Perusahaan swasta turut menyumbang dalam membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah. Salah satunya, PT Adaro Energy Indonesia (ADRO) akan mulai membangun perumahan MBR di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Boy Thohir selaku Presiden Direktur Utama Adaro akan melakukan groundbreaking pada Maret 2025 mendatang. Hal itu disampaikannya usai menghadiri forum diskusi di Menara Kadin Indonesia.

"Ya, rencananya bulan depan Boy Thohir (groundbreaking di Kalsel)," ujar Ara di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Ia menyebut ini Boy Thohir ingin membantu memberikan sumbangan. Adapun untuk jumlah rumah yang akan dibangun oleh Adaro belum diketahui.

Di samping itu, Ara menyarankan agar pengembang untuk melakukan efisiensi dalam membangun perumahan. Hal itu dengan menjalankan konsep central purchasing, yakni membeli material secara masif untuk mendapat harga lebih terjangkau.

"Misalnya satu saja bicara soal semen. Semen itu kalau bisa anggota Kadin dikonsolidasi, belanja semen yang bisa bareng-bareng, 200 pengembang, harusnya itu ada efisiensi yang luar biasa. Belum lagi cat, besi, kaca, dan sebagainya," jelasnya.

Ia menyebut cara tersebut akan sangat bermanfaat bagi pengembang lantaran bisa mendapatkan potongan harga. Dengan begitu keuntungan perusahaan akan meningkat.

Sebelumnya diberitakan, Ara mengungkapkan akan ada groundbreaking untuk Program 3 Juta Rumah pada Desember 2024 lalu. Proyek hunian ini akan dilakukan di dua daerah, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR). Proyek ini akan dibantu oleh perusahaan swasta yakni PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan PT Adaro Energi Tbk (ADRO).

Hal ini ia sampaikan kepada awak media setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda pada Rabu (28/11/2024) lalu.

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa yang akan memulai groundbreaking. Dari diskusi sama saya, mungkin ada BRAU di Kalimantan Timur, kemudian Adaro di Kalimantan Selatan," kata Ara.

Namun, rencana tersebut sempat mundur, Ara menyampaikan Adaro akan membangun rumah untuk MBR pada Januari 2025.

"Kita sudah dapat bantuan 250 rumah dari Agung Sedayu. Tanggal 27 Desember dari BRAU akan membangun rumah di kawasan luar tambangnya untuk masyarakat di Berau sana. Dari Adaro mudah-mudahan Januari (2025) akan jalan usahanya," tutur Ara.

Hal itu dikatakannya dalam acara Peresmian Rumah Susun Rancaekek dan Solikan Jeruk serta Peluncuran Program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan Melalui Fasilitas Rumah Susun dan Pemberdayaan Ekonomi, di Rusun Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/12/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengusulkan agar sumber pendanaan untuk program makan bergizi gratis (MBG) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Corporate Social Responsibility (CSR), atau sumber dana lain yang lebih fleksibel.

Menurut Selly, pendanaan program ini sebaiknya tidak bersumber dari zakat agar tidak mengganggu hak para penerima zakat atau mustahik.

Selly menekankan bahwa program makan bergizi gratis merupakan tanggung jawab bersama yang seharusnya menjadi bagian dari kebijakan sosial dan anggaran negara.

“Pendanaan program semacam ini lebih tepat jika bersumber dari APBN, CSR, atau sumber dana lain yang lebih fleksibel dalam penggunaannya, sehingga tidak mengganggu fungsi utama zakat sebagai bagian dari ibadah dan hak mustahik,” kata Selly, saat dihubungi, pada Kamis (16/1/2025).

Selly mengatakan, zakat adalah instrumen ibadah yang penggunaannya ditentukan secara spesifik sesuai syariat, yakni untuk delapan golongan (asnaf) yang disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60.

Menurutnya, penggunaan zakat harus tetap menjaga keadilan dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

“Meskipun program makan bergizi gratis memiliki tujuan yang baik, penggunaannya dari dana zakat harus benar-benar dipastikan menyasar golongan yang berhak, seperti fakir dan miskin, tanpa melanggar ketentuan agama,” ucap dia.

Selly juga menyoroti bahwa pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam aturan tersebut, zakat dikelola oleh lembaga yang memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan prinsip syariat dan perundang-undangan.

Jika usulan ini ingin diterapkan, harus ada kajian mendalam agar tidak terjadi penyimpangan atau penafsiran yang melampaui batas kewenangan.

"Fondasi hukumnya harus terbangun terlebih dahulu. Jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaannya,” tambah dia.

Politikus dari PDI-P ini menegaskan bahwa usulan penggunaan zakat sebagai sumber pendanaan untuk program makan bergizi gratis memerlukan kehati-hatian yang tinggi.

Komisi VIII DPR RI menghargai niat baik dari usulan tersebut, namun Selly menegaskan bahwa zakat tidak seharusnya menjadi sumber pendanaan untuk program yang cakupannya luas dan belum tentu sepenuhnya relevan dengan asnaf yang diamanatkan.

“Kami mengajak semua pihak untuk terus mendukung program-program pemenuhan gizi masyarakat dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis kebijakan yang komprehensif,” tutur dia.

Usulan penggunaan zakat untuk pendanaan program makan bergizi gratis ini disampaikan oleh Ketua DPD, Sultan Najamuddin.

Ia mengusulkan agar masyarakat dilibatkan dalam pendanaan program ini, mengingat tidak mungkin semua anggaran negara hanya dialokasikan untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo dan Mas Gibran ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kita tahu bahwa anggaran tidak mungkin seluruhnya dipakai untuk itu," ujar Sultan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan berpendapat, bahwa nilai zakat yang besar dapat dimanfaatkan untuk pendanaan program Makan Bergizi Gratis.

