...MBG adalah program dengan visi jangka panjang, sehingga seharusnya kerangka regulasinya berbentuk Peraturan Pemerintah (PP). Namun demikian, katanya, PP perlu berdasarkan Undang-Undang, dan hal tersebut membutuhkan waktu lama untuk membuatnya

Jakarta (ANTARA) - CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih mengatakan, terdapat tiga rekomendasi guna meningkatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), meliputi pembuatan regulasi, peningkatan kualitas perencanaan, serta memastikan pemenuhan gizi dan keamanan pangan.

Dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis, (6/2) Diah Satyani Saminarsih mengatakan, MBG adalah program dengan visi jangka panjang, sehingga seharusnya kerangka regulasi nya berbentuk Peraturan Pemerintah (PP). Namun demikian, katanya, PP perlu berdasarkan Undang-Undang, dan hal tersebut membutuhkan waktu lama untuk membuatnya.

"Maka dalam waktu singkat sebenarnya bisa dikeluarkan Perpres untuk MBG. Jadi jangan Perpres untuk BGN saja, tapi Perpres untuk MBG sebagai midpoint, sebelum sama-sama tujuannya adalah mengeluarkan PP," kata Diah.

Beberapa hal lainnya yang perlu diatur, menurut Diah adalah koordinasi dan peran pemerintah daerah serta pendayagunaan masyarakat sipil, contohnya kader kesehatan, ibu-ibu PKK, dalam program ini. Menurutnya, hal ini perlu dimasukkan ke Peraturan Presiden guna memperjelas pengertian serta memitigasi konflik kepentingan.

"Rekomendasi kedua adalah memperkuat kualitas perencanaan atau menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi berjenjang dalam program MBG," dia melanjutkan.

Hal tersebut, katanya, dapat dilakukan dengan membuka forum konsultasi publik. Dia mencontohkan, dengan kanal laporan daring, orang dapat melaporkan berbagai temuan, mulai dari yang sederhana seperti pujian atau komplain soal rasa menu, hingga hal kompleks seperti pelanggaran prosedur.

Diah menilai, hal itu akan membuat publik merasa turut memiliki andil dalam program itu.

Hal lain yang dapat dilakukan, katanya, adalah membentuk komite pemantauan yang berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten, atau provinsi, agar komunitas juga dapat memantau.

"Rekomendasi ketiga adalah memastikan pemenuhan gizi dan keamanan pangan. Ini yang amat sangat penting," katanya.

Berdasarkan survei CISDI, dari 29 menu MBG yang dipantau lewat media pada 6-17 Januari 2025, hanya 5 menu atau 17 persen yang memenuhi target 30-35 persen angka kecukupan gizi (AKG) yang ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan 28 tahun 2019.

"Dan 45 persen sampel menu menambahkan makanan ultraprocessed food, jadi yang berupa produk susu kemasan berperisa yang tinggi gula," katanya.

Petunjuk teknis MBG, katanya, juga belum memasukkan batasan-batasan jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dimasukkan dalam menu.

Selain itu, selama periode yang sama, ada dua kasus keracunan yakni di Sukoharjo dan Nunukan. Dia pun menyoroti pentingnya penerapan sistem manajemen keamanan pangan serta panduan yang komprehensif mengenai standar gizi dan tata kelola.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mengkritik pemberian susu Ultra High Temperature (UHT) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemberian susu UHT dinilai tidak selaras dengan semangat MBG untuk memberikan gizi optimal kepada anak-anak sekolah.

Menurut CEO dan Founder CISDI, Diah Satyani Saminarsih, susu UHT memiliki kandungan gula yang sangat tinggi sehingga tidak disarankan diberikan kepada anak-anak.

“Jadi susu UHT itu tinggi gula. Dan itu yang kita selalu hindari, karena (susu) itu akhirnya masuknya ke dalam kategori minuman berpemanis dalam kemasan,” ujar Diah.

Sebagai informasi, susu UHT merupakan jenis susu yang telah dipanaskan pada suhu lebih dari 135 derajat Celsius selama beberapa detik.

Berdasarkan artikel yang ditinjau oleh dr. Merry Dame Cristy Pane, kandungan susu UHT tidak begitu lengkap bila dibandingkan susu formula. Di samping itu, kandungan zat besi, misalnya, pada susu UHT cukup rendah. Padahal, zat besi memiliki peranan penting mencegah terjadinya anemia dan menjaga kesehatan sel-sel tubuhnya.

Diah juga turut menyoroti ketidakjelasan tujuan dan target yang ingin dicapai melalui program MBG. Menurut ia, pemerintah tidak pernah secara gamblang menjelaskan sasaran yang jelas dan selama hanya menerangkan peningkatan gizi semata kepada masyarakat.

Ditambahkan oleh Diah bahwa pemerintah harus jelas sasaran dari program MBG. Semisal, “Apa yang mau dikoreksi (dari MBG)? untuk usia berapa? dan mau mengurangi makanan yang tinggi gula garam lemaknya kah?

“Hal-hal semacam itu yang kita juga harus perjelas dengan lebih clear, program ini mau seperti apa?” katanya.

Hal yang tidak kalah penting. Lanjut Diah, adalah penerapan standar gizi dari program MBG. Jangan sampai, pemberian MBG kepada anak sekolah sekadar menyesuaikan dengan anggaran semata. 

“Yang tidak kalah penting adalah standar isinya itu apa dari makan bergizi gratis ini? Karena kita juga mengetahui dari yang disiapkan yang disiarkan Rp 10.000 itu standarnya apa? Apa kecukupan gizinya? Kan bukan hanya untuk kenyang, ya kan? Namanya juga makan bergizi gratis,” ungkap Diah.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News