Bupati Bandung, Dadang Supriatna menyuarakan kegelisahannya atas lambannya Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menetapkan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Bandung. Padahal, langkah ini sangat krusial untuk mendukung suksesnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Aspirasi itu disampaikannya secara langsung saat menghadiri acara Halal bi Halal bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bandung, sekaligus sosialisasi Program MBG yang digelar di Gedung Mochammad Toha, Soreang, Kamis (24/4).

"Mumpung ada BGN di sini, saya ingin menyampaikan aspirasi. Dari kuota Kabupaten Bandung yang sebanyak 361 titik lokus SPPG, sampai sekarang baru terealisasi 15 titik lokus SPPG. Satu titik lokus SPPG untuk melayani 3.500 jiwa," ungkap Bupati yang akrab disapa Kang DS ini.

Ia menegaskan masyarakat Kabupaten Bandung sangat antusias menyambut program MBG ini. Bahkan dukungan juga datang dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pondok pesantren dan lembaga keagamaan.

"Jadi, ini aspirasi saya langsung, bisakah BGN mempercepat dengan mempermudah proses penentuan titik lokus SPPG?" tanya dia.

Kang DS menjelaskan, Pemkab Bandung melalui Dinas Koperasi dan UKM siap mendukung pembiayaan melalui dana APBD untuk pendirian Koperasi Merah Putih di 280 desa dan kelurahan, Bahkan Bank Bjb juga siap membantu menyukseskan program ini.

"Termasuk para pengelola pondok pesantren sudah hampir 60 pesantren juga menyatakan siap untuk menjadi SPPG. Dari PCNU Kabupaten Bandung juga siap membantu berperan aktif, tidak hanya mau jadi penonton," tutur Kang DS.

Kang DS mengingatkan bahwa program MBG bukan sekadar wacana, melainkan janji politik presiden yang harus terealisasi mulai 2025 hingga 2030. Bahkan targetnya akhir Desember 2025 ini program MBG sudah bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia.

"Kepada BGN, mohon bantuannya untuk segera memutuskan lokus SPPG berdasar aspirasi dari pimpinan pesantren. Jadi, jangan terkesan menghambat atau mempersulit proses penentuan titik lokus SPPG. Kepada Yang Terhormat Anggota Komisi IX DPR RI Bapak Asep Romny Romaya kami juga mohon dorongannya, demi kemajuan bangsa," ucap Kang DS.

Kepala Dinas KUKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin menambahkan, Sosialisasi Program MBG dan Pembentukan Koperasi Merah Putih ini akan sangat bermanfaat bagi peserta sosialisasi dari seluruh pengurus NU Kabupaten Bandung, mulai dari tingkat ranting PARNU dan PRNU, termasuk MWC sampai PCNU.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin menambahkan, pihaknya terus menggencarkan sosialisasi pendirian Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai tulang punggung program MBG. Koperasi ini merupakan amanat dari Inpres Nomor 9 Tahun 2025.

"Pak bupati sangat cepat merespon Inpres ini dengan menggratiskan biaya pendirian koperasi di 280 desa dan kelurahan," ujar Dindin.

Pihaknya menargetkan, pembentukan KMP di 280 desa/kelurahan sudah bisa terlaksana sebelum peringatan Hari Koperasi 12 Juli 2025.

"Secara bertahap sesuai arahan pak bupati di beberapa desa yang sudah terbentuk KMP akan kita dorong untuk percepatan untuk segera djadikan SPPG," pungkas Dindin.

Berbagai cara dilakukan pengembang untuk menjual property di masyarakat. Salah satu cara terbaru adalah menggabungkan proses pilih unit dengan akad yang dilakukan saat itu juga.

Strategi itu dilakukan oleh Arrayan Group saat memasarkan perumahan Socia Garden di Karawang. Sebanyak 112 unit rumah di Kawasan perumahan itu laku terjual dalam hitungan jam melalui Pemilihan Nomor Urut Pemesanan (NUP) tahap Kedua.

Pada pemasaran itu calon pembeli tidak hanya berkesempatan memilih unit-unit tetapi juga dapat langsung melakukan akad. Menggabungkan launching sekaligus akad kredit massal dalam satu kegiatan merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh pengembang properti. Terobosan ini dilakukan dalam rangka ulang tahun pertama Kawasan Perumahan Socia Garden Karawang.

Commercial & Retail Marketing Director Arrayan Group, Stephanie Nany Ratnawati mengungkapkan bahwa kesuksesan akad instan saat penawaran perdana tahap dua tidak terlepas dari dukungan perbankan.

"Pengumpulan NUP dilakukan sejak awal Januari, hari ini (Sabtu, 22 Februari 2025) kami sukses sold out sebanyak 112 unit," tuturnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (23/2/2025).