Dia juga menekankan bahwa semangat gotong royong dan dermawan merupakan bagian dari DNA masyarakat Indonesia.

“Saya melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa ini tidak kita manfaatkan juga,” ujar dia.

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait optimistis bahwa target pemerintah untuk membangun 3 juta perumahan rakyat dapat tercapai.

Keyakinan ini disampaikan menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta setiap kementerian untuk menerapkan semangat kolaborasi dan gotong-royong dalam implementasi program tersebut.

Ara, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa salah satu contoh nyata kolaborasi lintas kementerian telah dilakukan melalui pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

"Ada dua tempat, di sini Rancaekek, satu lagi di Solokanjeruk. Selama sebulan ini, Pak Mendagri memimpin rapat di rumahnya dua kali, melalui Zoom beberapa kali, dikasih arahan koordinasi dan saya juga mendengar dengan kebijakan yang dilakukan hari ini membuktikan Pemda Jawa Barat dan juga tiga kota tadi, dua kota dan satu kabupaten itu bekerja dengan kolaborasi yang luar biasa," ungkap Ara usai meresmikan Rusunawa di Kecamatan Rancaekek, Rabu (18/12/2024).

Lebih lanjut, Ara menyoroti pentingnya keterlibatan perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah serta Rusunawa di Jawa Barat.

"Saya mendengar terima kasih karena CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bandung, di Jawa Barat juga sudah mulai terjadi. Artinya, gotong-royong terjadi di sini. Jadi termasuk dari Baznas juga, sangat membantu sekali," jelasnya.

Dia mengakui bahwa jika upaya mewujudkan misi Presiden hanya bergantung pada Kementerian yang dipimpinnya, program tersebut tidak akan terwujud.

Hal ini dikarenakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) saat ini hanya memiliki anggaran sebesar Rp 5 triliun.

"Kalau mengandalkan hal itu tidak mungkin, tapi ada kerja sama dengan kementerian Pak AHY, Mensos, Mendagri. Semoga 3 juta rumah bisa tercapai," ujarnya.

Ara juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mempermudah proses izin administrasi kepemilikan rumah.

Proses yang biasanya memakan waktu hingga 45 hari, kini dipangkas menjadi 10 hari, bahkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kini gratis.

Rusunawa yang dibangun di Kecamatan Rancaekek akan dihuni oleh masyarakat yang dipindahkan dari kolong jembatan Pasopati dan Tamansari, Kota Bandung, serta warga dari Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung.

Total penghuni Rusunawa di Kecamatan Rancaekek mencapai 97 Kepala Keluarga.

"Ini mempersiapkannya kurang lebih 2 minggu. Dua minggu lalu kita survei lokasi ini dan juga nanti kita ke bawah Pasopati, Tamansari. Di situ sampahnya banyak dua minggu lalu berserakan, kita juga pindahkan warga yang ada di situ," kata Ara.

Ara optimis bahwa pembangunan Rusunawa dan program 3 juta rumah rakyat dapat mengurangi jumlah backlog perumahan yang saat ini mencapai sekitar 10 juta kepala keluarga di tingkat nasional.

"Kita tahu bahwa saat ini secara nasional sekitar 10 juta masyarakat kepala keluarga yang belum punya rumah, dan masih banyak lagi yang juga perlu dibenahi karena tidak layak huni. Tapi saya punya harapan dan keyakinan, di bawah Menteri Perumahan kita bisa menghasilkan progres yang baik," tutup Ara.

Badan Gizi Nasional akan mengundang perusahaan-perusahaan swasta besar untuk turut serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bahan makanan, pendanaan, dan lain sebagainya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan hingga saat ini belum ada perusahaan swasta yang menyatakan komitmennya mendukung mega proyek yang diusung Presiden Prabowo Subianto itu. Meski begitu, kesempatan terbuka untuk kerja sama.

"Kalau (ada swasta) ikut juga kita berterima kasih. Kan kita diringankan beban kita," kata Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Selaras dengan hal tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan membuka pengumuman pembukaan kemitraan program MBG melalui website. Harapannya, akan ada swasta yang tertarik untuk mendukung kelangsungan program tersebut.

"Kita nanti akan sebentar lagi buka pengumuman. Siapapun yang ingin bermitra dengan kita, daftar di website. (Bentuknya) bebas, program ini program besar, apapun bisa," ujarnya.

Kerja sama ini juga terbuka bentuk dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) maupun komersil dengan menjual produk. Dadan mengatakan, semua pihak dipersilahkan untuk turut serta.

Sedangkan saat ditanya mengenai dana bantuan luar negeri, Dadan mengatakan, saat ini hal tersebut belum ada. Menurutnya, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan program MBG ini secara mandiri. Dalam alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sendiri, sudah dianggarkan sebesar Rp 71 triliun.

Lebih lanjut Dadan mengatakan, uji coba program MBG akan dilakukan mulai bulan Desember ini di 150 titik di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pelaksanaan programnya akan dimulai Januari 2025, dengan menyasar sekitar 3 juta anak untuk tahap awalnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya telah mengantongi data anak-anak sekolah yang akan menjadi sasarannya. Namun tantangan lainnya ialah bagaimana menghimpun data dari ibu hamil. Nantinya, hal itu akan menjadi tugas dari Satuan Pelayanan Gizi.

"Satuan pelayanan akan terdiri dari 3.000 (porsi per hari) Basisnya adalah data sekolah, karena geospasial sekolah kan statik. Setelah itu kita akan tambah dengan ibu hamil, busui, anak balita. Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp 7 s.d 10 miliar. Itu bervariasi setiap wilaya," terang dia.