran MBG di harapkan bisa memertakan perekonomian yang ada agar Asta Cita bisa berjalan dengan baik. Perputaran uang dengan hadirnya MBG dapat menciptakan perputaran perekonomian yang baik agar kemerataan bisa tercapai,? katanya.

Untuk itu MBG harus dengan pemerataan yang adil mulai dari awal hingga akhir jangan sampai dikuasai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena program yang baik harus di eksekusi dengan benar.

Ya, kasus keracunan pada siswa pada Senin (14/4) baru pertama kali terjadi. Oleh karena itu sebelum menu MBG didistribusikan pada siswa, pengelola akan memberikan sampel untuk dicicipi dulu oleh guru

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah, memperketat pengawasan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan didistribusikan pada siswa Sekolah Dasar (SD) sebagai upaya mencegah kasus keracunan.

Kepala Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Batang Bambang Suryantoro Sudibyo di Batang, Kamis, mengatakan guru akan mencicipi menu MBG itu sebelum didistribusikan kepada para siswa sebagai upaya meminimalisasi hal yang tidak diinginkan.

"Ya, kasus keracunan pada siswa pada Senin (14/4) baru pertama kali terjadi. Oleh karena itu sebelum menu MBG didistribusikan pada siswa, pengelola akan memberikan sampel untuk dicicipi dulu oleh guru," katanya.

Kepada pengelola atau vendor penyedia menu MBG, kata dia, diharapkan lebih memperhatikan dalam pengawasan pada makanan itu, apalagi tidak semua siswa menyukai menu yang disajikan.

"Kami mohon bagi yang bertugas memasak bisa memperhatikan kesehatan anak. Yang jelas, dengan adanya kasus keracunan pada siswa maka kami memperketat pengawasan menu MBG," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Batang Didiet Wisnuhardanto mengatakan usai mendapatkan laporan pihaknya segera bergegas melakukan penyelidikan epidemiologi dan mengambil beberapa sampel untuk diperiksa.

Berdasar data hingga per 16 April 2025 disebutkan ada 60 siswa yang diduga mengalami gejala keracunan dengan ditandai mual, muntah, dan perut sakit.

"Penyebab masih dipelajari karena kami telah mengirim spesimen ke BP Labkesmas Semarang. Alhamdulillah, anak sudah sehat kembali dan bisa melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah," katanya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pengembang The Arthera Hill 2 Bekasi, PT Prisma Inti Propertindo buka suara terkait banjir yang terjadi pada Selasa (4/3/2025) kemarin. Di mana ketinggian banjir tersebut hampir menyentuh atap rumah.

Manajer Perizinan dan Sertifikasi PT Prisma Inti Propertindo, Ratna Damayanti menjelaskan kawasan The Arthera Hill dibangun sejak 2021. Sejak saat itu perumahan tersebut tidak pernah mengalami banjir, terutama pada curah hujan tinggi.

Hal ini dikarenakan perumahan mereka memiliki sistem drainase, water pond untuk menampung air hujan, serta tanggul guna mencegah luapan air sungai.

"Namun, derasnya debit air dari hulu pada pekan lalu menyebabkan banjir di banyak tempat di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Saat ini kondisi di The Arthera Hill 2 berangsur pulih," kata Ratna seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (13/3/2025).

Dalam kesempatan terpisah, bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Komunikasi PT Prisma Inti Propertindo menambahkan, perumahan The Arthera Hill 2 memiliki 2 sistem drainase yakni saluran induk dan saluran kavling.

Saluran induk berfungsi untuk mengatur air hujan yg masuk dari luar kawasan perumahan yg di buang ke kali. Sedangkan saluran kavling atau rumah di arahkan menuju water pond atau kolam retensi sebelum dibuang ke kali.

"Selain itu kita membuat pintu air di area water pond yang berfungsi untuk mencegah air kali masuk ke kawasan perumahan ketika debit air kali naik. Dan juga menggunakan sistem pompa air sebanyak 2 unit. Berfungsi untuk mendorong air dari wtp ke kali. Ketika pintu air di tutup," jelas Cahyo saat dihubungi detikProperti, Rabu (12/3/2025).