Stephanie melanjutkan Socia Garden Karawang mengusung konsep hunian 'Green and Smart Living'. Selain penyediaan ruang terbuka hijau lebih banyak, Socia Garden Karawang juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang gaya hidup kekinian.

Kawasan perumahan seluas 17 hektar ini berada pada wilayah strategis di Karawang, Jawa Barat, tepatnya Jalan Raya Lingkar Tanjungpura, Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur. Selain berbatasan langsung dengan Cikampek dan Bekasi, Karawang Timur juga tidak jauh dari Purwakarta dan Bandung. "Lokasi kami berjarak hanya beberapa menit dari pusat kota Karawang," imbuhnya.

Diyakini wilayah ini menawarkan berbagai keuntungan menarik bagi penduduk sekitar maupun investor properti, lantaran didukung kawasan industri dengan Upah Minimun Regional (UMR) terbaik di Indonesia.

Selain itu, Karawang Timur juga didukung ketersediaan infrastruktur wilayah yang memadai dan terintegrasi. Aksesibilitas masyarakat menuju kawasan tergolong cukup mudah dengan kelengkapan infrastruktur transportasi umum seperti jalan tol, LRT, MRT, dan Kereta Cepat Whoosh yang melintasi Karawang.

Di dalam kawasan perumahan sendiri, kawasan hunian modern dua lantai dengan sentuhan gaya desain Scandinavian ini menawarkan layout ruangan terbaik. Dilengkapi smart door lock system dan utility kabel listrik dan telekomunikasi underground bagi peningkatan keamanan serta kenyamanan rumah.

Kawasan dikelilingi jogging track dan area terbuka hijau, bahkan tersedia club house dan kolam renang untuk menambah kebugaran setiap penghuninya. Seiring dengan dengan ketersediaan fasilitas komersial dan rumah sakit dalam kawasan, ke depan Perumahan Socia Garden dipastikan bakal makin bersinar di Kota Karawang.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka peluang pengembangan kawasan permukiman baru di sekitar kawasan Stasiun Kereta Cepat Karawang. Adapun stasiun tersebut baru saja diresmikan, Selasa (24/12/2024).

AHY mengatakan, pembangunan kawasan permukiman ataupun perumahan baru di sekitar Stasiun Karawang diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong dari pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

"Kita juga perlu mengembangkan kawasan pemukiman baru, kawasan perumahan yang juga bisa semakin meningkatkan ekonomi masyarakat di sana," kata AHY, ditemui di Stasiun Whoosh Halim, Jakarta.

Pihaknya juga terus mengkoordinasikan kementerian-kementerian di bawah naungan Kemenko IPK, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kememterian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menyangkut rencana tersebut.

"Saat ini semua terintegrasi di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Saya rasa semakin baik koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Kementerian ATR BPN, termasuk juga dengan Kementerian Perumahan," ujar AHY.

Di samping itu, AHY juga menyebut, kehadiran Stasiun Karawang ini diperkirakan dapat menambah jumlah penumpang Whoosh sebanyak 3.000 sampai 5.000 penumpang baru setiap harinya. Jumlahnya proyeksikan akan makin meningkat seiring dengan penyelesaian jalan akses ke stasiun anyar ini.

"Diperkirakan dengan hadirnya stasiun baru ini 3.000 sampai 5.000 penumpang bisa bertambah setiap harinya. Bahkan jika sudah terintegrasi secara utuh akses jalan menuju stasiun Karawang ini termasuk dari stasiun menuju ke pusat kota Karawang bisa bertambah hingga belasan ribu," lanjut AHY.

Sementara itu, Direktur Utama KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, menjelaskan telah tersedia shuttle bus gratis dari stasiun menuju pusat perbelanjaan Villagio. Ke depan transportasi pengumpan juga akan disediakan menuju pusat kota Karawang.

"Untuk menuju ke pusat kota Karawang bisa ditempuh dalam 30 menit saja, sudah ada shuttle bus, gratis menuju ke Grand Outlet, Villagio dan akan ada public transport feeder," kata Dwiyana, dalam sambutannya di acara pembukaan Stasiun Karawang.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka peluang untuk membangun kawasan permukiman baru di sekitar Stasiun Whoosh Karawang.

AHY menyebut, pembangunan kawasan permukiman baru di sekitar stasiun kereta cepat itu dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian di sekitar kawasan stasiun.

“Kita juga perlu mengembangkan kawasan permukiman baru, kawasan perumahan yang juga bisa semakin meningkatkan ekonomi masyarakat di sana [Karawang],” kata AHY saat ditemui di Stasiun Whoosh Halim, Selasa (24/12/2024).

AHY akan terus berkordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait rencana pembangunan permukiman baru tersebut.

“Yang jelas karena saat ini semua terintegrasi di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, saya rasa semakin baik koordinasi,” ujar AHY.