Water pond di perumahan The Arthera Hill 2 Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Ada pun ukuran dari water pond sendiri adalah 2 persen dari luas perumahan yakni sekitar 2.257 m². Luas ini telah sesuai dengan rekomendasi peil banjir. Untuk kedalaman water pond sendiri sekitar 2 meter.

Setelah banjir minggu lalu, pihak mereka berkomitmen akan meningkatkan infrastruktur dan drainase di perumahan agar kejadian seperti tidak terulang kembali.

"Kami terus meningkatkan infrastruktur dan drainase serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meminimalkan risiko banjir. Kami juga berkomitmen menjaga komunikasi dengan warga untuk memastikan solusi yang efektif," ujar Cahyo.

Perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi ketika banjir Foto: Dok. Istimewa

Ada pun, jumlah warga yang terdampak dari banjir minggu lalu adalah 300 KK yang rumahnya tersebar di lahan seluas 9 hektare. Menurut pantauan detikcom yang mengunjungi The Arthera Hill 2, Rabu (12/3/2025), banjir sudah surut. Beberapa warga terlihat sudah kembali ke rumah mereka untuk membersihkan lumpur yang mengendap di dalam.

Beberapa rumah terlihat sepi. Menurut warga setempat ada beberapa penghuni yang tengah bekerja dan ada pula yang memilih mengontrak sementara waktu.

Salah satu warga, Adam, membantu tim detikcom menuju lokasi sumber luapan air berasal yakni waterpond di samping perumahan tersebut. Water pond ini mirip dengan waduk, bentuknya seperti huruf L yang memanjang ke belakang perumahan.

Saat kami sampai, ketinggian air di dalam tanggul tersebut dalam kondisi aman. Namun, pagar pembatas antara water pond dengan area perumahan memang pendek.

Adam menyebut air di dalam waduk yang meluap dibuang menggunakan alat khusus yang berada di pinggiran tanggul. Alat tersebut disiapkan oleh pihak pengembang, PT Prisma Inti Propertindo.

Beberapa meter di belakang tanggul tersebut terdapat kali Cikarang. Pemisah antara kali dan water pond hanya berupa tanggul dari tanah yang saat ini telah bercampur dengan lumpur. Belum ada dinding beton permanen yang kokoh untuk menahan air kali. Saat terjadi luapan dari air limpahan Bogor, tanggul tanggul tanah tersebut tidak bisa menahan air masuk ke water pond. Air pun meluap hingga ke permukiman warga.

"Water pond ini 2 persen dari total luas perumahan dan mereka berasumsi ini aman. Padahal kenyataannya, ketika terjadi hujan cukup deras saja, selang waktu setengah jam, ini sudah meluap. Bahkan ke blok rumah saya itu tergenang. Sudah masuk rata dengan pintu," ungkap Adam.

Adam juga menyampaikan banjir di The Arthera Hill 2 pada minggu lalu, bukanlah yang pertama kali, melainkan kejadian kelima sejak perumahan The Arthera Hill 2 tahap I mulai ditempati. Bahkan banjir ke 4 dan 5 berlangsung hanya berselang 4 hari. Dengan ketinggian sekitar 3 meter yang hampir menenggelamkan 300 rumah di sana.

"(Banjir ke-2 kapan?) Sekitar 20 November 2024. Jadi selang waktunya itu berdekatan. (Banjir) Pertama ke kedua selang satu hari. Kedua ke ketiga itu selang sekitar satu minggu," sebut Adam.

(aqi/das)

JAKARTA - Survei terbaru Indikator Politik Indonesia mengungkap sebanyak 87,1% responden atau mayoritas masyarakat setuju dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak 6 Januari 2025.

?Pertama, kita tanya dulu, tahu tidak Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang sudah dilaksanakan sejak 6 Januari 2025. Yang tahu besar sekali, sebanyak 91,3%. Dari 91,3% yang mengaku sangat puas dan puas mencapai 64,6%,? ungkap Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam Rilis Temuan Survei Nasional: ?Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih? secara virtual, Senin (27/1/2025).

Dalam hasil survei yang sama turut terungkap mayoritas masyarakat menilai, Program Makan Bergizi Gratis tersebut akan membantu pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia dengan persentase sangat percaya dan percaya mencapai angka 76,9%.