Adapun, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mulai mengoperasikan Stasiun Whoosh Karawang untuk melayani naik turun penumpang kereta cepat pada Selasa (24/12/2024).

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menyampaikan, pada tahap akan ada 10 perjalanan kereta yang bakal berhenti di Stasiun WHOOSH Karawang.

Lalu, pada tahap selanjutnya atau pada Februari 2025, KCIC bakal menambah pengoperasian kereta yang berhenti di Stasiun Whoosh Karawang menjadi 31 perjalanan kereta.

“Selanjutnya nanti akan ada tahapan kedua, di mana memang frekuensi KA kita rencanakan per 21 Februari [2025] bertambah menjadi 62 KA per hari dan akan ada 31 KA yang berhenti di stasiun Karawang,” ucap Dwiyana.

Lebih lanjut, Dwiyana menuturkan, pihaknya juga menyiapkan shuttle bus yang nantinya dapat membawa penumpang Whoosh dari stasiun ke pusat kota Karawang.

Selain itu, nantinya juga terdapat transportasi publik yang disediakan untuk membawa penumpang ke kota Karawang.

“Untuk menuju ke pusat kota Karawang bisa ditempuh dalam 30 menit saja, sudah ada shuttle bus, gratis, menuju ke Grand Outlet,” pungkasnya.

Dwiyana menargetkan pada tahap pertama akan ada 3.000 sampai 5.000 penumpang yang naik Whoosh dari Karawang setiap harinya.

“Sehingga kita harapkan sesuai proyeksi 3.000 sampai 5.000 penumpang dengan kondisi jalan akses saat ini bisa kita jalankan,” tutur Dwiyana.

Efisiensi menjadi strategi penting yang berperan menunjukkan bahwa membangun rumah untuk rakyat tidak selalu harus dimulai dari nol

Jakarta (ANTARA) - Baru 2 pekan setelah dilantik pada 20 Oktober 2024, Pemerintahan Prabowo-Gibran langsung bergerak cepat dengan menjalankan sejumlah strategi cepat untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun bagi masyarakat kecil.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2022, Indonesia mengalami backlog kepemilikan atas perumahan sebesar 11 juta. Sebanyak 93 persen backlog kepemilikan berasal dari MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) serta sebanyak 60 persen didominasi oleh MBR yang bekerja pada sektor informal.

Kondisi backlog tersebut kemudian semakin dipersulit dengan situasi kian banyaknya penduduk produktif Indonesia saat ini yang merupakan generasi sandwich, sebuah generasi produktif yang terpaksa harus menjadi sumber ketergantungan usia rentan atau lansia dan di saat bersamaan juga harus memberikan kehidupan layak kepada generasi muda atau anak-anak.

Situasi ini tentunya perlu segera direspons cepat oleh Pemerintah melalui Program 3 Juta Rumah per tahun. Program 3 Juta Rumah merupakan program Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam rangka membantu masyarakat kecil untuk memiliki tempat tinggal layak huni.

Program 3 Juta Rumah per tahun terdiri dari pembangunan dua juta rumah di perdesaan dan pembangunan satu juta apartemen di wilayah perkotaan. Pembangunan dua juta rumah di perdesaan bertujuan untuk mendukung desa sebagai sumber ketahanan pangan sekaligus desa wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pedesaan.

Sementara itu, pembangunan satu juta apartemen per tahun di wilayah perkotaan bertujuan untuk membantu masyarakat yang bekerja di wilayah perkotaan untuk memiliki tempat tinggal dekat dengan tempat kerjanya.

Agar masyarakat kecil dapat segera merasakan program tersebut, maka Pemerintah bergerak cepat untuk mewujudkan hal itu melalui tiga strategi yakni keterbukaan publik, efisiensi, dan inovasi.

Lalu bagaimana peranan ketiga strategi tersebut dalam rangka mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun bagi rakyat kecil?

Keterbukaan publik

Strategi pertama dalam rangka mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun adalah dengan melakukan keterbukaan publik. Kerterbukaan publik yang dimaksud untuk membuat Program 3 Juta Rumah menjadi terbuka dan transparan dengan melibatkan pengawasan publik dan aparat hukum secara ketat.

Pelibatan tersebut dimulai dari tahapan sebelum kegiatan, awal kegiatan, pertengahan, sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan program penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Strategi ini penting untuk diterapkan mengingat Program 3 Juta Rumah merupakan program sangat besar yang melibatkan seluruh lini usaha, seperti untuk pembangunan dua juta rumah di pedesaan melibatkan badan usaha milik desa (BUMDes) dan pengembang-pengembang berskala UMKM. Adapun pembangunan 1 juta apartemen di wilayah perkotaan melibatkan para pengembang besar, baik domestik maupun internasional sampai dengan kementerian/lembaga negara lainnya.