Selain itu, sebanyak 78,4% responden meyakini Program MBG dapat membantu mengatasi masalah stunting di Indonesia. Adapun masyarakat yang menilai program MBG cukup atau sangat baik dalam membantu meningkatkan kegiatan usaha kecil di masyarakat mencapai 74,2%.

?Kemudian, meski tampak kritik warga juga sangat besar terkait kecukupan nilai gizi dan penyelenggaraan yang bersih dari praktik korupsi, mayoritas warga tetap puas atas pelaksanaan program yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu yakni, 64.6%,? kata Burhanuddin

Program Makan Bergizi Gratis, disebut Indikator Politik Indonesia, sangat erat kaitannya dengan isu-isu utama yang berkenaan langsung dengan kehidupan warga sehari-hari.

?Hampir separuh warga menilai bahwa program tersebut sebaiknya diberikan kepada seluruh anak di Indonesia (47.4%),? katanya.

Jakarta -

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut mengawasi program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah berjalan sejak awal pekan ini. BPOM menyebut pihaknya melakukan pengawasan kualitas makanan yang akan didistribusikan

"Badan POM sudah berperan di front terdepan untuk kesuksesan makan bergizi gratis ini," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2024).

"Mulai dari tahap bagaimana mengevaluasi produk yang akan diberikan, bagaimana dapurnya bagaimana produknya," lanjut dia.

Ikrar menjelaskan, pihaknya berupaya untuk menjaga kualitas makanan pada program MBG sampai ke para penerima manfaat. BPOM akan langsung mencegah pendistribusian jika menemukan makanan yang tidak layak.

Ikrar mengungkap sempat menemukan adanya sayur basi. Pihaknya lalu menarik sayur basi itu sebelum didistribusikan.

"Nah beberapa laporan dari Balai Nesar POM yang ada di bawah koordinasi kami itu melaporkan dan setelah itu telah disampaikan ke satuan kerja untuk pembagian itu dan itu sudah dicegah," jelas Ikrar.

"Ada sayur yang basi intinya begitu, sayur yang basi ini kita cegah untuk tidak dimakan, tidak didistribusikan itu contohnya," sambung dia.

Ikrar mengatakan BPOM dilibatkan untuk melakukan pengawasan terhadap makan bergizi gratis ini. Dia menyebut pengawasan sangat penting untuk mencegah terjadinya keracunan.

"Intinya kan begini tupoksi badan pengawas obat dan makanan mencegah terjadinya makanan yang diberikan kepada para anak sekolah ini bisa menyebabkan misalnya sebuah keracunan atau mungkin gizinya tidak pas," pungkas Ikrar.

Simak juga Video 'Makan Bergizi Wajib Penuhi Pengelolaan Keamanan Makanan':

[Gambas:Video 20detik]

(ond/whn)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendatangi KPK. Maruarar dan Fahri meminta bantuan KPK untuk membangun sistem pencegahan korupsi di kementeriannya.

"Tujuan kami di sini adalah meminta bantuan KPK untuk membentuk membuat sistem pencegahan korupsi di Kementerian kami," kata Maruarar di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Maruarar meminta perwakilan KPK bergabung dalam inspektorat khusus bidang strategis di kementeriannya. Dia menegaskan transparansi merupakan hal paling penting untuk mencegah korupsi.

"Juga di beberapa bidang yang strategis di kementerian kami, supaya keterbukaan publiknya sesuai juga dengan asas KPK juga kami bisa langsung duplikasi dengan orang-orang yang memang sudah siap dan selama ini sudah membantu KPK," sebutnya.

Maruarar juga berharap KPK mau menyerahkan lahan sitaan kasus korupsi untuk digunakan sebagai lahan perumahan rakyat. Dia mengatakan ketersediaan lahan penting untuk memenuhi kebutuhan rumah warga.

"Supaya tanah-tanah dari koruptor bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah. Dan kami merasa mendapatkan dukungan yang luar biasa," sebutnya.

"Jadi sistemnya juga akan dibuat, orangnya juga dibuat, dan kemudian akan ada tindak lanjut lagi dan saya rasa ini adalah pertemuan yang sangat produktif," tambahnya.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto yang akan dijalankan oleh Kementerian PKP. Tanak mengatakan akan menginventarisir aset kasus korupsi yang dapat dimanfaatkan.

"Jadi aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan rumah rakyat," kata Tanak.

(ial/haf)