Salah satu gebrakan untuk mewujudkan adalah dengan menyiapkan call center yang akan menerima semua informasi dan laporan terkait dugaan maupun kasus pemerasan, korupsi, penyelewengan dan pungutan liar dalam penyelenggaraan perumahan untuk masyarakat.

Gebrakan lainnya adalah dengan membuka forum diskusi publik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan mulai dari pelaku usaha sampai dengan awak media massa guna memberikan masukan kepada pemerintahan.

Tidak hanya itu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai institusi yang diamanatkan oleh pemerintah untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah bakal meningkatkan pengawasan super ketat di lingkungannya dalam rangka mencegah praktik korupsi dan pungutan liar.

Strategi keterbukaan publik bertujuan untuk melakukan pencegahan korupsi di dan pungutan liar tahap paling dini yang dapat berkontribusi pada penurunan harga rumah bagi masyarakat kecil.Pemanfaatan Rusun Pasar Rumput

Strategi berikutnya yang dijalankan untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah adalah dengan melakukan efisiensi. Salah satu langkah yang diambil dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset-aset perumahan yang telah terbangun di era pemerintahan sebelumnya.

Pemanfaatan Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta, yang telah terbangun sejak tahun 2021, menjadi tahap awal dari upaya pemanfaatan tersebut. Rusun ini memiliki kapasitas sebanyak 1.984 unit hunian tipe 36 yang ada di lantai 4--25, rusun ini juga dilengkapi dengan pasar dengan 967 kios dan los 350 di lantai 1-2 serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang lengkap.

Dalam Program 3 Juta rumah, Rusun Pasar Rumput diprioritaskan bagi korban terdampak kebakaran Manggarai dan warga yang akan terdampak penataan Kawasan Sungai Ciliwung.

Kemudian masyarakat yang diprioritaskan untuk menghuni rusun tersebut adalah para guru yang belum memiliki rumah pertama, personel TNI-Polri berpangkat dan bergaji rendah, serta para ASN bergaji rendah.

Mengingat mayoritas penghuni rusun tersebut merupakan masyarakat kecil, dengan demikian pemerintah berupaya untuk menurunkan harga sewa unit Rusun Pasar Rumput. Rencananya harga sewa unit rusun tersebut akan berkisar mulai dari Rp1.250.000 per bulan sampai dengan Rp2.250.000 per bulan.

Adapun bagi masyarakat yang terdampak kebakaran Manggarai dan relokasi Sungai Ciliwung mendapatkan keringanan berupa gratis biaya sewa selama setahun di Rusun Pasar Rumput.

Pemanfaatan Rusun Pasar Rumput merupakan langkah awal dari strategi efisiensi dengan memanfaatkan aset-aset rusun yang telah dibangun oleh pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

Memanfaatkan lahan sitaan koruptor

Strategi selanjutnya dalam gerak cepat mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun melalui inovasi dengan salah satunya memanfaatkan lahan-lahan sitaan yang disita oleh aparat penegak hukum dari para koruptor.

Salah satu lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu penyediaan perumahan bagi masyarakat kecil adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari tangan koruptor.

Pemanfaatan lahan-lahan sitaan tersebut tentunya bisa menjadi terobosan bagi penyediaan rumah bagi rakyat, terutama dalam mengurangi beban anggaran untuk pembebasan lahan karena lahan-lahan sitaan berstatus resmi milik negara. Pemanfaatan lahan sitaan untuk penyediaan rumah bagi rakyat juga dapat memberikan efek jera kepada koruptor dan memberikan peringatan keras kepada oknum yang berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi di kemudian hari.

Inovasi-inovasi seperti pemanfaatan lahan sitaan diperlukan untuk memecahkan masalah keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah. Anggaran perumahan sendiri untuk tahun 2025 sangat terbatas, yakni sebesar Rp5,07 triliun, dengan Rp1,2 triliun di antaranya dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan IKN. Pemanfaatan lahan sitaan tersebut tentunya dapat sangat membantu anggaran perumahan yang terbatas pada tahun depan.

Upaya penyediaan rumah bagi rakyat di Indonesia memang membutuhkan strategi-strategi yang di luar kebiasaan atau out of the box yang diharapkan menjadi terobosan-terobosan penting.

Efisiensi menjadi strategi penting yang berperan menunjukkan bahwa membangun rumah untuk rakyat tidak selalu harus dimulai dari nol, tapi bisa diwujudkan dengan pemanfaatan dan optimalisasi aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah.

Keterbukaan publik dan inovasi merupakan strategi-strategi yang berperan dalam mengupayakan penurunan harga rumah bagi rakyat semua lapisan melalui upaya pencegahan korupsi dan pemanfaatan lahan sitaan dari koruptor sehingga dapat meringankan beban anggaran Pemerintah.

Pun meringankan beban bagi masyarakat bawah untuk mendapatkan hunian layak.

Editor: Achmad Zaenal M

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024